Bencana Banjir Mematikan: Pembangunan Kapitalistik dan Kebutuhan pada Khilafah

Oleh: DR. Rini Syafri (Doktor Biomedik, Pengamat Lingkungan dan Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, ANALISIS – Banjir Jakarta dan sekitarnya pada 1 Januari 2020 merupakan peringatan keras bagi rezim berkuasa dan bangsa ini. Bagaimana tidak, ibu kota negara lumpuh, ketinggian air hingga tiga meter membuat Jakarta laksana lautan.

Ratusan rumah yang dihuni jutaan jiwa tenggelam, listrik padam pada ratusan wilayah, dan transportasi lumpuh hingga bandara Internasional Halim Perdana Kusuma pun turut tergenang. Puluhan nyawa melayang sia-sia, ribuan terpaksa mengungsi di tengah dinginnya cuaca dan derasnya hujan.

Meski terjadi secara periodik setiap kali musim hujan datang, namun banjir yang meliputi wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor (Jabodetabek) kali ini dinilai para ahli semakin parah dan meluas.

Tragisnya, banjir yang di antaranya diikuti tanah longsor mematikan juga melanda wilayah yang asalnya bukan daerah banjir. Seperti Lebak-Banten, sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor, bahkan pada banyak wilayah di seluruh kepulauan di Indonesia. Mulai dari ujung Barat di Aceh hingga ujung Timur di Sentani.

Dihitung dari banjir pertengahan tahun lalu hingga saat ini, sudah ratusan nyawa yang hilang sia-sia, tidak sedikit yang kehilangan harta benda, mata pencaharian, hingga orang yang dicintai.

Tidak saja buruk dalam pencegahan, pemerintah juga gagap melakukan penanggulangan bencana, meski sudah diberikan informasi akan terjadi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sementara para ahli telah mengingatkan bahaya banjir akibat alih fungsi lahan yang begitu cepat dan luas melanda seluruh wilayah negeri ini.

Buruknya kesiapan pemerintah juga tampak dari evakuasi korban yang lambat dan kondisi pengungsian yang jauh dari sebutan manusiawi. Yang menyakitkan lagi, dalam kondisi jutaan orang butuh bantuan segara rezim berkuasa justru saling tuding dan menyalahkan.

Semua ini cukup menjadi bukti, persoalan banjir dan tanah longsor yang melanda negeri ini sudah begitu serius dan sistemis, yang membutuhkan solusi segera dan tuntas. Karenanya penting merumuskan secara benar apa yang menjadi biang keladi dan akar persoalan.

Biang Keladi

Tidak kurang penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, kehutanan, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah. Yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan. Jika tidak, meniscayakan terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor mematikan.

Namun apa yang kita saksikan hari ini, pembangunan kapitalistik yang berlandaskan paradigma batil sekularisme liberalisme justru menegasikan itu semua. Sebagai konsekuensi logis ketika dunia berada di bawah peradaban sekuler yang dibangun di atas ideologi sekularisme. Sementara ideologi sekularisme sendiri dilandaskan pada asas kompromi bukan kebenaran.

Bahkan cukup mudah diindra sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang lahir dari rahim sistem kehidupan sekularisme tidak memberikan ruang sama sekali bagi kebenaran ilmu pengetahuan, apalagi wahyu.

Kecuali, jika mendukung capaian agenda hegemoni negara kafir penjajah, menguntungkan para korporasi, serta rezim berkuasa yang juga pengusaha. Sementara izin lingkungan, dan Analisis Dampak Lingkungan yang dipandang sebagai pengendali, terbukti begitu mudah dimanipulasi dan diperjualbelikan.

Baca juga:  Kebijakan Khilafah Mengatasi Banjir

Karena ilmu dan kebenaran dalam pandangan Barat sekuler tidak lebih sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi dan energi penggerak industrialisasi. Ini di satu sisi, di sisi lain hutan dan lahan hanyalah dilihat sebagai komoditas, yang bebas dimiliki dan dimanfaatkan oleh siapa saja bagi kepentingan apa saja, kendati berakibat buruk pada jutaan orang.

Akibatnya, berujung krisis lingkungan yang serius. Tampak dari laju deforestasi (alih fungsi hutan pada selain hutan) yang begitu cepat. Bayangkan, di dunia setiap detik ada hutan seluas lapangan bola yang hancur, dan setiap bulannya lebih dari satu juta hektare.

Indonesia dengan tutupan hutan hujan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo, termasuk negara dengan laju deforestasi tercepat di dunia. Mulai dari ujung Barat di Aceh hingga ujung Timur di Papua. Ribuan Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh Indonesia kritis termasuk yang berada di kawasan Jabodetabek.

Tragisnya, semua kejahatan ini “dilegalkan” melalui peraturan dan perundang-undangan. Sementara kondisi normal puluhan juta hutan dan ribuan DAS itu begitu penting bagi pencegahan banjir.

Pembangunan kapitalistik yang menonjol dan berdampak pada deforestasi dan alih fungsi lahan, di antaranya adalah liberalisasi sumber daya alam kehutanan dan pertambangan; liberalisasi hutan dan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang begitu pesat selama dua dekade terakhir; liberalisasi lahan untuk perumahan dan pemukiman, liberalisasi hutan dan lahan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone/SEZ), dan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) terutama biofuel.

Organisasi lingkungan Jerman Naturschutzbund melaporkan pada laman dw.com (2/6/2016); bertajuk Bagaimana Ambisi Iklim Eropa Membunuh Hutan Indonesia, menegaskan hanya untuk memenuhi kebutuhan impor Eropa pada tahun 2012 dibutuhkan lahan produksi seluas 7.000 kilometer persegi.

Saat ini sudah puluhan juta hektare gambut tropis Indonesia yang dirusak demi program biofuel yang absurd dan hegemoni. Menurut WWF untuk kepentingan perkebunan sawit, Kalimantan akan kehilangan 10-13 juta hektare hutan antara 2015 hingga 2020.

Khusus untuk Jabodetabek, dimuat pada laman mongabay.com, bahwa Guru Besar Manajemen Lanskap Departemen Institut Pertanian Bogor, Hadi Susilo Arifin, lima tahun yang lalu sudah mengingatkan tentang penurunan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Biru (RTB) di kawasan ini, yang akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor maupun kekeringan.

Demikian pula terdapat banyak riset dan kajian tentang bahaya alih fungsi lahan yang terjadi secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Sementara di wilayah Jakarta sendiri, sejumlah dokumen menunjukkan pelanggaran rencana tata ruang dan wilayah telah terjadi sejak empat dekade yang lalu.

Namun, sebagaimana umumnya, dominasi korporasi yang begitu kuat dalam keputusan politik pemerintah berujung pada lahirnya peraturan perundang-undangan yang justru melegalkan pelanggaran itu hingga terus berlangsung dan saat ini wilayah serapan air di Jakarta hanya tinggal beberapa persen saja.

Baca juga:  Banjir di Mana-Mana, Korban Berjatuhan, Penguasa Apa Kabarnya?

Pada tataran ini, kendati penting, namun tidak cukup pencegahan banjir Jakarta dilakukan dengan pembersihan gorong-gorong dan sungai, rekayasa teknologi pengendalian hujan, dan pembuatan bendungan.

Kendati air tidak mengenal sekat-sekat kedaerahan, namun sistem politik demokrasi menjadikannya begitu penting. Akibatnya, upaya pencegahan banjir semakin sulit dan berujung pada solusi pragmatis temporer. Sementara solusi sistemis yang sesuai karakter air, berupa naturalisasi sungai, mustahil diwujudkan.

Inilah buah pahit sistem kehidupan sekularisme, dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalismenya. Ia biang masalah dan akar persoalan banjir dan tanah longsor sistemik di negeri ini.

Karenanya, meninggalkan sistem kehidupan sekuler dan kembali pada sistem kehidupan Islam adalah satu-satunya solusi.

Solusi Tuntas dan Segera

Baik di tataran teoretis maupun praktis, paradigma dan konsep-konsep sahih Islam berupa syariat kafah, khusus yang berwujud sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam, yakni Khilafah, adalah satu-satunya jawaban.

Nilai-nilai materi, ruhiyah, akhlak, dan insaniah yang hadir secara seimbang, menjadikan sistem ekonomi Islam berkarakter pencegah kerakusan dan konsumerisme, menjauhkannya dari aspek eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebaliknya, menjamin terwujudnya kembali keharmonisan alam yang dirusak.

Hal itu dikarenakan peradaban Islam dilandaskan pada ideologi Islam yang sahih dan benar. Yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta’ala, Zat Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan.

Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan lahan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta’ala, diciptakan-Nya untuk kesejahteraan manusia, bukan komoditas. “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk mu…” (TQS Al Baqarah [2]: 29).

Diciptakan dengan ukurannya: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (TQS Al Qamar: 49). Sehingga, berada dalam keseimbangan dan keserasian satu sama lain, “…Dan Dia menciptakan keseimbangan.” (TQS Ar Rahman: 7). Diperintahkan memelihara keseimbangan itu, “Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.” (TQS Ar Rahman: 8).

Sehubungan dengan itu, Khalifah sebagai pelaksana syariat kafah secara praktis akan menerapkan sejumlah paradigma sahih Islam, di antaranya adalah:

Pertama, hutan merupakan harta milik umum. Sebab, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang. “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api”(HR Abu Dawud ).

Sehingga apa pun alasannya, negara tidak dibenarkan memberikan hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan lainnya. Baik untuk pembukaan tambang, perkebunan sawit, dan pembangunan infrastruktur.

Karena ditegaskan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalaam, yang artinya, “Tidak ada hima (hak pemanfaatan khusus) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.” (HR Abu Daud).

Kedua, negara adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung lagi sepenuhnya dalam pengelolaan hutan. Rasulullah saw. menegaskan yang artinya, “Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).” (HR Muslim).

Baca juga:  Banjir, Isyarat Langit yang Sering Terabaikan

Negara benar-benar harus memperhatikan pandangan para ahli sehingga terhindar dari perbuatan yang merusakan kelestarian hutan. “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Ketiga, anggaran berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Baitulmal adalah institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya.

Khusus untuk program penanggulangan bencana banjir, reboisasi, naturalisasi sungai dan pengembalian fungsi lahan, pembangunan kembali situ dan waduk, riset, serta penggunaan teknologi terkini untuk mempercepat pencapaian maksimal berbagai program tersebut.

Bersifat mutlak, maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kemaslahatan masyarakat, yang dalam hal ini untuk berbagai program di atas yang ketiadaannya berakibat kemudaratan, maka wajib diadakan negara.

Bila dari pemasukan rutin tidak terpenuhi, diatasi dengan pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

Keempat, kekuasaan tersentralisasi, sementara administrasi bersifat desentralisasi. Ditegaskan oleh Rasulullah saw.jndnbkopkl;kda v fbbv.x./x/cc’

yang artinya, “Apabila dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”

Aspek ini meniscayakan terwujudnya program naturalisasi ribuan DAS, yang selama ini terhambat oleh sekat-sekat otonomi daerah.

Kelima, bebas dari agenda hegemoni program EBT biofuel sawit, dll. “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS Al Maaidah: 141).

Pelaksanaan prinsip sahih ini beserta keseluruhan ketentuan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah, meniscayakan terjaganya kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan ketika pembangunan berlangsung.

Ditambah dengan berbagai kemajuan teknologi terkini, fungsi-fungsi hutan dan lahan yang semestinya akan kembali normal. Sehingga, banjir sistemis akibat kerusakan lingkungan dapat segera diakhiri.

Ditegaskan Allah subhanahu wa ta’ala, artinya, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (TQS Al An-Anbiyaa: 107).

Pada tataran inilah, kembali pada pangkuan syariat kafah –Khilafah– adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia. Lebih dari pada itu, khilafah adalah syariat Allah Swt. yang diwajibkan pada kita semua. [MNews]


Referensi:

  1. https://www-bbc-com. 2 Januari 2020. Banjir Jakarta: Kondisi Ibu kota ‘akan makin buruk’ tanpa anggaran memadai untuk atasi bencana, kata pengamat.
  2. https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.tempo.co/amp/1291031/bmkg-dan-bnpb-akui-sistem-peringatan-dini-banjir-belum-maksimal
  3. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200102193440-20461986/bnpb-akui-lambat-evakuasi-korban-banjir-hari-pertama
  4. https://metro-sindonews.com/newsread/1485808/170/terjebak-banjir-selama-2-hari-warga-perumahan-ciledug-kelaparan
  5. https://kompas.com/megapolitan/read/2020/01/04/16520201/korban-banjir–teluk-gong-anies-datang-doang-ke-sini-warganya-kelaparan
  6. https://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270.
  7. https://www.mongabay.co.id/2014/07/21/ruang-terbuka-biru-jabodetabek-memprihatinkan-mengapa
  8. https://m.detik.com/news/berita/d-4846440/pakar-itb-nilai-naturalisasi-sungai-satu-satunya-jalan-jakarta-bebas-banjir
  9. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200102172532-20-461932/tinjau-banjir-kampung-pulo-anies-sindir-normalisasi-sungai
  10. http://www.fao.org/forestry/site/fra2005/en/; FAO 2005. Global Forest Resources Assessment (FRA)2005.dalam Hutan Tropis Indonesia dan Krisis Iklim. Greenpeace.or.id.
  11. https://m.kbr.id/nasional/01-2020/banjir_awal_2020__arsitek_ingatkan_jakarta_minim_daerah_resapan_air/101797.html)
  12. An Nabhani, T. An Nizomul Iqtishody Fil Islam. Beirut. 1990.
  13. Hizbut Tahrir. Mukadimah Dustuur. Al Asbaab Almaujibatu Lahu. Al Qismul Awwal. Darul Ummah. Beirut. 2009. Hal 160.
  14. An Nabhani, T. An Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2004. Hal 15, 235.
  15. Zalum, ‘Abdul Qadiim. Al Amwal Fi Daulatil KHilafah. Darul ummah. Beirut. 2004. Hal. 73-85, 106, 141.

 


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *