Pengaturan Lapangan Kerja dalam Sistem Islam Kafah

Oleh: Ummu Naira (Forum Muslimah Indonesia / ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI – Tenaga honorer sepakat untuk dihapuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Komisi II DPR RI. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pemerintah akan memprioritaskan jabatan tenaga honorer dalam komposisi ASN, termasuk guru. (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

Total guru di Indonesia sebanyak 3.357.935 orang. Adapun yang bukan sebagai guru PNS atau tetap yayasan sebanyak 937.228 orang. Angka ini terdiri dari 728.461 guru honor sekolah, 190.105 guru tidak tetap kabupaten/kota, 14.833 guru tidak tetap provinsi, dan 3.829 guru bantu pusat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyatakan bahwa saat ini (faktanya) masih ada. Bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai kontrak. Dan yang mengenaskan, mereka dibayar, masuk dalam kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Yang seperti ini tidak kompatibel dengan undang-undang yang sudah berlaku (cnbcindonesia, 20/01/2020).

Tenaga Kerja dalam Paradigma Sistem Kapitalisme

Dengan aturan baru ini, bagaimana nasib ratusan ribu tenaga honorer atau tenaga kontrak yang bahkan ada yang sekian belas tahun menunggu diangkat menjadi PNS? Pada awalnya rekrutmen tenaga honorer adalah upaya mengurangi pengangguran dan pemerintah mendapatkan tenaga yang mau dibayar rendah (sesuai budget negara) karena belum berpengalaman atau karena janji direkrut sebagai PNS atau Aparat Sipil Negara (ASN).

Baca juga:  Jubir HTI Apresiasi dan Kritik Rencana Pemerintah Menarik Zakat PNS Muslim

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menceritakan anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. Pasalnya, setiap kegiatan rekrutmen tenaga honorer tidak diimbangi dengan perencanaan penganggaran yang baik, terutama dikatakan Tjahjo, di pemerintah daerah (pemda).

Dia bilang kehadiran tenaga honorer lebih banyak di pemda dan biasanya tidak direncanakan dengan penganggaran yang baik, sehingga banyak kepala daerah yang meminta anggaran gaji tenaga honorer dipenuhi oleh pusat (detikfinance, 25/01/2020).

Dalam sistem negara kapitalis, hubungan antara rakyat dengan pemerintah didasarkan pada asas untung rugi. Hitung-hitungan ekonomis berlaku, di mana rakyat hanya menjadi beban negara jika masih harus didanai atau disubsidi oleh kas negara.

Mental “lo jual gue beli” inilah yang kemudian mendasari kenapa subsidi pemerintah dicabut, seperti pencabutan subsidi listrik, gas elpiji, subsidi kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Maka akibatnya harga barang-barang kebutuhan pokok maupun sekunder naik dan menjadi tanggung jawab rakyat sendiri.

Demikianlah yang terjadi di dalam sistem negara kapitalis. Rakyat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya, tanpa diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Imbasnya, pengangguran semakin banyak, terjadi masalah sosial (gap yang besar antara yang kaya dengan yang miskin), kejahatan merajalela seperti pencurian, perampokan, termasuk juga masalah keluarga seperti perceraian karena peran sang suami sebagai tulang punggung keluarga digantikan oleh sang istri. Juga masalah-masalah pelik lainnya akibat tak terpenuhinya kebutuhan primer rakyat.

Baca juga:  Badai PHK Tiba, dari Indosat hingga Krakatau Steel. Pakar Ekonomi Nida Sa’adah: Khilafah Islam Punya Strategi Jitu Soal Ini

Jadi dalam hal penyediaan tenaga kerja, sistem kapitalisme akan mengutamakan unsur efektivitas dan efisiensi kerja. Misalkan dengan penggunaan teknologi robot atau mesin dan mengurangi program padat karya yang tentu membutuhkan dana lebih besar untuk upah tenaga kerja.

Namun masalahnya, itu semua tidak diimbangi dengan meratanya distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat. Yang menguasai barang dan jasa tetap para pemilik modal yang punya banyak uang. Rakyat kecil yang miskin semakin susah hidupnya. Ini yang kemudian menjadi penyebab kesenjangan sosial terus-menerus terjadi dalam sistem negara kapitalisme.

Jaminan Pekerjaan dalam Sistem Islam Kafah

Kepentingan masyarakat dalam sistem Islam kafah diatur dengan strategi yang dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya.

Negara menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warga negaranya, khususnya bagi setiap rakyat yang wajib bekerja dan menafkahi keluarganya (laki-laki). Setiap orang yang memiliki status kewarganegaraan di negara Islam (khilafah) dan memenuhi kualifikasi, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun nonmuslim boleh menjadi pegawai di departemen, jawatan, atau unit-unit yang ada.

PNS atau ASN dalam negara Khilafah dipandang sebagai pegawai negara yang akan diupah dengan akad ijarah (kontrak kerja) dengan gaji yang layak sesuai jenis pekerjaannya.

Imam Ad Damsyiqi menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa, di Kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas).

Baca juga:  Pemerintah Memberi Lapangan Pekerjaan untuk siapa?

Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru [kala itu] sekitar Rp30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut PNS ataupun honorer.

Para pegawai negeri merupakan ajir (pegawai/pekerja). Rekrutmen pegawai negara dalam Islam tidak mengenal istilah honorer. Karena pegawai negara akan direkrut sesuai kebutuhan riil negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi.

Dari sisi tanggung jawab para pegawai, maka mereka adalah para pekerja. Pada saat yang sama mereka juga berposisi sebagai ra’in (pelayan/pengurus rakyat). Dari sisi pelaksanaan tugas (sebagai pekerja), mereka bertanggung jawab kepada kepala jawatan, yaitu kepada direktur jawatan.

Adapun dari sisi pelayanan/pengurusan mereka bertanggung jawab kepada Khalifah, para penguasa, para wali dan mu’awin. Para pegawai negara terikat dengan hukum-hukum syariah dan peraturan administratif yang ada.

Gaji pegawai negara diambil dari kas baitulmal. Bila kas baitulmal tidak mencukupi, maka bisa ditarik dharibah/pajak yang bersifat temporer. Di saat sama, karena terbukanya lapangan kerja maka menjadi PNS atau ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh warga negara untuk mendapat beragam jaminan hidup layak dan tunjangan hari tua. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *