Khilafah Menghentikan Impor

Bukan lautan, hanya kolam susu
Air dan garam cukup menghidupimu
Tanah kita memang tanah sorga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, EKONOMI — Penggalan lirik apik dari Koes Plus di atas, inginnya menggambarkan kondisi Indonesia sebagai negeri yang serba ada. Indonesia negara yang kaya raya. Yang memang nyatanya demikian.

Potensi kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini tak terhitung jumlahnya.

Namun ironisnya, di negeri yang kaya raya ini justru seolah tak mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Hal ini tampak dari jumlah impor barang yang meningkat setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan nilai impor pada Desember 2018 dari sektor nonmigas naik menjadi USD13,31 miliar, jika dibandingkan dengan bulan Desember 2017 sebesar USD12,54 miliar. Sedangkan, nilai ekspor pada Desember 2018 dari sektor nonmigas turun menjadi USD12,43 miliar, jika dibandingkan dengan Desember 2017 sebesar USD13,37 miliar.

Baru dari sisi nonmigas saja sudah terlihat adanya ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan, akibat impor yang terus “meroket” dan ekspor yang terus menurun. Wajar saja jika tahun 2018 neraca perdagangan mengalami defisit paling parah dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun terakhir.

Akibat kebijakan impor tersebut, baru-baru ini Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) membuang stok beras yang mutunya berkurang sebanyak 20 ribu ton beras. Pembuangan beras tersebut mendapat sorotan karena membutuhkan dana yang tak sedikit yakni sekitar Rp160 miliar.

Beras yang dibuang merupakan 1 persen dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang menumpuk di gudang Bulog sekitar 2,3 juta ton. Cadangan beras tersebut berasal dari impor 2018 sekitar 900 ribu ton dan sisanya dari stok dalam negeri.


Impor, Hilangkan Kemandirian Bangsa

BPS mencatat nilai impor Indonesia pada Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 34,96 persen menjadi 15,51 miliar dollar AS. Sementara persentase nilai impor menurut penggunaan barang masih didominasi oleh bahan baku atau penolong. Diikuti barang modal dan barang konsumsi.

Artinya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif pun, rezim pemerintahan negeri ini membangun ketergantungan kepada negara lain. Bukan membangun kemandirian.

Bagaimana mungkin bermimpi menjadi macan Asia? Sementara berbagai kebutuhan negeri berpenduduk 200 juta orang lebih ini, pasarnya dikuasai negara lain. Ada tiga negara pemasok utama barang impor terbesar selama Januari-Juli 2019. Posisi pertama masih ditempati Cina dengan nilai impor 24,73 miliar dollar AS. Selanjutnya adalah Jepang dan Thailand.

Jargon ekonomi kerakyatan, ekonomi pancasila, dan semacamnya terbantahkan oleh fakta implementatif berjalannya ekonomi neoliberalisme di negeri ini.


KEBIJAKAN impor ini tak lepas dari kebijakan liberalisasi ekonomi (ekonomi neolib) yang diambil rezim. Ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad 20 yang prinsip dasarnya adalah menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Baca juga:  Sistem Pendidikan yang Didambakan

Ekonomi neoliberal memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Merobohkan semua hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi. Maka jadilah rezim penguasa di negara berkembang sebagai fasilitator diterimanya berbagai bentuk agreement perdagangan bebas.

Berbagai bentuk agreement perdagangan bebas tersebut dipaksakan melalui lembaga dunia- World Trade Organization (WTO). Sejak WTO digagas di Peru tahun 1994, dominasi AS dan Uni Eropa nampak dominan dalam setiap pengambilan keputusan WTO.

Masih tingginya domestic support negara maju dan kuatnya tekanan kepada negara berkembang untuk membuka pasar (market access) membuat negara-negara berkembang yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian harus menghadapi pertarungan yang asimetris dengan negara maju.

Institusi tersebut telah memaksa negara-negara miskin untuk membuka pasar mereka sebelum produsen lokal memiliki kapasitas untuk berkompetisi. Konsekuensinya kekuatan ekonomi yang timpang antarnegara maju dan negara-negara berkembang dan miskin yang tergabung dalam WTO didorong untuk beradu dalam ring pasar bebas.

Ibarat petinju kelas berat yang berhadapan dengan petinju kelas bulu, negara-negara maju dengan mudah menganvaskan negara berkembang ke sudut ring.

Haiti adalah contoh bagaimana liberalisasi memakan korbannya. Negara yang hingga dua puluh tahun lalu dapat memenuhi 95 persen kebutuhan berasnya dari produksi domestik, kini malah dibanjiri beras AS yang mencapai 75 persen, produk yang mendapat subsidi besar-besaran dari pemerintah AS.

Penyebabnya tarif impor beras sebesar 35 persen yang selama ini membentengi petani Haiti, atas desakan IMF pada tahun 1995 diturunkan hingga tiga persen. Kini hampir 50 persen penduduk Haiti didera kemiskinan dan kekurangan pangan (www.phi.org). Petani-petani di India, Afrika Barat, Ghana, dan sejumlah negara-negara berkembang lainnya termasuk Indonesia juga menjadi korban akibat kebijakan liberasasi perdagangan ini.

Menurut Abdul Qadir Zallum, tujuan utama dari kebijakan liberalisasi perdagangan tidak lain agar negara-negara berkembang di seluruh dunia dapat membuka pasar mereka terhadap barang dan investasi AS dan negara-negara maju yang memiliki superioritas dari negara-negara berkembang.

Akibatnya negara-negara berkembang terus menjadi konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju. Di sisi lain kebijakan tersebut membuat struktur perekonomian negara-negara berkembang sangat sulit dalam membangun fondasi ekonomi yang tangguh sebab terus bergantung kepada negara-negara industri. Dengan demikian mereka tidak akan bergeser menjadi negara industri yang kuat dan berpengaruh.


Ekonomi Mandiri dengan Syariah Kaffah

SEBAGAIMANA negera berkembang lainnya, tsunami impor akan terus menggerus negeri ini selama rezim tetap berpegang pada kebijakan ekonomi neolib. Untuk menghentikannya dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan bukan pebisnis, serta sistem ekonomi syariah bukan ekonomi yang prokapitalis.

Baca juga:  Harapan Umat: Hidup Indah dan Selamat dengan Syariah Kaffah (1/2)

Kenapa ekonomi syariah? Karena ekonomi syariat bebas kepentingan manusia dan terbukti 1.300 tahun lebih berhasil meratakan kesejahteraan, adil, dan stabil. Ekonomi syariah bukan hanya bermakna pengaturan financing dan semacamnya, tapi berupa pengaturan makro dan mikro ekonomi yang mengacu kepada syariat Islam. Syariat kafah ini hanya bisa diterapkan dalam bingkai Negara Khilafah Islam.

Dalam ekonomi syariah, kegiatan impor dan ekspor merupakan bentuk perdagangan (tijârah). Di dalamnya praktik jual-beli (buyû) dengan berbagai bentuk dan derivasinya dilakukan. Karena itu, hukum asal perdagangan, baik domestik maupun luar negeri adalah mubah sebagaimana hukum umum perdagangan.

Hanya saja, ada perbedaan fakta antara perdagangan domestik dengan perdagangan luar negeri. Karena Khilafah adalah negara yang menerapkan hukum Islam, baik ke dalam maupun ke luar, maka perdagangan luar negeri ini pun harus diatur dengan hukum Islam.

Perdagangan luar negeri ini, dalam pandangan Islam, tidak dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan, tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan. Dalam hal ini, mereka bisa diklasifikasikan menurut negara asalnya, menjadi tiga: (1) Kafir Harbi, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang bermusuhan dengan negara Islam dan kaum Muslim; (2) Kafir Mu âhad, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam; (3) Warga negara Islam.

Terkait dengan warga negara kafir harbi, mereka diperbolehkan melakukan perdagangan di negara Islam, dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Kecuali warga negara “Israel”, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan negara-negara kafir harbi filan lainnya, sama sekali tidak diperbolehkan melakukan perdagangan apa pun di wilayah negara Islam.

Adapun warga negara kafir muâhad, maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara Khilafah dengan negara mereka.

Sementara warga negara Khilafah, baik Muslim maupun nonmuslim (ahli dzimmah), mereka bebas melakukan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri sehingga bisa melemahkan kekuatan Negara Khilafah dan menguatkan musuh

Perdagangan luar negeri, meski merupakan aktivitas ekonomi, tetapi karena terkait dengan hubungan dengan pedagang di luar wilayah negara Khilafah, maka arus orang, barang, dan modal yang keluar masuk tetap di bawah kontrol Departemen Luar Negeri (Dâirah Khârijiyyah).

Bagi warga negara kafir harbi hukman, arus orang, barang, dan modal yang masuk ke wilayah negara Khilafah bisa terjadi setelah ada visa khusus yang terkait dengan ketiga-tiganya. Namun, ini tidak berlaku bagi kafir harbi filan.

Sementara bagi warga negara kafir muâhad, dibutuhkan visa atau tidak, kembali kepada klausul perjanjian antara negara Khilafah dengan negara mereka. Jika arus orang, barang, dan modal itu tidak termaktub dalam klausul perjanjian tersebut, maka mereka membutuhkan visa khusus tadi. Semuanya ini di bawah kontrol Departemen Luar Negeri. Ini terkait dengan negara asal dan supliernya.

Baca juga:  Khilafah Menjamin Ketahanan Keluarga

Adapun terkait dengan status halal dan haram, sepenuhnya juga tergantung pada pengaturan syariat. Impor daging dan produk terkait, misalnya. Daging hewan yang diimpor terkait dengan barang sembelihan (dzabîha).

Kriteria penyembelihan penting diperhatikan, karena ini menentukan status hukum kehalalannya. Jika tidak bisa dipastikan, maka daging tersebut tidak boleh diperjualbelikan, termasuk diimpor ke wilayah Negara Khilafah.

Karena alasan syubhat, Khilafah bisa melarang impor daging ini. Jika barang syubhat ini sudah masuk di wilayah Negara Khilafah, maka qadhi hisbah, harus menghentikan distribusi dan konsumsi daging seperti ini.

Qadhi hisbah juga bisa mengusut dari mana sumber distribusinya. Tindakan ini harus dilakukan karena Islam menetapkan standar halal-haram terhadap barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat. Jika terbukti haram atau setidaknya syubhat, maka tidak boleh diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Adapun terkait dengan praktik makelar (samsarah), di mana makelar ini bekerja menghubungkan perusahaan importir dengan pembuat kebijakan, yang dengannya makelar tersebut mendapatkan fee (komisi), hal ini menyalahi hukum Islam.


DARI sini tergambar jelas begitu sempurna dan utuhnya pengaturan negara khilafah dalam aspek perdagangan luar negerinya. Negara bervisi besar dan lengkapnya pengaturan yang digali dari Alquran dan Sunah ini pasti mampu mengatasi karut marut yang biasa terjadi pada urusan ekspor impor.

Hanya negara khilafah yang mampu menghadapi secara berimbang kepongahan negara-negara industri hari ini. Khilafah tak akan mungkin bisa dikooptasi oleh negara lain atau kesepakatan multilateral karena haram hukumnya tunduk pada kesepakatan asing.

Sebagaimana firman Allah Swt., “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS Al-Nisâ’ ayat141).

Keterikatan pada syariat Islam kafahlah yang mampu menjamin stabilitas ekonomi. Dijamin tak akan terjadi tsunami impor macam hari ini. Hadirnya kekuatan besar ini makin kuat dirasakan seiring dengan makin tampaknya kebobrokan sistem ekonomi kapitalis liberal. Hadirnya makin dekat. Tsumma takuunu khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. [MNews]


 

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *