; Khilafah Antidikte Asing – Muslimah News

Khilafah Antidikte Asing

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, ANALISIS – Penjajahan di Indonesia ternyata belum usai. JIka dulu Indonesia berhadapan dengan penjajah secara fisik, kini Indonesia berada dalam jeratan berbagai kesepakatan yang didiktekan orgaanisasi internasional sebagai bentuk penjajahan gaya baru.

Lembaga dunia seperti PBB –beserta seluruh organnya–, IMF, World Bank, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan lain-lainnya, memaksa Indonesia untuk mengikuti berbagai aturan main yang telah ditetapkan oleh dunia global dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya adalah keterlibatan IMF dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Studi Kasus IMF: Dominasi AS terhadap Indonesia

International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan menjerat dunia dengan pinjaman atas pembangunan. Mengatasnamakan kerja sama moneter global, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia adalah jebakan bombastis yang dilancarkan IMF untuk menipu dunia ketiga. Organisasi ini mengutangkan dana bagi negara-negara yang mengalami kesulitan dalam pembangunan.[1]

Sebagai negara pertama, Amerika Serikat menjadi penyumbang terbesar IMF sehingga berhak atas persentase suara terbesar. Sekalipun dunia beranggapan—termasuk negara-negara Eropa—bahwa AS memanfaatkan IMF sebagai instrumen politik luar negeri guna mendesak kepentingan-kepentingan strategis.[2]

Ekonom Universitas Johns Hopkins, AS, Steve H. Hanke menilai kebijakan IMF pada krisis finansial Asia berada di bawah kendali pemerintah AS. Clinton dianggap sengaja memberi saran untuk melakukan destabilisasi Indonesia dan menjatuhkan Soeharto pada saat krisis tahun 1997.[3]

Pendapat senada disampaikan Mantan PM Australia Paul Keating. Menurut Keating, Kementerian Keuangan AS dengan sengaja menggunakan keruntuhan ekonomi sebagai sarana untuk menjatuhkan kepemimpinan Soeharto.[4]

Ketika kondisi memburuk, Soeharto ‘menadahkan tangan’ kepada IMF untuk meminta suntikan dana langsung, sekaligus menjadi penasihat keuangan sementara. Pada 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus dan Soeharto menandatangani surat kesediaan (letter of Intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai USD43 miliar. Namun Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan panjang jika ingin memperoleh bantuan.[5]

Indonesia diminta untuk membuat paket kebijakan deregulasi, seperti pencabutan monopoli Bulog, privatisasi, dan penghapusan retribusi.[6] Warisan utang-utang Indonesia kepada IMF tersebut baru lunas di era pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006.[7]

Kebijakan austerity (pemangkasan subsidi) yang didesakkan IMF terhadap negara-negara yang terkena krisis rentan membawa dampak ketidakstabilan politik. Ann Pettifor, direktur Policy Research in Macroeconomics (PRIME) London, menyebutkan bahwa para pejabat IMF mengakui kesalahan mereka setelah mendesak Indonesia menutup 16 bank, yang menyebabkan utang domestik Indonesia membumbung sampai angka $80 miliar saat itu.[8]

IMF juga meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Dan ketika Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen, terjadi demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di mana-mana, ribuan orang meninggal hingga Rupiah anjlok.[9]

Ekonom Rizal Ramli menilai Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerima bantuan sekaligus nasihat IMF, dan justru paling terpuruk. Analisis senada disampaikan New York Times dengan judul ‘American with Cure All Enlivens Jakarta Crisis.‘ Laporan yang ditulis Seth Mydans mengungkapkan episentrum krisis ekonomi Indonesia bukan diawali tumpukan utang pemerintah dan pihak swasta, tetapi justru ditandai oleh kehadiran IMF.[10]

Hingga saat ini, Indonesia tetap bergandengan tangan dengan IMF. Bahkan Indonesia menjadi tempat pertemuan IMF ‘World Bank Annual Meeting 2018’. Padahal perhelatan itu menghabiskan dana APBN sebesar Rp 855,5 miliar![11]

Meski Indonesia sekarang sudah tidak memilki utang terhadap IMF,[12] namun IMF masih melakukan pengawasan terhadap perekonomian Indonesia.[13] Dan tentunya juga memberikan arahan dan nasihat untuk pemerintah.


Melenyapkan Dikte Asing

Syekh Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi dengan tajam mengatakan bahwa utang luar negeri sebenarnya bukanlah bantuan, melainkan senjata politik di tangan negara donor untuk memaksakan politik dan pandangan hidupnya atas negara debitor.[14]

Karena itu Indonesia akan terlepas dari dikte negara asing jika Indonesia menjadi negara besar yang berdaulat. Indonesia sudah memiliki modal dasar yang luar biasa, seperti posisi negara yang strategis, jumlah penduduk muslim mayoritas, kekayaan alam yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan lainnya.

Namun sayangnya, Indonesia tak punya keberanian untuk melepaskan diri dari cengkeraman asing, sekalipun hanya lembaga pemberi utang.

Hal itu bisa dimengerti karena posisinya yang hanya menjadi negara pengekor. Dan tetap akan berada dalam posisi demikian jika masih menjadikan Kapitalisme sebagai kiblat urusan kenegaraan, politik, ekonomi, serta masalah kehidupan lainnya.

Jalan satu-satunya untuk keluar dari krisis ketidakmandirian dan ketidakpercayaan ini hanya bisa terjadi jika Indonesia tidak lagi berada dalam orbit AS, tapi Indonesia menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah. Karena hanya Khilafah yang mampu mengentaskan Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya dari dikte-dikte asing.

Khilafah Islam memiliki kedigdayaan untuk menolak dikte asing karena Khilafah memiliki ideologi berbeda, yakni ideologi Islam yang menegasikan segala ketundukan pada sistem buatan manusia. Hanya wahyu Allah yang patut menjadi supremasi dalam tatanan Khilafah.

Karenanya landasan utama kebijakan luar negeri Daulah Khilafah adalah kepentingan dakwah, yakni misi untuk mengeluarkan seluruh umat manusia dari gelapnya kekufuran menuju terangnya cahaya Islam.

Allah Swt. berfirman, “Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan peringatan keras.” (TQS. Saba’ ayat 28).

Penyebarluasan dakwah Islam merupakan prinsip politik luar negeri negara Khilafah Islam dalam membangun hubungannya dengan negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Termasuk dalam melakukan jihad yang ditujukan untuk menyingkirkan para penguasa zalim dan institusi pemerintahan yang menghalangi dakwah Islam. Dengan begitu, dakwah Islam dapat sampai ke rakyat secara terbuka sehingga mereka dapat melihat dan merasakan keadilan Islam secara langsung, merasa tenteram dan nyaman hidup di bawah kekuasaan Islam.

Rakyat diajak memeluk Islam dengan cara sebaik-baiknya, tanpa paksaan dan tekanan. Dengan penerapan hukum Islam inilah, berjuta-juta manusia di dunia tertarik dan memeluk agama Islam.

Atas dasar itulah, politik luar negeri hanya bisa diartikan sebagai hubungan Negara Islam dengan negara-negara yang dianggap darul kufur, baik mayoritas penduduknya adalah Muslim atau non-Muslim.

Dalam hubungannya dengan lembaga internasional, Khilafah tidak boleh ikut dalam lembaga internasional maupun regional yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum selain Islam.

Sudah terbukti jika lembaga internasional seperti IMF dimanfaatkan untuk meraih kepentingan-kepentingan khusus mereka, khususnya untuk menciptakan dominasi kaum kafir atas kaum Muslim dan negara Muslim. Oleh karena itu, secara syar’i, hal ini tidak diperbolehkan.

Bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi negara secara mandiri? Khilafah akan menerapkan hukum-hukum syariah Islam untuk membangun kemandirian ekonominya.

Khilafah tidak hanya akan mengutamakan kemampuannya sendiri dalam mengatasi persoalan ekonomi tapi juga tidak akan pernah melakukan kerja sama dengan negara-negara Kafir Harbi Fi’lan –seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, atau negara-negara kufur lain– yang tentunya akan membahayakan eksistensi Daulah Khilafah seperti yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.


Demikianlah realitas yang akan dilakukan oleh Khilafah Islamiyah dalam memutus campur tangan asing dalam urusan luar negerinya. Inilah jalan satu-satunya untuk menghentikan penjajahan negara-negara kufur yang telah berlangsung lama dan menjadi penyebab utama permasalahan dan penderitaan seluruh umat manusia.

Karena itu, hanya negara yang tunduk pada hukum Allah Swt. sajalah yang mampu melibas segala ketundukan atas manusia dan peraturan-peraturan batilnya. Menggantinya dengan aturan yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan akhirat. [MNews]


Catatan kaki:

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Moneter_Internasional

[2] https://tirto.id/kilas-balik-indonesia-imf-selama-krisis-ekonomi-asia-cs6F

[3]https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181001180924-532-334733/memorabilia-imf-dari-era-soeharto-hingga-jokowi

[4]Ibidem 3

[5] Ibidem 3

[6] https://tirto.id/kilas-balik-indonesia-imf-selama-krisis-ekonomi-asia-cs6F

[7]https://bisnis.tempo.co/read/1088662/20-tahun-reformasi-resep-imf-obat-krisis-1997-1998/full&view=ok

[8] https://tirto.id/kilas-balik-indonesia-imf-selama-krisis-ekonomi-asia-cs6F

[9] https://www.merdeka.com/peristiwa/mimpi-buruk-saat-indonesia-ikuti-saran-imf.html

[10]Ibidem 3

[11] https://ekonomi.kompas.com/jeo/pertemuan-tahunan-imf-bank-dunia-di-bali-apa-yang-didapat-indonesia

[12]https://economy.okezone.com/read/2018/10/09/20/1961719/kapan-terakhir-indonesia-utang-ke-imf-ini-cerita-12-tahun-silam

[13]https://money.kompas.com/read/2019/08/01/140300426/imf-evaluasi-perekonomian-indonesia-apa-hasilnya?pa

[14] Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 202.

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *