; La Udu “Manusia Gua” dan Rekomendasi “Halu” Bank Dunia Soal Kemiskinan – Muslimah News

La Udu “Manusia Gua” dan Rekomendasi “Halu” Bank Dunia Soal Kemiskinan

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – La Udu namanya. Usianya sudah lebih dari setengah abad. Sepuluh tahun hidupnya dihabiskan di gua. Setiap hari hanya makan agar-agar. Tak punya rumah, keluarga, dan sumber nafkah.

La Udu dari Bau-bau, Sulawesi Tenggara, adalah potret kemiskinan di era yang katanya sudah milenial. Pemimpin negeri ini telah berganti-ganti, namun masalah klasik kemiskinan tak kunjung selesai. Berbagai kebijakan dilakukan, namun hasilnya nihil. Bahkan rekomendasi dari lembaga internasional tak mempan lagi untuk mengobati masalah kemiskinan yang demikian akut.

Yang terbaru, Bank Dunia merilis laporan bertajuk “Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class” pada akhir pekan lalu (30/1/2020). Dalam riset itu, 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini di bawah 10% dari total penduduk. Namun, 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman. Alhasil, mereka rentan kembali miskin.

Untuk meningkatkan jumlah kelas menengah dan mengurangi penduduk rentan miskin, Bank Dunia merekomendasikan empat hal. Pertama, meningkatkan gaji dan tunjangan guru. Di satu sisi, sistem manajemen kinerja guru juga perlu diperbarui. Memulai sertifikasi ulang guru dan dilakukan secara berkala.

Kedua, meningkatkan anggaran kesehatan. Salah satu caranya dengan mengejar sumber pendapatan baru dari peningkatan pajak tembakau dan alkohol. Ketiga, memperluas basis pajak. Caranya, bisa dengan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menaikkan tarif pajak tertentu seperti alkohol, tembakau dan kendaraan, dan lainnya.

Terakhir, menyeimbangkan kembali (rebalancing) transfer fiskal seperti meningkatkan proporsi dana desa dan mengembangkan peraturan baru untuk mengoperasionalkan penyediaan layanan lintas daerah, termasuk mengatasi tantangan pembiayaan. Selain itu, perlu membangun kapasitas pemerintah provinsi (katadata, 02/02/2020).

Lagi-lagi Pajak

Rekomendasi Bank Dunia terkait kesejahteraan guru, layanan kesehatan dan dana desa bukanlah hal baru di Indonesia. Selama ini kebijakan tersebut sudah dilaksanakan pemerintah. Namun, kemiskinan tetap menjadi masalah tak kunjung usai.

Program sertifikasi sudah dijalankan sejak lama, namun tidak berkorelasi langsung pada kualitas output pendidikan. Dana desa sudah lama digulirkan sebesar Rp1 miliar per desa per tahun. Namun yang terjadi justru desentralisasi korupsi hingga pelosok negeri.

Kasus-kasus kemiskinan akut hingga berujung kematian terus terjadi. Instrumen pajak selalu dijadikan penyelesaian atas problem ekonomi. Peningkatan pajak tembakau dan alkohol untuk kemudian dananya dialirkan ke sektor kesehatan adalah sebuah ironi.

Mengingat 70% pasien Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan adalah perokok. Logikanya, menikmati pajak rokok tapi uang pajak tersebut digunakan untuk mengobati perokok lagi. Ibarat lingkaran setan yang tiada akhir.

Di sisi lain, peningkatan anggaran kesehatan tidak akan banyak berpengaruh jika layanan ala BPJS-K masih dipertahankan. Kenaikan iuran BPJS-K telah mengakibatkan rakyat makin terhimpit secara ekonomi. Peserta kelas II banyak yang turun kelas. Ini menandakan kondisi ekonomi yang makin menurun. Maka penambahan anggaran sia-sia saja jika kesehatan masih dikelola ala asuransi.

Perluasan basis pajak menunjukkan bahwa makin banyak rakyat yang dipajaki. Hal ini justru akan makin menurunkan taraf hidup rakyat, bukan meningkatkannya. Demikianlah, pajak selalu dijadikan instrumen oleh pemerintahan neolib untuk mewujudkan kesejahteraan.

Ini membuktikan negara berlepas tangan dari tugasnya melayani. Rakyat dipaksa untuk menghidupi negara dengan pajak, sementara kekayaan alam dirampok oleh korporasi atas restu penguasa. Sungguh tak adil.

Sejahtera Hakiki dengan Khilafah

Khilafah memiliki solusi konkret mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan hakiki. Dikutip dari Buletin Kaffah edisi 049 Juli 2018, berikut cara Islam mengatasi kemiskinan:

Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233).

Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda,

Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan (yang mereka biarkan) maka jaminan (perlindungan) Allah terlepas dari diri mereka (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah).

Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda,

Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang dijamin pemenuhannya oleh khilafah secara gratis. Dananya berasal dari baitulmal yang salah satunya adalah dari hasil pengelolaan kekayaan alam. Rasulullah Saw dan para khalifah mencontohkan hal ini.

Dulu, sebagai kepala negara di Madinah, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong duafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.

Hal di atas hanyalah sekelumit gambaran kesejahteraan yang diwujudkan khilafah. Indonesia bisa mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan hakiki dengan beralih dari sistem sekular neolib saat ini dan menegakkan sistem Islam, yakni khilafah rasyidah. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *