; Tangkal Wabah Global LGBT (hanya) dengan Ketahanan Keluarga? Takkan Bisa! – Muslimah News

Tangkal Wabah Global LGBT (hanya) dengan Ketahanan Keluarga? Takkan Bisa!

Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI – Kasus Reynhard Sinaga mengemparkan Inggris, begitu pun Indonesia. Wajar saja, karena Reynhard merupakan warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan mengambil program doktoral Geografi di Universitas Leeds, Inggris.

Pengadilan Inggris menyebutnya sebagai predator seks. Dihukum seumur hidup karena melakukan 159 kasus pemerkosaan di Inggris. Menurut Kepolisian Manchester, Reynhard memerkosa korbannya setelah sebelumnya dia membius mereka. Kasus ini disebut sebagai kasus perkosaan terbesar di Inggris. (tempo.co, 8/1/2020)

Menyikapi kasus Reynhard Sinaga, Aliansi Cinta Keluarga (Aila) Indonesia mengimbau pemerintah memperkuat ketahanan keluarga. Sebab dengan strategi itulah generasi penerus bangsa akan terbentengi dari kebejatan moral semacam Reynhard Sinaga.

Ketua Aila, Rita Soebagyo, mengatakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhannya, berwawasan luas, dan memiliki keimanan yang kuat, adalah keharusan. Karena keluarga seperti itu memiliki ketahanan.

Di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi agar keluarga sejahtera. Dengan begitu, suami, istri, dan anak-anak, mendapat asupan gizi, berpengetahuan, dan berperilaku mulia. Mereka melestarikan nilai kehidupan sehingga menginspirasi masyarakat sekitarnya. (republika.co.id, 10/1/2020)

Ia juga menyatakan bahwa belum optimalnya kebijakan nasional yang berpihak pada penguatan keluarga, kontrol sosial yang lemah, serta tidak adanya payung hukum yang tegas terkait perilaku seks bebas dan LGBT, menyebabkan generasi muda Indonesia semakin rentan sehingga mudah terjebak pada aktivitas seksual yang menyimpang. Hal ini memberi ruang predator seksual seperti Reynhard menjadi aktor kejahatan seksual internasional.

Apalagi produk perundangan yang diusulkan saat ini seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) realitasnya tidak dapat menyasar kejahatan seksual berbasiskan penyimpangan orientasi seksual karena memiliki celah yang berpotensi menjadi perlindungan hukum bagi kaum homoseksual.

Bahkan Guru Besar Ketahanan Keluarga IPB Bogor, Prof. Euis Sunarti, menilai RUU P-KS menggunakan pandangan feminist legal theory. Artinya cara pandang feminis yang menjadi rujukan RUU P-KS justru akan memberikan kebebasan bagi kaum pelangi berbuat atas penyimpangan seksnya.

LGBT Masalah Sistemis, Ditopang Gerakan Global

Tercorengnya nama Indonesia karena ‘prestasi’ buruk yang ditorehkan anak bangsa di Inggris membuat sejumlah pihak  bersuara untuk mencegah bahaya LGBT yang mewabah. Beberapa kebijakan dibuat agar kembali memperkuat pendidikan keluarga sebagai pencegah perilaku LGBT.

Berbagai peraturan daerah (perda) pun dibuat guna mencegah wabah LGBT. Namun, tak memberi efek positif untuk mengurangi maraknya kasus LGBT. Dalam daftar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), saat ini terdapat 22 perda di berbagai daerah yang secara eksplisit mencantumkan istilah homoseksual dan waria.

Selain itu, ada pula 45 perda lain yang kontennya secara tidak langsung mengarah ke kelompok LGBT. Seluruh regulasi itu tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat.

Oktober  2018, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, mendorong pemerintah kabupaten dan kota di provinsinya membuat regulasi yang mengekang LGBT. Menurutnya, LGBT adalah penyakit yang dapat mengganggu masyarakat. Sementara itu, Pemkab Cianjur menginstruksikan pengurus masjid, sekolah, dan perangkat daerah menyosialisasikan “bahaya LGBT serta HIV/AIDS”.

Adapun pada Oktober 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung juga meminta sekolah di berbagai jenjang untuk menyelaraskan pendidikan agama, olahraga, dan biologi untuk mencegah berkembangnya LBGT di kalangan siswa. (bbc.com.indonesia, 12/8/2018)

Dan sangat disayangkan, puluhan perda yang dikeluarkan tak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat, karena tak ada satu pun peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang ‘mengharamkan’ LGBT.

Ini menunjukkan tidak adanya upaya serius pemerintah dalam menangani kejahatan kesusilaan dan membendung propaganda kebebasan seksual serta penyimpangan seksual LGBT. Sementara “predator seksual” terus “memangsa” korban dari generasi bangsa.

Dalam sebuah studi pada 2018, ada 87 persen warga Indonesia merasa LGBT adalah “sebuah ancaman”, dengan mayoritas mengatakan keluarganya akan menolak jika ada anggotanya yang mengaku gay. (republika.co.id, 10/1/2020)

Bukan Solusi Hakiki

Memperkuat ketahanan keluarga bukan solusi yang dapat menyelesaikan persoalan LGBT. Karena ini merupakan masalah yang sistemis, apalagi didukung gerakan global yang terus mengampanyekannya.

Keberhasilan penyebaran wabah LGBT dicapai melalui serangkaian gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Fenomena ini didukung dengan adanya deklarasi HAM universal (Universal Declaration of Human Rights) pada 1948, serta reformasi politik dan demokratisasi sebagai proses liberalisasi dan kebebasan mengekspresikan diri.

Secara keseluruhan, semakin makmur dan sekuler suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk merangkul hak-hak kaum LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan religius suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk menekan kaum LGBT.

Terutama dari fakta bahwa negara itu demokratis atau tidak, meskipun hak LGBT tidak ditemukan di semua negara yang demokratis, hak LGBT hampir tidak ada dalam negara nondemokrasi (Encarnacion, 2014). Gay Rights: Why Democracy Matters, Journal of Democracy, Vol. 25 (No. 3, July).

Di Indonesia, dalam laporan akhir 2017 Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), kampanye LGBT yang berorientasi pada seksual menyimpang dilakukan secara masif dan terorganisasi.

Gerakan berskala global ini sudah mengintai anak-anak Indonesia sebagai sasaran untuk memperluas jumlah komunitas mereka. Bahkan, tidak sedikit yang menyasar anak-anak sebagai korban. (inews.id, 28/2/2017)

Dalam perundingan mengenai program New Urban Agenda yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2016, Indonesia dan 16 negara lainnya meminta agar kelompok LGBTQ dihapus dari daftar “kelompok yang rentan” yang tidak boleh didiskriminasi.

Namun, Presiden Joko Widodo, menyatakan komitmennya untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas yang terancam lewat wawancara beliau dengan BBC, ia berkata bahwa hukum yang sudah ada tidak usah diubah dan polisi harus siap siaga melindungi kelompok mana pun dari kekerasan. “Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun,” tegasnya. (theguardian.com, 2016)

Indonesia pun menjadi tempat menjamurnya advokasi, kelompok-kelompok komunitas yang menyediakan suaka bagi LGBT, termasuk Suara Kita dan Arus Pelangi. Bahkan mereka secara terang-terangan memberikan tempat bagi perjuangan hak-hak kesetaraan untuk kelompok LGBT.

Memberangus LGBT hingga ke akar-akarnya tidak dapat ditempuh dengan memperkuat ketahanan keluarga melainkan dengan menerapkan syariat Islam. Lantas, bagaimana Islam menuntaskannya?

Islam, Penangkal Jitu Wabah LBGT  

Menurut Prof. Malik Badri, pendiri International Association of Muslim Psychologist, penyimpangan seksual seperti homoseksual dan lesbian bisa disembuhkan dengan cara memberikan terapi kognitif. Terapi dimaksudkan untuk membangunkan kesadarannya bahwa yang dilakukannya salah, tanpa menyudutkan.

Selain itu, terapi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada seseorang. Kemudian dilakukan terapi behavior, di mana memasukkan seseorang ke dalam lingkungan yang lebih ‘bersih dan baik’, guna membentuk ulang perilakunya.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah sistem demokrasi kapitalisme yang saat ini diterapkan oleh berbagai negeri termasuk Indonesia memberikan lingkungan yang bersih dan baik?

Jawabnya, tentu tidak! Selama sistem demokrasi kapitalisme yang dipertahankan menjadi sebuah sistem negaranya, mustahil dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan baik guna penyembuhan bagi kaum pelangi.

Dalam demokrasi kapitalisme, konglomerasi media liberal memainkan perannya dalam membentuk arus utama opini dukungan terhadap LGBT. Hingga keberadaan mereka (kaum pelangi) menjadi bagian terpenting untuk dilindungi bahkan dirangkul.

Sementara derasnya dukungan kepada LGBT juga datang dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan berbalut slogan kesetaraan dan HAM. Menyuarakan ketahanan keluarga, tapi para kapitalis yang meraup ‘untung’ lewat slogan kesetaraan dan HAM tetap bebas ‘berkeliaran’ dalam sistem kapitalistik .

Bagaimana mungkin bisa membabat habis LGBT?

Harus Sistemis

Menurut pengamat politik Yahya Abdurrahman, pemberantasan LGBT harus sistemis. Peran negara menjadi sangat penting. Solusi bagi masalah LGBT tidak lain kecuali dengan mengganti sistem ideologinya. Sebab, kasus LGBT lahir dari kebebasan yang dibawa ideologi kapitalisme. (mediaumat.news, 23/1/2018)

Syariat Islam mengharuskan negara untuk menanamkan akidah Islam dan membangun ketakwaan pada diri rakyat. Hal itu ditempuh melalui semua sistem, terutama sistem pendidikan baik formal maupun nonformal melalui beragam institusi, saluran, dan sarana.

Sehingga rakyat bisa menyaring informasi, pemikiran, dan budaya yang merusak termasuk LGBT. Penanaman keimanan dan ketakwaan juga akan membuat masyarakat tidak didominasi sikap hedonis, mengutamakan kepuasan hawa nafsu.

Di samping itu, negara juga tidak akan membiarkan penyebaran pornografi dan pornoaksi lewat berbagai media. Sistem Islam pun dengan tegas menghukum pelakunya. Karena seluruh jalan dan celah sudah ditutup rapat, maka mereka yang menyimpang dalam kondisi seperti itu dianggap nekat.

Menurut syariat Islam, pelaku homoseksual hukumannya dijatuhkan dari tempat yang tinggi sampai mati, bukan sekadar penjara seumur hidup. Hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kriminal dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama.

LGBT hanya bisa dicegah dan dihentikan dengan sistem Islam yakni Khilafah. Dalam naungan Khilafah, masyarakat akan dibangun ketakwaannya, diawasi perilakunya agar tetap terjaga, dan dijatuhi sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya sesuai syariat Islam.

Tiadanya Khilafah telah membuat manusia terus hidup dalam kehinaan dan kemaksiatan. Apakah ini akan terus dibiarkan? Wallahu a’alam bish-shawab. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *