; Keniscayaan Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah (1/2) – Muslimah News

Keniscayaan Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah (1/2)

Oleh: DR. Rini Syafri (Doktor Biomedik dan Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, TSAQAFAH — Khilafah adalah sistem politik yang didesain Allah Swt. untuk penerapan syariat Islam secara kafah. Tidak satu pun aturan, konsep, dan gagasan di bawah naungan Khilafah kecuali terpancar dari akidah Islam, bersumber dari wahyu yang termaktub dalam telaga kebenaran Alquran dan Sunah dan apa yang ditunjukkan keduanya berupa ijmak sahabat dan qiyas.

Islam berpandangan bahwa kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, perumahan, air bersih, juga energi dan transportasi adalah aspek-aspek pemenuhan hajat dasar masyarakat, bukan komoditas.

Seperti tampak pada tutur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya, dan tersedia bahan makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia semuanya.” (HR Bukhari).

Bersamaan dengan itu relasi pemerintah terhadap rakyat didasarkan pada dua fungsi penting negara. Pertama, fungsi “raa’in, pengurus urusan rakyat, termasuk pengurusan hajat hidup publik sesuai tuntunan syariat.

Ditegaskan Rasulullah saw., “..Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).

Kedua, fungsi “junnah, pelindung sekaligus sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda penjajahan.

Ditegaskan Rasulullah saw., “Imam adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

Baca juga:  Khilafah Antidikte Asing

Terdapat sejumlah ketentuan syariat yang berkaitan dengan kedua fungsi tersebut, yang terpenting di antaranya adalah:

(a), negara berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan pemenuhan hajat hidup publik, dari perencanaan hingga pelaksanaan teknis. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. yang mengatur langsung kemaslahatan publik di Madinah, mengelola dan mengatasi persoalannya.[1] Artinya apa pun alasannya, tidak dibenarkan negara berfungsi sebagai regulator.

(b), anggaran berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Baitulmal adalah institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya, yang dalam hal ini penjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Bersifat mutlak maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kemaslahatan masyarakat yang ketiadaannya berakibat kemudaratan, wajib diadakan negara.[2],[3] Bila dari pemasukan rutin tidak terpenuhi, diatasi dengan pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

(c), pengelolaan unit-unit teknis fungsi negara berbasis pelayanan dan sosial. Seperti pada rumah sakit, sekolah, dan jalan umum. Apapun alasannya tidak dibenarkan ada pungutan walau sepeser, bahkan wajib digratiskan negara dengan kualitas terbaik kepada seluruh rakyat tanpa melihat warna kulit, agama, dan kondisi ekonominya. [4]

Baca juga:  Benarkah Khilafah Dinantikan?

(d), industri penghasil barang milik umum, seperti migas, listrik, air bersih perpipaan (PAM) merupakan milik umum, Didasarkan pada kaidah usul: “Status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya”.[5] Wajib mengutamakan fungsi pelayanan. Di luar pemenuhan hajat hidup, seperti untuk berdagang dijual senilai biaya produksi.[6]

(e), negara yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam pengadaan fasilitas umum dan berbagai aspek pemenuhan hajat hidup publik. Tidak dibenarkan dengan konsep neolib Public Private Partnership (P3S).

(f), kekuasaan bersifat sentralisasi, administrasi bersifat desentralisasi. Hal yang menjadikan negara memiliki kewenangan yang memadai untuk menjalankan secara optimal dan maksimal fungsi raa’in dan junnah. Tentang bahaya desentralisasi ditegaskan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallaam, “Apabila dibaiat dua khilafah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim).

(g), birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemenuhan hajat hidup publik mengacu pada tiga strategi, yaitu: Kesederhanaan aturan; Kecepatan layanan; dan dilakukan individu yang kompeten dan kapabel. Sebagaimana Rasulullah saw. tegaskan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (HR Muslim).

Semua prinsip sahih tersebut adalah bagian integral sistem kehidupan Islam secara keseluruhan dan hanya serasi dengan sistem politik Islam, yakni khilafah. Sehingga, kunci rahasia berjalannya fungsi negara yang sahih adalah pada pelaksanaan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Saat itulah akan terwujud atmosfer pelayanan, ketulusan, dan kasih sayang dalam relasi pemerintah dengan masyarakat.

Baca juga:  [Editorial] Khilafah Tegak di Atas Hujjah dan Urgensinya Tak Terbantah

Pada gilirannya berbuah kemuliaan dan kesejahteraan bagi umat manusia bahkan seluruh alam, yang dipercepat perwujudannya oleh pemanfaatan kemajuan teknologi terkini secara benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta’ala tegaskan, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (TQS Al Anbiya: 107). [MNews]

Bersambung ke bagian (2/2)

Klik: https://www.muslimahnews.com/2019/12/21/keniscayaan-sejahtera-di-bawah-naungan-khilafah-2-2/


Catatan kaki:

[1] . Hizbut Tahrir. Ajhizatu Daulatul Khilafah. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hal 11, 16, 45,128.

[2] . An Nabhani, T. An Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2004. Hal 15, 235.

[3]. Zalum, ‘Abdul Qadiim. Al Amwal Fi Daulatil KHilafah. Darul ummah. Beirut. 2004. Hal. 73-85, 106, 141.

[4] . Zalum, ‘Abdul Qadiim. Al Amwal Fi Daulatil KHilafah. Darul ummah. Beirut. 2004. Hal. 106.

[5] . Hizbut Tahrir. Mukadimah Dustuur. Al Asbaab Almaujibatu Lahu. Al Qismul Awwal. Darul Ummah. Beirut. 2009. Hal 138.

[6] . Zalum, ‘Abdul Qadiim. Al Amwal Fi Daulatil KHilafah. Darul ummah. Beirut. 2004. Hal. 83.

 

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Keniscayaan Sejahtera di Bawah Naungan Khilafah (1/2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *