; Mahfud MD “Mengharamkan” Tiru Sistem Pemerintahan Rasulullah, Analis Politik Pratma Julia: Nalar Intelektual Tumpul Demi Eksistensi Kekuasaan – Muslimah News

Mahfud MD “Mengharamkan” Tiru Sistem Pemerintahan Rasulullah, Analis Politik Pratma Julia: Nalar Intelektual Tumpul Demi Eksistensi Kekuasaan

Mahfud MD tidak hanya inkonsisten, namun juga kebablasan dalam berpendapat.” –Pratma Julia Sunjandari


MuslimahNews.com, KOMENTAR POLITIK – Pada sebuah acara yang melibatkan ulama dan umaro di Pekalongan, Jawa Tengah (7/12/2019), Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia secara substansial meniru negara yang dibangun Nabi Muhammad SAW.

Pernyataan itu kemudian diingkarinya pada forum yang melibatkan Menteri Pertahanan Malaysia di kantor PBNU Jakarta (25/1/2020). Dia sampaikan bahwa tidak terdapat ajaran bernegara dalam Islam dan tidak diperbolehkan –yang oleh peliputnya disebut haram– meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Menurut analis politik, Pratma Julia Sunjandari, sebenarnya inkonsistensi elite politik yang berlatar belakang akademisi sudah kerap terjadi. Publik juga bisa berkesimpulan mengapa nalar intelektual mereka menumpul saat turut mengamankan eksistensi kekuasaan.

“Jangan salahkan kalau umat makin merasa jika Mahfud turut menguatkan persepsi bahwa rezim ini dilanda Islamofobia akut. Sekalipun dia pernah mengumpulkan berbagai ormas (3/1/2020) untuk mengajak mereka menghilangkan persepsi tentang Islamofobia,” ujar Ustazah Pratma, sapaan akrabnya, pada MNews (27/1/2020).

Sungguh sayang, menurut Ustazah Pratma, rezim salah pilih orang. Mahfud justru gagal menunaikan pesan sebagai duta untuk menepis tuduhan Islamofobia yang telanjur melekat pada rezim yang amat getol mengkriminalisasi ajaran Islam dan kaum muslimin ini.

Kegagalan itu makin kentara ketika umat tak bisa tertipu dengan kriminalisasi Khilafah. Diskursus tentang Khilafah justru kian menarik perhatian dan simpati umat. Hingga pemerintah meralat keinginan menghilangkan pembahasan Khilafah dalam buku pelajaran.

“Bisa jadi kepanikan rezim menjadikan Mahfud berani mengeluarkan pernyataan tentang keharaman meniru sistem pemerintahan Rasulullah SAW. Apa hak hamba untuk menentukan halal haram? Setiap muslim yang terbina pemahaman Islamnya, paham betul hanya Allah SWT yang berhak memberi keputusan hukum atas perbuatan manusia, seperti firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 40,” jelas Ustazah.

Selain surah Yusuf ayat 40, lanjut Pratma, Allah juga menegaskannya dalam Al Maidah ayat 50 bahwa Allah adalah hakim yang paling baik dan berhak menetapkan hukum yang berlaku bagi manusia, dari masalah pribadi hingga menentukan sistem bernegara.

Ketika Rasulullah SAW wafat, mekanisme berhukum telah dicontohkan oleh Baginda SAW. Kaum muslimin saat ini hingga hari kiamat akan selamat dari maksiat karena memgamalkan petunjuk Rasul SAW, berpegang teguh pada dua warisannya: Alquran dan Hadis, selain ada ijmak Sahabat dan Qiyas.

Demikian pula penegakan Khilafah. Tak satu pun Imam Madzab mengingkari kewajiban untuk menunaikannya.

“Ulama salaf dan saleh, yang diakui derajat keilmuannya sepakat bahwa menegakkan Khilafah di tengah umat adalah kewajiban. Tak kurang dari Imam Al Qurthubi, An Nawawi, Al Mawardi, dll menyatakan hal ini dengan redaksi yang berbeda. Bukan haram, melainkan wajib! Sungguh bagai bumi dan langit dalam mengikatkan diri pada syariat Allah,” tegas Ustazah Pratma.

Ustazah Pratma memaparkan, Barat kuffar, rezim dunia Islam, dan corong-corongnya sudah kalang kabut dalam membendung ghirah umat menyongsong bisyarah Rasulullah SAW, tegaknya Khilafah kedua ini. Manuver-manuver politik mereka berantakan, tak sanggup menutupi kebenaran yang sedikit demi sedikit mulai terkuak.

“Sabar menjalani proses dan konsisten dalam memperjuangkan janji Allah SWT adalah kebahagiaan bagi para pengemban dakwah. Keikhlasan itu yang menakutkan musuh Allah karena mereka hanya “berjuang” mempertahankan nafsu menghamba pada dunia,” ujarnya.

Pernyataan lancang dan bisa jatuh pada kekufuran

Sementara, menurut pakar politik Islam Ustazah Asma Amnina, pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad Saw “haram” hukumnya adalah pernyataan yang sangat lancang, bahkan bisa jatuh pada kekufuran.

Ustazah Asma menilai ini bukan saja bentuk penghinaan kepada Rasulullah SAW, dengan menafikan beliau sebagai suri teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk masalah sistem pemerintahan Islam (Khilafah) (QS. Al Ahzab: 21).

“Tapi pernyataannya bisa jatuh pada kekufuran, karena secara tidak langsung Mahfud MD menafikan Sunah sebagai sumber syariat Islam,” tegasnya pada MNews (26/1/2020)

Kemudian Ustazah Asma mengutip surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya: “Dan apa yang diberikan Rasul (Shallallahu ‘alaihi wasallam) kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *