; Mengintip Pengelolaan Negara Khilafah dari Dekat – Muslimah News

Mengintip Pengelolaan Negara Khilafah dari Dekat

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si. (Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

MuslimahNews.com, OPINI — Mampunya Khilafah menyejahterakan warga negaranya tanpa bergantung pada negara asing bukanlah retorika kosong sebagaimana kosongnya bualan negara demokrasi-kapitalisme menjanjikan kemakmuran.

Bahkan Khilafah memang harus berdiri mengemban kewajiban untuk menjadi negara independen yang kuat dan berwibawa di hadapan seluruh negara-negara di dunia.

Allah ‘Azza wa Jalla melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya: “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang mukmin” (TQS. An-Nisa’ [4]: 141)

Utang luar negeri, impor ugal-ugalan, kerja sama pendidikan dengan negara asing, membuka kran imigrasi tenaga kerja asing ke dalam negeri, ataupun investasi asing berkedok pembangunan infrastruktur adalah sederet fakta betapa carut marut sistem yang diadopsi negara, sekaligus lemahnya pemerintahan di hadapan negara asing.

Semua kebijakan bodoh yang irasional tersebut mustahil gampang terjadi dalam negara Khilafah yang menerapkan syariah kaffah.

Maka dari itu, hendaknya kaum muslimin secara keseluruhan melek politik Islam, memahami bagaimana negara Khilafah menjadi negara independen dengan stabilitas yang kukuh menjalankan politik dalam negerinya serta berdaulat di mata dunia internasional melalui politik luar negerinya: dakwah dan jihad.


Kebijakan Impor Negara Khilafah

KHILAFAH adalah negara swasembada. Paradigma kepemimpinan dengan fungsi raa’in (pelayanan) dan junnah (perlindungan) mengikat pemerintah untuk menerapkan kebijakan swasembada dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelengkap bagi warga negara.

Haram hukumnya memiliki ketergantungan kepada negara lain baik masalah pangan, infrastruktur, teknologi, maupun alat berat dan persenjataan. Kebijakan industri negara Khilafah wajib menerapkan kebijakan politik perang yang memproduksi alat-alat berat secara mandiri.

Merupakan karunia besar dari Zat Pemilik Alam Semesta, Allah Swt., bahwa wilayah negeri-negeri Muslim di bawah naungan Khilafah memiliki sumber daya alam berlimpah. Baik yang tersimpan di dalam perut bumi, hutan dengan berbagai flora fauna, dan laut dengan beragam jenis hasilnya.

Khilafah pun memiliki ketersediaan bahan pangan yang berlimpah, beras (makanan pokok), palawija, ikan, sayur dan buah, serta daging ternak hasil kebijakan pertanian. Khilafah juga berlimpah bahan mentah yang dibutuhkan umat dan negara misalnya cadangan minyak, gas, batubara, dan tambang lainnya.

Meski demikian, Khilafah tetap memiliki konsep perdagangan luar negeri (foreign trade) sebagaimana dalil umum, “Allah menghalalkan jual-beli” (TQS Al Baqarah: 275).

Hanya saja perdagangan luar negeri secara mutlak di bawah campur tangan langsung negara dengan memberlakukan hukum syariat Islam yang mengatur interaksi negara Khilafah dengan negara lain (negara kafir).

Perusahaan atau warga negara Khilafah tidak boleh melakukan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) secara langsung tanpa seizin negara.

Geopolitik dunia dalam pandangan Islam dibagi dua: Dar al Islam (wilayah Khilafah) dan Dar al Kufur (wilayah selain Khilafah). Dar al Kufur dipetakan menjadi Kafir Harbi Fi’lan (Musuh Riil) dan Kafir Harbi Hukman (Musuh Potensial).

Adapun negara Kafir Hukman adakalanya terikat perjanjian dengan negara Khilafah sehingga disebut Daulah Mu’ahadah (negara terikat perjanjian). Negara Kafir Hukman ada pula yang tidak terikat perjanjian namun meminta perlindungan kepada negara Khilafah disebut Musta’man (mendapat jaminan keamanan).

Klasifikasi ini nanti yang akan diperhatikan dalam menetapkan hukum perdagangan luar negeri dengan mereka.

Dalam konteks impor komoditas luar negeri, Khilafah mengizinkan kaum Muslim dan kafir dzimmi melakukan impor dari negara Kafir Mu’ahad, dan mereka diperlakukan sesuai butir-butir perjanjian. Sedangkan terhadap Kafir Harbi Fi’lan tidak ada hubungan perdagangan sama sekali, hanya ada hubungan perang. (Saat ini negara Kafir Harbi Fi’lan adalah seperti Amerika, Rusia, Israel, Prancis, Inggris, Cina, dan Australia.)

Sebab membuka hubungan dagang dengan Kafir Harbi Fi’lan sama saja membuka jalan bagi mereka menguasai kaum Muslimin, dan ini haram.

Soal proteksi, negara kapitalis memberlakukan proteksi untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional mereka. Adapun negara Khilafah mengambil kebijakan proteksi untuk melindungi stabilitas ekonomi sekaligus untuk mewujudkan stabilitas politik dan tugas mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Prinsip kesetaraan dan keadilan dipegang teguh, sehingga tarif atas komoditas kaum muslimin yang masuk ke negara lain diberlakukan sama dengan tarif komoditas mereka yang masuk ke dalam negara Khilafah. Terhadap warga negara Khilafah baik muslim maupun dzimmi tidak diberlakukan tarif komoditas (cukai)

Dari Abu Mujliz Lahiq bin Humaid mengatakan, Mereka bertanya kepada Umar, “Bagaimana kita harus memungut dari warga negara kufur, jika mereka memasuki wilayah kita?” Umar menjawab, “Bagaimana mereka memungut dari kalian jika kalian memasuki wilayah mereka?” Mereka menjawab, “Mereka memungut tarif bea masuk 1/10”, Umar berkata, “Kalau begitu sebesar itu pula kalian mengambil dari mereka.” (Hadis Ibnu Qudamah di dalam kitab Al Mughni).

Kebijakan impor negara Khilafah juga menjaga neraca perdagangan Khilafah sehingga tidak akan mengalami defisit akibat nilai tukar. Sebab mata uang yang digunakan menggunakan standar baku emas dan perak. Kurs valuta tetap stabil sehingga inflasi nol.


Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Khilafah

PANDANGAN khas Islam terhadap kebutuhan asasi warga negara bukan saja meliputi kebutuhan dasar individu seperti papan, sandang dan pangan. Kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang bersifat komunal juga termasuk kebutuhan dasar (community primary needs).

Dengan paradigma yang sama terhadap kedua jenis kebutuhan tersebut dimana negara sebagai penanggung jawab urusan rakyat (riayah su’un), maka Khilafah menerapkan mekanisme yang berbeda dalam pemenuhannya.

Khilafah bertanggung jawab untuk memampukan setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar individu (papan, sandang, pangan) dengan mekanisme tidak langsung, yakni kewajiban bekerja bagi laki-laki (kepala keluarga). Maknanya, negara diberi tugas oleh syariat untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas dan iklim usaha yang kondusif.

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari-Muslim)

Beliau saw. pernah memberi dua dirham kepada seseorang, kemudian berkata, “Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya belikanlah kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja”

Negara tidak sebatas wajib membuka lapangan pekerjaan, bahkan negara juga wajib menyediakan sarana dan prasarana, modal usaha yang diambilkan dari baitulmal. Modal diberikan cuma-cuma tanpa harus dikembalikan dengan sistem pinjaman ribawi.

Pemberian harta oleh negara kepada warga negara tanpa kompensasi apa pun ini dikenal dengan konsep i’tha’ daulah. Bentuk yang diberikan bisa berupa lahan pertanian, benih dan bibit, modal uang, harta yang langsung dimanfaatkan seperti sarana produksi traktor, mesin bubut, sarana perdagangan lapak di pasar dan sebagainya.

Bagi warga negara yang belum cukup keterampilan maka negara menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan sampai mereka memiliki skill yang cukup untuk bekerja, tanpa dibatasi waktu tertentu. Semuanya diberikan secara gratis tanpa pungutan.

Tidak dibutuhkan sama sekali sejenis Kartu Pra-Kerja untuk solusi mengatasi pengangguran. Sebab tidak boleh ada pengangguran bagi laki-laki yang mampu -secara fisik dan pemikiran- untuk bekerja.

Dengan tidak adanya pengangguran, semua laki-laki bekerja, maka kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungan nafkah mereka dapat terpenuhi. Maka perempuan, anak-anak, lansia, orang berkebutuhan khusus tidak perlu untuk dipaksa bekerja memenuhi kebutuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapat tanggungan nafkah. Bagi mereka bekerja adalah pilihan bebas bukan kewajiban dan beban.

Hukum tanggungan ini dapat beralih kepada kerabat (QS. Al Baqarah 233), bahkan berpindah kepada negara bila kepala keluarga dan kerabat yang ada tidak mampu bekerja karena keterbatasan/cacat fisik maupun pemikiran (idiot, gila), atau sudah bekerja namun tidak mencukupi untuk nafkah keluarga. Negara langsung memenuhi kebutuhan keluarga tersebut diambilkan dari baitulmal yang berasal dari pos zakat, pos harta milik umum, atau pos yang lain.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pekerja zakat, para mualaf yang diikat hatinya,…” (TQS. At-Taubah: 60).

Tanggung jawab negara Khilafah ini untuk seluruh warga negara Muslim dan kafir dzimmi. Adapun  fakir miskin dari kafir dzimmi dan keluarga yang ditanggungnya tidak diambil dari bagian pos zakat, namun dari pos lain yang ada dalam baitulmal. Lebih dari itu mereka bisa dibebaskan dari membayar jizyah.

Kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis, tenteram, dan damai. Tidak ada kriminalitas yang disebabkan kemiskinan. Tidak terjadi human trafficking perdagangan perempuan dan anak.

Problem penganiayaan TKW teratasi sampai nol persen, sebab perempuan tidak perlu menjadi pahlawan devisa. Dengan demikian, gagasan feminisme atau women empowering tidak akan menjangkiti warga negara perempuan dalam Khilafah.


Jaminan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Negara Khilafah

KESEHATAN bukanlah komoditas dagang. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat (community primary needs). Menyerahkan pemenuhan kebutuhan publik ke tangan individu atau korporasi adalah perkara mustahil, bertentangan dengan karakter kebutuhan publik itu sendiri.

Maka Islam membebankan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis namun berkualitas pada pundak negara Khilafah. Meski demikian warga negara yang kaya (aghniya’) boleh menyediakan layanan kesehatan dengan tujuan membantu pelayanan yang diberikan oleh negara.

Kebijakan kesehatan dalam Khilafah memperhatikan terealisasinya sejumlah prinsip.

Pertama, pola baku sikap dan perilaku sehat. Pembinaan pola sikap sehat berjalan seiring dengan pembinaan kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah). Pola makanan halal dan thayyib dan pola hidup sehat lahir dari keimanan dan ketakwaan.

Kedua, lingkungan sehat dan kondusif. Tata kota dan perencanaan ruang dilaksanakan oleh Khilafah dengan memperhatikan kesehatan, sanitasi, drainase, keasrian dan sebagainya.

“Jauhilah tiga hal yang dilaknat, yaitu buang air dan kotoran di sumber/saluran air, di pinggir atau tengah jalan dan di tempat teduh.” (HR. Abu Dawud)

“Sesungguhnya Allah Maha Indah, dan mencintai keindahan, Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Maha Mulia dan mencintai kemuliaan. Karena itu bersihkanlah rumah dan halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi.” (HR at Tirmidzi dan Abu Ya’la).

Maka tidak mengherankan kita temukan di kota Baghdad, Samara, Cordova, dsb. memiliki tata kota, sistem drainase dan sanitasi yang menjadi model bagi tata kota London, kota-kota di Prancis, dan kota lain di Eropa.

Ketiga, pelayanan kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau. Pelayanan kesehatan berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.

Keempat, kontrol efektif terhadap patologi sosial. Penerapan sistem sosial (pergaulan) Islam oleh Khilafah sangat efektif mencegah munculnya berbagai jenis penyimpangan seksual yang merusak masyarakat. Efek berikutnya masyarakat terbebas dari penyakit yang diakibatkan penyimpangan ini seperti HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya.

Dengan demikian pembangunan kesehatan dalam Khilafah meliputi keseimbangan seluruh aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Untuk itu ada empat strategi regulasi kesehatan dalam Khilafah meliputi:

1. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Paradigma Islam menjiwai pelayanan kesehatan negara Khilafah, bahwa kepala negara adalah khadimatul ummat (pelayan umat). Negara tidak mengambil keuntungan sedikitpun semata menjalankan perintah Allah Swt. dalam mengemban amanah.

Jejak keseriusan  Khilafah tercatat oleh sejarah. Tahun 1248, Kairo telah memiliki Rumah Sakit al Mansuri dengan 8.000 tempat tidur dengan kategorisasi kamar perawatan (penyakit umum, bedah, patah tulang, demam, penyakit mata, dan lainnya).

Tidak ada pembedaan dalam perawatan, tidak memandang kelas ekonomi, suku, dan agama. Pasien sehat ditandai oleh kemampuan pasien untuk makan satu ekor ayam (The Origin of Bimaristans (Hospital) in Islamic Medical History, Dr. Sharif Kaf al-Ghazal, hal. 4).

Dana operasional pelayanan kesehatan Khilafah diambil dari baitulmal pada biro Mashalih ad-Daulah di bawah seksi Mashalih ad-Daulah bersama-sama biro Amir Jihad, biro para Wali, dan biro para Qadhi. Seksi Mashalih Daulah mendapatkan dana dari badan pemasukan fa’i dan kharaj sebagaimana seksi Dar al Khilafah dan seksi santunan, (Abdul Qodim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khilafah: 29-30).

Bila tidak mencukupi lagi akan diambilkan dari pos pemasukan kepemilikan umum,  baru melalui pajak bila masih membutuhkan sesuai ijtihad Khalifah, (Muqaddimah Dustur Pasal 148 ayat c). Tidak ada premi/iuran wajib bagi rakyat untuk pembiayaan kesehatan.

2. Kualifikasi Tenaga Kesehatan

Kebutuhan tenaga kesehatan adalah perkara vital. Maka tenaga kesehatan selayaknya mendapatkan pendidikan dengan teori dasar dalam waktu singkat dan kemudian ditempa dengan serangkaian ujian praktek untuk mengasah kemampuan pengobatan.

Bagi mereka yang dianggap cakap dan negara membutuhkan keahlian khusus maka negara memberikan pendidikan keahlian khusus. Semua jenjang pendidikan ditempuh secara gratis, bukan iuran berprinsip return of investment. Seluruh tenaga medis harus memiliki pemahaman syariat tentang hukum-hukum pengobatan.

Di masa kekhilafahan Islam akuntabilitas tenaga kesehatan sangat terjaga. Ibn Ukhuwwa menyatakan, “…Bila pasien meninggal, maka keluarga akan mengadu kepada kepala rumah sakit dengan memperlihatkan apa saja tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan. Bila tindakan sesuai prosedur maka kepala RS akan mengatakan kematian pasien secara wajar. Namun bila ditemukan penyimpangan maka kepala RS akan mengatakan, “Ambillah diyat (blood money) untuk keluargamu”. Praktik medis benar-benar dilakukan oleh ahli yang berpengalaman (Am’alim al Qurba fi Talab al Hisba, hal 167).

3. Jaminan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan

Fungsi pelayanan kuratif dan rehabilitatif sangat membutuhkan obat dan alat kesehatan. Maka negara Khilafah wajib memiliki laboratorium riset obat-obatan, industri obat, dan alat kesehatan secara mandiri. Khilafah tidak boleh ketergantungan stok obat-obatan terhadap negara asing.

4. Koordinasi Antarfasilitas Kesehatan Cepat dan Prima

Prinsip layanan kesehatan harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan yang memuat tiga hal baku: sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit), cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam pelayanan.

Semua ini tidak mungkin terwujud kecuali bila ekonomi negara kuat dan mandiri, fungsi negara sebagai khadimat al ummah (pelayan umat), tenaga kesehatan ber-syakhshiyah Islamiyah (integritas muslim).


Inilah sedikit gambaran pengelolaan negara Khilafah menjalankan fungsinya sebagai raa’in wal junnah. Negara Khilafah bukanlah negara abal-abal sebagaimana negara nation states hari ini yang berlepas tangan terhadap tanggung jawabnya sebagai negara.

Lebih dari itu, yang dibutuhkan hari ini adalah realisasi penerapan syariat kafah negara Khilafah. Menunda penegakannya hanya akan semakin menyengsarakan manusia di seluruh dunia. Saatnya menyambut Abad Khilafah. Wallaahu a’lam bishawab. [MNews]


 

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *