; Investasi Asing Ibu Kota Baru = Gadaikan Negara – Muslimah News

Investasi Asing Ibu Kota Baru = Gadaikan Negara

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS – Sebagaimana diketahui, Provinsi Kalimantan Timur resmi ditunjuk menjadi Ibu Kota Indonesia baru oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan itu diumumkan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019), tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wacana perbincangan tentang perpindahan ibu kota semakin hari semakin menghangat saja. Pasalnya, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024.

Tiba-tiba secara mengejutkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya DKI Jakarta Muhammad Taufik mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan status Jakarta sebagai ibu kota negara:

“Insya Allah bulan Juni Jakarta tamat sebagai ibu kota negara. Undang-undang (ibu kota baru) akan keluar bulan Juni,” katanya seperti dilansir detik.com, Senin (27/1/2020). Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan tahap awal pembangunan Ibu kota baru di Kalimantan akan dimulai pada lahan seluas 6 ribu Ha. (CNBC Indonesia, 21/1/2020)

Terlepas dari kapan proses perpindahan ibu kota ini terjadi, ada hal penting yang harus kita cermati, yaitu terkait dana yang dibutuhkan untuk proyek ini. Jika seluruhnya ditanggung oleh negara kita, tentu saja tidak menjadi masalah. Tapi jika tidak, ini yang akan menjadi bahaya besar bagi negeri ini.

Pemerintah menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Sungguh biaya yang fantastis! Padahal utang luar negeri kita sudah sangat banyak,

Bank Indonesia (BI) merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tembus US$400,6 miliar per Oktober 2019 atau setara dengan Rp5.608 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Utang tersebut meroket 11,9 persen. (CNN Indonesia, 16/12/2019).

Baca juga:  Investasi Asing Membuka Jalan Penjajahan

Presiden Jokowi mengungkapkan, kebutuhan investasi yang tak sedikit tersebut bakal menggunakan APBN seminimum mungkin. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp123,2 Triliun (26,4%) dari pendanaan swasta. (kemenkeu.go.id, 26 September 2019)

Presiden memastikan pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak akan menggunakan dana pinjaman atau utang sepeser pun. “Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada pinjaman, jadi semua kerja sama,” tegas Jokowi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema. Mulai dari Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sampai dengan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA).

Hal ini pun menjadi salah satu alasan Jokowi menunjuk tiga figur asing untuk menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Negara. Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohammed bin Zayed, CEO SoftBank CoRpMasayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair. Kehadiran ketiga orang tersebut, diharapkan memberikan kepercayaan kepada investor asing. (CNBC Indonesia, 17/1/2020)

Ajakan investasi yang dibalut kata ‘kerja sama’ tentu saja disambut baik oleh para investor asing, yang faktanya mayoritas menerapkan sistem ekonomi kapitalisme sekuler. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan ada lima negara yang tertarik menjadi investor di ibu kota baru Indonesia.

Kelima negara tersebut, adalah Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Suharso mengatakan, investor Negeri Sakura yang tertarik yakni Softbank, investor dari UEA adalah putra mahkota Mohamed Bin Zayed. (katadata.co.id, 16/1/2020)

Belum lagi Saudi Arabia, sebagaimana disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin. (Kontan.co.id, 27/1/2020)

Baca juga:  Holding BUMN Ancaman Baru Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa

Sepintas memang sepertinya tidak ada yang salah. Negeri asing menanamkan modalnya di negeri kita. Akan tetapi, jika kita mau mencermatinya secara mendalam, justru ada bahaya yang sangat besar mengancam negeri ini!

Ajakan kepada para investor asing –yang notabene adalah negara kapitalis sekuler– untuk menggerakkan roda perekonomian negeri ini, apalagi berkaitan dengan bidang yang strategis dan sangat vital sebagaimana terkait pembangunan ibu kota negara, justru sangat membahayakan.

Hal ini menunjukkan kelemahan negeri ini di mata negeri kapitalis sekuler yang sesungguhnya mereka adalah penjajah.

Di sinilah mengapa Islam mengharuskan sebuah negara mengelola negaranya sendiri dan tidak menyerahkannya kepada negara lain, karena utang luar negeri dan investasi sesungguhnya merupakan bagian dari bentuk penjajahan gaya baru yang dilancarkan oleh negara kafir terhadap negeri-negeri muslim. (Kitab mafaahiim siyasiy, Taqiyuddin an Nabhani)

Tidak ada makan siang gratis dalam sistem kapitalisme. Investasi yang disepakati oleh dua negara tentu akan menuntut imbalan yang menguntungkan. Sayangnya, keuntungan bukan berpihak pada negeri ini.

Bagaimana bisa menguntungkan, jika kekuatan politik dan kemandirian negeri ini telah tergadai oleh utang luar negeri yang menggunung? Mengemis-ngemis agar asing datang berinvestasi sejatinya menunjukkan, betapa lemahnya negeri kaya raya ini. Padahal negeri kita dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Tetapi sayangnya rakyat tidak bisa ikut menikmatinya.

Inilah yang terjadi jika paham kapitalisme sekuler yang dipakai dalam mengurus negara ini. Paham yang melahirkan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Dalam sistem ekonomi ini peran negara dikurangi, negara hanya berfungsi sebagai regulator.

Kran-kran investasi asing dibuka lebar, tidak ayal lagi ketergantungan terhadap asing dan utang pun semakin besar. Akibatnya negara semakin terjerat, tidak berdaulat, mudah didikte oleh asing. Sama saja dengan menggadaikan negeri ini kepada negeri asing, negeri penjajah.

Dalam kitab Nizhamul Iqtishadi fil Islam, buah karya syekh Taqiyudin An-Nabhani dijelaskan, sekalipun Islam tidak melarang kerja sama dengan asing, akan tetapi ada syaratnya, di antaranya bukan negara yang memusuhi Islam, bukan dalam bidang strategis dan juga tidak menjadikan posisi negeri asing tersebut menjadi menguasai negara muslim. Hal ini didasarkan kepada QS An-Nisaa : 41.

Baca juga:  Menolak Tuduhan Antek Asing dengan Kebijakan yang Pro Asing

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141)

Sudah saatnya negeri ini bangkit, mengelola negerinya sendiri, mengelola SDA yang melimpah ruah oleh tenaga ahli yang dimilikinya. Sehingga menjadi negeri yang mandiri, tidak bergantung kepada negeri kafir penjajah.

Hanya saja memang merupakan suatu hal yang mustahil, jika memutus investasi asing tapi tetap berkubang dalam sistem kapitalisme seluler. Sebab kapitalismelah yang meracuni pengaturan politik dan ekonomi negeri ini, menjadikannya sangat liberal, yang justru mewujudkan neoliberalisme dan neoimperialisme di negeri yang harusnya merdeka ini.

Satu-satunya jalan yang harus ditempuh agar terbebas dari dominasi asing adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Karena hanya sistem Islamlah yang akan mampu mewujudkan kemandirian politik dan ekonomi bangsa.

Dengan pengelolaan ekonomi syariah, pemasukan negara diperoleh melalui tata cara sesuai syariat, mengelola secara mandiri SDA yang dimiliki sesuai dengan ketetuan syara’ akan mampu menutup kebutuhan negara yang besar, tanpa harus bergantung dengan investasi asing.

Dengan demikian, akan menjauhkan negeri ini dari jebakan perjanjian asing yang merugikan dan bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a’lam bishshowab. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *