; Membangun Ibu Kota Baru ‘Milik’ Asing? – Muslimah News

Membangun Ibu Kota Baru ‘Milik’ Asing?

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Ibu kota negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara. Ibu kota juga sebagai tempat dihimpunnya unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Status ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Ibu kota adalah kota atau munisipalitas penting yang biasanya menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan.

Namun dalam praktik pemerintahan, pada kenyataannya di beberapa negara, pusat pemerintahan tidak berkedudukan di ibu kota. Di beberapa negara, tempat kedudukan cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada di lokasi yang berbeda-beda.

Secara historis, pusat ekonomi besar suatu negara atau suatu wilayah sering menjadi titik perhatian kekuasaan politik, hingga kemudian menjadi ibu kota melalui proses penaklukan atau penggabungan. Konvergensi kekuatan politik dan ekonomi atau budaya juga mempengaruhi penentuan ibu kota. Adakalanya juga, beberapa negara memindahkan ibu kota mereka karena alasan politik atau ekonomi.

Republik Indonesia sendiri tercatat pernah beberapa kali berpindah ibu kota, yakni antara tahun 1945-1950, dari Jakarta ke Yogyakarta lalu ke Bukittinggi sebelum kembali ke Jakarta hingga saat ini.

Berpindahnya ibu kota Indonesia, kembali direncanakan di era Jokowi. Sejak medio 2019 lalu, hal ini sudah santer diberitakan. Presiden Jokowi telah memastikan ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang telah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Ditambah dengan posisi Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

Meski rencana untuk pindah ibu kota ini sudah digagas bahkan sejak era Presiden pertama Soekarno, namun dalam penjelasannya, Jokowi mengatakan setidaknya ada lima alasan yang membuat pemerintah memilih lokasi ini.

Berikut lima alasan tersebut.

  1. Risiko bencana yang minimal

Pemerintah meyakini wilayah di Kalimantan ini lebih minim risiko bencananya. Mulai dari bencana banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, dan tanah longsor, dinilai lebih jarang terjadi di sana.

  1. Berada di tengah Indonesia

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dinilai strategis, karena berada di tengah Indonesia.

  1. Lokasi berdekatan dengan wilayah berkembang

Pembangunan ibu kota baru akan dimulai dari nol. Karena itu, kedekatan lokasi dengan daerah yang lebih berkembang akan lebih memudahkan pembangunan. Lokasi baru yang dipilih pemerintah ini berdekatan dengan Balikpapan dan Samarinda.

  1. Memiliki infrastruktur relatif lengkap
Baca juga:  Investasi Asing Ibu Kota Baru = Gadaikan Negara

Sebagai daerah dengan lahan kosong besar, fasilitas di lokasi baru nanti cukup mumpuni. Mulai dari jalan tol hingga dekat dengan bandara taraf internasional.

  1. Lahan milik pemerintah

Jokowi mengatakan di lokasi pembangunan ibu kota baru nanti, pemerintah memiliki 180 ribu hektare lahan. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam membangun tanpa terlalu direpotkan dengan urusan pembebasan tanah.

Namun demikian, pada perkembangannya, rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim ternyata diiringi keterlibatan asing dan tentunya juga penanaman investasi oleh asing. Diketahui, Jokowi sudah menunjuk tiga tokoh besar sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota pengganti Jakarta tersebut.

Mereka adalah Syekh Mohammed bin Zayed (MBZ) dari Uni Emirat Arab bertindak Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu kota Baru di Kalimantan Timur. MBZ akan dibantu oleh dua anggota lain yang juga sudah bersedia membantu, yaitu CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair.

Mohammed bin Zayed atau yang dikenal dengan MbZ berdiri di sampung Muhammad bin Salman.

Jokowi juga menjelaskan nantinya mereka akan membangun kerja sama dengan sistem investasi dan tidak ada skema pinjaman. Memang terkait minat investor asing, sejauh ini sangat banyak asing yang berminat untuk investasi di ibu kota baru tersebut. Tak hanya Jepang, investor dari Hongkong dan Korea pun tertarik berinvestasi di ibu kota baru.

Selain itu, Hongaria juga dikabarkan siap berinvestasi senilai USD1 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun pada proyek tersebut. Pun tak ketinggalan, Uni Emirat Arab. Namun, semua masih dalam tahap negosiasi. Tinggal pemerintah saja yang nanti menentukan investor mana saja yang bisa masuk ke pembangunan ibu kota baru.

Investasi untuk ibu kota baru akan mengalir melalui dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). UEA tidak sendiri, namun juga melibatkan SoftBank dan International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat. Uang di SWF inilah yang akan disalurkan ke sejumlah proyek, salah satunya pembangunan ibu kota baru.

Selain investasi, pihak asing juga akan membantu mendesain ibu kota baru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut bahwa tiga negara yakni Amerika Serikat, Cina, dan Jepang, menawarkan bantuan untuk merancang desain ibu kota baru. Menteri Basuki mengatakan, tawaran itu diberikan dengan tetap mengutamakan desain hasil sayembara.

Rencananya, ada beberapa konsultan asing yang ditugasi oleh negaranya untuk membantu desain ibu kota baru. Sebagai rencana lebih lanjut, belum diketahui apakah negara konsultan tersebut akan terlibat juga dalam pendanaan atau tidak.

Baca juga:  Investasi Asing Ibu Kota Baru = Gadaikan Negara

Namun dari semua ulasan itu, ada juga satu hal yang masih harus diperhatikan, yakni terkait aspek lingkungan. Ini karena di antara alasan pemindahan ibu kota adalah Jakarta yang rawan banjir. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati atau yang akrab disapa Yaya, menilai lokasi calon ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan sekitarnya rawan bencana ekologis akibat tambang batubara dan kerusakan hutan di wilayah hulu.

Yaya juga meragukan kajian dari pemerintah. Sebab menurutnya, kehadiran ibu kota baru di lokasi tersebut akan semakin meningkatkan kerentanan ekosistem yang saat ini sudah rusak. Ia juga mempertanyakan tentang upaya pemulihan dan konsep green city dari pemerintah yang masih rancu. Terlebih, rencana pembangunan ibu kota ini bukan rencana kecil, sehingga diharapkan ada kajian yang serius.

Mencermati hal ini, pemerintah seharusnya lebih jeli jika memang benar-benar ingin menjadikan ibu kota baru ini untuk sebaik-baik kepentingan rakyat. Meski alasan Jokowi melibatkan asing dalam proyek ibu kota baru lantaran ingin ibu kota baru Indonesia menjadi persembahan untuk dunia, namun pemerintah seharusnya mempertimbangkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap “niat baik” pemerintah untuk membangun ibu kota baru bertaraf dunia untuk rakyatnya.

Lihat saja seluruh kebijakan publik di balik pemerintahan Jokowi. Kebutuhan pokok apa yang tidak haik harga? Jika memang benar ingin membangun ibu kota baru dengan niat tulus untuk kepentingan rakyat, mengapa harus mempersembahkannya untuk dunia?

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan poin ini. Adanya campur tangan asing, berarti semakin menguatkan opini di tengah-tengah rakyat bahwa akan semakin besar pula intervensi kepentingan asing di negeri ini.

Dan inilah yang akan terjadi. Keterlibatan asing justru akan menjadikan pengambilan keuntungan ekonomi juga tersalurkan kepada asing, bukan untuk rakyat. Yang ada, rakyat akan semakin diperas. Saat ini, di mana belum ada ibu kota baru saja, peran asing sudah terasa dominan mengendalikan jalannya kebijakan.

Seperti misalnya fluktuasi harga BBM di dalam negeri saja harus mengikuti harga minyak dunia; saat harga minyak dunia naik, maka harga BBM ikut naik. Lantas, apa kabarnya nanti jika asing sudah masuk secara praktis bahkan di level ibu kota kita? Ini sama saja memberikan karpet merah bagi penjajahan politik ekonomi bahkan hilangnya kedaulatan negara.

Baca juga:  Investasi Asing Ibu Kota Baru = Gadaikan Negara

Sungguh Allah ‘Azza wa Jalla telah melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, dalam firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141).

Ayat ini relevan untuk dijadikan dalil keharaman memberikan jalan kepada pihak asing (kaum kafir) dalam menyelesaikan urusan kaum mukmin. Keharaman tersebut semakin jelas dalam bentuk larangan keras menjadikan kaum kafir sebagai bithanah (pembantu), awliya’ (pemimpin), teman dekat, dsb.

Namun makna ayat ini hanya dapat diwujudkan oleh sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyyah. Merujuk pada sejarah peradaban Islam, sejatinya Khilafah tidak antiasing. Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelah beliau sebagai pemimpin negara acapkali melakukan hubungan dan kerja sama dengan bangsa lain. Bentuk kerja samanya tentu saja beragam, disesuaikan dengan kondisi perlakuan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.

Namun, yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa hubungan yang dibangun oleh para pemimpin muslim ini mencerminkan kewibawaan, keberanian, dan kemerdekaan sebagai negara ideologis Islam yang berdaulat, jauh dari sikap pengecut, tidak mau tunduk pada tekanan asing, apalagi menjadi budak mereka.

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh negara Islam bukan semata interaksi biasa, namun memiliki prinsip demi terlaksananya dakwah Islam. Ini karena nash-nash Alquran dengan gamblang memerintahkan untuk memerangi kafir yang menyerang Islam dan kaum muslimin, bukan sebaliknya, berdamai dan bekerja sama dengan mereka.

Tujuan dakwah demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin akan memberi arahan kepada negara bentuk hubungan seperti apa yang harus dilangsungkan dengan negara lain. Apakah perjanjian damai, kerja sama ekonomi, atau berperang dengan mengerahkan pasukan militer.

Sikap tegas inilah yang dibutuhkan untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari cengkeraman dan penindasan asing. Kesungguhan negara dalam menjalankannya akan menunjukkan keagungan Islam dan menutup jalan dominasi asing. Dan tentu saja tidak mungkin sikap tegas ini diambil oleh penguasa yang memihak asing.

Marilah kita istikamah mengemban ideologi Islam dan meyakini bisyarah kejayaannya melalui tegaknya kembali Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Karena hanya Khilafah, sebagai negara berideologi Islam yang akan membebaskan umat Islam, melindunginya, dan mengembalikan posisinya sebagai negara yang mandiri, berdaulat, dan sempurna dalam melaksanakan syariah kaffah. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Membangun Ibu Kota Baru ‘Milik’ Asing?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *