Industri Pariwisata dalam Dekapan Liberalisasi dan Kapitalisasi

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Keindahan alam dan cagar budaya yang eksotik, telah melejitkan Industri Pariwisata di bumi pertiwi. Bahkan keberadaannya digadang-gadang sebagai core ekonomi Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan Indonesia yang telah menjadi negara favorit tujuan destinasi wisata, mengalahkan Thailand, Portugal, dan Sri Lanka.

Dilansir dari Liputan6.com, Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ketiga di Asia. Sedangkan untuk tingkat dunia, pertumbuhan pariwisata Indonesia mendapatkan peringkat ke sembilan. Total sudah terdapat 9,4 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang berlibur ke Indonkapitalesia di 2019.

Hasilnya, sektor pariwisata telah menyumbangakan devisa yang cukup besar, bahkan bisa bersaing dengan CPO. Kini, pemerintah terus menggenjot sektor pariwisata, karena selain menjadi sektor penyumbang devisa negara, pariwisata pun dianggap mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat. Sehingga diharapkan akan langsung menggerakan perekonomian rakyat.

Namun, benarkah dapat menyelamatkan ekonomi rakyat?

Ilusi Membangun Bangsa

Alih-alih menyelamatkan ekonomi rakyat, adanya arena pariwisata ini justru semakin menggerus pebisnis lokal. Para pebisnis kakap dengan modal yang besar telah melibas pebisnis lokal di daerah sekitaran pariwisata. Dengan kemampuan ilmu bisnis dan modal yang tipis, mereka terhempas dari persaingan.

Mereka harus puas dengan hanya menjadi penjual asongan dan pegawai yang gajinya tak seberapa. Tuan tanah pun harus rela kehilangan tanahnya dengan harga yang tak pantas. Inikah yang namanya untuk rakyat?

Bagaimana dengan ekonomi bangsa? Dilansir dari kemenpor.go.id, Menteri Pariwisata periode 2014-2109, Arif Yahya mengatakan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB tahun 2018 mencapai 4,50 persen, dan tahun 2019 mencapai 4,80 persen. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Jika dikalkulasikan, devisa sektor pariwisata saat ini meningkat mencapai 19,29 Miliar Dolar AS.

Namun, mari kita tengok eksploitasi tambang dan emas oleh PT Freeport saja, menurut cnbcindonesia.com, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan berdasarkan data 2018, Freeport memproduksi 6065 ton konsentrat per hari. “Jadi kami produksi 240 kg lebih emas per hari dari Papua,” kata Tony di Gresik Sabtu (24/8/2019).

Baca juga:  Visi Menyempurnakan Liberalisasi di Indonesia

Namun sungguh sayang, semua hasil penambangan tak masuk kas negara. Itu baru penambangan tembaga dan emas, belum lagi jika kita berbicara eksploitasi tambang batu bara di Kalimantan, tambang nikel di Sulawesi, tambang geothermal/panas bumi di Jawa Barat, dan tambang minyak bumi di banyak tempat yang malah dikuasai oleh Shell dan Chevron. Lima tambang besar yang disebutkan, kesemuanya dikuasai perusahaan asing. Tak berlebihan jika banyak pengamat mengatakan “Buang gepokan, cari recehan”.

Liberalisasi Pariwisata

Tabiat ekonomi neolib adalah menghalalkan segala cara demi meraup rente sebanyak-banyaknya. Tak terkecuali di sektor pariwisata. Dengan dalih mengundang para wisatawan, kebudayaan yang mengandung sirik pun sah-sah saja dilestarikan.

Padahal, Indonesia adalah negeri muslim yang mengharamkan ritual penyembahan selain yang disyariatkan. Seperti tradisi Buang Nahas yang sedang dihidupkan kembali oleh masyarakat di Kampung Talisayan, Berau, Kalimantan Timur, untuk kepentingan Pariwisata.

“Mempertahankan tradisi nenek moyang, selain untuk memperkenalkan kebudayaan kepada generasi selanjutnya, juga untuk mendukung pengembangan pariwisata. Sebab, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sangat menarik jika dikemas dengan baik dan kekompakan semua pihak, sebagai salah satu kalender pariwisata di Bumi Batiwakkal,” ucap Ketua Majelis Tinggi, Lamuba Makmur. (Berau.procal.co 25/10/19)

Demi menggaet wisatawan, budaya yang tidak sesuai dengan syariat malah dilestarikan. Lebih dalam, bukan hanya perkara akidah yang merongrong identitas keIslaman masyarakat Indonesia, liberalisasi pun kian menjamur, menjangkiti warga sekitar.

Akhirnya, budaya liberal semakin kental di lingkungan wisata. Interaksi penduduk setempat dengan para turis, telah menjadikan warga semakin permisif terhadap budaya barat. Mereka seolah dipaksa menerima kebebasan tingkah laku para turis yang pada akhirnya mengilhami tingkah lakunya sendiri.

Belum lagi permintaan terhadap Miras dan Prostitusi yang selalu mengintari tempat wisata. Sungguh hal demikian telah semakin menyuburkan liberalisasi yang sengaja disuntikan pada negeri-negeri muslim.

Kapitalisasi Pariwisata

Indonesia termasuk dalam kategori Top 5 Destinasi Pariwisata Halal Dunia (UNWTO Highlights, 2016). Namun sungguh sayang, sistem kapitalisme menyandarkan segala sesuatunya pada materi. Yang dimaksud dengan Halal pun, bukan dinisbatkan pada syariat, namun pada permintaan pasar. Akhirnya, slogan “Pariwisata Halal” atau “Destinasi wisata ramah Muslim” hanya untuk menggaet wisatawan muslim saja.

Baca juga:  Kemiskinan Menggurita, Kapitalisme Bukan Jalan Sejahtera

Kategori Pariwisata Halal pun hanya terbatas yang terkait dengan makanan dan ketersediaan tempat ibadah saja. Itu pun bukan berarti di tempat wisata tersebut tidak ada penjual daging babi dan Miras. Bagaimana dengan syariat yang lainnya, misalnya aurat wanita? Jangankan ditutup, bahkan keberadaannya dieksploitasi, karena bagi kapitalisme, wanita hanyalah komoditas.

Dari sini kita bisa melihat bahwa apa pun termasuk pariwisata, jika tata kelolanya masih di bawah sistem ekonomi neoliberalisme, semua berujung pada keuntungan semata. Syariat dipilih-pilih dan dipakai sesuai kepentingan.

Ekonomi neolib yang dianut negeri ini, telah menjadikan pariwisata sebagai tumpuan devisa negara. Sehingga menggenjot sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perkara yang wajib, walau melanggar rambu-rambu agama.

Satu sisi lain, sumber ekonomi krusial dibiarkan. Eksploitasi masif yang terjadi pada sumber daya alam kita, tak sama sekali menjadi permasalahan. Padahal, jika kita serius menjaga dan mengolah sumber daya alam yang melimpah ruah ini, akan kita dapatkan benefit yang bukan hanya berbicara pertumbuhan ekonomi, namun lebih dari itu kesejahteraan rakyat akan tercipta.

Akhirnya, pembiayaan negara bertumpu pada sektor “recehan”. Dan lagi-lagi melibatkan para kapitalis dalam pembangunannya, yang ujungnya bermuara pada keuntungan besar bagi si pemilik modal. Kesengsaraan pada rakyat setempat.

Pariwisata dalam Islam

Berbeda 180 derajat dengan Islam. Islam memosisikan pariwisata sebagai sarana dakwah dan propaganda, bukan sumber devisa negara. Adapun pos pembiayaan negara, diambil dari pos FAI, kepemilikan umum, dan sedekah.

Berbeda dengan negara korporatokrasi yang membolehkan asing mengelola barang tambang yang melimpah. Islam telah membatasi kepemilikan dengan mengharamkan Sumber SDA yang melimpah dikuasai individu, apalagi asing. Dari sini saja, negara akan menjadi pihak yang mengelola kekayaan alam milik umum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Keindahan alam yang dijadikan tempat pariwisata seperti pantai, pegunungan, air terjun, dan yang lainnya, akan dijadikan sarana dalam menyebarkan Islam. Bagi wisatawan muslim, setelah mereka disuguhkan keelokan seluruh ciptaan Allah Swt., akan semakin kukih keimanannya. Begitu pun bagi wisatawan nonmuslim, yang niat awalnya ingin menikmati keindahan alam, akan disuguhkan pula ajaran Islam.

Baca juga:  Sinyal Liberalisasi di Balik Listrik Mati

Interaksi penduduk setempat dengan para turis, dengan semangat dakwah akan mewarnai para turis dengan budaya Islam. Begitu pun pemandu wisata yang dipersiapkan, ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman Islam. Terjadilah transfer pemikiran di sana.

Sang turis, bukan hanya menikmati keindahan alamnya saja, namun juga beserta penjelasan tentang alam raya dan hakikat kehidupan seorang hamba. Jadilah wisatawan mengenal akidah Islam dan khasanah nya.

Begitu pun cagar budaya yang ada akan dimanfaatkan untuk menyampaikan bukti-bukti sejarah autentik perihal kejayaan Islam. Agar seseorang yang masih ragu akan kejayaan Islam, teryakinkan dengan benda-benda yang tertinggal dari sejarah. Misalnya, musium alquran dari zaman sahabat hingga kini. Akan dimanfaatkan negara sebagai wisata edukasi.

Adapun peninggalan budaya selain Islam. Jika bentuknya peribadatan dan masih dipakai, akan dibiarkan. Karena Islam melarang menghancurkan tempat peribadatan, inilah toleransi dalam Islam. Namun, haram hukumnya untuk kaum muslim berwisata ke sana, karena Allah Swt. telah melarang umat muslim memasuki tempat peribadatan umat lainnya.

Namun jika sudah tidak dipakai beribadah, tak ada alasan untuk negara membiarkan cagar budaya tersebut, karena tak ada manfaatnya untuk dakwah. Begitulah prinsip adanya sektor pariwisata dalam Islam, yaitu untuk menyebarkan syiar Islam.

Begitupun tempat wisata taman hiburan dan water boom yang berhiaskan patung dan kemaksiatan lainnya, jika tak mengandung unsur Syiar Dakwah dan hanya berputar pada kesenangan yang unfaedah, lagi-lagi negara tak mempunyai alasan untuk mempertahankannya. Ekonomi negara akan berputar sesuai dengan ketentuan syariat.

Sungguh, fungsi pariwisata dalam Islam akan sulit dioptimalkan dalam sistem kapitalisme. Jangankan berdakwah di tempat pariwisata, dalam sistem sekuler yang diadopsi negara ini, untuk berdakwah di masjid saja diawasi. Berdakwah dipaksa sesuai dengan kepentingan rezim berkuasa, rezim yang telah jelas memusuhi Islam.

Maka dari itu, mari kita wujudkan negara yang mampu memfungsikan pariwisata sebagai syiar Islam, bukan syiar liberal. [MNews]


 

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *