Omnibus Law Langgengkan Oligarki

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, ANALISIS – Kritik  telah bermunculan, sejak Joko Widodo menyebut omnibus law dalam pidato pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu. Klaim omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang berbelit-belit, disambut sinis publik.

Nafsu memperkuat kekuasaan oligarki, tercermin pada pernyataan bahwa omnibus law akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Masyarakat tak lagi percaya jika peraturan yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 itu bisa memperkuat perekonomian nasional.

Omnibus Law Keniscayaan Demokrasi

Omnibus law biasa disebut sebagai omnibus bill, yakni undang-undang yang mencakup sejumlah topik beragam. Ini merupakan metode menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda, menjadi peraturan besar yang berfungsi sebagai umbrella act, diiringi pencabutan beberapa aturan tertentu.

Contohnya Irlandia yang telah mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang untuk membuat UU baru pada tahun 2008. Praktik ini muncul pertama kali di Amerika Serikat tahun 1888 tentang pemisahan dua rel kereta api. Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura pun mempraktikkannya.

Konsep omnibus law pernah digunakan Indonesia ketika deregulasi kehutanan dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional waktu itu, Sofyan Djalil. Demikian juga ketika menetapkan Perppu No.1/2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan/Automatic Exchange of Information-AEoI) dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3).

Di paruh kedua pemerintahan Jokowi ini, di antara 50 RUU dalam Prolegnas 2020, empat di antaranya adalah omnibus law. Yakni RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN), Kefarmasian, Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), serta Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Potong kompas aturan itu ditetapkan sebagai perwujudan janji Jokowi untuk melakukan deregulasi.

Regulasi di Indonesia memang terlalu banyak dan tumpang tindih sehingga dinilai menghambat akses pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-4 pada tahun 2017 mencatat regulasi yang tidak terkendali, sehingga mengeluarkan Rekomendasi Jember berupa perampingan dan harmonisasi regulasi antara Pusat dan Daerah.

Dalam sistem kapitalistik, amat tak biasa deregulasi terjadi berbasis kepentingan rakyat. Biasanya, kepentingan para pebisnis kakaplah yang melatarbelakangi deregulasi. Omnibus law menjadi pilihan karena pebisnis tak akan sabar menempuh jalur konvensional untuk merevisi undang-undang satu per satu yang bakal makan waktu lebih dari 50 tahun.

Baca juga:  Bahaya Komunisme dan Kapitalisme

Itulah karakter demokrasi. Legislasi hukum biasa direkayasa sesuai kepentingan penguasa yang dikendalikan pengusaha. Realitas itu dimungkinkan sebagaimana pernyataan pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Z. Usfunan, bahwa omnibus law bisa menjadi salah satu jalan keluar bila ada persoalan konflik di antara stakeholder (penyelenggara) pemerintahan, tentu saja stakeholder yang diperhitungkan hanyalah kaum oligarki, elite kecil yang biasa berkolusi dalam menentukan kebijakan.

Studi Kasus RUU Omnibus Law Cilaka

Di antara empat Omnibus Law, RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) sukses menimbulkan kegaduhan. Jokowi menargetkannya selesai menjelang Lebaran, meski DPR berdalih belum menerima draf Pemerintah, Pemerintah mengklaim regulasi itu menjadi terobosan untuk melindungi pekerja, seraya membuka kemudahan investasi bagi para pengusaha.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan buruh sama sekali tidak dirugikan bahkan RUU ini dianggap akan menjadi hadiah kemerdekaan untuk para buruh karena bakal menyerap tiga juta tenaga kerja.

Namun seperti biasa, realitas yang dihadapi buruh masih saja mengenaskan. RUU Cilaka dipandang hanya menguntungkan pengusaha. Apalagi RUU Cilaka hanya menetapkan sanksi administratif untuk pengusaha yang melanggar hak-hak buruh.

Dalam drafnya, pemerintah akan merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya soal pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, penetapan jam kerja, rekrutmen tenaga asing, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), termasuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Keberpihakan RUU ini pada para pengusaha makin nyata dengan pembentukan satgas yang didominasi oleh para pengusaha. Nyatanya, pengusaha lokal pun menyampaikan keberatan atas RUU Cilaka ini, karena jenis usaha yang dapat dimasuki investor asing kian melebar. Beberapa pihak ragu bila derasnya investasi akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil di daerah.

Melihat berbagai penolakan berbagai kalangan, muncul pertanyaan, untuk siapa sesungguhnya RUU Cilaka ini? Apalagi penyusunan omnibus law ini membutuhkan biaya mahal dan tidak sederhana karena substansinya multisektor dan dipersiapkan untuk super power.

Hal itu makin menguatkan kesimpulan bahwa pihak yang difasilitasi untuk melakukan investasi adalah para pengusaha besar. Apalagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri mencatat, Indonesia berhasil menyerap investasi senilai Rp809,6 triliun sepanjang 2019. Namun investasi sebesar itu hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1.033.835 orang.

Baca juga:  Dua Muslimah menjadi Anggota Kongres AS, Apa Pengaruhnya bagi Kaum Minoritas?

Sedikitnya serapan tenaga kerja dalam negeri ini makin menunjukkan bahwa RUU ini disusun untuk memberikan kemudahan investasi para kapital asing, terutama di era Revolusi Industri 4.0 yang meniscayakan otomatisasi.

Kemungkinan ini sesungguhnya adalah suatu hal yang wajar jika mengingat sistem kapitalismelah yang diterapkan di Indonesia. Para kapitalis inilah yang sesungguhnya berkuasa, yang menjadikan pemerintahan sebagai alat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan kekayaannya.

Oleh karena itu berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah hakikatnya untuk menjaga kepentingan pemilik kapital.

Tak bisa dimungkiri bila RUU omnibus law disusun untuk melanggengkan oligarki. Para pemilik modal dapat terus menjaga kekayaannya, sedangkan rakyat justru hidup celaka. Wajar jika pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti berkomentar bila RUU Cilaka berpotensi menciptakan kroni-kroni baru di pemerintahan Jokowi seperti yang terjadi pada era Soeharto.

Islam Solusi Hakiki bagi Kemaslahatan Rakyat

Keleluasaan membuat undang-undang sesuai kepentingan elite tertentu, seperti para pengusaha, tentu tidak dikenal dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pembuatan undang-undang adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syara’.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan Negara berdaulat penuh dan tidak tunduk kepada kepentingan pihak tertentu, para kapitalis lokal ataupun yang dikendalikan oleh kekuatan asing.

Keunggulan Islam yang memastikan solusi hakiki adalah bersumberkan hukum dari Allah Sang Mahaadil. Demikian pula ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan kesejahteraan harus direalisasikan dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup (way of life) tertentu.

Sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan pencapaian kemakmuran. Dalam sistem kapitalisme, peran negara diminimalkan, sebatas pengatur. Akibatnya kesejahteraan rakyat diabaikan.

Siapa yang mau hidup sejahtera dia harus bekerja dan mencari pendapatan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga, kondisi yang menimpa buruh tak jauh berbeda dengan kelompok marginal lainnya. Artinya, problem kesejahteraan ini lebih bersifat sistemis daripada hanya sebatas problem ekonomi, sehingga cukup dengan penyelesaian antara buruh dan pengusaha semata.

Baca juga:  Beralih dari Sistem Kapitalisme, Berharap kepada Islam Ideologis Kafah

Jika hendak menyelesaikan problem kesejahteraan hidup, baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara makro, tentunya penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat kasuistik sekaligus dibarengi usaha penyelesaian bersifat sistemis-integral.

Meningkatkan sumber pendapatan (upah), hanya akan mendasarkan pencapaian kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji. Sementara kebutuhan hidup selalu bertambah, walhasil kualitas kesejahteraan rakyat –termasuk buruh– semakin rendah.

Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (ri’ayatu asy syu-uun) dan kemaslahatan hidup terpenting.

Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, miskin atau kaya. Seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh baitulmal, tidak diserahkan pada pengusaha.

Bila pemenuhan kebutuhan hidup diselesaikan, maka persoalan ketenagakerjaan juga dapat diselesaikan dengan tuntas. Permasalahan antara buruh dan pengusaha, dapat diselesaikan sendiri sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan keduanya. Solusinya mesti menguntungkan kedua belah pihak melalui hukum ijarotul ajir (kontrak kerja) yang menjauhkan kedua pihak dari penzaliman satu sama lain.

Demikianlah, pandangan dan solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi tambal sulam, melainkan solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sudah saatnya umat berpaling pada Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan, karena itulah jaminan kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh manusia.

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Alquran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al An’am: 115). [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Omnibus Law Langgengkan Oligarki

  • 3 April 2020 pada 09:52
    Permalink

    Omnibuslaw jelas semakin mencekik rakyat dan memakmurkan para kapitalis. Jauh berbeda dg sitem Islam yg terbukti mensejahterakan rakyat.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *