Kerja Sama Bilateral bukan Sekadar Kepentingan

Oleh: Henyk Nur Widaryanti S. Si., M. Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Ketegangan di Natuna baru saja usai. Setelah para TNI mengirimkan pasukannya untuk pengamanan di perairan Natuna kepulauan Riau. Kapal ikan dan patroli Cina, Coast Guard yang beberapa hari di daerah ini telah meninggalkan Natuna. Ketegangan menurun, iklim panas pun berakhir dingin.

Natuna, sebagaimana diketahui dunia internasional memang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Seperti yang pernah dilansir oleh tempo.co (6/1/20) Kepala Divisi dan Program Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Teher menyampaikan cadangan gas bumi di Natuna mencapai puluhan triliun cubic feet (TFC), yaitu sekitar 46 TFC. Jumlah ini jauh lebih besar daripada gas bumi di tempat lain.

Selain sumber mineral yang cukup tinggi, Natuna juga dikenal dengan kekayaan hayatinya. Ada ikan pelagis kecil (621,5 ribu ton/tahun), demersal (334,8 ribu ton/tahun), pelagis besar (66,1 ribu ton/tahun), ikan karang (21,7 ribu ton/tahun), udang (11,9 ribu ton/tahun), cumi-cumi (2,7 ribu ton/tahun), hingga lobster (500 ton/tahun).

Menjadi sebuah peluang bagi bangsa ini untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA) baik hayati atau mineral dari perairan ini. Alangkah bijaksananya jika pengelolaan perairan ini mampu menopang kebutuhan bangsa. Sehingga kita dapat menjadi bangsa yang independen, mandiri dan disegani.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Menjadi rahasia umum, ketika negara ingin mengeksplorasi kekayaan mineral atau yang lainnya tak mungkin dilakukan sendiri. Negeri ini selalu menjalin kerja sama dengan negara lain yang dinilai mampu berinvestasi besar-besaran. Sebut saja Exxon Mobile, sebuah perusahaan pengeboran milik Amerika Serikat telah sekian lama bekerja sama untuk mengelola Natuna.

Baca juga:  Hegemoni Cina atas Kedaulatan NKRI (Telaah Eksploitasi Perairan Natuna)

Freeport milik Amerika Serikat, yang mengolah emas di Papua. Atau kerja sama Exxon Mobile dalam pengelolaan blok Cepu. Dari banyaknya pengeboran mineral, kebanyakan Indonesia mengambil kebijakan melakukan kerja sama dengan negara lain.

Oleh karena itu, pemerintah bermaksud membuka kran kerja sama dalam pengelolaan Natuna. Artinya, Cina atau negara lainnya boleh bekerja sama untuk mengelola Natuna. Mereka boleh menangkap ikan, bahkan melakukan pengeboran di wilayah Natuna asalkan dengan kerja sama perjanjian. Hal ini sesuai dengan penyampaian Moeldoko sebagai Staf Kepresidenan di Kompleks Istana Kepresidenan. (Kompas, 10/1/20)

Namun, kenyataan tak seindah harapan. Kerja sama yang dilakukan Indonesia selama ini nyatanya tak justru menyejahterakan. Karena faktanya keuntungan terbesar selalu diraup oleh pengeksplornya (negara lain).

Indonesia dapat apa? Hanya dapat pajaknya atau royaltinya. Meski nilainya cukup besar bagi kita, jumlah itu tak sebesar dengan laba triliunan yang mereka dapatnya. Seperti Freeport, pembagian hasilnya kurang dari 50%. Selain itu dapat dilihat  taraf hidup masyarakat di sekitar tambang atau Papua. Mereka hidup dalam kondisi pas-pasan saja.

Mengapa kondisi ini bisa terjadi?

Bagi sebagian besar negara di dunia ini, tentunya mereka sudah tahu bahwa kedudukan negeri kita tak lebih hanya sebagai pihak kecil. Artinya, setiap ada kerja sama di negeri ini kita melihat kalau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama hanya dari negara maju dengan mereka yang memegang kendali penuh. Apalagi dengan posisi tawar Indonesia yang selalu dibawah standar mereka. Baik AS atau Cina, sama saja.

Baca juga:  Menakar Strategi Geopolitik Cina di Balik Kemelut Kepulauan Natuna

Indonesia adalah negara berkembang, dengan kekayaan alam yang berlimpah. Ini menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara imperialis. Mereka membutuhkan sumber bahan industri, sedang Indonesia tak punya cukup keberanian mengelola sumber daya alam sendiri. Maka, kesempatan ini diambil oleh mereka untuk mengeruk sumber daya alam secara murah dengan dalih kerja sama.

Mencoba Mandiri dari Bangsa Lain

Jika ingin menjadi bangsa yang mandiri,  maka diperlukan pengorbanan yang luar biasa. Selama ini Indonesia berdalih  masih kekurangan alat pengeboran, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola dan kurangnya dana untuk mengeksplorasi sendiri. Karena biaya yang dibutuhkan untuk eksplorasi itu tidaklah sedikit. Oleh karena itu kerja sama dengan negara lainlah yang dipilih.

Akan tetapi apakah alasan di atas benar? Memang alasan itu tak sepenuhnya salah, tapi jika kita ingin mencari SDM bukankah kita memiliki banyak SDM murni? Setiap tahun kita melahirkan ribuan sarjana. Khusus untuk keahlian migas, ada kampus juga  yang memiliki jurusan khusus migas. Artinya jika berbicara masalah SDM, kita sebenarnya mumpuni.

Bagaimana dengan alat dan biayanya? Memang, tidak bisa dipungkiri peralatan yang dipakai tentunya cukup mahal. Oleh karena itu biayanya ikut mahal. Apalagi pengeboran lepas pantai, perlu alat khusus. Harganya tentu lebih mahal lagi. Inilah yang membuat kita tak memiliki keberanian ambil risiko. Apalagi utangnya yang semakin menumpuk. Membuat “awang-awangen” untuk membuka sendiri.

Baca juga:  Cinaisasi Natuna; Saat Kapitalisme Melumpuhkan “Macan Asia”

Merdeka Berdaulat dengan Syariat Kafah

Sebagai seorang muslim, sudah menjadi panggilan iman untuk menyelesaikan seluruh masalah dengan Islam. Maka, kita perlu mengetahui apakah boleh melakukan kerjasama dengan negara lain?

Dalam negara Islam (Khilafah) bentuk kerja sama tergantung dari posisi negara tersebut. Bagi negara yang nyata memusuhi Islam dikatEgorikan sebagai negara muharibain fi’lan. Ini adalah negara yang kedudukannya sebagai kafir harbi fi’lan. Maka, bagi negara seperti ini diharamkan melakukan kerja sama dalam bentuk apa pun.

Kedua adalah kafir muahid, mereka adalah negara-negara yang terikat perjanjian dengan Khilafah. Kita boleh menjalin kerja sama dengan mereka. Asalkan dalam kerja sama ini tidak akan menimbulkan kerugian  dan mengancam kedaulatan.

Negara yang berdasarkan Islam akan mengerti bahwa tugasnya adalah mengurusi urusan umat. Termasuk dalam mengelola SDA. Kewajiban mengelola secara independen dan menyerahkan hasil pengelolaan itu pada rakyat. Berupa pemenuhan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dll.

Jika ingin melakukan kerja sama hanya dengan negara kafir muahid. Khilafah melakukannya dengan pertimbangan menguntungkan negara, bukan merugikan. Maka, seharusnya negara tidak boleh asal melakukan kerja sama. Tapi harus sesuai dengan hukum syariat. Wallahu a’lam bishawwab. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *