Korporatokrasi yang Bermasalah, Kenapa yang Diusir Pendukung Khilafah?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Dalam sebuah drama harus ada tokoh antagonis. Fungsinya untuk mengukuhkan keberadaan tokoh protagonis sebagai pahlawan. Sang sutradara sudah mengatur sedemikian rupa agar tokoh utama dicintai pemirsa, sedangkan rivalnya dibenci penonton setia.

Namun sungguh sayang, runyamnya perpolitikan di Indonesia bukanlah sebuah drama yang bisa diatur sutradara. Buruknya kepengurusan rezim hari ini tak bisa ditutupi hanya dengan mencari sosok yang dilabeli “antagonis”.

Masyarakat Indonesia bukanlah penonton fanatik yang mudah dibohongi hanya dengan ucapan dan blow up media. Mereka punya perut yang harus diisi dan punya akal untuk bisa membedakan mana pahlawan dan mana yang selalu memberikan kemudaratan.


Khilafah dilabeli “Antagonis”

Khilafah kembali dicederai, sang mantan Presiden Megawati turun gunung. Setelah para penggawanya bernarasi memojokkan Khilafah, giliran Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)–yang hingga hari ini masih dipertanyakan perihal urgensitas lembaga tersebut–dengan lantang mengusir pendukung Khilafah.

“Jadi untuk apa hidup di Indonesia ini. Jangan rusak negara ini. Pergilah kalian!” kata Megawati saat menyampaikan sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta, Senin (9/12/2019). (Kumparan.com, 9/12/2019)

Setelah HTI dicabut badan hukumnya tahun 2017, kini giliran FPI yang terancam surat perizinannya dicabut. Alasannya sederhana, karena dalam visi dan misi FPI terdapat kalimat “Penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah”.

Begitu fobianya penguasa hari ini terhadap kata Khilafah, hingga Kementerian Agama akan merombak buku pelajaran agama yang memuat ajaran Khilafah.

Benarkah Khilafah merusak negeri ini? Atau jangan-jangan penguasa hanya sedang mencari tokoh “antagonis” sebagai kambing hitam untuk menutupi boroknya kelakuan mereka? Apa sebenarnya yang mereka lakukan hingga mengeluarkan banyak instrumen kebijakan hanya untuk memberantas gagasan Khilafah?

“Jangan perhatikan apa yang mereka bicarakan, namun perhatikanlah apa yang mereka tidak bicarakan”. Sebuah adagium yang cukup mewakili kondisi berlepotannya ucapan rezim hari ini.

Baca juga:  "Kampus Merdeka" dalam Cengkeraman Korporasi, akankah Masalah Pendidikan Teratasi?

Pasalnya, di awal kepemimpinan Jokowi, kata-kata pertama yang berulang kali ditekankan adalah “radikalisme”. Begitu pun Khilafah, yang (dengan maksanya) dilabeli ajaran radikal, juga terus digoreng untuk menutupi biang masalah negeri ini.

Padahal, media sosial telah menelanjangi perbuatan rezim terhadap rakyat Indonesia. Begitu pun apa yang dialami umat berupa beban hidup yang semakin sulit akibat kebijakan yang tidak prorakyat.

Semua itu menjadi bukti autentik abainya penguasa terhadap urusan rakyat. Mengapa kebijakan penguasa condong pada para kapitalis?


Negara Korporatokrasi Mengabaikan Kepentingan Umat

Korporatokrasi adalah perselingkuhan paling haram yang terjadi antara birokrasi dan korporasi. Celakanya, ini adalah model standar sebuah negara dalam kapitalisme. Negara model seperti ini menyerahkan program-program pembangunannya pada korporasi. Keuntungan menjadi orientasi pembangunannya.

Menurut Busro Muqoddas, mantan pimpinan KPK, Indonesia menuju negara korporatokrasi karena hampir seluruh program pembangunannya menggandeng swasta.

Maka jangan heran jika pemerintah menggenjot habis investasi. Bahkan Pemerintah mewacanakan menghapus AMDAL dan IMB demi kelancaran investasi. Artinya, kerusakan lingkungan dan jeritan warga tak dipedulikan sama sekali.

Bentuk negara korporatokrasi sedang menjadi tren seiring dengan kapitalisme global yang mencengkeram dunia. Korporasi membutuhkan sejumlah kebijakan yang mampu memuluskan dan mengamankan bisnis mereka.

Sementara penguasa membutuhkan dana besar dalam menjalankan program-program pembangunannya. Terciptalah simbiosis mutualisme. Bagaimana dengan rakyat?

Negara hanya berfungsi sebagai regulator, pengurusan kebutuhan publik diserahkan pada korporasi/swasta. Tugas negara bukanlah melayani kebutuhan rakyat tapi untuk melayani kepentingan korporasi. Caranya dengan menyiapkan aturan yang bisa menjauhkan konflik antara rakyat sebagai konsumen dan swasta sebagai operator penyedia layanan.

Akhirnya rakyat dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di tengah kebijakan yang sama sekali tak menguntungkan rakyat.

Sektor-sektor yang memenuhi hajat hidup rakyat dibangun bukan berlandaskan pelayanan penguasa terhadap rakyatnya. Sebaliknya, pemerintah mengelola dan menggandeng swasta semata untuk mendapatkan keuntungan.

Baca juga:  Reinventing Government: Matinya Fungsi Negara

Seperti yang dikatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin baru-baru ini, saat menanggapi kerugian salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena tarifnya yang murah.

Ma’ruf Amin menyoroti rendahnya tarif air bersih yang diterapkan perusahaan air minum di daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kerugian di perusahaan air minum daerah. Dia mencontohkan tarif air bersih di DKI Jakarta dan Depok hanya berada di kisaran Rp7 ribu per meter kubik. Cara seperti ini membuat perusahaan air minum kesulitan karena tarif itu masih di bawah full cost recovery (FCR). (CNBC Indonesia, 2/12/2019)

Sungguh, pernyataan Wapres ini adalah bukti bahwa pengelolaan air oleh negara untuk rakyat adalah transaksi jual beli. Bukan bentuk kepengurusan sebuah negara untuk kemaslahatan rakyatnya. Negara menjual air, sedangkan rakyat membeli air, jadi harus ada benefit di dalamnya.

Semakin terlihat bentuk korporatokrasinya saat Wapres memberikan solusi atas permasalahan PDAM dengan menggandeng lebih erat pihak swasta, dengan alasan agar pelayanan semakin prima.

Korporasi dan negara malah bekerja sama untuk menjual air kepada rakyat Indonesia.

“Skema investasi antara pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perluasan air minum kepada masyarakat,” ucapnya. (CNBC Indonesia, 2/12/2019)

Ini baru air, bagaimana sektor lainnya? Sayangnya, nasibnya serupa. Listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan seluruh sektor yang harusnya dibangun untuk mengurusi kebutuhan umat, justru menjadi ajang korporasi dan negara untuk mencari keuntungan dengan menjualnya kepada rakyat. Artinya di sini negara telah berlepas tangan terhadap kepengurusan rakyatnya.

Baca juga:  Menggadang-gadang Pemimpin via Debat?

Negara Khilafah Melayani Kepentingan Umat

Berbeda dengan konsep negara korporatokrasi yang memosisikan perannya sebatas regulator, sistem pemerintahan Khilafah memosisikan perannya sebagai pelayan bagi umat. Posisi ini telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya seorang Khalifah adalah pengurus umat.

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Makna raa’in telah digambarkan dengan jelas oleh Umar bin Khaththab ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan.

Begitu pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorang pun yang berhak menerima zakat.

Dalam Islam haram hukumnya penguasa berlepas tangan terhadap kepengurusan umat, seperti yang terjadi saat ini. Apalagi kebijakannya prokapitalis dan menzalimi umat.

Sumber-sumber kekayaan seperti sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diprivatisasi atau dipermainkan pemerintah dan korporasi.

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Oleh karena itu, sudah bisa dipastikan, yang merusak bangsa ini bukanlah Khilafah. Justru konsep negara korporatokrasilah yang telah jelas menzalimi rakyat dan menjadi biang kerok permasalahan bangsa.

Yang layak diusir seharusnya adalah para penguasa yang mendukung keberlangsungan negara model seperti ini, bukannya pendukung Khilafah.

Sungguh mustahil bagi Indonesia untuk menemukan kesejahteraannya jika sistem busuk ini masih bercokol mengatur kehidupan kita. Sebaliknya, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan stabil, kesejahteraan dan keadilan tercipta, jika negeri ini menerapkan syariat Islam secara kafah dalam sistem pemerintahan Khilafah. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *