; Kasus Perusakan Masjid, HAM Bungkam untuk Islam – Muslimah News

Kasus Perusakan Masjid, HAM Bungkam untuk Islam

Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI – Dalam waktu yang berdekatan, terjadi dua peristiwa perusakan rumah ibadah. Pertama, terjadi di Medan, Masjid Al Amin di Jalan Belibis, Percut Sei Tuan, mengalami kerusakan pada sejumlah fasilitas Masjid. Kapolrestabes Medan Kombes Johnny Eddizon Isir dan Dandim 0201/BS Medan Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga memediasi dua kelompok warga yang terlibat keributan di Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Keributan tersebut diduga berawal dari pro-kontra penertiban kios tuak. (detik.news.com, 25/1/2020)

Masjid menjadi sasaran pelemparan batu oleh kelompok yang marah setelah kios tuak (tempat penjualan minuman beralkohol) mereka digusur. Para tersangka perusakan Masjid ditangkap dan sebagian dari mereka menyerahkan diri.

Kedua, terjadi perusakan Masjid Al Hidayah di Minahasa Utara pada Rabu (29/1/2020) Komandan Kodim 1310/ Bitung Letkol Inf Kusnandar Hidayat mengatakan, awal perusakan terjadi karena kesalahpahaman informasi yang didapat oleh masyarakat. Perusakan dilakukan oleh masyarakat atau ormas yang ada di Agape. (makasar.tribunnews.com, 31/1/2020)

Buntunya komunikasi antarumat agama menjadi penyebab sering terjadinya perusakan rumah ibadah. Hal itu disampaikan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Anton Tabah Digdoyo.

Bahkan, KH Anton Tabah menyatakan dari kasus tersebut (perusakan masjid) mesti membuka mata pemerintah, siapa yang intoleran dan radikal. Karena selama ini selalu menuduh umat Islam (intoleran). “Faktanya bagaimana? Siapa yang radikal? Siapa intoleran? Buktinya mereka merusak masjid yang sangat diperlukan umat Islam di tempat tersebut.” (harianterbit.com, 31/1/2020)

Lucunya negeri ini. Ketika Islam menjadi korban, suara kecaman dari para tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) sama sekali tak terdengar. Tetapi jika yang terjadi perusakan rumah ibadah nonmuslim dan aliran kepercayaan, mereka mati-matian memperjuangkan. Hingga tuduhan tak berdasar tak jarang menyasar pada beberapa gerakan Islam yang mereka anggap pelaku intoleran.

Mereka akan teriak intoleransi jika Islam yang dianggap sebagai mayoritas menekan minoritas. Sementara jika mereka yang minoritas sebagai pelakunya tidak ada sebutan intoleransi, hanya disebut terjadi kesalahpahaman.

Ketidakberdayaan negara menyelesaikan berbagai kasus perusakan rumah ibadah, menjadi gambaran bahwa penguasa gagal memberi rasa aman bagi setiap warga negaranya dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama.

Bhinneka Tunggal Ika hanya semboyan yang menunjukkan berbeda ras, suku, agama di Indonesia. Sering disampaikan dalam berbagai pidato kebangsaan, tapi tak menjamin kerukunan antarumat beragama.

Standar Ganda HAM atasi Konflik Antaragama

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur berpendapat bahwa norma hukum yang mengatur soal pendirian rumah ibadah cenderung menyulitkan kelompok minoritas. Ia mencontohkan aturan khusus atau pembangunan rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Persyaratan khusus tersebut meliputi, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan serta dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.

Isnur mengatakan, ketika ada konflik agama yang terjadi, biasanya kelompok minoritas yang ditekan dan dipaksa mengalah. Ia mencontohkan kasus pelarangan pendirian rumah ibadah yang menimpa umat GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi. (nasional.kompas.com, 8/1/2019)

Inilah suara pegiat HAM, bersuara lantang untuk mereka yang bukan Islam. Tapi kini, jika Islam yang menjadi korban atas kesewenang-wenangan kaum minoritas (nonmuslim) mereka diam seribu bahasa. Inilah standar ganda HAM atasi konflik antaragama.

Wajar saja banyak dari kaum muslimin tak pernah percaya dengan ide HAM dan suara dukungan para tokohnya. Keberpihakan mereka bukan untuk Islam dan kaum muslimin. Maka, ketika ada tokoh HAM bersuara untuk Islam, publik justru cenderung curiga pada mereka.

Masih segar dalam ingatan kita, pembakaran Masjid di Tolikara, Papua. Dilakukan oleh kelompok nonmuslim, melarang umat Islam beribadah, bertindak intoleran justru mendapat sambutan luar biasa. Bak karpet merah pihak istana menyambutnya.

“Orang melarang umat Islam salat Idul Fitri dan membakar masjid diundang Presiden ke istana. Ulama datang ingin bertemu Presidennya, pergi,” ujar Ustaz Fadlan R. Garamatan, (voa-Islam.com, 7/11/2016)

Indonesia bergerak mantap menuju penguatan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Ada anggapan bahwa Indonesia sebagai benteng Islam moderat, dunia internasional memuji Indonesia sebagai model demokrasi di dunia Muslim.

Padahal faktanya, justru Indonesia menuju pada kehancuran karena menerapkan demokrasi. Pujian internasional pada Indonesia tak lebih hanya tipu muslihat, hingga tak menyadari bahwa kerusakan terus dihasilkan karena bobroknya demokrasi.

Khilafah Menjaga Kerukunan Umat Beragama

HAM adalah “barang impor” dari Barat yang bertentangan secara diametral dengan akidah Islam, mayoritas agama di negara ini. Barat sebenarnya mengidap penyakit dualism-democratic (demokrasi-dualisme): di satu sisi ingin mengekspor ide HAM, di sisi lain justru mereka yang menginjak-injak HAM mereka sendiri.

Saat ide ini dijajakan di negeri-negeri Islam, tidak lebih dari sekadar untuk menghancurkan entitas masyarakat muslim yang memiliki identitas, sekaligus sebagai legitimasi untuk menjajal ide-ide Barat yang rusak. Maka mustahil konflik antaragama dapat selesai dengan HAM yang diagungkan-agungkan oleh sistem demokrasi.

Sementara, kaum muslim justru punya sejarah gemilang yang mencatat kerukunan umat beragama selama 14 abad lamanya. Di bawah naungan Khilafah ribuan bahkan ratusan ribu suku dan kabilah hidup dengan damai, rukun, dengan toleransi yang luar biasa. Belum pernah ada dalam sejarah peradaban mana pun, saat semuanya bersatu, kecuali di dalam naungan Khilafah.

Di spanyol, lebih dari 800 tahun, pemeluk Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai dan tenang selama era Khilafah Bani Umayyah. Bahkan sikap seorang muslim atas nonmuslim dalam Islam sungguh beradab, sebagaimana yang disampaikan seorang ulama dari Imam Mazhab Syafi’i bernama Al-Qarafiy:

“Sesungguhnya di antara kewajiban tiap Muslim terhadap kafir dzimmi (nonmuslim yang dilindungi dalam negara Islam) adalah berbuat lembut kepada kaum lemah mereka, menutup kebutuhan kefakiran mereka, memberi makan orang yang kelaparan dari kalangan mereka, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, mengajak mereka bicara dengan kata-kata yang lembut, menanggung penderitaan tetangga dari mereka semampunya, bersikap lembut pada mereka bukan dengan cara menakuti, bukan pula dengan cara penghormatan yang berlebihan.

Ikhlas memberi nasihat kepada mereka dalam semua urusannya, melawan orang yang hendak menyerang dan mengganggu mereka, menjaga harta, keluarga, kehormatan, dan seluruh hak serta kepentingan mereka. Setiap Muslim bergaul dengan mereka sebaik mungkin dengan akhlak mulia yang dapat dia lakukan.” ( Ad-Daulah fil islam, Taqiyuddin An-Nabhani)

Masihkah mereka menyebut kaum muslimin intoleran? Maka, selama negeri-negeri kaum muslimin termasuk Indonesia masih menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, kerukunan umat beragama sulit untuk diwujudkan. Hanya Islam satu-satunya yang telah terbukti mampu menjaga kerukunan umat beragama dalam naungan Khilafah.

Ketiadaan Khilafah saat ini, justru banyak menimbulkan konflik. Karena saat Islam memimpin peradaban, konflik bisa diminimalisir, sikap santun dan lembut diberikan pada kafir dzimmi. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *