Islam tidak Antiasing, juga bukan Budak Asing

Oleh: Dedeh Wahidah Achmad

MuslimahNews.com, Tsaqafah – Menteri Agama Fachrul Razi, seperti yang diberitakan laman antaranews.com mengatakan Islam tidak anti melakukan kerja sama dengan aseng yang merujuk pada Cina.

“Islam antiaseng itu pemikiran yang salah,” kata Menag Fachrul di hadapan hadirin Rapat Pleno ke-47 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Ia mencontohkan Arab Saudi kini menjalin sejumlah kemitraan strategis dengan Cina untuk membangun infrastruktur di negara itu tanpa meninggalkan identitas ke-Islamannya.

Benarkah Islam tidak antiaseng juga tidak antiasing? Bagaimana sebenarnya syariat Islam mengatur hubungan negara dengan bangsa lain?

Memahami Sepak Terjang Cina Terhadap Umat Islam

Sebelum panjang lebar membahas bagaimana semestinya negara melakukan hubungan dengan bangsa Cina, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana sikap mereka terhadap Islam dan umat Islam.

Perlakuan negara Cina terhadap umat Islam tercermin dalam sepak terjangnya pada muslim Uyghur. Komunitas muslim yang tinggal di salah satu wilayah Cina ini mendapatkan perlakuan yang sangat memilukan, bahkan jauh dari perikemanusiaan.

Mereka mengalami penyiksaan fisik, psikologis, juga penghancuran keimanan. Kekejaman yang dilakukan pemerintahan Cina banyak dilaporkan oleh berbagai media, salah satunya merdeka.com memberitakan bahwa bermacam kekejaman telah dialami muslim Uyghur, seperti: penyiksaan dalam sel tahanan, kaum perempuan diperkosa berulang kali, dipaksa mengaku berdosa, belajar bahasa mandarin dan propaganda partai komunis, digantung dan dicabut kuku, ditahan untuk jadi kelinci percobaan medis.

Pendek kata, nasib muslim Uyghur sekarang jauh dari keamanan dan kehilangan martabatnya sebagai manusia. Mereka mengalami berbagai perlakuan bengis yang membahayakan badan, jiwa, juga akidah.

Realitas kekejaman Cina terhadap muslim Uyghur bisa mengantarkan pada kesimpulan bahwa Cina sedang melakukan penyerangan, permusuhan, bahkan peperangan terhadap umat Islam.

Kenyataan inilah yang harus menjadi salah satu pertimbangan bagaimana seharusnya negara Islam berinteraksi dengan bangsa yang terbukti sedang menyerang, yang tentu saja akan berbeda dengan penyikapan terhadap negara lain yang tidak melakukan penyerangan.

Arab Saudi bukan Representasi Negara Islam

Menag Fachrul mencontohkan Arab Saudi kini menjalin sejumlah kemitraan strategis dengan Cina untuk membangun infrastruktur di negara itu tanpa meninggalkan identitas ke-Islamannya. Contoh tersebut menyiratkan maksud ingin menjadikan Arab Saudi sebagai legitimasi kebolehan melakukan hubungan dengan Cina.

Sebenarnya pernyataan ini tidak aneh. Sebelumnya, beberapa petinggi negeri ini pun mengklaim Timur Tengah sebagai representasi dari pemerintahan Islam.

Benarkah Timur Tengah, khususnya Arab Saudi menggambarkan pemerintahan Islam?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus kembali kepada batasan Negara Islam yang dikehendaki hukum syariat. Para ulama sudah memberikan definisi negara Islam.

Baca juga:  ‘Kebencian’ bukan Milik Islam

Di antaranya adalah Syekh ‘Abdul Wabhab Khallaf, dalam bukunya, as-Siyâsah asy-Syar‘iyyah, lebih gamblang mendefinisikan Dâr al-Islam sebagai dâr (daerah/negeri) yang di dalamnya dijalankan hukum-hukum Islam, sementara sistem keamanan di dalamnya berada dalam sistem keamanan Islam, baik mereka itu Muslim ataupun ahlu dzimmah.

Sedangkan Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani memberi batasan bahwa suatu tempat/negeri dapat digolongkan sebagai dâr al-Islam jika memenuhi dua syarat: (1) Diterapkannya sistem hukum Islam; dan (2) Sistem keamanannya berada di tangan sistem keamanan Islam, yaitu berada di bawah kekuasaan mereka.

Dari batasan negara Islam yang disampaikan oleh dua ulama tersebut mengerucut pada dua hal, yakni disebut negara Islam jika negara tersebut menerapkan syariat Islam secara sempurna dan keamanannya berada di tangan umat Islam, negara independen dan tidak berada dalam dominasi atau intervensi negara lain.

Dengan mengacu pada definisi negara Islam yang dikutip dari pendapat Syekh Taqiyyuddin dan Syekh ‘Abdul Wabhab Khallaf maka jelas Arab Saudi atau negara mana pun yang ada di dunia sekarang belum bisa dikatakan memenuhi syarat negara Islam. Karenanya apa yang dilakukan negara-negara tersebut tidak layak dijadikan sebagai representasi negara Islam.

Pertanyaan berikutnya, pemerintahan mana yang harus dijadikan rujukan negara Islam?

Jawabannya masalah tersebut tidaklah sulit bagi orang yang memahami realitas sejarah Islam yang dimulai sejak ditegakkannya negara Islam di Madinah oleh Baginda Nabi saw. sampai kekhilafahan Utsmaniyah di Turki yang berakhir pada tahun 1924.

Dari rangkaian fakta tersebut bisa diperoleh gambaran yang jelas bagaimana pemerintahan Islam menjalin hubungan dengan bangsa lain, termasuk interaksinya dengan negara yang memusuhi dan menyerang umat Islam seperti Amerika dan Cina dalam masa sekarang

Islam tidak Antiasing juga bukan Budak Asing

Penelaahan sejarah peradaban Islam akan mengantarkan pada pemahaman bahwa Islam tidak antiasing. Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau sebagai pemimpin negara acap kali melakukan hubungan dan kerja sama dengan bangsa lain. Bentuk kerja samanya tentu saja beragam, disesuaikan dengan kondisi perlakuan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.

Perlakuan baik pemerintahan Islam akan diberikan kepada siapa pun yang berniat baik dan tidak menyimpan ancaman. Bahkan Alquran memandunya untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Seperti firman Allah SWT: “Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS At-Taubah [9]: 6).

Baca juga:  Islam Rahmatan lil 'Alamin: Buah Tegaknya Akidah dan Syariah

Terkait ayat tersebut Ibn Katsir menulis bahwa ayat ini menjadi rujukan Nabi dalam memperlakukan orang kafir atau musyrik yang ingin mendapatkan perlindungan, baik statusnya sebagai orang yang ingin bertanya maupun sebagai utusan dari orang-orang kafir. Sebagaimana yang dilakukan serombongan kafir Quraisy yang terdiri dari ‘Urwah bin Mas’ud, Mukriz bin Hafsh, Suhail bin ‘Amr dan lain-lain.

Penting dicatat bahwa hubungan yang dibangun oleh para pemimpin muslim ini mencerminkan kewibawaan, keberanian, dan kemerdekaan sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat, jauh dari sikap pengecut, tidak mau tunduk pada tekanan asing, apalagi menjadi budak mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh Khalid bin al-Walid dalam salah satu surat yang disampaikan kepada pemimpin kafir:

“Dengan menyebut asma Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Khalid bin al-Walid, kepada Raja Persia. Segala puji hanya milik Allah, yang telah menggantikan rezim kalian, menghancurkan tipu daya kalian, dan memecah belah kesatuan kata kalian. Maka, masuk Islamlah kalian. Jika tidak, bayarlah jizyah. Jika tidak, maka aku akan datangkan kepada kalian, kaum yang mencintai kematian, sebagaimana kalian mencintai kehidupan.”

Kesigapan pemimpin dalam melindungi rakyatnya juga ketegasannya untuk mengenyahkan siapa pun yang mengancam kehormatan dan keselamatan seorang muslim bukan isapan jempol. Tercatat dalam sirah ketegasan Baginda Nabi saw. dalam memerangi Yahudi Bani Qainuqa’ di Madinah bahkan mengusirnya disebabkan salah satu dari mereka mengganggu seorang muslimah di pasar Madinah.

Interaksi keras dengan pihak yang menyerang dan mengancam muslim tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah Saw. Para khalifah berikutnya juga melanjutkan sunah beliau, seperti Harun ar-Rasyid, di era Khilafah ‘Abbasiyyah, telah menyumbat mulut jalang Nakfur, Raja Romawi, dan memaksanya berlutut kepada Khilafah.

Al-Mu’tashim di era Khilafah ‘Abbasiyyah, memenuhi jeritan wanita Muslimah yang kehormatannya dinodai oleh tentara Romawi, melumat Amuriah, yang mengakibatkan 9000 tentara Romawi terbunuh, dan 9000 lainnya menjadi tawanan.

Berdamai dengan Bangsa Pembantai Muslim Menentang Allah

Nas-nas Alquran dengan gamblang memerintahkan untuk memerangi kafir yang menyerang Islam dan kaum muslimin, bukan sebaliknya, berdamai dan bekerja sama dengan mereka. Di antara nas tersebut adalah firman Allah SWT:

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah meraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. (QS Al-Anfal: 15-16).

Baca juga:  Islam Rahmatan lil 'Alamin: Buah Tegaknya Akidah dan Syariah

Ayat berikut lebih tegas lagi melarang kita berteman dengan orang yang memerangi karena keislaman kita:

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Mumtahanah: 9)

Prinsip Hubungan Luar Negeri Negara Islam

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh negara Islam bukan semata interaksi biasa, namun memiliki prinsip demi terlaksananya dakwah Islam. Sebagaimana firman Allah Swt: “Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan.” (QS Saba [34]: 28).

Demikian juga hadis Rasulullah saw. menjelaskan hal yang sama, seperti dituturkan Sulaiman bin Buraidah r.a.: “Serulah mereka ke jalan Islam. Apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka, kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka (yang merupakan darul kufr) ke Darul Muhajirin (Darul Islam yang berpusat di Madinah). Beritahulah pada mereka, bahwa apabila mereka telah melakukan semua itu, mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang di dapatkan oleh kaum Muhajirin, dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban Muhajirin.”

Tujuan dakwah demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin akan memberi arahan kepada negara bentuk hubungan seperti apa yang harus dilangsungkan dengan negara lain. Apakah perjanjian damai, kerja sama ekonomi, atau berperang dengan mengerahkan pasukan militer?

Sikap tegas inilah yang dibutuhkan untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari cengkeraman dan penindasan yang dilakukan kafir pembantai. Kesungguhan negara dalam menjalankannya akan menunjukkan keagungan Islam dan menutup jalan dominasi kafir, sebagaimana firman-Nya: “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang mukmin.” (TQS. An-Nisa’ [4]: 141).

Penutup

Sudah nyata di depan mata pembantaian dan penindasan dilakukan oleh orang kafir terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia, seperti Uyghur, Rohingya, dan Palestina. Telah jelas pula bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk membalas perlakuan mereka dengan memeranginya, bukan bekerja sama.

Namun tidak mungkin sikap tegas ini diambil oleh rezim yang hadir dalam tekanan mereka dan berharap pada belas kasihnya. Hanya Khilafahlah satu-satunya negara yang akan membebaskan umat Islam, melindunginya, dan mengembalikan derajatnya sebagai khaira ummah (QS. Ali Imran: 110). Negara yang mandiri, berdaulat, dan sempurna dalam melaksanakan syariah kaffah. Wallahu A’lam. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *