; Kasus PDI-P vs KPK, Analis Politik Pratma Julia: Demokrasi Kredo Sesat untuk Membius Dunia Ketiga – Muslimah News

Kasus PDI-P vs KPK, Analis Politik Pratma Julia: Demokrasi Kredo Sesat untuk Membius Dunia Ketiga

MuslimahNews.com, KOMENTAR POLITIK – “Suara publik yang legitimate, toh, tak terbukti pada banyak kasus. Beberapa pemerintahan yang terpilih dengan pemilihan yang terkesan demokratis, nyatanya adalah pemerintahan korup, penuh penyalahgunaan kewenangan.”

Demikian tanggapan analis politik, Pratma Julia Sunjandari, terkait berita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas (Dewas) akibat tertangkaptangannya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Diketahui, dilansir Republika.co.id, Juru Bicara Tim Hukum PDI-P Teguh Samudra di Jakarta (12/1/2020), mengatakan laporan dibuat setelah pihak PDI-P melihat adanya potensi pelanggaran KPK atas OTT tersebut, juga karena adanya rencana penggeledahan kantor DPP PDI-P.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK dan akan menghormati seluruh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan permohonan izin penggeledahan kantor DPP PDIP dari Dewan Pengawas hingga Rabu (15/1/2020) pagi belum juga turun. Sehingga, pihaknya masih menunggu persetujuan Dewan Pengawas dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Ghufron mengaku tidak tahu alasan Dewas yang belum menerbitkan izin untuk menggeledah Kantor PDIP karena hal tersebut yang lebih tahu adalah pemberi izin meski KPK sudah mengajukan permohonan izin tersebut sesuai prosedur.

“KPK akan mematuhi semua prosedur hukum dalam melakukan penegakan kasus hukum, sehingga kami tidak boleh menabrak aturan, meskipun ada tuntutan penanganan kasus korupsi harus progresif,” tuturnya.

Menurut Pratma, dari sini tampak jelas bahwa demokrasi nyatanya hanya kredo sesat yang digunakan untuk membius dunia ketiga. Demokrasi dianggap sebagai pemerintahan yang sesuai dengan kehendak asasi manusia karena diklaim sebagai antitesa kekuasaan otoritarian.

World Politics Review menurunkan artikel tertanggal 3 Januari 2020 bertajuk Corruption is Corroding Democracies Around The World, lanjut Pratma, membuktikan bahwa politik berbiaya tinggi yang lekat dengan demokrasi amat lekat dengan perilaku koruptif rezim.

Dari pemerintahan Donald Trump, mantan presiden Afrika Selatan Jacob Zuma yang menggunakan uang negara, kasus pencucian uang yang melibatkan para politisi dan pelaku bisnis di Brazil tahun 2008, hingga Indonesia yang secara khusus dibahas dalam artikel Deadly Protests in Indonesia Cast a Pall Over Jokowi’s Second Term.

Pratma menjelaskan demikianlah sistem busuk yang menjadi ‘barang’ impor yang paling mematikan di dunia itu bekerja, seperti tulisan William Blum (2013) [America’s Deadliest Export: Democracy, The Truth About US Foreign Policy and Everything Else].

“Demokrasi ‘mengizinkan’ penguasa menghalalkan segala cara demi menutupi kebobrokan kekuasaan yang dibangunnya. Asal ada pasal karet dalam UU, Perpres, atau aturan apa pun yang bisa digunakan mengikuti elastisitasnya,” jelas Pratma.

Seperti drama penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang (sementara) berakhir dengan rencana PDIP untuk melaporkan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK ini. Tim hukum DPP PDIP menggunakan UU No. 19/2019 tentang Revisi UU KPK yang kontroversial.

“Anehnya, partai penguasa ini amat takut atas framing yang terjadi akibat opini yang berkembang di masyarakat,” ujar Pratma.

Pratma berharap, semestinya masyarakat sudah bisa membaca bahwa rentetan peristiwa politik di negeri ini terjadi akibat syahwat berkuasa demokrasi liberal yang menjadi anak kandung kapitalisme sekuler, dan bakal selalu mengizinkan kelompok kuat menyetir jalannya pemerintahan sesuai kemauannya.

“Diktatorisme mayoritas berdasar kotak suara adalah fenomena wajar yang terjadi di jagad penerap demokrasi. Rakyat hanya diposisikan sebagai ‘penonton bayaran’ yang dimainkan saat kelompok kepentingan pemilik dana proses demokratisasi membutuhkan teriakan mereka,” ujarnya.

Rakyat, lanjut Pratma, seharusnya paham dan sadar betul jika polarisasi di antara mereka terjadi hanya demi kepentingan oligarkis pemihak para pemodal raksasa.

Dengan mengutip surah An-Nisa ayat 59, Pratma mengajak masyarakat untuk kembali pada seruan Allah Swt. yang mengharuskan ketaatan pada penguasa itu berdasarkan ketaatan penguasa itu pada ketetapan Allah Swt. dan Rasulullah saw.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An Nisa: 59). [MNews]

Keterangan caption foto cover: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kedua kiri), Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah (kiri) serta tim hukum PDIP Teguh Samudera (kedua kanan) dan I Wayan Sudirta (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *