; Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-lompat ala Nadiem Makarim – Muslimah News

Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-lompat ala Nadiem Makarim

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, PENDIDIKAN – Mendikbud Nadiem Makarim membuat terobosan baru untuk mengatasi kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menginisiasikan Program ‘Merdeka Belajar’. Menurutnya, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir.

Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.

Nadiem meluncurkan empat pokok kebijakan pendidikan dalam Program ‘Merdeka Belajar’.

Pertama, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Sisdiknas bahwa peserta didik akan dievaluasi oleh gurunya dan kelulusan ditentukan oleh sekolah.

Pihak sekolah bisa menyelenggarakan ujian kelulusan sekolah sesuai kurikulum yang ada. Nadiem menjelaskan pihak sekolah diberi kebebasan menentukan bentuk dan format ujian kelulusan sendiri. Bagi sekolah yang belum siap, ia mempersilakan sekolah menggunakan sistem USBN lama.

Kedua, Ujian Nasional. Pada tahun 2021 mendatang Nadiem berencana akan mengganti sistem UN yang ada dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Seperti apa dan bagaimana asesmen dan survei karakter pengganti UN juga masih belum tergambar secara jelas. Yang jelas, UN 2020 adalah ujian nasional terakhir yang diselenggarakan pemerintah.

Ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ke depan, RPP tak lagi berlembar-lembar sebagaimana biasanya. Oleh Nadiem, RPP akan diringkas menjadi satu lembar saja. Ia ingin memangkas administrasi yang selama ini membebani para guru.

Keempat, sistem zonasi PPDB. Sistem zonasi akan tetap diberlakukan. Hanya saja, ia akan menambah kuota jalur prestasi. Kuota yang semula terdiri dari 80 persen zonasi, 5 persen perpindahan, dan 15 persen prestasi, diubah menjadi zonasi 50 persen, afirmasi itu Kartu Indonesia Pintar 15 persen, perpindahan 5 persen, sisanya untuk prestasi 30 persen.


Merdeka Belajar, Program Tak Matang

PROGRAM ‘Merdeka Belajar’ ala Nadiem seakan program setengah jadi yang dipaksakan. Diluncurkan demi menjawab keraguan publik tentang dirinya sebagai Mendikbud. Ada beberapa hal yang patut dicermati dari gebrakan program yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim.

Pertama, filosofi merdeka belajar.

Menurut kacamata Nadiem, merdeka belajar adalah merdeka dalam berpikir. Guru memiliki kebebasan secara mandiri untuk menerjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa. Menurutnya, pembelajaran terjadi ketika guru bisa menerjemahkan kurikulum.

Paradigma ‘Merdeka Belajar’ adalah untuk menghormati perubahan yang harus terjadi agar pembelajaran itu mulai terjadi di berbagai macam sekolah.

Tampaknya Bapak Menteri ini kurang memahami makna belajar dan pembelajaran. Pembelajaran terjadi karena adanya transfer informasi atau pengetahuan dari guru ke siswa. Guru diberi kebebasan untuk melakukan metode atau strategi belajar yang bisa memudahkan para siswa memahami materi yang diajarkan.

Dalam Islam, metode belajar dikenal dengan istilah talaqiyyan fikriyan. Metode ini mampu mencerdaskan akal anak dan meningkatkan kemampuan berpikir anak (bukan sekadar transfer pengetahuan), hingga sampai mengubah perilakunya menjadi saleh/salihah.

Dalam metode ini, siswa didorong untuk mengamalkan ilmu yang diterimanya, mengindra fakta secara rinci, dan mampu mempresentasikan ilmu dengan bahasa mereka sendiri. Di sinilah proses belajar itu berlangsung.

Guru tidak bebas menerjemahkan kurikulum. Sebab, mereka harus menyandarkan setiap ilmunya pada aturan Islam. Materi pelajaran disesuaikan berdasarkan akidah Islam. Sementara, dalam konsep merdeka belajar ala Nadiem, guru diberi kebebasan menerjemahkan kurikulum ala kapitalis sekuler.

Selama cara berpikir para guru tak memiliki landasan yang jelas, konsep berpikir bebas dan mandiri ini bisa mengarahkan siswa pada hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Semacam pemikiran liberal, sekuler, hingga komunis.

Kedua, empat pokok kebijakan yang digagas Nadiem sejatinya hanya menyentuh masalah teknis.

Programnya tak jauh berbeda dengan program Mendikbud sebelumnya. Dari dulu juga sudah ada yang namanya UN, USBN, RPP, dan zonasi. Nadiem hanya merombaknya secara administratif dan teknis saja. Belum perombakan fundamental.

Jika program ‘Merdeka Belajar’ bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, maka program ini hanya sebatas mengganti teknis pelaksanaan dari sistem lama ke sistem baru. Problem dan solusi tidak nyambung.

Masalah kualitas SDM adalah masalah karakter, adab, dan moral. Bisakah terselesaikan dengan mengganti UN dengan asesmen dan survei karakter, memangkas RPP menjadi satu lembar, atau menambah kuota jalur prestasi di sistem zonasi? Problemnya mendasar, namun solusi yang diberikan hanya di permukaan.

SDM unggul bukan sekadar nilai bagus dan keterampilan memuaskan. SDM unggul jika dan hanya jika generasi memiliki kepribadian yang baik. Karakternya mulia dan memahami manfaat dan cara amalkan ilmu mereka.

Mengingat sistem kurikulum pendidikan kita berasas sekuler kapitalis, maka membentuk karakter mulia di sistem ini bagai menegakkan benang basah. Sulit dan tantangannya luar biasa.

Di sinilah problem pendidikan itu bermula. Semestinya, dari sinilah solusi itu dirumuskan. Program Merdeka Belajar tak ubahnya menambal atap rumah yang mengalami kebocoran. Kurikulum pendidikan yang bermasalah, malah persoalan teknis yang diberi solusinya.

Ketiga, tujuan pendidikan.

Apa sebenarnya yang hendak diraih dengan program ini? Bukankah tujuan dasar pendidikan adalah melahirkan generasi yang berkepribadian unggul, cerdas ilmu dan teknologi, serta bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia?

Itulah tantangan pendidikan saat ini. Di alam sekularisme, mewujudkan generasi semacam itu hampir nihil. Sebab, tujuan pendidikan versi sekularisme tak mungkin membentuk manusia yang taat pada aturan Pencipta. Sekularisme menjauhkan manusia dari aturan Islam. Sekularisme juga mengaburkan pandangan kita tentang paradigma hakiki pendidikan.

Pendidikan saat ini hanya dijadikan komoditas pendayagunaan SDM agar siap kerja dan bersaing. Manusia hanya dibekali ilmu duniawi tanpa diimbangi ukhrawi. Manusia dibentuk untuk menjadi pekerja terampil, bukan pencetus perubahan ataupun pembangun peradaban gemilang.

Mustahil akan lahir bibit generasi berimtak dan beriptek selama sistem pendidikan ala kapitalis diterapkan dan asas sekuler masih dijadikan tolok ukur merancang kurikulum pendidikan.


Islam, Masa Depan Program Pendidikan

SEPANJANG penerapannya, Islam telah menjelma menjadi satu-satunya sistem yang mampu melahirkan generasi cerdas nan beradab. Islam memprioritaskan pendidikan sebagai modal awal membangun sebuah peradaban.

Pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki: (1) Kepribadian Islam; (2) Menguasai pemikiran Islam dengan andal; (3) Menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK); (4) Memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna.

Adapun mengenai kurikulum pendidikan Islam dibangun berdasar akidah Islam. Pelajaran dan metodologinya diselaraskan dengan asas tersebut. Guru harus memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Menjadi uswah bagi para siswa. Bukan hanya sekadar penyampai ilmu, namun ia juga pembimbing yang baik.

Agar guru melakukan tugasnya dengan baik dan profesional, mereka diberi fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, sarana dan prasarana yang menunjang metode dan strategi belajar, serta jaminan kesejahteraan sebagai tenaga profesional. Yakni gaji yang memadai.

Semua itu tidak bisa dilakukan tanpa peran negara. Negaralah penyelenggara utama pendidikan. Negara berkewajiban mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Dari kurikulum hingga hak mendapat pendidikan yang layak bagi setiap warga negara. Dari sarana dan prasarana sekolah hingga kesejahteraan guru dijamin oleh negara.

Hal-hal pokok seperti ini tak akan pernah kita jumpai di negara yang mengadopsi kapitalis sekuler sebagai ideologinya.


PROGRAM ‘Merdeka Belajar’ hanyalah produk dari kebimbangan arah pendidikan hari ini. Mau apa dan harus bagaimana masih menggayuti dunia pendidikan kita. Berganti kurikulum, berpindah metode, hingga dikomandoi bermacam menteri, problem pendidikan masih saja berkelindan dan tak pernah tuntas diselesaikan.

Maka dari itu, untuk memecahkan kebuntuan dan kebekuan problem pendidikan, negeri ini semestinya mengambil Islam sebagai solusi fundamental. Penerapan sistem pendidikan berbasis Islam hanya bisa terwujud dalam negara Khilafah Islam. Bukan negara kapitalis sekuler. Hanya Khilafah yang mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan. [MNews]


 

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *