Banjir Massal, Mimpi Semu “Smart City”

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Masih ingat Meikarta? Ya, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2017. Proyek kota terencana tersebut berada di dekat Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Meikarta adalah megaproyek yang rencananya akan dibuat layaknya sebuah kota mandiri baru. Estimasi biaya pembangunannya pun tidak tanggung-tanggung yakni mencapai Rp243 triliun, belum lagi luasan lahan yang dibangun mencapai 500 hektare.

Bagi pencari properti, kehadiran proyek ini tentunya bisa dijadikan solusi menarik dari semrawutnya kondisi Jakarta. Di sana pengembang rencananya akan membangun 100 gedung pencakar langit lengkap dengan segala fasilitas sebuah kota modern seperti area komersial, hotel, sarana pendidikan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran.

Saat itu, Lippo Group tampaknya tidak salah memilih kawasan Cikarang untuk dijadikan lokasi dibangunnya Meikarta, kawasan ini sekarang tengah menjadi sorotan publik karena masifnya pembangunan sarana infrastruktur yang dibangun.

Di sana, pemerintah tengah membangun tiga proyek yang dapat mempermudah akses masyarakat, contohnya seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, serta tol layang Jakarta-Cikampek.

Namun demikian, pembangunan proyek tersebut menuai protes dari beberapa pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar karena tidak memiliki izin untuk membangunnya.

Terlepas dari semua itu, Meikarta dengan beragam kecanggihan dan modernitasnya, sebenarnya hanya miniatur sebuah smart city. Di Indonesia sendiri, konsep smart city sudah dicanangkan sejak 2014. Pemodelannya tak jauh beda dengan Meikarta.

Sebuah kota bisa disebut sebagai kota pintar atau smart city jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga.

Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep smart city. Sebut saja Jakarta Smart City. Surabaya juga terus menerapkan inovasi guna menjadi smart city, misalnya dengan menerapkan sistem tilang online bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Jakarta dan Surabaya adalah dua kota dari tujuh kota yang menerapkan program smart city selain Bandung, Makassar, Yogyakarta, Semarang, dan Denpasar. Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep smart city di Indonesia.

Era Revolusi Industri (RI) 4.0 tentu sangat menunjang kontinuitas smart city. Peran internet of things (IoT) dalam mewujudkan konsep smart city sangatlah vital.

Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis.

Baca juga:  Sekolah Rusak dan Kebutuhan terhadap Khilafah

Adalah aplikasi Matakota, yang dapat membantu masyarakat ataupun pemerintah memasukkan beragam informasi seperti kemacetan lalu-lintas, bencana alam, tindak kriminal, maupun informasi anak hilang. Ada juga Qlue yang memungkinkan masyarakat di berbagai kota menyampaikan keluhan terkait kondisi fasilitas umum.

Matakota merupakan aplikasi smart city untuk memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk memasukkan berbagai macam informasi. Publik juga bisa berbagi informasi seputar kemacetan lalu lintas, kejadian bencana alam, tindak kriminal, informasi anak hilang, dan sebagainya.

Aplikasi Matakota juga dilengkapi dengan fitur Panic Button, yang bisa digunakan pengguna untuk memanggil aparat terkait ketika menghadapi situasi berbahaya. Ke depannya, Matakota akan menghadirkan fitur Early Warning System, yang bisa mengurangi jumlah korban ketika terjadi bencana.

Matakota juga berniat menghadirkan teknologi CCTV yang bisa memprediksi tingkat kemacetan atau kondisi cuaca dengan teknologi image recognition.

Karenanya, menurut Solution Architect Ericsson Indonesia, Hilman Halim, untuk operasional perangkat IoT memerlukan tiga elemen utama, yakni perangkat fisik, jaringan internet, dan aplikasi.

Jika tiga elemen ini sudah terpenuhi, maka sejumlah perangkat bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Tak heran jika beberapa tahun belakangan ini industri dan pasar smartphone juga kebanjiran konsumen. Semua itu adalah bagian integral dari RI 4.0 yang sudah pasti berimplikasi pada pertumbuhan smart city.

Terkait hal ini, 2019 lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung pengembangan smart city di Indonesia.

Pemerintah pusat bahkan pernah mencanangkan program 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Dengan jumlah sebanyak itu, maka pengembangan smart city di daerah harus mempertimbangkan penganggaran secara matang apakah mampu bertahan memenuhi kebutuhan anggaran dalam membangun smart city.

Adapun program Menuju 100 Smart City menyasar pemerintah daerah yang telah menyiapkan berbagai infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), serta regulasi yang mengatur kebijakan tersebut. Beberapa contoh pemerintah daerah yang menjadi peserta program ini antara lain Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Solo.

Tapi masalahnya, konsep smart city yang juga erat mengandalkan pertumbuhan infrastruktur ini, ternyata hanya dijiwai reputasi kapitalistik hingga alpa terhadap kajian AMDAL bahkan mengabaikan IMB.

Contoh kecilnya bisa dilihat dari Meikarta tadi. Meikarta harus tersandung kasus hukum, 15 Oktober 2018 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Lippo Group Billy Sindoro atas dugaan suap perizinan Meikarta.

Baca juga:  Banjir di Mana-Mana, Korban Berjatuhan, Penguasa Apa Kabarnya?

Mulanya berawal dari pernyataan Deddy Mizwar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat tentang rekomendasi lahan yang hanya diberikan izin seluas 84,6 hektare. Tidak hanya urusan perizinan, proses pembangunan apartemen Meikarta 2019 sendiri terlihat seperti berjalan di tempat, kondisi ini pun akhirnya membuat galau banyak pembeli apartemen.

Tak lama berselang, di awal tahun 2020, banjir bandang melanda sejumlah kawasan ibukota dan sekitarnya, bahkan daerah lain di luar Jawa. Terlepas dari cuaca dan curah hujan ekstrem, rata-rata penyebab banjir awal tahun adalah kerusakan lingkungan.

Selain Jakarta, sebutlah Bekasi, yang tak lain adalah salah satu kota terdekat ibukota yang paling parah terdampak banjir. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Agus Wibowo, ada 149,537 ribu jiwa warga Bekasi yang menjadi korban banjir.

Pun Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, yang wilayahnya juga terparah terdampak banjir di Banten, mengatakan bahwa banjir bandang yang menerjang enam kecamatan di wilayahnya, merupakan klimaks dari perilaku merusak alam selama ini.

Menanggapi bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Lebak ini, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, faktor utama terjadinya banjir di Kabupaten Lebak, selain hujan lebat di hulu sungai di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), juga disebabkan rusaknya (gundulnya) hutan di TNGHS akibat penambangan emas ilegal.

Sejumlah tambang pecah. Tambang yang ditinggalkan ambrol, longsor, dan membawa bebatuan lumpur sehingga menyapu kawasan sepanjang daerah Sungai Ciberang.

Kerusakan lingkungan ini tentu harus dilihat dari berbagai sisi agar dapat tersolusi. Ini tentu harus menjadi perhatian utama, terkhusus pada aspek AMDAL dan IMB. Ini tentu agar cita-cita membangun smart city tidak semata-mata terbingkai dari kacamata kapital.

Tapi juga sesuai visi ideologis pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada aturan Sang Pemilik bumi. Pengelolaan urusan rakyat tak cukup dengan langkah praktis, tapi juga harus dengan langkah strategis.

Banjir yang terjadi di awal tahun 2020, seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak dan para stakeholder pemangku kebijakan negeri. Agar menjadi momen perbaikan kebijakan infrastruktur yang telah salah kaprah, karena akan berdampak pada ekosistem dan kerusakan bagi rakyat.

Pengabaian AMDAL, wacana penghapusan IMB, studi geologi dan dampak bencana, proyek kereta api cepat, pembangunan jalan tol, dan masifnya seabrek kebijakan infrastruktur, termasuk cita-cita menuju smart city, hendaknya ditinjau ulang.

Coba kita perhatikan, dari tujuh kota yang sudah menjadi smart city, empat di antaranya adalah kota langganan bencana banjir (Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang). Baru tujuh saja sudah begini, bagaimana dengan 100 smart city? Haruskah smart city itu sesegera mungkin kita saksikan tak ubahnya sebagai kota-kota yang tenggelam?

Baca juga:  Kebijakan Khilafah Mengatasi Banjir

Dari sini jelas, konsep smart city yang ada saat ini benar-benar hanya berkulit modernisasi tapi tidak secara sistematis memperhatikan kelestarian alam dan dampak lingkungan. Janganlah hanya demi mengejar dana investasi pembangunan, ternyata penguasa malah mengabaikan hak-hak warga negara lainnya.

Janganlah kita ibarat menjual negara melalui investasi asing hanya demi reputasi dan modernisasi. Tempatkan modernisasi sesuai porsinya. Bukankah Allah Swt. tak suka dengan hal-hal yang berlebihan?

Karena toh pada faktanya tak semua pembangunan dan model smart city itu bisa dinikmati oleh semua lapisan. Bisa dipastikan, yang tidak punya smartphone, tentunya tidak bisa menikmati smart city.

Yang rumahnya masih reyot atau bahkan tunawisma, bisa dipastikan tidak memperoleh satu pun jatah perumahan. Yang jalur jalan raya di wilayahnya masih minim angkutan umum, bisa dipastikan masih tinggal di daerah pedalaman atau terpencil. Yang tak punya uang untuk bayar tol, pasti tidak bisa menikmati jalan tol, dsb.

Ketahanan ekonomi rakyat jelas tidak bisa distandarkan pada banyaknya pembangunan, tapi ketika rakyat sebagai pengguna mampu mengaksesnya sehingga terjadi aktivitas utilisasi (pemanfaatan) dengan kompensasi biaya yang serendah-rendahnya.

Inilah yang seharusnya diupayakan oleh penguasa, karena mereka berkuasa dengan mandat untuk mengurusi hajat hidup orang banyak.

Atas semua ini mestilah kiranya kita mengembalikan pengelolaan alam dan lingkungan serta kehidupan manusia kepada Zat yang juga telah menurunkan bencana banjir ini, yakni Allah Swt. dengan menerapkan seperangkat aturan-Nya melalui tegaknya negara bersistem Khilafah.

Rida terhadap cobaan memang wajib. Tapi bersabar dan bertobat juga wajib. Sudah semestinya kita segera move on dari aturan dan polah ala manusia. Buktinya, ketika aturan kapitalisme ciptaan manusia yang digunakan untuk mengatur alam dan lingkungan, lagi-lagi hawa nafsu nominal semata yang mendominasi.

Kejar laba, kejar investasi. Wajarlah jika akhirnya smart city hanya mimpi, mimpi semu pula. Benar-benar tidak akan menunjang sejahtera.

Cermatilah bahwa Allah Swt. telah berfirman,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS Al-A’raaf [7]: 96).

Jelas sudah, hanya dengan aturan Allah Swt., bumi ini menjadi berkah. [MNews]


 

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *