; [Editorial] Saat Negara Korporasi Sibuk Berbisnis Hajat Publik – Muslimah News

[Editorial] Saat Negara Korporasi Sibuk Berbisnis Hajat Publik

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Memasuki tahun baru, seperti biasa rakyat harus siap-siap menerima kado pahit. Sudah dipastikan, Januari 2020 nanti subsidi listrik 900 Volt akan dicabut dan tarif BPJS akan naik.

Di luar itu, air bersih pun naga-naganya akan mengalami penyesuaian harga. Ini nampak dari statement Wapres Ma’ruf Amin yang jauh-jauh hari menyebut bahwa PDAM selalu rugi akibat tarif layanannya yang terlalu rendah.

Di periode ke-2 pemerintahan Jokowi ini, perhatian terhadap kinerja BUMN –tak terkecuali yang mengurus layanan publik– memang nampak makin serius. PLN, PDAM, BPJS, dan lain-lain semuanya sedang terus dievaluasi dan kinerjanya terus “diperbaiki”.

Tapi jangan harap perhatian itu ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak. Karena meski BUMN disebut sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional dan berfungsi sebagai alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau memperkuat ekonomi rakyat, namun faktanya BUMN justru sudah menjadi alat negara untuk berjual beli dengan rakyat.

Tak dipungkiri, BUMN sebagai perusahaan plat merah memang merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh negara. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 mengamanahi BUMN sebagai perusahaan negara dengan tujuan menyediakan barang dan jasa publik untuk memberikan layanan sekaligus mendapatkan keuntungan. Dan dua tujuan ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

Hanya pada praktiknya, fungsi bisnis BUMN justru lebih menonjol daripada fungsi pelayanannya. Kinerja BUMN hari ini tak ubahnya seperti ‘korporasi swasta’ yang justru mengedepankan bisnis untuk mengejar keuntungan maksimum dari rakyat.

Ironisnya fungsi bisnis ini pun ternyata tak berjalan. Alih-alih memberi untung besar pada negara, pengelolaannya yang buruk membuat BUMN justru menjadi salah satu sumber masalah bagi negara.

Baca juga:  Omnibus Law: Karpet Merah Korporasi, Perbudakan Modern ala Investasi

Beberapa BUMN diketahui telah menjadi sarang korupsi yang berujung pada kerugian negara dengan nilai yang fantastis. Sementara yang lainnya terjebak dalam utang yang menggunung atau rugi akibat salah urus. Padahal di saat sama, keuangan negara sedang dalam kondisi nyaris kolaps.

Pada Juli 2019, sempat ramai diberitakan bahwa sebanyak 24 BUMN mengalami kerugian. Padahal beberapa bulan sebelumnya Rini Soemarno selaku Menteri BUMN saat itu kadung berkoar-koar akan menargetkan peningkatan total laba BUMN hingga di atas Rp220 triliun pada tahun 2019 ini.

Tak tanggung-tanggung, jumlah kerugian pada semester I/2017 terkuak sebesar Rp5,852 triliun. Fakta inilah yang sempat mendorong beberapa pihak menuntut mundur Rini Soemarno karena dinilai telah gagal melakukan pembinaan.

Fakta ini pun ternyata sejalan dengan penangkapan beberapa petinggi BUMN oleh KPK. Mereka terbukti telah melakukan tindak korupsi seperti suap atau gratifikasi. Di antaranya adalah pimpinan Angkasa Pura II, PLN, Pelindo, Pertamina, PAL, Asuransi Jasindo, dan Krakatau Steel. Sementara yang kasusnya sekarang sedang “in” adalah PT Garuda Indonesia.

Bahkan kasus Garuda, benar-benar telah membuka kanker akut di tubuh BUMN Indonesia. Keterlibatan jajaran direksi dalam kasus penyelundupan moge, serta isu lain yang menyertainya seperti praktik prostitusi di udara dan buruknya pengelolaan perusahaan, cukup untuk membuktikan bahwa ada paradigma yang salah dalam pengelolaan sektor layanan publik yang membuka celah penyalahgunaan wewenang sedemikian parah.

Apalagi kemudian terungkap bahwa perusahaan-perusahaan ini ternyata telah memiliki anak, cucu, bahkan cicit perusahaan. Pertamina misalnya, diketahui memiliki 142 anak perusahaan. PLN 50 anak sampai cicit perusahaan. Dan Garuda memiliki 7 anak dan 19 cucu perusahaan. Dalihnya untuk kepanjangan proses bisnis. Namun faktanya malah mengukuhkan praktek monopolistik.

Baca juga:  Di Balik Islamofobia Rezim Penguasa

Di luar itu kisruh pun terjadi di BUMN bidang konstruksi. Kebijakan Presiden Jokowi yang jor-joran membangun infrastuktur membuat BUMN yang ditugaskan justru tenggelam dalam utang. Ini dikarenakan pembiayaan proyek diserahkan pada BUMN yang bersangkutan.

Bahkan saking tingginya tren kenaikan utang BUMN Konstruksi ini, Pemerintah sempat mendapatkan warning dari salah satu perusahaan pemeringkat atas saham dan obligasi di dunia, S&P Global. selebihnya, rakyat harus ikut bertanggung jawab dengan membayar lebih berbagai layanan.

Setidaknya ada beberapa faktor yang ditengarai menyebabkan berbagai sengkarut pengelolaan BUMN.

Pertama, BUMN sudah masuk dalam jebakan politik transaksional. Terbukti penetapan direksi dan komisaris seluruh BUMN sangat kental dengan bagi-bagi kue kekuasaan, bukan atas dasar profesionalitas. Akhirnya BUMN menjadi alat partai untuk menarik keuntungan demi kepentingan partai.

Kedua, BUMN turut terdampak oleh sistem kapitalistik yang meniscayakan pengaruh kekuatan modal dalam politik kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, BUMN terkadang harus bersaing dengan perusahaan multinasional “milik” politisi berpengaruh. Sehingga mendorong direksi untuk melakukan suap, karena tuntutan dari kementerian untuk memenangkan tender juga besar.

Ketiga, meski kinerja BUMN buruk, BUMN bisa tetap eksis karena punya privilege untuk memonopoli barang dan jasa yang dibutuhkan publik. Bahkan dengan dalih defisit keuangan atau rugi, BUMN pun bisa menetapkan harga berapapun tanpa memperhatikan perasaan rakyat dan tanpa memperhatikan apa penyebab buruknya keuangan tadi. Kasus BPJS dan tarif jalan tol adalah contohnya.

Tentu saja, sengkarut pengelolaan BUMN ini tidak bisa hanya diatasi dengan pergantian orang saja. Apalagi dengan hanya memunculkan wacana pemberian sanksi tegas atau larangan hidup mewah saja.

Baca juga:  Korporatokrasi yang Bermasalah, Kenapa yang Diusir Pendukung Khilafah?

Karena akar masalahnya ada pada model pengelolaan layanan publik yang tegak pada paradigma bisnis. Dan ini niscaya ketika negara masih menerapkan sistem ekonomi kapitalistik neoliberal yang tegak di atas prinsip kebebasan, terutama kebebasan kepemilikan dan kebebasan berperilaku.

Dalam sistem ini, sektor publik niscaya untuk diliberalisasi dan dikomersialisasi atau dikapitalisasi. Sementara negara memosisikan dirinya hanya sebagai regulator dan fasilitator saja. Bahkan negara bertindak sebagai perusahaan alias korporasi yang boleh ikut bermain dan mencari untung, sebagaimana yang terjadi pada hari ini.


Hal ini sangat berbeda jauh dengan aturan-aturan Islam. Islam mengharamkan siapa pun mencari untung dari pengelolaan harta publik atau dari penyediaan hak-hak publik. Apakah negara, apalagi swasta.

Islam justru memerintahkan kepada negara agar mengoptimalkan pelayanan agar seluruh rakyat bisa mendapatkan seluruh harta yang ditetapkan syariat sebagai miliknya serta memperoleh layanan yang ditetapkan syariat sebagai haknya dengan mudah, murah, bahkan cuma-cuma.

Di antara harta itu adalah air, energi termasuk listrik dan gas, juga padang gembalaan termasuk sumber daya hutan. Sementara yang termasuk layanan publik adalah jaminan kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana transportasi, termasuk jalan tol dan lain-lain.

Dengan penerapan seluruh aturan Islam, termasuk sistem ekonomi, politik, dan sistem sanksi Islam, sengkarut pengelolaan layanan publik ini tak akan pernah terjadi.

Negara akan menempatkan dirinya sebagai pengurus (raa-in) sekaligus penjaga umat (junnah), sehingga kesejahteraan akan mewujud secara adil dan merata. Bukan malah menjadi sumber kesengsaraan bagi rakyatnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Cukuplah sabda Rasulullah saw. ini sebagai peringatan: “Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga.” (HR Muslim). Wallaahu a’lam bi ash-Shawwab. [Editorial MNews] SNA




Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *