[Editorial] Mengais Harapan Baru di Tahun Baru

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Bagi sebagian kalangan, pergantian tahun boleh jadi merupakan momentum yang dinantikan. Bisa jadi karena ada rencana yang sudah dirancang. Atau karena sangat berharap tahun depan bisa membawa perubahan.

Dalam level individu, faktanya akan sangat beragam dan sangat individual. Mereka yang beruntung, tahun baru benar-benar akan memberi harapan kebaikan. Tapi tak sedikit pula yang pergantian tahun tak mengubah apa pun, bahkan hanya memperpanjang penderitaan.

Lantas bagaimana dengan kondisi di level keumatan? Akankah tahun baru membawa bangsa ini lebih sejahtera dan berkemajuan? Jawabannya, nampak jauh dari harapan.

Di penghujung tahun 2019 saja, begitu banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kehidupan mayoritas rakyat belum beranjak dari keterpurukan. Namun di saat sama, pemerintah sudah siap dengan kado kebijakan yang akan menyulitkan.

Iuran BPJS, biaya listrik, PDAM, BBM, dan LPG sudah digadang-gadang akan mengalami kenaikan. Padahal harga-harga kebutuhan pokok sudah kadung melonjak di tahun sebelumnya, dan daya beli masyarakat pun kian hari kian melemah.

Alhasil memasuki tahun baru ini rakyat memang benar-benar harus siap siaga. Biaya hidup, jelas akan makin meningkat. Sementara pekerjaan layak kian sulit didapat. Menyusul ancaman rasionalisasi besar-besaran dan persaingan ketat akibat serbuan tenaga kerja asing yang dilegalkan.

Namun ironisnya, sejak jauh hari pemerintah sendiri berani memasang target maksimal. “Indonesia Maju” bisa terealisasi di tahun 2045 mendatang.

Lantas untuk meraihnya, target ini pun diturunkan dalam target level tahunan. Di tahun 2020 ini misalnya, pemerintah mematok target, tingkat kemiskinan akan turun menjadi sebesar 8,5-9,0 persen. Sementara tingkat pengangguran ditarget turun menjadi sebesar 4,8-5,0 persen, dan gini rasio menjadi sebesar 0,375-0,380.

Dalam rangka itulah, pemerintah menetapkan tema besar Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2020 yang fokus pada lima program prioritas pembangunan.

Yakni (1) peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas melalui bidang pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman, (2) pembangunan infrastruktur, (3) penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, (4) transformasi ekonomi, dan (5) penyederhanaan birokrasi.

Nampak pemerintah begitu optimis, semua target dan program-programnya ini bisa berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan klaim, bahwa kondisi perekonomian kita selama ini sangat stabil, kualitas pertumbuhan ekonomi makin baik, yang ditandai dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini yang terus menurun, serta IPM yang terus meningkat.

Bahkan pemerintah pun begitu bangga, karena Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi, seiring dengan membaiknya peringkat utang dengan penilaian layak investasi, serta meningkatnya peringkat daya saing.

Persoalannya, apakah di tataran riil, semua klaim pemerintah itu nyata adanya? Karena tanpa menggunakan teori statistik apa pun, kondisi riil masyarakat sangat mudah untuk dibaca. Betapa selama ini, mayoritas masyarakat harus berjibaku dengan berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa kondisi mereka masih jauh dari kata sejahtera.

Siapa pun tahu, bahwa apa yang diklaim sebagai pertanda baik, seperti angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, gini rasio dan IPM, dan lain-lain, hanyalah angka-angka yang lahir dari konsep ekonomi kapitalistik yang berbasis pada hitungan rata-rata. Padahal hitungan rata-rata tak menggambarkan kondisi orang per orang apa adanya.

Bahkan tak dinafikan bahwa gap sosial di negeri ini sangat lebar menganga. Dan ini adalah akibat pengaturan ekonomi yang berbasis paham neoliberal kapitalistik, yang terbukti telah memproduksi ketidak adilan, bahkan menjadikan negara sebagai sumber kezaliman.

Terbukti, begitu banyak kebijakan penguasa yang sangat antirakyat, dan justru menguntungkan para pemilik modal. Bahkan dalam membangun hubungan dengan rakyat, negara kerap berhitung untung rugi.

Begitupun, apa yang rezim banggakan dengan sebutan negara layak investasi yang dikaitkan dengan predikat utang seharusnya dibaca sebagai sebuah kehinaan. Karena, di balik kata investasi, hakikatnya ada praktik eksploitasi kekayaan milik umat. Dan di balik praktik pinjaman utang, ada jalan lebar untuk praktik penjajahan.

Sebutlah program RKP 2020 yang dibanggakan akan menjadi salah satu anak tangga menuju Indonesia berkemajuan. Program peningkatan kualitas SDM misalnya, spiritnya jelas bukan untuk membangun generasi arsitek peradaban emas di masa depan.

Melainkan sekadar mencetak out put generasi yang siap mengisi bursa tenaga kerja murah di bawah kekuasaan gurita industri kapitalisme global. Lalu di saat yang sama, mereka menjadi target pasar dari produk-produk yang dihasilkan.

Lihat saja, kurikulum pendidikan hari ini nyatanya kian jauh dari spirit membangun kepribadian yang mulia. Yang jadi fokus justru hanya soal peningkatan skill yang disesuaikan dengan kebutuhan industrialisasi melalui pendirian sekolah-sekolah vokasi dan program-program kewirausahaan. Begitupun dengan riset. Semua didedikasikan untuk mendukung kepentingan kemajuan korporasi.

Adapun terkait dengan bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial yang juga diklaim sebagai bentuk perhatian negara terhadap kualitas sumber daya manusia, maka faktanya pun jauh panggang dari api. Nyaris semua layanan kebutuhan publik sulit diakses rakyat banyak. Karena kapitalisasi sudah merambah semuanya.

Adapun terkait pembangunan infrastruktur, nyata jika selama ini hanya jadi politik mercusuar yang tak berefek baik pada kehidupan rakyat banyak. Pembangunan yang jorjoran justru menyisakan banyak masalah.

Selain menjadi karpet merah bagi investor asing untuk mencengkeram ekonomi Indonesia melalui skema utang, terbukti pula bahwa semua proyek ini menjadi jalan asing menyelesaikan sebagian problem dalam negeri mereka terkait ketenagakerjaan. Tak heran jika sejalan dengan investasi ini, serbuan tenaga kerja asing seolah tak bisa dikendalikan.

Begitu baiknya negara kepada para pemilik modal, sampai-sampai mereka diberi begitu banyak kemudahan. Maka demi dan atas nama akselerasi investasi ini, pemerintah menetapkan kebijakan yang meminimalisir kendala regulasi dan policy, mempercepat transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

Wajar jika banyak yang menyebut, bahwa negara ini tak ubah sebagai sebuah korporasi sehingga layak disebut sebagai negara korporatokrasi. Dalam sistem ini, penguasa dan pengusaha berkolaborasi, mengelola negara dalam hubungan simbiosis mutualisme.

Penguasa butuh sokongan finansial, pengusaha butuh kebijakan yang menguntungkan. Adapun rakyat diposisikan sebagai objek jarahan sekaligus sumber mencari keuntungan.

Bentuk negara seperti ini memang lazim ada di tengah hegemoni kapitalisme global yang tegak di atas asa sekularisme dan kebebasan. Dalam sistem ini, negara diminimalisir perannya hanya sebatas regulator saja. Sementara peran ri’ayah atau pengurusan umat diberikan kepada pihak swasta.

Hebatnya, semua kebobrokan ini dikemas dengan istilah-istilah indah. Dalam pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur misalnya, muncul istilah kemitraan pemerintah dengan swasta (KPS) alias public private partnership, atau kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP), dan lain-lain.

Yang kesemuanya berarti pengalihan tanggung jawab negara kepada swasta alias korporasi. Wajar jika pengurusan negara akhirnya diatur dan diarahkan sesuai pola dan kepentingan korporasi.

Lantas bagaimana dengan nasib rakyat? Mereka jelas menjadi pihak yang terdampak. Bak terbang autopilot, rakyat harus berjibaku dengan persoalannya sendiri.

Mereka bahkan harus berhadapan dengan kekuatan korporasi untuk memperoleh hak-hak dasarnya sendiri. Seraya dipaksa menerima kenyataan, bahwa layanan publik pun harus dengan mahal mereka beli.

Di saat sama, mereka pun kerap menjadi korban kebijakan zalim penguasa, berupa pungutan pajak yang makin liar demi menutup utang negara atau utang swasta yang harus dibayar oleh negara.

Juga dampak lain akibat kebijakan eksploitatif yang lazim dilakukan korporasi, berupa dampak kerusakan lingkungan, keguncangan struktur sosial, dan lain-lain, yang semuanya tentu tak bisa dihitung dengan uang.

Sungguh datangnya tahun baru ini tak akan memberikan harapan apa pun sepanjang rezim korporatokrasi ini berkuasa. Sehingga sudah semestinya umat segera mencampakkan sistem batil ini dan menggantinya dengan sistem Islam yang tegak di atas paradigma yang tegak di atas hukum syariat.

Sistem Islam ini memiliki paradigma yang bertentangan secara diametral dengan sistem yang tegak sekarang ini. Sistem Islam benar-benar mendudukkan negara dan pemimpinnya sebagai perisai dan penggembala.

Selayaknya gembala, negara dan penguasanya akan mengurus rakyat yang menjadi gembalaannya dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan sandang, pangan, papan akan dipenuhi dengan baik. Dan semuanya akan mewujud melalui penerapan syariat Islam.

Umat pun akan dijaga dari segala hal yang akan menyakiti dan melemahkannya. Dan semua ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena ada sisi ruhiyah yang mendasarinya. Yakni keimanan bahwa aktivitas kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah saw bersabda,

وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

“Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya.” (HR Muslim).

أَيُّمَا رَاعٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ

“Siapa pun yang diangkat memegang tampuk kepimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR Ahmad).

Sungguh umat membutuhkan kepemimpinan Islam yang siap menerapkan pengaturan hidup sesuai aturan Allah swt. Agar mereka bisa segera beranjak dari dosa berkepanjangan akibat mencampakkan hukum Islam. Serta segera terangkat dari keterpurukan akibat dosa tadi, dan kembali meraih kemuliaan hidup yang disertai keberkahan.

Allah Ta’ala berfirman,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran: 110)

Dan firman-Nya,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.Wallaahu A’lam bi as-Shawwab [MNews] SNA

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *