; Sosok Asing di Balik Ibu Kota Baru, Pengamat: Menguatkan Posisi Indonesia sebagai Negara Korporatokrasi – Muslimah News

Sosok Asing di Balik Ibu Kota Baru, Pengamat: Menguatkan Posisi Indonesia sebagai Negara Korporatokrasi

MuslimahNews.com, NASIONAL – Ada tiga sosok asing yang dipercaya pemerintah untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Pemerintah mendapuk Putra Mahkota United Emirat Arab (UEA), Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai ketua. Sementara, CEO SoftBank Masayoshi Son dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota dewan pengarahnya.

Terpilihnya Putra Mahkota UEA sebagai ketua dewan pengarah, sebelumnya telah didahului pembicaraan bilateral antara Indonesia dan UEA di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1/2020).

Sebanyak 16 kesepakatan antara Indonesia dengan UEA telah ditandatangani. Kesepakatan ini terdiri dari 5 perjanjian kerja sama antara dua pemerintah dan 11 lainnya antara pelaku usaha di kedua negara.

Adapun perjanjian kerja sama tersebut terdiri atas 5 perjanjian antarpemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.

Selain itu, terdapat pula 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar US$22,89 miliar atau sekitar Rp314,9 triliun.

Dalam pertemuan itu pihak Abu Dhabi juga menyatakan kesiapan dan minatnya terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) RI yang baru ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Merespons hal itu, Jokowi pun langsung menawarkan kepada Putra Mahkota Abu Dhabi MBZ untuk masuk dalam dewan pengarah, bahkan sebagai ketua dewan pengarah pemindahan ibu kota negara yang baru tersebut.

Sementara, masuknya CEO SoftBank Mobile Masayoshi Son, yang saat ini dikenal sebagai pria terkaya pertama di Jepang dan pemilik raksasa telekomunikasi dan media di negeri sakura itu, sebelumnya telah menawarkan investasi senilai US$30 miliar-US$40 miliar untuk pembangunan ibu kota baru.

Adapun Tony Blair usai menjabat Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun, kini aktif sebagai konsultan bisnis Mubadala, Sovereign Wealth Fund (SWF) pengelola dana abadi yang bermarkas di Abu Dhabi, Emirat Arab. Mubadala berinvestasi di berbagai belahan dunia, dari Vietnam, Serbia, Colombia, Asia Tengah, hingga Afrika Barat.

Baca juga:  Jokowi Kesal Tol Laut Dikuasai Korporasi. Pemerhati: Risiko Sistem Ekonomi Kapitalisme Neoliberal

Dana di SWF, SoftBank, serta dari International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat inilah yang akan disalurkan nantinya ke sejumlah proyek, salah satunya pembangunan ibu kota baru.

Pada 2008, dia membentuk Tony Blair Associate, perusahaan konsultan gado-gado: semikomersial, semi-charity/keagamaan, dan semipublik. Menyusul sejumlah skandal, perusahaan itu dia bekukan pada 2016, dan rebranded dengan nama baru: Tony Blair Institute for Global Change.

Memanfaatkan reputasi sebagai PM Inggris terlama, Blair menjadi konsultan dan penasihat, baik negara-negara pemberi investasi (seperti Kuwait, Qatar, dan Emirat Arab) maupun penerima investasi (seperti Kazakhtan, Azerbaijan, dan Mesir).

Di Mesir, Blair menjadi penasihat Presiden Abdul Fattah al-Sisi dalam menarik investasi Arab Teluk antara lain untuk membangun ibu kota baru Mesir. Pada 2015, Emirat Arab berkomitmen menggelontorkan US$43 miliar untuk proyek ibu kota baru itu. Tapi sampai sekarang realisasinya belum beranjak jauh akibat tawar-menawar alot antara investor dan pemerintah Mesir

Jokowi meyakini dengan keberadaan tokoh-tokoh asing tersebut sebagai dewan pengarah, maka Indonesia akan makin mendapat kepercayaan dunia. Dampaknya, banyak negara akan tertarik berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru.

Di sisi lain, Juru Bicara Jokowi Fadjroel Rachman menyebutkan, potensi adanya dewan pengarah dari negara lainnya masih terbuka (JawaPos.com, 14/1/2020).

Selain melakukan pertemuan bilateral, kunjungan Presiden Jokowi ke UEA adalah untuk menawarkan investasi ibu kota negara baru kepada negara-negara yang hadir di perhelatan Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, UEA, (13/1/2020).

Tidak hanya dari segi investasi, tapi juga pembangunan kotanya. Misalnya, pemerintah bersama Jepang membuka kerja sama pembangunan teknologi mobil otomatis dan transportasi publik.

Baca juga:  Ilusi Kartu Pra-Kerja Atasi Pengangguran

Sementara, Korea Selatan (Korsel), setelah adanya penandatanganan MoU antara kedua pemerintah, Korsel telah menawarkan kerja sama di tiga area prioritas, yaitu desain, pengelolaan air, serta transportasi massal terintegrasi dan perumahan. Cina ikut pula dilibatkan dalam mengembangkan teknologi.

Negara Korporatokrasi

Menurut pengamat politik dan pemerhati perempuan, Ustazah Pratma Julia Sunjandari, mengatakan bahwa maksud Jokowi melibatkan sosok asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru negara kian menguatkan posisi Indonesia sebagai negara korporatokrasi.

“Yakni negara yang fokus pembangunannya bukan mengabdi pada kepentingan rakyat, tetapi justru membuka jalan lebar-lebar bagi penguasaan MNC (Multi National Corporation) Global,” jelas Ustazah Pratma kepada MNews, Jumat (18/1/2020).

Pernyataan Jokowi untuk menjadikan mantan PM Inggris Tony Blair, Masayoshi Son, dan Putra Mahkota Abu Dhabi MBZ telah didahului negosiasi suntikan modal.

Sebelumnya, Menlu Jepang Motegi Totshimitshu menjanjikan Softbank akan berikan suntikan dana US$100 miliar untuk ibu kota baru. Jepang adalah investor tradisional yang biasa menanam modal di Indonesia.

Namun, kedekatan Indonesia dengan Cina, membuat investasinya berkurang. Memanfaatkan sentimen publik atas kekejaman Cina di Uyghur, agaknya Jepang mendapat angin segar untuk kembali “menjajah” Indonesia dengan investasinya.

Ustazah menjelaskan, sekalipun UEA (Abu Dhabi) termasuk negara investor non tradisional, bukan berarti keinginan menancapkan gurita ekonominya tidak berdampak pada aset milik rakyat Indonesia.

“Dan jangan salah, sekalipun UEA adalah negeri Muslim, dia adalah sekutu tradisional AS yang telah terbiasa memiliki pandangan politik ekonomi kapitalistik,” terangnya.

Apalagi proyek investasi yang akan digelutinya di Indonesia terkait kebutuhan utama rakyat yakni kilang minyak, pendidikan, dan kesehatan senilai Rp280 triliun, selain pembangunan ibu kota baru.

“Jokowi sungguh tak percaya diri. Mengandalkan asing hanya untuk sekadar mendapatkan trust investor asing. Padahal sesungguhnya mengundang investasi asing untuk menggarap Indonesia pada hakikatnya adalah menggadaikan negara,” ujar Ustazah Pratma.

Baca juga:  Jawaban atas Kisruh Politik menuju Pilpres 2019

Belum lagi, tambahnya, hanya akan memberi jalan bagi asing untuk menguasai SDA, SDM serta huge market Indonesia, serta pengkhianatan atas hak dan kepemilikan rakyat. Karena itu Allah Swt. mengharamkannya.

Allah Swt. berfirman,

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيل

“(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata, ‘Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?’ Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata, ‘Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?’ Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (An-Nisa’ 4: 141)

Bagaimana pun, lanjutnya, investasi asing itu adalah utang riba yang harus dibayar sekalipun rezim hari ini telah berganti orang. Padahal utang negara telah tembus Rp5.619 triliun.

“Tak akan mampu Indonesia lepas dari belitan investasi asing karena pengelolaan pemerintahannya mengambil konsep Reinventing Government sesuai arahan Barat,” tegasnya.

Oleh karenanya, menurut Ustazah Pratma, yang mampu melepaskan diri dari jeratan asing, hanyalah Khilafah Islamiyah. Karena khilafah memiliki konsep politik ekonomi mandiri yang bebas dari dikte asing, termasuk dalam mengelola pembangunan.

“Tidak perlu investor asing karena khilafah memiliki sumber-sumber dana dalam negeri yang diatur dalam kebijakan fiskal baitulmal,” pungkasnya. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *