Racun Pembunuh Ukhuwah Islamiyah Bernama “Diplomasi Lunak”

Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI — Dukungan kaum muslimin Indonesia untuk Muslim Uighur di Xinjiang (Tiongkok) semakin kencang terkait tindakan keji rezim Cina kepada Uighur. Ironisnya, hal itu tak membuat para pemimpin negeri bersikap tegas dan bersuara lantang mengecam keras perlakuan Cina tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan akan menempuh jalur diplomasi guna membantu Uighur. Dia menyampaikan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan proses sebagai penengah konflik. (Jawapos, 19/12/2019)

Mahfud juga menyatakan Indonesia punya jalan diplomasi lunak sejak dahulu, menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontasi. Hal tersebut ditempuh guna membatasi krisis Uighur.

Dalam pertemuan Mahfud dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, mengenai Uighur, di kantor Kemenko Polhukam beberapa hari lalu, Xiao menyebut etnis Uighur sebagai separatis karena memiliki agenda di luar kerangka negara Cina.

Mahfud lantas meminta semua pihak mempercayakan Menlu Retno L. Marsudi mengatasi polemik etnis Uighur. Sejauh ini, Kemenlu mengedepankan diplomasi lunak terkait dengan hal tersebut. (CNN Indonesia, 20/12/2019)

Selain Pemerintah, organisasi masyarakat sipil juga turun, seperti MUI dan Muhammadiyah yang sudah pergi ke Cina. Pemerintah Cina bahkan membiayai puluhan tokoh petinggi NU, Muhammadiyah, MUI, akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.

Hingga santer terdengar laporan dari Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut pemerintah Cina merayu ormas Islam di Indonesia agar bersikap lunak terkait isu Uighur. Berdasarkan laporan WSJ, Cina menggelontorkan sejumlah donasi dan program beasiswa terhadap sejumlah ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah ketika isu Uighur mencuat sekitar akhir 2018 lalu. (CNN Indonesia, 20/12/2019)

Lantas, cukupkah diplomasi lunak dapat membela kaum muslim Uighur? Sementara kebrutalan rezim Cina pada mereka terus terjadi hingga saat ini. Bagaimana seharusnya sikap penguasa negeri-negeri kaum muslim atas pembelaan mereka kepada sesama muslim? Cukupkah hanya dengan mendatangi Duta Besar Cina mencari informasi tentang Uighur yang akhirnya hanya menyampaikan retorika basi tanpa solusi?

Baca juga:  Kok Bisa Ada Pandangan Seolah-olah Khilafah Mengancam Indonesia?

Ciri Khas Negara Demokrasi Kapitalistik Selesaikan Konflik

PEMIMPIN Uighur yang berada di pengasingan telah menyerukan agar dunia bertindak keras terhadap Cina. Pemerintah Swiss juga telah meminta Cina supaya memberi akses kepada penyidik PBB untuk masuk ke wilayah yang dipertanyakan ini.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru dikritik karena tidak begitu vokal mempertanyakan isu Uighur, bahkan solusi yang diambil hanya lewat jalan ‘diplomasi lunak’ tanpa tekanan apa pun pada Cina.

Peneliti bidang perkembangan politik internasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Nanto Sriyanto, mengatakan bahwa sikap demikian itu berkaitan dengan pengakuan bahwa masalah Uighur adalah masalah internal Cina.

Ia juga mengungkapkan, Indonesia berdalih mengakui kedaulatan bangsa lain, namun dalam batas-batas tertentu Indonesia tidak bisa terlalu banyak mengkritisi karena wilayah perhatian Indonesia masih sekitar Asia Tenggara. Hal ini juga terlihat dari kasus Myanmar, Indonesia, dan negara ASEAN lainnya yang lebih memilih jalan yang dikenal sebagai Asian Way. (Vivanews, 17/12/2019)

Di samping itu, Cina juga melakukan semacam “public diplomacy” dengan elemen-elemen muslim di Indonesia yang bersifat “people to people diplomacy”. Maka, hal yang wajar jika isu Uighur tidak akan ada dan dibahas dalam dialog antarnegara.

Mitra-mitra Cina seperti Turki juga melakukan pendekatan yang hampir tidak jauh beda dengan Indonesia karena itu adalah isu hard core-nya Cina. Kalaupun negara lain masuk, Cina akan dengan tegas menegasikan hal tersebut.


PERLU untuk diketahui, menurut data rilisan Kemenlu RI, Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan total nilai perdagangan kedua negara pada 2018 mencapai 72,6 miliar dolar AS. Cina juga merupakan investor asing ketiga terbesar dengan total nilai investasi pada 2018 mencapai 2,3 miliar dolar AS. Angka investasi yang fantastis.

Alhasil, bisa kita lihat sikap pemerintah Indonesia tetap “biasa-biasa saja”. Memilih menjadi penengah lewat jalan diplomasi lunak. Pun dapat dipastikan penguasa negeri ini tak bertaring untuk berani terhadap mitra dagang “terbaiknya”.

Sesungguhnya, istilah diplomasi lunak dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain adalah dua racun yang mampu membunuh ukhuwah Islamiyah seorang muslim. Diplomasi lunak tak akan mampu menyelamatkan nyawa satu pun muslim Uighur, hanya buang-buang waktu.

Dengan mengunjungi Xinjiang atas biaya Cina juga tak berdampak apa pun bagi muslim Uighur, malah semakin menambah luka karena melihat saudaranya sesama muslim tak berdaya menolong mereka. Miris sekali, pemerintah Indonesia lebih mengkhawatirkan kepentingan ekonominya terganggu bila menolong penuh.

Baca juga:  Puasa dan Khilafah adalah Perisai

Inilah ciri khas negara demokrasi kapitalistik dalam menyelesaikan konflik. Cara-cara yang mereka lakukan selama ini, seperti mengirim bantuan, aksi, termasuk perundingan, diplomasi, dan lainnya, nyatanya tidak mengubah kondisi sedikit pun. Pasti akan kembali lagi ke titik nol dan akan terus begitu. Sementara, hilangnya nyawa kaum muslimin akibat penyiksaan terus terjadi setiap waktu.

Bahkan yang sangat menyakitkan, pemerintah Indonesia juga tidak segan menjadi juru bicara rezim Cina untuk menutupi kekejian penyiksaan atas Uighur.

Hal tersebut terungkap setelah Omer Kanat, seorang etnis Uighur yang memimpin Proyek Hak Asasi Manusia Uighur di Washington, mengunjungi Jakarta awal tahun ini. Omer berupaya melobi para pemimpin Islam agar berbicara menentang apa yang ia gambarkan sebagai penggunaan kamp konsentrasi Cina untuk mengindoktrinasi warga Uighur dan menghapuskan Islam.

Sejatinya, kunjungan para pemimpin agama Indonesia dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kamp konsentrasi yang menyiksa Uighur tersebut hanya disebut sebagai pusat pendidikan. Padahal, kamp konsentrasi merupakan tempat penyiksaan.

Di sana adalah tempat di mana orang dikuliti hidup-hidup, gadis Uighur diperkosa beramai-ramai, bukan saja kehilangan kehormatannya, mereka juga diperkosa berkali-kali dan disuntik dengan pencegah kehamilan. Minimal mereka yang memasuki kamp konsentrasi itu sakit jiwa dan mati.(Warta Kota, 13/12/2019)

Bela Muslim Uighur dengan Perjuangkan Khilafah

BERKEMBANGNYA paham nasionalisme di tengah kaum muslimin justru menjauhkan mereka untuk menolong saudaranya sesama muslim. Hal itulah yang kini terjadi pada Uighur, Rohingya, muslim di Palestina, Suriah, dan di negeri-negeri kaum muslimin yang mengalami konflik lainnya.

Baca juga:  Khilafah Tegak, Siapa Terancam?

Hans Kohn dalam Nationalism, Its Meaning and History (1956), nasionalisme adalah suatu keadaan dalam pikiran individu bahwa kesetiaan tertinggi dirasakan untuk negara dan bangsanya. Hans J. Morgenthau dalam Politics among Nation (1973) menyamakan nasionalisme dengan “rasialisme”.

Namun, paham nasionalisme justru dikembangkan dan terus dijaga. Bagi mereka yang antinasionalisme dianggap sebagai anti-NKRI. Opini sesat seperti ini terus meliputi kaum muslimin, hingga jika mendukung dan menolong saudara sesama muslim di negeri lain, dianggap tak mungkin bisa karena adanya batas negara (nation-state).

Padahal, jika ada seorang muslim meminta pertolongan karena mempertahankan agamanya, adalah wajib untuk menolongnya. Sebagaimana firman Allah Swt.,

“Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka menjadi kewajibanmu untuk menolong mereka.” (TQS Al Anfal: 72)


SUDAH selayaknya umat Islam menyadari bahwa ketiadaan Khilafah sebagai junnah (pelindung) telah menghinakan umat Islam. Upaya menolong saudaranya hanyalah sebuah angan-angan. Air mata dan derita hingga saat ini terus mereka rasakan. Sungguh menyedihkan.

Jika umat Islam sadar dan mau, Khilafah bisa tegak hari ini juga dan jihad bisa dikobarkan sekarang juga. Karena hanya Khilafahlah yang dapat menyatukan negeri-negeri muslim dan menghapus garis imajiner negara bangsa.

Khilafah juga yang dapat menggunakan seluruh perangkat negara, termasuk mobilisasi militer untuk membela muslim yang tertindas di mana pun. Khilafahlah yang dapat melarang semua bentuk diskriminasi karena perbedaan etnis, bangsa, warna kulit, ataupun keyakinan. Karena Khilafah bertanggung jawab penuh atas pengurusan seluruh warga negaranya baik muslim maupun nonmuslim.

Yang kini menjadi penghalang untuk menolong sesama saudara, justru para penguasa negeri kaum muslimin itu sendiri, hingga jihad dan Khilafah tidak bisa diwujudkan. Jihad dan Khilafah malah distigma penguasa agar umat menjauh dari keduanya.

Maka semakin jelaslah bagi kita, di mana sebenarnya posisi para penguasa negeri muslim. Bukannya berpihak pada umat Islam, namun justru menjadi bagian dari musuh Islam, diam tak berani berbuat apa-apa untuk saudaranya. Wallahu a’lam bish-shawab. [MNews]


 

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Racun Pembunuh Ukhuwah Islamiyah Bernama “Diplomasi Lunak”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *