Tol Layang dan Harapan Rakyat yang Melayang

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Maksud hati mencegah kemacetan, apa daya malah menjadi malapetaka. Setelah diresmikan, tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) mengalami banyak insiden. Mulai dari kemacetan panjang, kecelakaan beruntun, ban pecah, hingga pengendara mengalami mual dan muntah tersebab jalan naik turun saat melintasi tol.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tol layang Japek gagal mengatasi kemacetan saat libur panjang akhir pekan. Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan pihaknya sudah memprediksi sejak awal tol layang tidak akan mampu mengatasi kemacetan akhir pekan. Menurutnya, tol layang Cikampek dibangun tidak mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk jika ada kendaraan mogok di atas tol layang.

Tol Japek ini memang menjadi salah satu proyek infrastruktur yang paling disorot sepanjang 2019. Sebab masa pembangunan tol ini memakan waktu lama lantaran pembangunannya molor. Melansir detik.com (26/12/2019), sedianya jalan tol layang sepanjang 36 km ini bisa dibuka dan difungsikan pada Mei 2019 atau bertepatan dengan pelaksanaan mudik lebaran. Namun, pembukaannya diundur karena dinyatakan belum siap.

Satu hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan tol ini adalah proyek ini berada di tol existing dan setiap hari digunakan. Bukan hanya itu, tol ini juga bersinggungan dengan beberapa proyek lain seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan light rail transit (LRT) Jabodebek.

Tol ini juga disinyalir banyak memiliki kecacatan fisik. Di antaranya sambungan jembatan yang belum rapi dan struktur jalan yang terkesan bergelombang.

Setelah dua tahun pembangunan, pada 12 Desember 2019 tol ini pun diresmikan Jokowi. Jokowi mengatakan akan menggratiskan tol ini untuk sementara waktu hingga liburan Natal usai. Tak ayal, penggratisan itu mendorong para pengendara menjajal tol layang baru yang katanya menjadi kebanggaan baru ibu kota Jakarta.

Dalam periode pertama dan keduanya, Jokowi memang fokus pada proyek dan pengembangan infrastruktur. Namun, infrastruktur yang dibangun tak banyak berdampak positif bagi masyarakat. Jika melewati tol-tol baru era Jokowi, tidak heran kita melihat tol-tol yang terus dibanggakan rezim Jokowi justru sepi peminat.

Baca juga:  YLKI: Pembangunan Infrastruktur seperti Sopir Angkot Mengejar Setoran

Kendaraan semacam truk pengangkut barang malah enggan lewat. Hanya mobil pribadi yang terlihat melintas. Jadi, untuk siapa sesungguhnya infrastruktur jalan dibangun? Toh, penikmatnya bukanlah rakyat, hanya segelintir elite.


Tol Bermasalah, Indikator Gagalnya Rezim Neolib Kapitalis

BANYAKNYA masalah yang mendera proyek infrastruktur mengindikasikan bahwa dari awal perencanaan hingga pelaksanaan sudah salah. Skema pembiayaan yang berbasis utang dan investasi saja sudah berisiko.

Kalaulah infrastruktur dibangun demi kepentingan rakyat, rakyat yang mana? Rakyat hampir tak bisa merasakan dampak pembangunan itu. Yang ada lahan pertanian mereka berkurang karena dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur. Meski mereka mendapat kompensasi dari pembebasan lahan itu, kehidupan mereka masih jauh dari kata sejahtera.

Infrastruktur yang dibangun di atas dasar sistem kapitalisme-neolib tidak akan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka menciptakan berbagai proyek strategis hanya untuk memberi peluang bagi asing menguasainya.

Sejauh ini, pembiayaan infrastruktur bersumber pada APBN-APBD sebanyak 33 persen, penugasan BUMN sebanyak 25 persen, sisanya bekerja sama dengan swasta. Salah satu pembiayaan yang menjanjikan adalah investasi dan utang.

Terbukti, dari pembiayaan infrastruktur melalui penugasan BUMN, utang BUMN makin membengkak. Berdasarkan data Kementerian BUMN, jumlah utang perusahaan-perusahaan plat merah per September (unaudited) mencapai Rp5.271 triliun per September 2018. Jumlah utang tersebut mencakup Dana Pihak Ketiga (DPK) bank BUMN. Di luar DPK, jumlahnya mencapai Rp2.994 triliun.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adginegara, menilai bengkaknya utang BUMN dikarenakan dua hal: penugasan dan tekanan nilai tukar rupiah. Alhasil, proyek infrastruktur yang digenjot Jokowi sejatinya tersimpan bahaya terselubung, yang bila ini dilanjutkan maka membuat Indonesia sulit terlepas dari bayang-bayang utang. Yang pada akhirnya berujung pada penjualan aset BUMN kepada asing demi menutup utang mereka.

Baca juga:  Kedustaan dan Keserakahan Jilid II di Balik Narasi Pembangunan Infrastruktur

Pembiayaan infrastruktur melalui investasi tentu juga berdampak pada keleluasaan swasta memiliki aset strategis negara. Sadar atau tidak, negeri ini sedang berjalan menuju kehancurannya. Infrastruktur bolehlah maju, tapi tak dimiliki sepenuhnya oleh rakyat dan negara. Tarif tol mahal dan penjualan beberapa ruas tol kepada asing menjadi contoh konkretnya.


Pembiayaan Infrastruktur dalam Islam

INFRASTRUKTUR di setiap negara memang sangat diperlukan untuk memudahkan aktivitas manusia. Tak terkecuali dalam negara yang menerapkan sistem Islam. Adapun pembangunan dalam sistem Khilafah tidak terlepas dari sistem ekonomi berbasis Islam.

Negara Khilafah tidak akan membiayai pembangunan dengan utang, investasi, hingga membebani BUMN. Sebagai gantinya, Khilafah akan memberlakukan sistem ekonomi Islam yang menyeluruh dan murni.

Hal ini terkait erat dengan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, serta distribusi dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, negara juga akan memastikan berjalannya politik ekonomi dengan benar.

Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, Khilafah akan memiliki sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai infrastruktur. Negara juga mampu memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Sumber daya alam dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Negara tidak akan menjual aset strategis. Semua kebutuhan rakyat terjamin. Ekonomi mengalami pertumbuhan karena produktivitas individu terjaga.

Bagaimana cara Khilafah membiayai pembangunan infrastruktur secara mandiri?

Merujuk pada tulisan Hafidz Abdurrahman bertajuk Kebijakan Khilafah dalam Pembangunan Infrastruktur, berikut tahapannya:

Pertama, Khilafah bisa membangun infrastruktur dengan dana baitulmal tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat.

Apakah itu mungkin? Tentu, sangat mungkin. Dengan kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara, ditambah kekayaan milik negara, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah khilafah di masa lalu, baik di zaman Khulafa’ Rasyidin, Umayyah, ‘Abbasiyyah, hingga ‘Utsmaniyyah. Contoh mutakhir adalah proyek pembangun rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam, hingga Istanbul.

Baca juga:  Tol Bukan Infrastruktur tapi Ladang Bisnis, Apa yang Mau Dibanggakan?

Kedua, jika baitulmal tidak ada dana, baik karena terkuras untuk peperangan, bencana, maupun lainnya, lalu bagaimana?

Dalam hal ini harus dilihat, jika proyek infrastruktur tersebut memang vital karena merupakan satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan, atau karena satu dan lain hal sehingga harus ada guna mengatasi ledakan penduduk maupun ketidakcukupan daya tampung.

Dalam kondisi seperti ini, negara bisa mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika tidak cukup, maka kaum Muslim, laki-laki dan mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi.

Pada saat yang sama, negara bisa mengajukan fasilitas kredit, baik kepada negara maupun perusahaan asing, tanpa bunga dan syarat yang bisa menjerat negara. Negara akan membayarnya dengan cash keras, setelah dana infak dan pajak tersebut terkumpul.

Namun, kebijakan ini ditempuh dalam kondisi yang sangat terdesak. Meski, kemungkinan ini sangat kecil, mengingat sumber kekayaan negara khilafah yang membentang di 2/3 dunia saat sangat fantastis dan luar biasa.

Adapun jika proyek infrastruktur tersebut tidak vital, maka negara tidak perlu menarik pajak dari masyarakat. Negara juga tidak boleh mengambil fasilitas kredit, termasuk berutang kepada negara atau perusahaan asing untuk membiayai proyek ini.

Negara tidak akan mengambil utang luar negeri untuk membiayai proyek infrastrukturnya. Mengambil utang dan investasi ke asing hanya akan membukakan pintu penjajahan dan kran liberalisasi yang semakin bebas. Dan inilah sesungguhnya perangkap penjajah kapitalis menjerat negeri-negeri muslim untuk terus bergantung kepada mereka. Wallahu a’lam. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *