Harapan Umat: Hidup Indah dan Selamat dengan Syariah Kaffah (2/2)

Oleh: Novita Aryani M. Noer (Direktur Ideology Battle Forum)

MuslimahNews.com, OPINI – Terdapat banyak fakta yang menunjukkan bukti keunggulan dan kehebatan syariat Islam dalam menata kehidupan. Tidak ada satu pun sistem kehidupan yang melebihinya.

Adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk benar-benar memahami rincian dan pandangan hidup yang unik dan sempurna ini. Paparan berikut hanya mengungkap secuil bukti kebenaran tersebut.

Syariah Islam dalam Hukum dan Pemerintahan

KONSEP kedaulatan (as-siyadah) merupakan persoalan fundamental dalam sistem politik. Kedudukannya amat strategis karena kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi dan mutlak sebagai satu-satunya yang memiliki hak dalam melahirkan hukum.

Islam memandang kedaulatan ada di tangan syarat Islam. Allah sebagai satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syariat. Manusia tidak diberikan peluang untuk menetapkan satu hukum sekali pun.

Konsekuensinya, tidak ada lembaga legislatif dalam struktur pemerintahan Islam. Sehingga manusia akan terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia.

Status manusia –rakyat atau khalifah– di hadapan hukum adalah sama, berstatus sebagai pihak yang mendapatkan beban hukum (mukalaf). Bahkan, khalifah diangkat dalam rangka menjadi wakil umat untuk menjalankan syariat.

Dalam Islam, manusia mempunyai kekuasaan untuk memastikan agar sang pemimpin (khalifah) hanya menerapkan syariat Islam secara kaffah, dan agar tidak mengedepankan hawa nafsu dan keinginannya sebagaimana penguasa diktator.

Umat dan semua komponen masyarakat bahkan wajib meluruskannya dengan melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Khalifah harus menerimanya jika nasihat tersebut memiliki dasar dalil yang kuat, sehingga kesalahan pun dapat dihindari.

Bukan malah untuk saling menjatuhkan sebagaimana mekanisme yang lazim terjadi dalam sistem demokrasi, yang dimainkan oleh partai oposisi. Namun, lebih karena khalifah tidak lagi menerapkan syariat Islam dan memperlihatkan kekufuran yang nyata (kufran bawahan). Umat pun diperbolehkan menggunakan kekuatan fisik untuk menurunkannya.

Sementara ‘bongkar-pasang’ hukum tidak akan didapati dalam konsep kedaulatan ini karena Allah Yang Mahatahu dalam membuat hukum yang sesuai dengan fitrah manusia di mana pun dan kapan pun manusia berada. Hukum tidak berubah didasarkan pada perbedaan tempat dan zaman.

Baca juga:  Melawan Narasi Sumir tentang Khilafah

Syariat Islam yang berasal dari Allah Zat Yang Mahaadil akan menghilangkan kekhawatiran akan adanya hukum yang menguntungkan satu pihak dan menzalimi yang lainnya. Sebab, Allah Swt. tidak memiliki kepentingan apa pun kepada kelompok manusia tertentu.

Sehingga terciptalah roda pemerintahan yang lurus, clean government akan terwujud, stabilitas pemerintahan pun dapat terjaga tanpa harus memasung sikap kritis umat dalam mengontrol penguasa.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khaththab, pernah membuat keputusan berupa pembatasan jumlah mahar yang boleh diminta wanita. Kebijakan tersebut bermaksud untuk memberi kemudahan pria dalam menikah.

Akan tetapi, keputusannya diprotes seorang wanita karena bertentangan dengan QS an-Nisa’ [4]: 20. Dengan dasar dalil yang kuat, Umar pun menerima protes tersebut dan berkata, “Benarlah wanita itu, dan sayalah yang keliru.”

Dengan demikian, roda pemerintahan tidak bertopang pada kekuatan figur pemimpin, tetapi lebih bersandar pada ideologi negara, yakni Islam.


Syariat Islam dalam Kebijakan Ekonomi

SYARIAT Islam telah menjelaskan problem asasi ekonomi, yaitu menitikberatkan pada upaya distribusi yang efektif atas harta kekayaan dan sumber daya, bukan menimbun harta dan sumber daya tersebut dalam tumpukan yang tak berguna.

Jadi, pemuasan atas berbagai kebutuhan pokok –makanan, pakaian, dan tempat tinggal– bagi tiap-tiap warga negara, Muslim maupun non-Muslim, menjadi prioritas utama, bukan kefakiran negara dan kebutuhan negara terhadap kekayaan.

Sementara, keterikatan dengan syariat adalah landasan perspeksional dalam seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Syariat merupakan asas seluruh kegiatan ekonomi, bukan kemaslahatan, supply-demand, dan asas-asas lain yang bertentangan dengan syariat.

Kebijakan ini akan mengarahkan masyarakat untuk melihat barang dan jasa berdasarkan halal dan haram. Islam telah pun melarang aktivitas ekonomi yang menzalimi orang lain, memberi upah tak layak, dan menjauhkan semua jenis aktivitas memanfaatkan kemolekan tubuh perempuan demi keuntungan materi. Sehingga praktik kemaksiatan seperti prostitusi tidak akan dianggap sebagai aktivitas ekonomi, apa pun alasannya.

Syariat Islam telah pula menjelaskan bagaimana syariat melarang penguasaan harta-harta milik umum oleh individu maupun swasta, seperti tambang dengan deposit yang sangat besar, sungai, laut, dan berbagai fasilitas umum seperti: sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial; jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air, transportasi, komunikasi, pengolahan limbah, dan lainnya.

Baca juga:  Keniscayaan Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah (1/2)

Hanya negara yang berhak untuk mengelolanya kemudian hasilnya masuk ke dalam baitulmal untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti: memenuhi kebutuhan dan pelayanan rakyat secara gratis, di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dll., serta menggaji para pegawai negeri. Penerapan Islam dalam bidang ekonomi ini akan menghasilkan layanan publik yang baik dan menyejahterakan.

Jejak Khilafah Utsmaniyah dalam menjamin perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun kepada orang asing, tanpa pandang agama mereka, dapat disaksikan di Museum Hangia Sofia Istanbul hari ini.

Alhasil, penerapan syariat Islam dalam ekonomi akan membawa kesejahteraan dengan adanya jaminan distribusi kekayaan yang adil, mencegah kecurangan dan keserakahan sekelompok orang, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan umat, tidak didikte asing, dan memperoleh pelayanan sesuai martabatnya, sehingga tingkat kesejahteraan pun semakin meningkat.


Syariat Islam dalam Pelayanan Publik

PENDIDIKAN, kesehatan, dan keamanan terkategori sebagai kebutuhan asasi dan kemaslahatan hidup terpenting yang harus dirasakan manusia dalam hidupnya.

Dalam hal ini, negara wajib menjaga dan mewujudkan pemenuhan bagi warganya, baik Muslim maupun non-Muslim, kaya maupun miskin. Semua biaya yang dibutuhkan menjadi tanggungan baitulmal.

Dalam pendidikan, akidah Islam diletakkan sebagai asasnya. Akidah inilah yang menjadi penentu arah dan tujuan pendidikan. Dengan kata lain, akidah Islam harus dijadikan sebagai standar untuk menilai, apakah pengetahuan yang diambil itu bertentangan dengan syariat atau tidak.

Seluruh warga negara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas sebaik mungkin dari negara. Dengan tujuan yang diorientasikan untuk melahirkan generasi yang memiliki kepribadian Islam, menguasai tsaqofah Islam, dan ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan) yang diperlukan sebagai generasi calon pemimpin, ilmuwan handal, dan ulama faqih di ad-din.

Dari sini, terciptalah masyarakat Islam yang unik, yang memiliki pemikiran (pola pikir dan pola sikap Islam) serta kepribadian Islam, yang dapat terhindar dari penyimpangan perilaku dan disintegrasi.

Baca juga:  Islam Bukan Sebatas Rukun Islam dan Rukun Iman

Sementara, pelayanan publik di bidang kesehatan yang sesuai syariat Islam akan menghasilkan layanan kesehatan terbaik dan memuliakan, karena bagi Islam nyawa seorang pasien sangatlah berharga. Pelayanan adalah utama bagi negara, bukan mencari keuntungan.

Dalam pelayanan kesehatan ini, di masa Bani Ibn Thulun di Mesir telah memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat untuk mencuci tangan, lemari untuk menyimpan minuman, dan obat-obatan serta dilengkapi dengan dokter untuk memberikan pengobatan gratis. Di masa Bani Abasiyah yang memopulerkan rumah sakit keliling, juga banyak mendirikan rumah sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus, dll.

Jadi, menyediakan dokter di tengah-tengah masyarakat, mengatasi problema kesehatan masyarakat, serta membangun berbagai fasilitas kesehatan adalah tugas yang dibebankan Islam atas negara dan bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

Berkaitan dengan jaminan keamanan, keadilan yang dihasilkan oleh syariat Islam akan membuat hati dan pikiran setiap warga negara menjadi tenang, menciptakan keamanan, serta menumbuhkan kepercayaan dalam diri umat bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Melalui tindakan pencegahan dari sifat takwa yang ada dalam tiap individu serta pengaruh opini publik, maka benteng pertahanan terakhir, yakni peraturan-peraturan yang muncul dari sistem peradilan Islam, akan memberikan jaminan bahwa dunia akan terbebas dari berbagai kerusakan dan eksploitasi yang ditimbulkan oleh hukum buatan manusia, serta terbebas dari gelombang kejahatan yang diakibatkan dari penerapan hukum manusia.


INILAH harapan umat yang sesungguhnya, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari penerapan syariat Islam. Bahkan seharusnya, syariat Islam dirindukan oleh setiap orang. Siapa yang tidak merindukan hidup indah dan selamat, sejahtera, tenteram, dan bahagia saat pelaksanaan syariah Islam secara kaffah ditegakkan oleh Negara Khilafah?

Jika kebenaran dan keunggulan Islam telah terpampang dengan begitu jelas, apa lagi yang akan ditunggu? Saatnya bergandengan tangan untuk berjuang mewujudkannya kembali di jalur yang benar. Wallahu a’lam. [MNews]

Sambungan dari

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Harapan Umat: Hidup Indah dan Selamat dengan Syariah Kaffah (2/2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *