; [Editorial] Jika Bukan Nabi saw., Lantas Siapa yang Pantas jadi Teladan untuk Urusan Pemerintahan? – Muslimah News

[Editorial] Jika Bukan Nabi saw., Lantas Siapa yang Pantas jadi Teladan untuk Urusan Pemerintahan?

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Dalam diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (25/1/2020), Mahfud MD menjelaskan agama melarang untuk mendirikan negara seperti yang didirikan nabi.

Menurutnya, negara yang didirikan nabi merupakan teokrasi, di mana Nabi memiliki hak melaksanakan tiga kekuasaan sekaligus yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif karena dibimbing langsung oleh Allah SWT. Sementara umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya.

Oleh karenanya, Mahfud menawarkan konsep negara islami, bukan negara Islam. Yakni negara yang penduduknya taat hukum, sportif, tepat waktu, antikorupsi, dan sifat-sifat lainnya yang diajarkan ajaran Islam.

Menurutnya bentuk negara islami ini sendiri bisa bermacam-macam. Misal berbentuk kerajaan, seperti Malaysia. Atau berbentuk Republik seperti Indonesia. Bahkan prototipe negara islami ini katanya bisa dimiliki oleh negara yang penduduknya bukan muslim, seperti New Zealand dan Jepang.

Mahfud juga menjelaskan, apa yang dilakukan negara-negara Islam dengan bentuk negara berbeda-beda, tidak melanggar ajaran Islam. Pasalnya, di dalam Alquran tidak ditetapkan sama sekali bentuk negara yang harus dijalankan. Jadi, apa yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia sama-sama bisa dibenarkan.


Sesungguhnya statement Mahfud MD ini bukan perkara baru. Semenjak perbicangan soal urgensi dan kewajiban kembali kepada sistem pemerintahan Islam mencuat ke permukaan, Sang Profesor termasuk salah satu pihak yang gencar melakukan penolakan.

Namun, statement terakhir ini dipandang merupakan statement yang paling lancang. Sampai-sampai pihak MUI pun meminta sang profesor segera bertaubat kembali ke jalan yang benar.

Bagaimana tidak? Sang Profesor menyerukan umat Islam untuk tidak ittiba’ (mengikuti) kepada baginda Nabi dalam salah satu aspek yang sesungguhnya juga diatur oleh Islam. Yakni sistem pemerintahan.

Di luar itu, seruan ini pun secara tidak langsung telah mereduksi keyakinan umat tentang kesempurnaan ajaran Islam yang jelas-jelas sudah ditegaskan dalam Alquran al-Karim. Bahkan mereduksi ajaran Islam tak lebih hanya nilai-nilai moral, bukan sistem hidup yang memberi penyelesaian terhadap problem-problem ril kehidupan.

Padahal Allah SWT berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

“….. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu…. (QS Al-Maidah : 3)

Dan Firman-Nya:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

“Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu (Alquran), (sebagai kalimat) yang benar dan adil…” (QS Al-An’aam:  115)

Betul bahwa sempurna dan lengkap dimaksud bukan dalam arti setiap persoalan kehidupan telah diterangkan secara detail oleh Alquran dan Sunah. Karena hal tersebut tentu tidak mungkin, mengingat persoalan kehidupan selalu berkembang dan tak terbilang jumlahnya.

Namun yang dimaksud adalah, terkadang Islam mengatur kehidupan dengan nas-nas yang detail dan rinci, yang bersifat tidak berubah seriring perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Dan di sisi lain, terkadang Islam mengatur kehidupan dengan nas-nas global yang ia menjadi pedoman bagi munculnya istinbath hukum pada persoalan kehidupan yang bersifat “situasional”.

Baca juga:  Nusantara dan Khilafah dalam Realita Sejarah Indonesia

Dan dalam konteks pemerintahan, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum namun fixed yang menjadikannya sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di luar Islam. Dan sistem pemerintahan islam ini kemudian dikenal dengan nama Khilafah, dan kepala negaranya disebut sebagai Khalifah.

Prinsip-prinsip umum ini kemudian dikenal dengan 4 (empat) pilar sistem pemerintahan dalam Islam (khilafah). Yakni:

Pertama, kedaulatan hukum hanya ada pada pembuat syariat, yakni Allah SWT.

Artinya, negara hanya boleh menerapkan hukum-hukum yang tertuang dalam Alquran dan Sunah sebagai wujud menjadikan kedaulatan hanya pada Allah SWT. Allah SWT berfirman,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”. (QS Al an’am: 57)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS  an-Najm: 3-4)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Kedua, kekuasaan adalah milik umat.

Yakni umatlah yang berhak dengan ikhtiarnya memilih penguasa yang akan memimpin mereka dan negaranya dengan aturan-aturan Allah SWT. Dengan demikian penyerahan kekuasaan dari umat ini terkait dengan pelaksanaan prinsip kedaulatan syariat dan berkonsekuensi taat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59)

Baca juga:  Melarang Individu Mendakwahkan Khilafah; Pakar Hukum: Memenuhi Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama

Ketiga, hanya khalifah yang berhak mentabbani/mengadopsi hukum.

Artinya, khalifah memiliki hak prerogatif untuk menetapkan hukum-hukum umum mana yang akan diterapkan atas seluruh warga negara, mengingat tak dinafikan bahwa ada keniscayaan perbedaan ijtihad dalam hukum-hukum yang memang termasuk dalam wilayah ijtihad. Sehingga untuk keseragaman hukum, khalifah berhak mengadopsi salah satu pendapat sebagai hukum yang berlaku umum, di luar dari aturan ibadah atau ritual.

Dalilnya adalah kesepakatan para sahabat serta kaidah syariah yang digali dari sumber-sumber syariat, seperti:

« أَمْرُ الإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ »

“Perintah Imam (Khalifah) menghilangkan perbedaan pendapat.”

« أَمْرُ الإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِراً وَبَاطِناً »

“Perintah Imam (Khalifah) wajib dilaksanakan secara lahir maupun batin.”

« لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الأَقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ »

“Penguasa berhak menetapkan keputusan-keputusan baru sesuai dengan problem-problem baru yang terjadi.” (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 113).

Keempat, satu kepemimpinan untuk semua.

Berdasar hadis riwayat Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

« إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا »

“Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya.” (HR Muslim).

Keempat prinsip pemerintahan ini jelas sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lainnya. Kerajaan, jelas menjadikan titah raja sebagai hukum tak terbantahkan. Kekuasaannya pun diperoleh melalui pewarisan.

Republik demokrasi, menetapkan kedaulatan dan kekuasaan ada pada rakyat. Rakyatlah yang berhak menentukan hukum melalui sistem perwakilan. Sementara penguasa dipilih untuk menerapkan kehendak rakyat tadi.

Bahkan, sistem ini mengenal konsep pembagian kekuasaan dengan dalih mencegah otoritarianisme. Padahal faktanya, pembagian kekuasaan ala Montesquieu yang dikenal dengan konsep trias politica itu praktiknya hanya menumbuhsuburkan trias korupsia.

Kekaisaran, adalah suatu kesatuan politik raya yang mencakup wilayah geografis yang luas, membawahi banyak negara, suku, dan bangsa, yang dipersatukan dan dipimpin oleh monarki, atau oleh suatu bentuk pemerintahan oligarki. Sementara Islam menyatukan seluruh wilayah dan warga negara dalam satu kepemimpinan dan satu hukum, yakni hukum-hukum Islam.

Federasi, sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional.

Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini pun berbeda jauh dengan khilafah Islam.

Dalam argumentasinya, Prof. Mahfud juga menyebutkan, bahwa negara yang dibangun oleh Rasulullah saw. adalah negara teokrasi. Sehingga menurutnya wajar jika beliau menjalankan segala fungsi kekuasaan.

Padahal kenyataannya negara yang dibangun dan diwariskan oleh Rasulullah saw –yakni khilafah– bukanlah negara teokrasi. Karena sekalipun beliau seorang Nabi, namun peran dan fungsinya adalah sebagai role model bagi umat, termasuk dalam soal kepemimpinan.

Baca juga:  Kiprah Intelektual Muslimah di Era Khilafah

Allah SWT berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Inilah yang dijalankan oleh para khalifah dari kalangan para sahabat dan diikuti oleh para khalifah setelahnya. Mereka menjalankan semua prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw hingga umat Islam hidup dalam kesejahteraan, kebaikan dan keberkahan. Bahkan berabad lamanya mereka dan institusi negaranya mampu tampil sebagai pemimpin peradaban dunia sebagai negara pertama.

Sungguh apa yang diserukan orang-orang seperti Mahfud MD ini hanyalah akan mengukuhkan sistem sekuler yang jelas telah memberi kemudaratan besar atas umat dari masa ke masa. Dan di saat sama, akan mengukuhkan kelemahan umat di hadapan hegemoni sistem kapitalisme liberal yang nyata-nyata telah mengeksploitasi umat dan seluruh apa yang dimilikinya hingga tak mampu lagi tampil sebagai khairu umat yang semestinya memimpin peradaban.

Padahal Allah SWT telah mengingatkan,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS Ali ‘Imran:  19)

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

“Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada dilangit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada-Nya-lah mereka dikembalikan?” (Ali ‘Imran: 83)

Allah Azza wa Jalla juga berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali ‘Imran: 85)

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

َاْلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى.

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya.” (HR Daruquthni dan al-Baihaqy)

Lantas, jika ajaran Nabi saw. diabaikan, kepada siapa umat ini mengambil suri teladan? Apakah kepada filosof Yunani bernama Montesquieu dan profesor yang begitu mengagungkan akal? [MNews] SNA

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *