Resep Kapitalisme: Kuasai Harta Publik, Sejahterakan Segelintir Elite

Inilah model imperialisme gaya baru. Tangan-tangan penjajah bekerja secara otomatis melalui antek-antek mereka yang duduk di pemerintahan.


Oleh: Rindyanti Septiana S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI — Belum lama menggantikan Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan sederet gebrakan. Langsung tancap gas mencopot semua pejabat eselon I, temasuk tujuh deputi Kementerian, lalu menggantinya dengan tiga deputi yang fokus mengurusi hukum, sumber daya manusia, dan keuangan.

Ia juga melakukan bersih-bersih BUMN dengan menertibkan ratusan anak perusahaan BUMN yang dianggap tidak sehat dan menjadi ladang bisnis kalangan tertentu di elite BUMN. Langkah ini ditempuhnya karena pesan Presiden Joko Widodo agar pengelolaan di semua BUMN diperbaiki. Jika perlu lewat perombakan total.

Sebagai bukti, temuan skandal penyelundupan sepeda motor Harley Davidson yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Erick langsung mencopot Askhara dan empat direktur yang lain. (majalah.tempo.co, 7/12/2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton berpotensi merugikan negara. Potensi kerugian negara mencapai hingga Rp 1,5 miliar. (cnbcindonesia.com, 5/12/2019)

Upaya penertiban ratusan anak perusahan BUMN diaminkan juga oleh Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen SH. Ia mengatakan jika perlu anak cucu perusahaan BUMN dibubarkan. Menurut Naldy, dari dahulu pihaknya menemukan banyak anak cucu perusahaan BUMN yang melakukan monopoli usaha. Perilaku seperti itu bisa menyulitkan perusahaan swasta untuk berkembang.

Saat ini terdapat sekitar 600-700 anak cucu perusahaan milik negara yang tidak sesuai dengan bisnis induknya. Sehingga, kata dia, anak perusahaan inilah yang diduga hanya menggerogoti induk perusahaan dan akhirnya terus merugi. Anak cucu perusahaan BUMN itu justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan pribadi dari Direksi induk perusahaannya. (mediaindonesia.com, 15/12/2019)

Indonesia memiliki 142 perusahaan milik negara dengan nilai aset negara mencapai Rp8.400 triliun. Namun kenyataannya, BUMN hanya menghasilkan kurang lebih Rp210 triliun. Cuma 15 perusahaan negara yang menghasilkan sumbangan besar, dan 15 perusahaan ini lebih banyak fokus di bidang perbankan, telkom, komunikasi, serta minyak dan gas. (cnbcindonesia.com, 2/12/2019)

Sementara pada bidang yang lain merugi bahkan di ambang kebangkrutan. Kebijakan rezim Jokowi pada periode pertama telah menunjukkan dengan jelas kegagalannya dalam mengelola BUMN. Bahkan wacana penjualan kepemilikan saham serta aset-aset BUMN telah dikumandangkan pada kebijakan sebelumnya. Tercatat sejak tahun 2017, ada 24 BUMN mengalami kerugian.

Baca juga:  Utang Indonesia 10.600 Triliun. Mengerikan!

BUMN Lahan Bancakan Segelintir Elite

BUMN tidak banyak memberi pemasukan negara tapi malah jadi lahan bancakan keuntungan segelintir orang. Hal ini terjadi karena sistem kapitalisme yang diadopsi menuntut negara melakukan bisnis dalam memenuhi hajat publik dan mengelola harta publik.

Resep kapitalisme yang menjadikan harta publik sebagai sumber keuntungan segelintir orang nampaknya berjalan dengan mulus. Ratusan BUMN “disantap” keuntungannya tanpa melihat kerugian yang makin parah dialami negara.

Beberapa BUMN telah dipaksa untuk membangun proyek-proyek infrastruktur sementara utang mereka sudah sangat besar. Bahkan menurut Muhammad Ishak, peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia bahwa BUMN yang mengelola pelayanan publik, barang-barang milik umum, dan aset-aset strategis dengan mudah diswastanisasi. Merupakan konsekuensi jika negara dikelola secara kapitalistik.

Akibatnya, kemandirian negara menjadi semakin terdegradasi. Pelayanan publik secara komersial semakin masif. Selama BUMN lebih sehat dan tidak membebani negara, mereka dapat dijual. Tak peduli jika mengorbankan kesejahteraan rakyat dan kemandirian negara. Justru hal ini semakin menambah ketidakpercayaan publik terhadap rezim dan sistem yang diterapkan.

Bila perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak ini terus menerus jatuh ke tangan segelintir elite yaitu para kapitalis, maka negara akan menjadi jongos para kapitalis dan tidak lagi menjadi pelayan rakyat.

Negara bisa dengan mudah dipaksa oleh swasta. Dan bisa dimaklumi, saat ini yang memiliki modal besar adalah perusahaan multinasional. Dengan kemampuan finansial yang besar serta dukungan politik negara asalnya, mereka bisa sangat kuat mencengkeram negeri ini.

Inilah model imperialisme gaya baru. Tangan-tangan penjajah bekerja secara otomatis melalui antek-antek mereka yang duduk di pemerintahan.

Kekayaan negeri yang seharusnya dinikmati oleh rakyat berpindah kepada kapitalis asing sehingga rakyat hanya menikmati sisa-sisanya. Jadilah negara hanya sebagai stempel para pengusaha karena negara telah dikebiri kewenangannya akibat sahamnya yang minim.

Ketika rakyat hendak mengambil hak-hak mereka, negara turun tangan untuk mencegahnya dengan dalih semua telah diputuskan oleh negara. Alhasil, rakyat kehilangan kedaulatan mereka sebagai bangsa akibat ulah rezim penguasa mereka yang telah menjadi pelayan kepentingan segelintir elit yang disebut kapitalis dan imperialis.

Baca juga:  Rakyat “Kesetrum” Tagihan Listrik di Masa Pandemik

Sementara itu, infrastruktur yang saat ini terus digenjot pembangunannya, menurut konstitusi Indonesia tidak boleh dikelola dalam sistem komersial yang urusannya hanya untung rugi. Jika pemerintah menyerahkan infrastruktur pada swasta maka tamatlah nasib rakyat Indonesia. Hal itu yang diungkapkan oleh Salamuddin Daeng, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.

Lebih dari itu, katanya, penjualan infrastruktur merupakan ajang bagi oligarki dalam mencopet aset negara untuk memperkaya diri dan kroninya. “Pemerintah telah membiarkan para maling akan melahap aset negara seperti bagaimana penjualan Indosat, penjualan kapal Pertamina, dan aset-aset strategis negara lainnya,” jelas Salamuddin.


Islam Kelola Harta Publik, Sejahterakan Rakyat

Dalam sistem kapitalisme telah terjadi pergeseran peran negara sebagai pengelola kekayaan alam milik rakyat menjadi sekadar regulator pengelolaan kekayaan alam. Negara bukan lagi satu-satunya pengelola kekayaan milik rakyat karena swasta pun diizinkan untuk mengelolanya. Bahkan dalam beberapa kasus seperti Freeport, negara justru tunduk dan takluk kepada perusahaan swasta asing itu.

Bahkan, kendati sekadar regulator, Negara pun tak memiliki independensi dalam menyusun aturan. Ini dibuktikan dengan keberadaan undang-undang yang pembuatannya diintervensi oleh asing dan kepentingan kalangan kapitalis. Salamuddin bahkan menyebut, neoliberalisme yang dijalankan Jokowi di tengah sistem politik yang korup akan menjadi “neomaling”.

Guru Besar FE UGM, Prof. Mubyarto pun semasa hidupnya sudah bersusah-payah berusaha menyusun ekonomi pancasila. Namun yang berjalan di negara ini hingga sekarang tetap saja ekonomi kapitalis.

Hal ini dibuktikan dengan UU Penanaman Modal yang memberi peluang kekuatan asing melakukan investasi di segala bidang nyaris tanpa hambatan, UU Migas yang merugikan peran Pertamina sebagai BUMN yang notabene milik rakyat dalam pengelolaan migas, dan banyak lagi UU yang sangat berbau neo-liberal, apakah itu semua adalah Pancasialis?

Sistem kapitalis menjalankan konsep hurriyah milkiyah (kebebasan kepemilikan), konsep ini membebaskan manusia bisa memiliki apa pun dengan sebab kepemilikan apa pun. Tanpa melihat halal dan haram.

Berbeda halnya dengan Islam, mengklasifikasi harta publik sebagai milkiyah ammah (kepemilikan umum) dan milkiyah daulah (kepemilikan negara). Milkiyah ammah meliputi sektor yang memenuhi hajat hidup publik dan harta SDA yang tidak terbatas (air, infrastruktur jalan, energi, hutan, tambang minerba) tidak boleh dikelola selain oleh negara sendiri.

Baca juga:  Sengkarut Problematik BUMN

Keterlibatan swasta hanya sebagai pekerja dengan akad ijarah/kontak. Maka terlarang ada kontrak karya seperti pada Freeport, superbody seperti BPJS tenaga kerja dan kesehatan, terlarang pemberian hak konsesi hutan, Hutan Tanaman Industri dan Kemitraan Swasta Pemerintah di sektor ini. Negara tidak boleh mengambil untung dari harta milik rakyat ini.

Maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia berani mengambil alih sumber daya alam, khususnya tambang-tambang yang besar, yang selama ini dikuasai oleh swasta dalam negeri maupun luar negeri, untuk dikelola negara dan ditingkatkan nilai tambahnya, kemudian sebagian hasilnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya secara gratis.

Kemudian yang dimaksud milkiyah daulah (kepemilikan negara) berupa pengelolaan bangunan, tanah, dan perkebunan bisa diberikan kepada rakyat atau dikelola oleh semacam BUMN yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan tidak berperan sebagai pebisnis ketika berhadapan dengan kemaslahatan publik.

Di samping itu, negara tidak memungut biaya kepada rakyat terhadap pemanfaatan fasilitas umum, karena hakikatnya fasilitas umum tersebut adalah milik rakyat, bukan kepemilikan negara.

Namun, konsep kepemilikan dalam Islam tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu subsistem dari sistem pemerintahan Islam yakni khilafah.

Memperjuangkan Khilafah merupakan bentuk nyata melindungi negeri ini dari kejahatan kapitalisme, sekulerisme, dan liberalisme, serta mengusir para komprador Barat dari Indonesia. Menghentikan para koruptor yang juga gemar menjual aset negara kepada pihak asing, yang semua itu jelas-jelas telah menimbulkan kerugian besar pada bangsa dan negara ini.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh sejarawan terkemuka seperti Will Durant, dalam The Story of Civilization (vol. XIII, hal. 151) mengakuinya. Ia menulis, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas.”

Maka kita tidak perlu ragu untuk mencampakkan kapitalisme yang telah nyata menimbulkan berbagai persoalan dan penderitaan kepada seluruh rakyat, menguasai hajat publik demi menyejahterakan kepentingan pribadi, juga menjadi jalan bagi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) atas negeri yang kita cintai ini. [MNews]


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *