; India, Lambang Kegagalan Demokrasi Melindungi Minoritas – Muslimah News

India, Lambang Kegagalan Demokrasi Melindungi Minoritas

Oleh: Abdul Fattah ibn Farooq

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL – Muslim di India, (negeri) demokrasi terbesar di dunia, telah menghadapi panasnya ancaman eksistensial oleh kebijakan partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa saat ini.

Masa jabatan BJP sebelumnya melihat pemberlakuan RUU Talak Tiga yang mengklaim pelanggaran hak-hak perempuan telah menyebabkan kegemparan di kalangan komunitas Muslim yang menganggapnya sebagai serangan terang-terangan terhadap hukum Syariah.

Masa jabatan kedua dari pemerintahan BJP –juga dikenal sebagai Modi 2.0– memandang bahkan begitu banyak kebijakan dan undang-undang yang agresif menarget Muslim di India; sebut saja penghapusan pasal 370, putusan Masjid Babri, dan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA2019).

Kaum Muslim yang merasakan penindasan dan ketidakadilan dari kebijakan-kebijakan ini menyalahkan meningkatnya ideologi Hindutva atas cobaan mereka. Duo BJP-RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh/Organisasi Relawan Nasionalis) telah mempromosikan pemikiran Hindutva di antara umat Hindu dan menyatukan mereka berdasarkan pemikiran ini dalam beberapa dekade terakhir.

Kekuatan Hindu-Ultranasionalis ini telah berhasil mempersatukan mayoritas Hindu menggunakan identitas Hindu-Nasionalis dan Islamofobia.

Umat Islam perlu memahami watak dasar dari masalah ini dan bagaimana Hindutva memaksa mendapatkan daya tarik di antara orang-orang. Akar masalahnya terletak pada sistem Demokratis itu sendiri.

Kelemahan sistem Demokratis ini perlu dipahami agar umat Islam dapat mengidentifikasi penyebab sebenarnya tanpa terpedaya, untuk mencari solusi di mana masalah yang sebenarnya terletak, yaitu Demokrasi.

Demokrasi dan Mayoritarianisme

Istilah Demokrasi mengacu pada aturan rakyat. “Rule of the people/Aturan Rakyat” mengacu pada dua aspek penting, yaitu Legislasi dan Voting. Legislasi berarti orang memutuskan apa yang legal dan ilegal untuk diri mereka sendiri. Voting mengacu pada hak rakyat untuk memilih penguasa mereka. Dengan kata lain, kekuasaan ada di tangan rakyat.

Konsekuensinya, semakin banyak dukungan rakyat yang dimiliki sebuah partai, semakin kuat pula kekuatannya. Ini secara alami menghasilkan partai-partai politik dalam demokrasi untuk mengidentifikasi dan memisahkan orang berdasarkan karakteristik umum seperti agama, ras, bahasa, warna, dll. Di mana kelompok “mayoritas” yang memiliki karakteristik umum dapat dipisahkan dari “minoritas” atau kelompok “kecil” yang memiliki karakteristik berbeda.

Partai-partai politik selanjutnya yang membela kepentingan kelompok mayoritas ini secara alami menang dan berkuasa mewakili kelompok tersebut. Akibatnya, kelompok “minoritas” dan kepentingannya diabaikan atau bahkan didiskriminasi berdasarkan ketenangan, keragaman, dan keinginan mayoritas.

(Negara) Demokrasi terbesar di dunia yaitu India adalah model teladan dari penindasan terhadap minoritas. BJP dan organisasi pembimbingnya RSS telah memainkan kartu mayoritas Hindu untuk mendapatkan kekuatan rakyat.

Umat Hindu terdiri dari hampir 80% populasi India dan identitas Hindu-Nasionalis telah menjadi landasan mencari kekuatan politik, tidak hanya oleh BJP yang lebih mencolok dalam kebijakannya, tetapi juga oleh partai Kongres– oposisi yang lebih tersembunyi dan hipokrit– dengan menghormati kebijakan yang mendukung mayoritas dan menutup mata terhadap kepentingan minoritas.

Sebuah contoh yang menonjol adalah kasus Masjid Babri di mana sebagian besar perkembangan yang mengalihkan kasus mendukung Hindu terjadi ketika partai Kongres berkuasa, termasuk pembongkaran Masjid Babri pada tahun 1992 lalu.

Di bawah pemerintahan Kongres pada 1995, hanya beberapa tahun setelah penghancuran Masjid Babri, Mahkamah Agung memberikan putusan yang mengesahkan penggunaan kata “Hindutva” yang sebelumnya memiliki konotasi komunal dan antisekuler. [1]

Islam Kebal terhadap Sifat Demokrasi yang Menindas

Sistem politik Islam yang disebut Khilafah (Kekhalifahan) kebal terhadap kelemahan demokrasi ini. Berikut ini adalah fitur dari sistem Islam yang berkuasa:

1. Objektivitas Syariah:

Tatanan liberal sekuler memiliki seperangkat prinsip, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan kebebasan pribadi yang dengannya ia menangani urusan rakyat.

Prinsip-prinsip ini selalu berselisih satu sama lain dalam masalah apa pun, sehingga selalu ada pendapat tentang prinsip mana yang menjadi prioritas dalam masalah tersebut. Inilah alasan mengapa kami menemukan ada pertentangan antara prinsip Kebebasan Beragama dan Kesetaraan Gender sebagai contoh.

Contoh lain adalah ketika prinsip Kebebasan Berekspresi digunakan sebagai premis untuk pidato kebencian yang melanggar hak-hak dasar orang lain. Subjektivitas prinsip-prinsip Liberal Sekuler ini menimbulkan banyak kontradiksi dan memungkinkan manipulasinya untuk menindas kaum minoritas.

Khilafah tidak membuat hukum berdasarkan keinginannya dan keinginan orang-orang, tetapi didasarkan pada hukum Syariah yang didefinisikan dengan jelas berdasarkan Alquran dan Sunah. Ini tidak memungkinkan mayoritas untuk mendikte undang-undang yang menindas kaum minoritas.

Allah SWT berfirman dalam Surah Yusuf [12] ayat 40,

… إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ …

“… Keputusan itu hanyalah milik Allah …”

2. Beratnya Pelanggaran terhadap Hak-Hak Dzimmi

Disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sungguh, barang siapa yang membunuh seorang mu’ahid yang memiliki perjanjian dari Allah dan perjanjian dari Rasul-Nya (saw) maka ia telah melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dari Rasul-Nya, sehingga ia tidak akan mencium aroma surga; meskipun aromanya dapat dirasakan dari jarak tujuh puluh musim.”

Shafwan bin Sulaim mengatakan: Rasulullah (saw) bersabda,

“Tidak diragukan lagi, jika ada yang melukai Mu’ahid, melanggar hak-haknya, membebani dia dengan lebih banyak pekerjaan daripada yang bisa dia lakukan, atau mengambil sesuatu darinya tanpa persetujuannya, maka aku akan menjadi pembelanya pada Hari Kebangkitan.” (Sunan Abu Dawud 3052)

Islam mewajibkan agar Dzimmi dilindungi di tanah miliknya, kehormatan dan darahnya. Setiap pelanggaran hak-hak mereka akan menjadi masalah besar bagi Negara dan akan dipastikan bahwa hak-hak Dzimmi dilindungi.

Maka tidak mengherankan bahwa dalam catatan sejarah dipenuhi dengan kesaksian orang Yahudi dan Kristen yang menegaskan bahwa hidup di bawah Islam adalah Zaman Keemasan mereka.

Kesimpulan

BJP dan para penasihat Hindu-Nasionalis telah mengeksploitasi kelemahan inheren dalam Demokrasi ini untuk mengimplementasikan agenda mereka sebagai Negara Hindu-Supremasi. Dan ini bukan hanya di India. Dari Asia ke Eropa ke Amerika, para politisi dan partai politik mengeksploitasi kelemahan yang melekat dalam Demokrasi untuk meraih kekuasaan mereka.

Umat Islam harus memahami dengan jelas sumber masalah ini sebelum berlanjut ke solusi apa pun. Tanpa pemahaman ini akan ada bahaya besar: umat Islam mencari solusi di institusi yang justru menjadi penyebab segala kesengsaraan.

Umat Islam harus menolak sistem Demokrasi buatan manusia ini yang menjadi penyebab penindasan kaum minoritas di seluruh dunia, dan kembali kepada Allah (SWT) dan Dien-Nya yang merupakan satu-satunya sistem yang sempurna untuk umat manusia.

Dan hanya melalui sistem ini yang diungkapkan oleh Sang Pencipta, perlindungan baik Muslim maupun non-Muslim dapat dijamin. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anfal [8] ayat 24:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila ia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu …” [MNews] GZ

[1] (https://www.thehindu.com/news/national/SC-declines-to-go-into-Hindutva-verdict/article16081556.ece)

Sumber: http://bit.ly/3806lU1

Glosarium: 

Mu’ahid adalah orang kafir yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian (mu’ahidah) dengan negara Khilafah.

Dzimmi (ahlu dzimmah) adalah setiap non-Muslim yang menjadi rakyat negara Khilafah.

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *