; World Economy Forum: Ajang Memperlebar Kesenjangan Ekonomi Dunia – Muslimah News

World Economy Forum: Ajang Memperlebar Kesenjangan Ekonomi Dunia

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS — Dalam kitab Mafaahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Syekh Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan penderitaan yang dialami penduduk dunia terjadi karena tiga faktor. Yakni persekutuan internasional, dominasi dan cengkeraman negara adidaya, serta imperialisme dan monopoli[1]. Instabilitas dan krisis multidimensional itu tercipta sebagai buah penguasaan kapitalisme atas dunia.

Memperpanjang Napas Konglomerasi

Salah satu fasad terbesar yang diciptakan kapitalisme adalah menjadikan dunia sebagaimana korporasi. Elite ‘pengatur dunia’ memanfaatkan forum-forum multilateral seperti PBB ataupun forum ‘swasta’ semisal World Economy Forum (WEF).

WEF telah lama menjadi ajang reuni tahunan para kepala negara, pimpinan bisnis global, dan pemimpin opini publik untuk memperpanjang napas korporatokrasi. Di sisi lain, haters forum itu makin berderet. Penyebabnya, kongkalikong elite kaya membuat ketidaksetaraan global kian tak terkendali.

Ribuan orang di Nairobi, New Delhi, Manila, dan London pun turun ke jalan menjelang pertemuan di Davos, Swiss tanggal 21-24 Januari 2020. Ironi memang, karena salah satu diskusi forum itu berjudul “Menyeimbangkan Ketimpangan Domestik dan Global[2].

Ketimpangan ekonomi terjadi, karena tatanan kapitalistik meniscayakan penguasaan segelintir orang atas miliaran pihak lainnya. Pada WEF ke-50 tahun ini, 119 miliarder membicarakan keberlangsungan konglomerasi mereka atas dunia melalui tema “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World.”

Stakeholder capitalism (kapitalisme pemangku kepentingan) adalah sistem kapitalisme yang dikembangkan Klaus Schwab –pendiri dan Executive Chairman WEF– sebagai Davos Manifesto yang disampaikannya sejak 1971.[3] Sistem itu memosisikan korporasi seakan-akan sebagai wakil masyarakat yang responsif terhadap tantangan sosial dan lingkungan.

Schwab menyatakan stakeholder capitalism lebih baik daripada shareholder capitalism (kapitalisme pemegang saham) yang menjadikan korporasi hanya mencari untung, atau state capitalism (kapitalisme negara) seperti yang diterapkan Cina.[4]

Namun, apa pun alirannya, kapitalisme tak akan pernah tulus memperhatikan nasib rakyat ataupun kondisi dunia. Davos Manifesto yang kembali ditegaskan dalam WEF 2020 ini menempatkan perusahaan besar sebagai stakeholder utama. Artinya MNC (multinational corporation) memanfaatkan pemangku kepentingan lain –pemerintah, akademisi, media, masyarakat sipil- untuk meningkatkan keuntungan di mana pun MNC itu beroperasi.

Karena itu masalah environmental, social, and governance (ESG) menjadi perhatian khusus mereka. Jika WEF ke-50 itu menitikberatkan pembahasan teknik investasi, kredit karbon, sampah plastik, hingga CPO (crude palm oil), maka korporasi global akan mengaitkannya dengan isu lingkungan, sosial, dan perhatian pemerintah setempat.

Seakan-akan mereka peduli akan kebutuhan masyarakat. Namun sejatinya, semua itu dilakukan demi mengamankan investasi dan keberlangsungan (sustainable) rantai pasokan global mereka. Sedangkan pemerintah, tetap hanya diposisikan sebagai regulator demi melanggengkan rezim korporatokrasi yang dikendalikan penuh oleh para kapitalis.

Demikian juga jika korporasi besar memainkan platform economy-nya sebagai pembayar pajak yang patuh, zero tolerance terhadap korupsi dan menegakkan HAM,[5] semua itu demi mendapatkan target perdagangan.

Baca juga:  Mesin Penyedot Uang (Kapitalis) Bag. 1/2

Karena itu, dalam pertemuan 2020 mereka berani mengundang Greta Thunberg -aktivis iklim belia Swedia- demi mendapatkan simpati generasi milenium dan generasi Z yang mengancam tidak ingin bekerja, berinvestasi, atau membeli barang dari perusahaan yang mengabaikan masalah iklim atau nilai-nilai universal lainnya.

Para eksekutif dan investor menyadari, keberlangsungan profit jangka panjang terkait erat dengan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan pemasok serta kepedulian akan isu lingkungan.

Kesenjangan Ekonomi Kian Melebar

Namun, semua topeng itu tak menyurutkan demonstrasi yang menggugat kian melebarnya kesenjangan pendapatan. Realitas itu mengikis kepercayaan terhadap kapitalisme di seluruh dunia. Survei Edelman –konsultan dan analis global Amerika- dalam The 2020 Edelman Trust Barometer[6] menyebutkan 56 persen responden beranggapan kapitalisme lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, meski tahun lalu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja hampir terpenuhi di banyak negara maju. Korupsi, perilaku buruk perusahaan besar, hoaks, otomatisasi di tempat kerja, kurangnya pelatihan, masalah imigrasi, dan (menipisnya) peluang ekonomi[7] menjadi penyebab distrust pada kapitalisme.

Mantra bahwa kapitalisme mampu menumbuhkan ekonomi hingga mengentaskan kemiskinan tak lagi mujarab. Laporan Oxfam –LSM Inggris yang berfokus pada advokasi dan penanggulangan bencana- menyebutkan harta 2.153 orang terkaya dunia pada 2019 setara dengan harta 4,6 miliar warga miskin.

Sejak 2013 Oxfam menerbitkan laporan pedas tentang ketimpangan di depan Davos, membandingkan kekayaan 1% orang terkaya di dunia – banyak di antaranya di Davos – dengan penduduk dunia. Data Bank Dunia turut menunjukkan ketimpangan itu. Hampir setengah penduduk dunia hidup dengan US$5,5 per hari,[8] kurang lebih setara dengan Rp75.000.

Frustrasi global memang melanda dunia. Jika Klaus Schwab bersikeras WEF mampu memberikan solusi atas dunia, itu hoaks. Kehadiran stakeholder capitalism justru menonjolkan kelicikan para korporasi, untuk menggaet siapa pun demi meningkatkan keuntungan mereka.

Para pengungsi atau komunitas marginal yang turut diundang ke Davos hanya untuk disabot ide-idenya demi menciptakan inovasi. Ujungnya tidak lepas dari proyek keberlangsungan (sustainable) penjajahan kapitalistik.

Sebagai contoh, pada tahun 2015, negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan), membentuk New Development Bank untuk memobilisasi dana proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di negara mereka dan negara berkembang lainnya.[9]

Tentu saja, yang sanggup menanam investasi pada proyek tersebut hanya para pemodal kakap yang tergabung dalam klub elite WEF. Mereka akan panen laba dalam proyek jangka panjang dikarenakan negara berkembang selalu terprovokasi untuk membangun infrastruktur.

Kalaupun terjadi proyek-proyek filantropi, itu pun tak lepas dari panen dolar di masa depan. Sebagaimana George Soros yang sangat senang dapat ‘mendonasikan’ US$1 miliar untuk menciptakan jaringan universitas baru[10].

Baca juga:  Cara Islam Menyejahterakan Dunia

Proyek itu diperlukan bukan untuk ‘melindungi masyarakat dari diktatorisme ala Cina atau Rusia’ seperti yang diungkapnya. Tapi bisnis pendidikan tinggi –terutama yang telah memiliki jaringan internasional- menjanjikan pasar masa depan sekaligus menjaga keberlangsungan transfer nilai kapitalistik.

Karena itu mereka membutuhkan negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti Indonesia yang bakal mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030-2040.

Indonesia Hanya Stempel Kepentingan Global

Strategi itulah yang tidak disadari Indonesia. Pemerintah hanya menganggap WEF sebagai sarana penarik investasi. Oleh sebab itu Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menggelar banyak pertemuan dengan peserta WEF.

LBP bangga jika Indonesia bisa memanfaatkan proyek restorasi hutan senilai USD 1 miliar sebagai mekanisme kredit karbon[11]. Padahal Indonesia hanya mengamankan kepentingan industrialis teknologi EBT (energi baru dan terbarukan) yang dianggap bersesuaian dengan opini Climate Change yang nyatanya juga disetir oleh korporasi yang mengampanyekan no fossil fuel.

Prospek Indonesia sebagai pasar teknologi listrik –yang diklaim ramah lingkungan- jelas menguntungkan investornya. Jumlah 277 juta penduduk, dan akan berjumlah menjadi 350 juta pada tahun 2030 adalah pasar tak bertepi.

Maka alasan investasi asing akan mengangkat derajat Indonesia sebagai eksportir mobil listrik atau menahan ekspor komoditas mentah nikel atau lithium, hanya mengada-ada.

Apalagi strategi pembangunan ekonomi Indonesia hanya mengandalkan proyek-proyek infrastruktur dan investasi industri. Pembentukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, tak pernah sungguh-sungguh menghentikan kesenjangan, apalagi menghilangkan kemiskinan.

Seperti Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah yang disebut LBP dan dianggap sebagai kawasan industri terintegrasi. Di sana terdapat politeknik, pabrik dan kawasan riset, yang nyatanya mengamankan supply chain industri milik investor asing.

Rakyat tetap saja menjadi objek sesuai skenario investornya. Itu semua tak bakal mendekatkan kesenjangan pendapatan, apalagi menghilangkan kemiskinan struktural. Kalaupun mereka mendapatkan penghasilan, tidak akan mampu menutupi semua kebutuhan utamanya seperti kepemilikan rumah, kesehatan, pendidikan, transportasi dan energi.

Selama pemerintah meniadakan subsidi, penghasilan rakyat tak akan sanggup memenuhi kebutuhan itu. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia berada pada range penduduk (hampir) miskin yang hidup di bawah USD5.5 per hari.

Bagaimanapun juga, posisi Indonesia sebagai negara pengekor, tak lebih dari stempel kebijakan pasar bebas. Pernyataan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menguatkan hal itu. Dalam forum Davos ke-50, dia menghadiri pertemuan informal tingkat menteri (PITM) World Trade Organization (WTO).

Indonesia tergabung dalam Cairns Group, yakni kelompok negara pengekspor pertanian. Kelompok ini didikte WTO untuk menghapuskan subsidi ekspor dan dukungan domestik untuk produk-produk pertanian. Padahal hingga Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-12 nanti di Kazakhstan Juni 2020 nanti, masih banyak isu-isu WTO yang masih tertunda penyelesaiannya.[12]

Baca juga:  Sri Mulyani Sebut Negara Rugi Rp22 Triliun karena Bencana, Pengamat: Penguasa Bermental Kapitalis hanya Hitung-hitungan Untung Rugi

Indonesia tak bakal mampu mematahkan konsensus yang telah disusun WTO dalam berbagai putarannya. Padahal sudah terbukti jika WTO berusaha menghancurkan sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama mayoritas masyarakat Indonesia. Itu semua adalah perangkap politik demi memanfaatkan stakeholder dalam memperpanjang napas konglomerasi para kapitalis global.

Solusi Hakiki

Selama tiga faktor penyebab penderitaan dunia itu masih ada, maka dunia masih akan terjebak dalam krisis multidimensi, termasuk masalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan struktural. Solusinya tak cukup hanya dengan kampanye, pelibatan semua pihak termasuk melibatkan kaum miskin atau membuat proyek percontohan.

Tidak bisa juga dengan mengadvokasi donor internasional, pemerintah dan sektor swasta. Atau meningkatkan kepedulian orang kaya dengan menaikkan pajak dan menutup celah kecurangan pajak korporasi. Persoalan ekonomi yang dihadapi dunia itu bukan semata-mata diselesaikan dengan manuver ekonomi yang sifatnya parsial, atau mengajak setiap pihak peduli dan melakukan ‘kerja sosial’ demi mengatasi masalah itu.

Jika ingin menuntaskan masalah, jelas harus menghilangkan tiga faktor utama yang disebutkan di atas. Persekutuan internasional yang dipayungi oleh PBB, memiliki banyak derivat yang semuanya menjadi perpanjangan tangan dominasi dan cengkeraman negara adidaya.

Forum multilateral global, regional, maupun lokal, dikendalikan para pemodal global untuk memuaskan kerakusan mereka mengeruk kekayaan dunia. Merekalah para imperialis yang memonopoli dunia ketiga. Mereka bebas membuat konsensus internasional guna mengikat negara berkembang (developing countries) untuk melanggengkan penjajahan.

Seperti WTO yang memaksa negara ketiga untuk membuka akses pasar bagi korporasi global dari negara maju (developed countries) dengan mengeluarkan perjanjian yang bersifat mengikat negara lemah. Karena itu tidak ada yang dapat dilakukan negara terjajah –di antaranya negeri-negeri muslim- kecuali melakukan perlawanan hingga ideologi kapitalis itu hancur dari muka bumi.

Akan tetapi, menghancurkan permufakatan internasional berikut penjajahan negara adidaya itu membutuhkan negara kuat yang mengadopsi rencana itu. Karena itu tegaknya Daulah Islam, Khilafah Islamiyah ‘alaa minhajin nubuwwah adalah satu-satunya harapan bagi negara tertindas untuk membebaskan diri dari semua bentuk penjajahan itu.

Membangun kesadaran politik di tengah-tengah umat harus menjadi batu pijakan demi mewujudkan tujuan itu. Cara mewujudkan kesadaran politik itu dengan melakukan pembinaan politik pada umat agar mereka mau menerapkan pemikiran dan hukum Islam.

Inilah yang akan menjadi trigger untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dan menyebarkan petunjuk ke tengah umat manusia. Dengan demikian, tak hanya kesenjangan ekonomi yang mampu diatasi, tapi juga seluruh krisis multidimensi yang melanda dunia. [MNews]


[1] An Nabhani, Taqiyuddin. 2005. Mafaahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir.

[2] https://republika.co.id/berita/q4ax45383/ratusan-orang-kaya-dunia-akan-berkumpul-di-davos-pekan-depan

[3] https://www.weforum.org/agenda/2019/12/why-we-need-davos-manifesto-for-better-kind-of-capitalism/

[4] Ibidem 1

[5] Ibidem 1

[6] https://www.edelman.com/trustbarometer

[7] https://www.voaindonesia.com/a/kesenjangan-pendapatan-melebar-kikis-kepercayaan-kepada-kapitalisme-/5253730.html

[8] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51172101

[9] https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/01/24/797182641/is-davos-as-bad-as-critics-say-global-leaders-weigh-in

[10] https://theaseanpost.com/article/five-highlights-davos-2020

[11] https://www.cnbcindonesia.com/news/20191021172244-8-108782/ini-kata-luhut-binsar-soal-manfaat-wef-davos-2020-bagi-ri

[12] https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/tingkatkan-kerja-sama-mendag-hadiri-forum-ekonomi-dunia-2020-di-davos

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *