; Tirani Korupsi dalam Demokrasi: Anomali atau Watak Asli? – Muslimah News

Tirani Korupsi dalam Demokrasi: Anomali atau Watak Asli?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Abuse of power telah mendarah daging dalam tata kelola negeri ini. Belum selesai skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri, kini publik digemparkan lagi oleh sebuah OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang melibatkan salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kasusnya berbuntut panjang lantaran diduga melibatkan pula petinggi sebuah parpol yang kini tengah berkuasa.

KPK menetapkan Harun Masiku bersama tiga orang lain yaitu Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan; eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; dan Saeful (swasta) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait PAW anggota DPR 2019-2024. (cnnindonesia.com 16/1/2020)

Pada awalnya, publik sempat antusias terhadap kinerja KPK yang baru dilantik ini, karena mampu menangkap salah satu komisioner KPU. Namun, lagi-lagi publik dikecewakan lantaran OTT yang seharusnya dilakukan pada kantor PDIP, terjegal oleh izin Dewas (Dewan Pengawas).

Sungguh menggelikan, kantor KPU saja dengan mudahnya digeledah dan langsung dipasangi KPK Line. Bahkan sekelas gedung DPR pun bisa digeledah saat penangkapan Ketua DPR, Setya Novanto. Namun mengapa “hanya” sebuah kantor parpol, hingga hari ini belum bisa ditembus juga?

Bahkan yang lebih membingungkan, dilansir dari tribunnews.com bahwa penyidik yang mencari Sekjen PDIP, anggota Megawati yakni Hasto Kristiyanto ke PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), diduga mengalami intimidasi dari polisi. Bahkan mereka disandera hingga subuh dan dipaksa cek urine oleh anggota kepolisian. Mengapa pihak polisi seolah melindungi?

Publik akhirnya semakin meyakini bahwa, adanya UU no 19 tahun 2019 yang disahkan dengan terburu-buru itu, telah nyata memperlemah kinerja KPK. Seorang Harun Masiku yang berada di posisi ke 5 dalam perolehan suara, diperjuangkan oleh partai PDIP untuk bisa menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

Padahal sudah jelas, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, siapa saja yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang akan mendapatkan kursi. Itu artinya, jika Nazarudin Kiemas meninggal, maka digantikan oleh suara terbanyak kedua, yaitu Riezky Aprilia. Namun, mengapa PDIP ngotot menginginkan Harun Masiku? Sungguh, aroma jual beli kursi semakin tercium tajam dalam peristiwa ini.

KPK, Produk Tambal Sulam Negara Demokrasi

Sistem trias politika yang diadopsi negeri ini, alih-alih menghilangkan otoritarianisme, malah akhirnya melanggengkan oligarki kekuasaan. Menjadikan KPK dibawah Eksekutif dan setara dengan menteri adalah preseden buruk terhadap independensi KPK. Kini, KPK tersandar regulasi.

Sebenarnya, sikap KPK sebelum revisi UU pun sudah sering dipertanyakan publik. “Mengapa fokus ke sana, tapi tidak ke sini?” Akhirnya, anggapan KPK tebang pilih pun bukan lagi rumor tanpa bukti. Karena bagaimana pun juga, orang-orang yang terlibat dalam tubuh KPK banyak juga yang bersinggungan dengan penguasa.

Sebut saja kasus megaskandal Bank Century, KPK hanya mampu membekuk orang-orang luarnya saja. Adapun dalang di balik perampokan uang negara itu, tak mampu disentuh KPK.

KPK dalam memberantas korupsi hanya berfokus pada penindakan dan sanksi. Itu pun sanksi yang diberikan, jelas tak menjerakan. Kita bisa lihat penjara para napi koruptor begitu eksklusif. Ruang VIP yang berisikan barang-barang mewah pernah dibuktikan oleh Najwa Sihab saat mewawancarai para napi tersebut. Bahkan Setya Novanto terbukti memalsukan kamarnya, yang sebenarnya terlihat mewah tersebut. Bayangkan, apalagi kamar aslinya? Belum lagi Sering dikabarkan napi koruptor menghilang dan bisa jalan-jalan.

Jika kita cermati, kasus korupsi di lingkaran kekuasaan adalah penyakit bawaan sistem sekuler dan mustahil diberantas dengan kerja lembaga seperti KPK. Buktinya, ketika KPK mulai meringsak masuk memanggil nama-nama pejabat kelas atas, seketika UU nya pun diubah.

“Andaikan UU KPK tidak direvisi, habis itu Sekjen PDIP,” Kata Benny, Kader Demokrat (Mata Najwa 15/1). Begitulah lembaga Ad Hoc dalam sistem demokrasi. Dibuat berdasarkan kepentingan sang pemegang kekuasaan. Jika keberadaannya mengganggu penguasa, tentu posisinya akan dilemahkan bahkan dibubarkan. inilah bukti bahwa KPK hanyalah produk tambal sulam sistem demokrasi yang berasaskan sekuler ini.

Tirani Korupsi Politik, Wajah Asli Demokrasi

Terlepas dari KPK yang kini dicap tak bertaji lagi, peristiwa penangkapan komisaris KPU, Wahyu Setiawan, juga berimplikasi pada legitimasi pemilu yang baru saja kita gelar di tahun 2019. Keraguan publik terkait dengan kecurangan hasil pemilu kala itu, seolah dijawab oleh kasus tersebut. Ternyata, ketetapan KPU bisa ditembus hanya dengan uang 900 juta rupiah. Artinya, apalagi jika angkanya mencapai triliunan rupiah, yang sanggup digelontorkan parpol demi kepentingan perolehan suara.

Bayangkan, kecurangan telah mengawali para petinggi negeri ini dalam masa kerjanya. Wajar saja budaya korupsi akan semakin mewarnai pemerintahan. Mirisnya, kasus mega korupsi seolah tak memiliki akhir yang jelas. Lihatlah kasus BLBI, Bank Century, Wisma Atlit, kesemuanya tak mampu mengungkap siapa dalang dibalik perampokan harta negara tersebut.

Menurut Donal Fariz, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya, kasus korupsi pasti mempunyai dua dimensi kejahatan. Jika dia di sektor perbankan berarti, ada dua kejahatan di sana, yaitu kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi.

Begitu pun dengan eksploitasi sumber daya alam, akan ada di dalamnya kejahatan ekologi dan kejahatan korupsi. Bagaimana dengan kasus tertangkapnya petinggi KPU? Ini adalah kejahatan korupsi dan kejahatan demokrasi. (ILC, TVone 14/1)

Namun, benarkah kasus tertangkapnya komisioner KPU adalah sebuah anomali? Galat yang hanya terjadi satu atau dua kali? Atau jangan-jangan inilah wajah asli demokrasi?

Demokrasi adalah sebuah sistem yang mengatur tata kelola negeri ini. Adanya korupsi di bidang eksploitasi sumber daya alam dan perbankan, walau juga merupakan kejahatan di bidang ekologi dan ekonomi, namun keberadaannya tak lepas dari regulasi yang diciptakan sistem ini.

Itu artinya, demokrasilah yang paling bertanggung jawab terhadap fenomena “bancakan korupsi” ini. Karena dengan regulasinya, demokrasi telah meniscayakan perampokan uang negara.

Tak bisa dipungkiri, politik dalam sistem demokrasi adalah politik transaksional. Sebuah jabatan dan bahkan sebuah pasal dalam undang-undang, ada harganya. Wahyu Setiwan bukanlah komisioner KPU pertama yang terlibat suap menyuap. Dilansir dari detik.com, menurut data yang ada di KPK, setidaknya para pendahulunya, telah ada enam nama Komisioner KPU yang terlibat dengan kasus penyuapan.

Jual beli jabatan pun tidak hanya terjadi di Senayan, kasus tertangkapnya ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuzy alias Romi telah juga membuktikan pada kita, untuk menjadi Kepala Kantor Kemenag di Kabupaten pun ada harganya. Kontestasi demokrasi sungguh mahal harganya, sudah menjadi rahasia umum bahwa uang “pelicin” adalah yang menentukan keberhasilan seseorang meraih jabatan.

Sungguh, terbongkarnya kasus megakorupsi walau tak pernah tuntas penyelesaiannya, telah menyakitkan hati umat. Skandal Pelindo, kasus suap di Kementerian PUPR, Asabri hingga Jiwasraya adalah bukti mereka ada bukan untuk rakyat Indonesia. Mereka yang seharusnya sibuk mengurusi kepentingan umat, malah berebut harta yang bukan hak nya. Inilah tabiat demokrasi.

Khilafah Menyelesaikan Masalah Korupsi

Carilah sumber masalahnya. Setelah ditemukan, buang dan ganti dengan yang baru. Inilah solusi tuntas hingga ke akarnya, bukan sekadar tambal sulam yang berkutat pada bagaimana cara untuk mengatasi kebocoran. Jika demokrasi telah nyata tak mampu menyelesaikan masalah korupsi, mengapa masih dipertahankan?

Padahal, ada sebuah sistem yang sangat dekat dengan umat. Sistem yang lahir dari kitab suci alquran dan dirincikan dalam banyak hadis. Sistem yang telah terbukti mampu dengan ampuh menghilangkan budaya korupsi. Sebuah sistem yang hari ini tengah dikriminalisasi oleh rezim demokrasi, rezim yang memelihara para koruptor. Yaitu sistem politik Khilafah.

Khilafah dalam memberantas korupsi, telah memiliki perangkat yang tidak ditemukan dalam sistem demokrasi. Pertama, ketakwaan individu. Bahwa satu-satunya motivasi seseorang menduduki kursi jabatan adalah ketakwaanya kepada Allah.

Bukan harta yang mereka incar, tetapi pahala. Mereka hanya takut kepada Allah SWT. Jika ada rakyatnya yang terzalimi, maka dia akan menjadi orang yang paling dibenci Allah SWT.

Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ

“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)

Tata cara kepengurusan umat, telah tertuang dalam alquran dan al hadist. Maka dari itu, orang yang berani mengambil amanah ini dan orang yang ditunjuk umat dalam mengemban amanah ini, pastilah orang yang paham agama.

Sehingga keimanan kepada Allah Swt. dan kepiawaiannya dalam mengurusi urusan umat sudah tak diragukan lagi. Akhirnya , para pemimpin terpilih, dialah yang dalam hatinya hanya takut kepada Allah Swt. Dan secara otomatis mereka akan berlomba-lomba menjadi pemimpin yang adil. Para pemimpin akan menjaga tingkah laku mereka, karena apa yang diperbuat pemimpin adalah teladan bagi masyarakat.

Jika para politisi telah diliputi oleh keimanan yang tinggi, tentulah partai politik yang ada berisikan orang-orang yang saleh. Roda yang mendorong pergerakan partai pun adalah akidah Islam, bukan kemaslahatan.

Setelah terpilih, jangankan korupsi yang merugikan masyarakat, kemaslahatan hewan pun jadi perhatian. Seperti yang dilakukan Umar bin Khaththab, ketika menjabat sebagai Khalifah, Umar bin Khaththab RA suatu kali pernah bertutur, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’.”

Kedua, kebijakan Khilafah yang menjadi upaya preventif teradap terjadinya korupsi. Seperti pemberian gaji yang layak pada para pejabat serta perhitungan yang ketat terhadap harta sebelum dan sesudah menjabat. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw.

Rasulullah pernah menyita harta yang dikorupsi pegawainya. “Nabi pernah mempekejakan Ibn Atabiyyah, sebagai pengumpul zakat. Setelah selesai melaksanakan tugasnya Ibn Atabiyyah datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah yang diberikan orang kepadaku…’ lalu Rasulullah bersabda, Seorang pegawai yang kami pekerjakan, kemudian dia datang dan berkata, ‘Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah yang diberikan orang kepadaku. Apakah tidak lebih baik dia duduk (saja) di rumah bapak/ibunya, kemudian dapat mengetahui apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi Zat yang nyawaku ada di tangan-Nya, salah seorang dari kalian tidak akan mendapatkan sedikitpun dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa unta di lehernya…'” (HR Bukhari-Muslim, Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Khilafah, hlm. 119).

Ketiga, hukum sanksi bagi koruptor dalam Islam sangat menjerakan. Menurut Ustaz Hafidz Abdurahman Karena korupsi ini tidak termasuk mencuri dalam pengertian syariat, maka kejahatan ini tidak termasuk dalam kategori hudud. Tetapi, masuk dalam wilayah ta’zir, yaitu kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim. Sanksinya seperti yang tadi disebut, bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati.

Oleh karena itu, jika kita menginginkan permasalahan korupsi selesai di negeri ini, tak cukup hanya sekadar mengandalkan lembaga seperti KPK. Karena sesungguhnya, korupsi adalah tabiat yang dilahirkan dari sistem tata kelola negara ini, yaitu demokrasi. Sistem yang meniscayakan adanya politik transaksional. Sistem yang tak sama sekali melibatkan Allah Swt. dalam setiap pengaturannya.

Sebaliknya, sistem politik Khilafah dengan seperangkat aturannya yang terbukti kuat dan stabil. Apalagi aturannya lahir dari sang pembuat kehidupan, pasti akan mampu menghilangkan budaya korupsi. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *