; Sandera Politik Biaya Tinggi – Muslimah News

Sandera Politik Biaya Tinggi

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS — Drama penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (sementara) berujung dengan rencana PDIP melaporkan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas). Pelaporan dibuat setelah elite PDIP membentuk tim hukum guna mencermati potensi pelanggaran terkait penangkapan dan rencana penggeledahan kantor DPP PDIP.

Mereka berdalih, UU No.19/2019 -tentang Perubahan Kedua atas UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi- mengharuskan setiap proses penyidikan, penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis Dewas KPK.[1]

Sandera Demokrasi

Dari sini aroma sandera politik berbiaya tinggi mulai menyeruak. Tak ada pihak yang dijamin kejujurannya. Mulai Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang berkata, saat hendak menggeledah kantor DPP PDI-P, KPK belum mengantongi surat izin Dewas.[2]

Di pihak lain Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di program ‘Mata Najwa’ Trans 7 (15/1/20), bersikeras menyatakan dewan siap memberikan surat izin untuk tindakan KPK selama 24 jam. Wajar jika publik menduga proses penindakan dugaan korupsi yang libatkan partai penguasa ini dihalangi tameng berlapis.

Peristiwa itu hanyalah salah satu dari sandera politik biaya tinggi yang mulai mendera paruh kedua pemerintahan Jokowi. Selain kasus di atas, berembus kabar dana milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) digunakan untuk kampanye Pilpres 2019, sekalipun telah dibantah.[3]

Terkait kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sebuah LSM menduga ada peran signifikan pimpinan PDIP. Pasalnya, instruksi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR tak mungkin lepas dari perintah pimpinan partai.[4]

Pengakuan Wahyu Setiawan memperkuat dugaan itu. Dirinya sudah mencium potensi “permakelaran” ketika PDIP menanyakan penetapan PAW. Bahkan penolakan KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui proses PAW telah disampaikannya pada anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi.[5]

Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang berkelindan satu sama lain, berawal dari syahwat untuk mengamankan kekuasaan yang dihasilkan politik berbiaya tinggi. Karena itu, komitmen penyelenggara negara untuk melepaskan diri dari sandera korupsi hanya utopi alam demokrasi.

Kasus di atas adalah buntut Pilpres dan Pemilu 2019 yang telah menghabiskan 25 triliun rupiah. Padahal pesta demokrasi bakal kembali digelar melalui Pilkada serentak pada 23 September 2020 yang akan memilih 9 gubernur, 224 bupati dan 37 walikota. Pilkada tak kalah rentan dengan tipikor, sebab hingga Oktober 2019 KPK telah menjerat 119 kepala daerah.

Modus Koruptif Penguasa Demokrasi

Korupsi dalam sistem demokrasi adalah keniscayaan. Semua terjadi karena politik biaya tinggi yang dianut oleh model pemerintahan korporatokrasi. Celah korupsi dengan segala ragamnya terjadi di seluruh dunia. Bahkan sang pengekspor demokrasi, AS pun acap kali tersandera kasus ini.

Robert Mueller –mantan Direktur FBI yang diangkat sebagai jaksa khusus untuk menyelidiki keterlibatan Rusia dalam Pilpres AS 2016 yang melibatkan Donald Trump- menyebutkan jika korupsi menyebabkan banyak rekan Trump telah didakwa dan beberapa akan dipenjara. Hal itu terjadi karena Presiden terus menempatkan kepentingannya di atas kepentingan negara.[6]

Di Indonesia, mengakali aturan yang telah dilegitimasi, kerap terjadi. Seperti pelemahan pemberantasan korupsi, secara sistemis turut ‘difasilitasi’ UU No.19/2019 tentang revisi KPK. Mahasiswa memimpin demonstrasi besar-besaran selama seminggu -yang disebut World Politics Review sebagai deadly protest[7] tak mampu membuat DPR memenuhi tuntutan publik.

Walhasil, pengesahan UU itu menyisakan pasal-pasal rentan dalam proses hukum. Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir menganggap pemberlakuan UU itu memungkinkan dimanfaatkan untuk menggugat KPK melalui jalur praperadilan.[8] Misalnya pasal 11 ayat 1 butir b yang menyebutkan KPK tidak punya kewenangan menindaklanjuti kasus tipikor di bawah Rp1 miliar.[9]

Tidak hanya KPK. Kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dipertanyakan saat pengumuman hasil Pilpres 2019, kembali ternoda melalui kasus OTT Wahyu Setiawan. Godaan mencurangi data seperti menentukan PAW[10] menghantui KPU, padahal KPU bakal mengawal Pilkada 2020.

Demikian juga DPR, yang kerap menjadi bulan-bulanan komentar nyinyir akibat perilaku koruptif anggotanya. DPR-lah yang punya kewenangan untuk pemungutan suara komisioner KPU usai uji kelayakan dan kepatutan.[11]

Dan yang paling rentan kejahatan money politics adalah parpol. Dalam kasus KPU di atas, Indonesia Corruption Watch (ICW) minta KPK mengembangkan dugaan keterlibatan aktor lain. Surat PDIP kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang meninggal menunjukkan peran partai untuk turut mendorong proses PAW.

Padahal ketentuan penggantian calon terpilih -diatur pasal 426 Ayat 3 UU No.7/2017 tentang Pemilu- diperoleh dari daerah pemilihan yang sama berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.[12]

World Politics Review menggambarkan dampak korupsi sangat menghancurkan dalam artikel Corruption is Corroding Democracies Around The World (3/1/2020). Demokrasi menyedot uang rakyat untuk mendorong kebijakan yang tidak ditujukan kepentingan umum.

PBB memperkirakan kerugian korupsi menyentuh USD 2,6 triliun setiap tahun. Indeks Persepsi Korupsi terbaru yang dilansir Transparency International menyebutkan sebagian besar pemerintah dipandang korup oleh warga negara mereka sendiri. [13]

Realitas di atas didukung oleh survei Pew Research Center dari 27 negara pada musim semi 2018. Lebih banyak warga dunia yang tidak puas dengan cara demokrasi bekerja di negara mereka. Angka ketidakpuasan di Brazil menyentuh angka 83% dan di Yunani 84%.

Di Italia, 7 dari 10 orang tidak puas dengan demokrasi. Bahkan di Spanyol yang menerima skor tertinggi untuk perlindungan hak, hanya 48% yang percaya negara melindungi kebebasan berbicara. Ketidakpuasan terhadap demokrasi tidak terkait dengan kekayaan negara, tetapi sangat terkait dengan pesimisme terhadap situasi ekonomi.[14]

Artinya, pemerintahan demokrasi tak pernah serius bekerja demi kepentingan rakyat yang harus menghadapi krisis ekonomi. Tetapi mereka tersandera oleh visi pemerintahan korporatokrasi. Isabel V. Sawhill, peneliti senior Brookings Institution AS, menegaskan rakyat yang terkena dampak perdagangan (bebas) dan teknologi (seperti RI 4.0) dibiarkan berjuang sendiri. Tatanan dunia liberal dan demokrasi itu sendiri berisiko.[15]

Bukan hanya berisiko, namun demokrasi itu sungguh absurd, merusak dan jelas berbahaya! Namun ‘kriminalitas’ demokrasi itu disembunyikan Barat. Sebaliknya, Barat di bawah komando AS akan terus men-drive setiap negara mewujudkan mimpi utopis demokrasi. Tak jarang, yang dilakukan AS dan kroni-kroninya justru ‘mengkhianati’ kredo demokrasi sebagai pemerintahan yang berpihak pada kebebasan.

Ketika demokrasi tidak mampu membawa pada kesejahteraan ekonomi dan perlindungan akan kebebasan berbicara, dan rakyat mulai melancarkan gerakan melawan demokrasi (revolt against democracy) maka elite politik mulai mempertontonkan kekejaman[16] yang lekat dengan diktatorisme sebagai antithesis demokrasi. Baik digunakan untuk membersihkan saingan atau menindak perbedaan pendapat,[17] seperti yang dipertontonkan rezim dalam gerakan deradikalisme di Indonesia.

Demokrasi juga tak bakal mampu menyelesaikan masalah korupsi, sekalipun telah diberlakukan hukuman tingkat tinggi seperti Rumania. Bahkan pada beberapa kasus, keberhasilan dalam memberantas korupsi dapat menciptakan masalah sendiri. Hal itu terjadi ketika elite politik yang sudah berurat berakar, sering melawan balik untuk melindungi hak istimewa mereka.[18]

Realitas itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Mereka bersedia pasang badan untuk melindungi elite, seperti Ketua KPU Arief Budiman yang membantah testimoni Wahyu Setiawan bahwa dirinya pernah menghubungi PDIP tentang Harun Masiku.[19]

Khatimah

Jangan berharap pemerintahan yang dibangun di atas fondasi bobrok demokrasi akan benar-benar berpihak pada rakyat. Realitas seluruh dunia membuktikan hal itu. Politik transaksional antara ‘wakil rakyat’ dan pendonornya, memberi peluang besar untuk terjadi korupsi dan kolusi.

Konsep sekularismenya meniscayakan pengkhianatan atas kepercayaan rakyat. Allah Swt. nyata-nyata mengharamkan pengkhianatan pada sesama manusia, apalagi hanya berpihak pada bangkai dunia.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghianati Allah dan Rasul (Muhammad saw), dan jangan pula kalian menghianati berbagai amanat yang telah dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya” (QS. Al-Anfal 27).

Berkhianat kepada Allah dengan cara tidak mentaati perintah dan melaksanakan larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan di antara larangan itu adalah mengadopsi sistem demokrasi batil sebagai cara berpolitik. Karena pada hakikatnya Islam itu al haq –berdiri di atas fondasi iman dan takwa- sedangkan demokrasi adalah kebatilan –karena berdiri di atas fondasi akal dan nafsu manusia yang maha lemah-.

Sudah saatnya membuang demokrasi dari benak kaum muslimin, karena Islam melarang kebatilan (Al Baqarah ayat 42) sekaligus telah menyiapkan sistem pengganti, yakni Khilafah Islamiyah. [MNews]


[1] https://www.republika.co.id/berita/q45rvb409/pdip-pertimbangkan-laporkan-kpk-ke-dewan-pengawas

[2] https://regional.kompas.com/read/2020/01/16/06470061/ingin-geledah-dpp-pdi-p-kpk–dewas-belum-kasih-izin-kpk-tak-bisa-apa-apa.

[3] https://www.cnbcindonesia.com/market/20191229182013-17-126342/heboh-dana-jiwasraya-dipakai-demi-kampanye-jokowi-benarkah

[4] https://nasional.tempo.co/read/1293784/pengamat-peran-pimpinan-pdip-signifikan-dalam-suap-komisoner-kpu/full&view=ok

[5] https://nasional.kompas.com/read/2020/01/16/06280341/pengakuan-wahyu-setiawan-tak-kenal-harun-hingga-sebut-arief-budiman-dan?page=5.

[6] https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/03/28/forget-collusion-the-problem-is-corruption-and-complacency/

[7] https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/28235/deadly-protests-in-indonesia-cast-a-pall-over-jokowi-s-second-term

[8] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200112022222-12-464544/pengamat-anggap-ada-celah-blunder-ott-kpk

[9] https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-disebut-tak-berwenang-tangani-kasus-suap-komisioner-kpu-wahyu-setiawan.html

[10] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200110143728-32-464220/memperbaiki-marwah-pr-kpu-buntut-dugaan-korupsi-wahyu?

[11] https://tirto.id/kasus-wahyu-setiawan-rekrutmen-komisioner-kpu-harus-dievaluasi-er

[12] https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-desak-kpk-selidiki-keterlibatan-pdip-terkait-ott-wahyu-setiawan.html

[13] https://www.worldpoliticsreview.com/insights/28064/corruption-is-corroding-democracies-around-the-world

[14] https://www.weforum.org/agenda/2019/05/in-many-countries-dissatisfaction-with-democracy-is-tied-to-views-about-economic-conditions-personal-rights

[15] Ibidem 6

[16] Ibidem 6

[17] Ibidem 6

[18] Ibidem 6

[19] https://nasional.kompas.com/read/2020/01/16/13300021/ketua-kpu-bantah-pernah-hubungi-harun-masiku-dan-pdi-p

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *