Korporatokrasi di Bawah Naungan Demokrasi

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS — Indonesia masih perlu pembuktian sebagai negara muslim terbesar yang demokratis. Di antara pembuktian itu adalah kesetiaan melangsungkan hajatan tiap Desember, Bali Democracy Forum (BDF) yang telah menginjak tahun ke-12.

Acara ini digelar pertama kali pada 2008 dengan tema Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia. Asia Pasifik menjadi sasaran utama demokratisasi karena tergolong kawasan yang disebut UNWomen sebagai “contains some of the world’s most powerful economies”.[1]

Ya, keunggulan ekonomi itu akan menjadi faktor utama penjajahan Kapitalisme melalui demokratisasi.

Konsolidasi demokrasi menjadi salah satu isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun, justru dari situlah terjadi kesalahan pemerintah dalam menetapkan blue print pembangunan politik. Demokrasi dianggap sebagai pembangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Apa sesungguhnya budaya dan karakter “genuine” Indonesia? Nyatanya, yang dimaksud kesesuaian karakter dan budaya itu adalah adopsi nilai-nilai universal yang didiktekan oleh penguasa dunia, Amerika Serikat.

Karena, empat slogan kampanye yang dideraskan AS ke seluruh dunia –terutama negeri muslim– adalah demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan kebijakan pasar bebas. Empat slogan tersebut pada dasarnya merupakan inti dari Kapitalisme. [2]

Demokrasi Menaungi Korporatokrasi

Ruh dasar ideologi kapitalis adalah sekularis materialistik. Maka ketika kapitalisme mewujud dalam negara, karakter utamanya adalah kekuasaan yang mengabdi pada kebendaan. Karena itu korporatokrasi –bentuk pemerintahan yang kewenangannya didominasi perusahaan-perusahaan besar – kian menggejala seantero dunia. Pemerintahan oligarki, segelintir elite yang didukung pemodal kuat, mampu berkuasa dengan menggunakan kendaraan demokrasi.

Dominasi korporasi atas pemerintahan ini justru telah diungkap oleh Presiden AS ke-19, Rutherford B. Hayes, yang berkuasa dari tahun 1877 hingga 1881.

Quote-nya tentang demokrasi demikian, “It is a government of corporations, by corporations, and for corporations.” Hayes menegasikan kredo demokrasi ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat‘.

Kegelisahan Hayes muncul disebabkan meningkatnya kekayaan akumulatif para taipan kereta api dan ketidakadilan aturan pajak yang berpihak pada orang-orang terkaya di dunia. Awalnya dia percaya bahwa di Amerika pewarisan aristokrasi kekayaan permanen tidak diizinkan melalui pembatasan warisan.[3]

Namun keinginan Hayes sia-sia, karena presiden-presiden penerusnya adalah pemilik korporasi atau dinasti yang biasa berselingkuh dengan para korporasi (lainnya).

Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Tidak hanya masa Orba –yang oleh Jeffrey A Winters[4] menyebut Soeharto sebagai Bapak Oligarki di Indonesia–[5], tapi juga terjadi hingga masa Jokowi.

Publik Indonesia mendapat kejutan dengan majunya keluarga Jokowi dalam Pilkada 2010. Jika setahun lalu anak tertuanya, Gibran Rakabuming Raka menampik isu yang menyebutnya akan terlibat dalam politik praktis, nyatanya kini dia mencalonkan diri untuk menjadi calon walikota Solo.

Jejak Gibran diikuti iparnya, Bobby Nasution. Dia maju sebagai calon wali kota Medan dan telah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PDIP Sumatera Utara (3/12/2019). Tidak sedikit yang menyayangkan keputusan mereka berdua.

Baca juga:  Korporatokrasi yang Bermasalah, Kenapa yang Diusir Pendukung Khilafah?

Apalagi belum lama ini, Goola, salah satu startup milik Gibran, memperoleh suntikan modal dari firma modal ventura Alpha JWC Ventures senilai USD5 juta atau setara Rp71 miliar.[6]

Masyarakat tahu betul, kekuasaan sanggup meluaskan dan memperkuat kerajaan bisnisnya.

Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW)[7] menegaskan bahwa problem yang dihadapi dunia saat ini adalah distrust demokrasi karena penerapan politik oligarki. Fenomena dinasti politik meniscayakan budaya nepotisme.

Sekalipun terkesan demokratis, dengan maju melalui mekanisme partai, namun tak bisa dipungkiri jika mereka menempuh jalur by pass. Partai politik dalam demokrasi oligarkis pada hakikatnya akan mengamankan inner cycle sang petahana.

Fenomena ini terjadi pada keluarga SBY, keluarga Atut di Banten, dan keluarga Limpo di Sulsel[8] yang notabene mengikuti patron internasionalnya seperti Keluarga Kennedy dan Bush di AS, serta keluarga Bhutto di Pakistan dan Ghandi di India.

Meski telah ada UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun demokrasi masih memberi ruang untuk menafsirkan KKN sesuai keinginan rezim penguasa.

Sudah menjadi rahasia umum jika kontestasi politik demokrasi amat keras. Saling telikung, bajak membajak kader dan relawan menjadi cerminan politik Machiavelli’s.

Karena itu, menurut Donal Fariz partai-partai terbiasa mengontrol dan memelihara jaringan politik –relawan yang tidak lagi rela– dengan cost maintenance yang besar. Ceruk ormas, ceruk kebudayaan, dan ceruk lainnya biasa mendapatkan ‘dana hibah’ parpol.[9]

Wajar jika mereka mengandalkan megadana dari korporasi-korporasi milik cukong. Jelas korporatokrasi mendapat naungan luas dalam demokrasi.

Memperbaiki Demokrasi, Mungkinkah?

Para pengasong demokrasi meyakini bahwa demokrasi Indonesia masih bisa diperbaiki. Menurut mereka, karut marut politik terjadi karena Indonesia masih sibuk dengan demokrasi prosedural. Karena itu para akademisi atau lembaga pengarus demokrasi seperti Perludem setia mengampanyekan demokrasi substansial.

Seperti pelaksanaan pemilu dan mekanisme dalam parpol yang bebas praktik money politics dan kecurangan yang mengaburkan kepentingan rakyat. Dinasti politik yang amat rawan korupsi harus diganti dengan “merit system’ yang menekankan pertimbangan kompetensi sebagai dasar pemilihan kandidat penguasa.

Mungkinkah memperbaiki demokrasi?

Hingga saat ini, di Indonesia, bahkan yang disebut sebagai perbaikan demokrasi, nyatanya hanya menguntungkan partai besar. Seperti PDIP yang ingin merevisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai payung hukum penegakan demokrasi substansial.

Ternyata, usulan revisinya kian mengukuhkan supremasi partai besar. Seperti mengubah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada pemilihan anggota legislatif DPRD provinsi sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota 3 persen.

Sebelumnya parliamentary threshold 4 persen hanya berlaku bagi pileg level DPR. Sedangkan pileg level DPRD provinsi dan kabupaten/kota menerapkan parliamentary threshold 0 persen.

Sementara untuk penetapan presiden, PDIP lebih suka mempertahankan presidential threshold yang diterapkan saat ini, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.[10] Atau dengan dalih mencegah sikap pragmatis partai politik, PDIP mengusulkan agar koalisi partai politik terjadi secara permanen.[11]

Baca juga:  Kasus PDI-P vs KPK, Analis Politik Pratma Julia: Demokrasi Kredo Sesat untuk Membius Dunia Ketiga

Termasuk saat pemerintah menerbitkan peraturan KPU No.18/20199 yang disahkan 2 Desember 2019 berupa pembatalan larangan mantan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2020. Aturan itu juga tak memasukkan soal syarat calon kepala daerah bebas dari tindak perjudian dan perzinaan.[12]

Bukankah upaya politis di atas kian menguatkan kekuasaan parpol penguasa dan jaringannya? Yang tidak mustahil kelangsungan napasnya dibiayai pemodal permanen pula?

Realitas itu semestinya makin menyadarkan masyarakat, bahwa persoalan pemerintahan pada sistem demokrasi tidak terkait dengan aturan atau personel saja. Aturan yang akomodatif atau personel yang inkompatibel hanyalah output yang dihasilkan oleh sistem yang telah memiliki patron baku.

Demokrasi adalah sistem yang memiliki cacat bawaan, yang kadar destruktifnya amat tinggi. Sehingga apa pun yang menggunakan atau ditempeli sistem ini bakal rusak.

Betapa banyak bukti yang menunjukkan bahwa parpol berbasis Islam telah kehilangan fatsun politik serta identitas keislamannya. Atau petinggi parpol Islam yang turut melacurkan diri dalam jebakan demokrasi hingga turut meneken undang-undang yang menyalahi syariat Islam atau bahkan terlibat dalam pusaran kolusi dan korupsi.

Ilusi demokrasi terjadi melalui mitos mengakomodasi suara mayoritas rakyat yang sesungguhnya tak pernah ada. Bahkan hanya dengan aturan dengan suara 50% plus 1, setiap saat undang-undang dapat diubah dengan satu suara. Kesepakatan antarpresiden dan parlemen dapat terjadi sebelum hukum ditetapkan atau diubah.

Demikianlah realitas oligarki. Korporatokrasi di tangan sejumlah kecil orang kuat yang mengandalkan kekayaan mereka.

Bahkan di AS, House of Representatives (DPR) dan Senat tidak lagi menanggapi orang-orang yang memilih mereka. Mereka telah dibeli oleh uang para korporasi untuk membuat mereka percaya bahwa rakyat tidak akan berani untuk membongkar kebohongan yang berulang tahun demi tahun.[13]

Di AS, partai Demokrat selama dekade demi dekade telah berjanji kepada kaum minoritas yang mendukung mereka bahwa satu suara lagi dan kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik.[14]

Tapi yang terjadi pada Ilhan Omar –satu dari dua muslimah yang berada di Kongres Amerika saat ini– menunjukkan suara minoritas muslim, sekalipun telah menjadi anggota Kongres tetap tidak mendapatkan tempat.

Ilhan Omar, anggota legislatif AS dari Partai Demokrat, melalui dua postingan Twitter-nya mengkritik Komite Urusan Publik Israel Amerika (The American Israel Public Affairs Committee/ AIPAC) yang dibayar untuk membuat undang-undang pro-Israel.

Sekalipun dia telah minta maaf, Presiden Amerika Donald Trump, mengatakan seharusnya Ilhan mengundurkan diri dari jabatannya (13/2/2019) karena sikap antisemitisme tidak ada tempat di Kongres Amerika.[15]

Demikianlah demokrasi. Pada hakikatnya tidak akan mengakomodasi pemikiran Islam. Kaum muslimin yang termakan kampanye demokrasi dan mencoba memaksakan ide bahwa demokrasi tidak bertentangan Islam, sesungguhnya sedang menghimpun ilusi.

Mereka lengah, karena George Bush jelas-jelas telah mengumumkan kelahiran sebuah tatanan dunia baru (The New World Order) yang menjadikan Amerika sebagai negara terkemuka, pemimpin negara-negara kapitalis, dan pembawa standar untuk menyebarkan ideologi Kapitalis. Sekaligus menghalangi semua ajaran Islam eksis di muka bumi.

Jadi jika AS akomodatif terhadap ‘demokrasi Islam’, sesungguhnya itu adalah upaya untuk menjerumuskan muslim dalam kesesatan politik.

Campakkan Demokrasi, Pasti Lenyapkan Korporatokrasi

Kampanye Amerika untuk menjadikan kapitalisme sebagai ideologi untuk semua negara dan rakyat dunia, tidak menemui perlawanan kecuali di Dunia islam. Umat Islam adalah satu-satunya umat yang memiliki ideologi yang sanggup menandingi kapitalisme. Supremasi Islam dibangun atas fondasi wahyu Sang Pemilik Kehidupan, Allah Swt.. Karena itulah ideologi Islam mampu mengalahkan kredo Kapitalis yaitu kredo memisahkan agama dari kehidupan.

Baca juga:  [Tanya-Jawab] Banyak Perempuan di DPR, Selesaikah Masalah Perempuan?

Amat gampang untuk menaklukkan kredo ini karena kelahirannya bukan hasil dari proses rasional, melainkan merupakan kompromi antara dua ide yang kontradiktif. Ide yang digunakan gerejawan di Abad Pertengahan –yang mengaitkan segala sesuatu dalam hidup ini dengan ajaran Kristen- versus ide yang diserukan para filsuf, yaitu penolakan terhadap keberadaan Sang Pencipta.

Karena itu, menghentikan semua karut marut politik itu –baik masalah prosedur pemilu hingga cengkeraman oligarkis dalam pemerintahan korporasi– hanya bisa terjadi dengan mencampakkan demokrasi.

Membuang demokrasi hanya bisa terjadi bila Kapitalisme juga turut dilenyapkan. Caranya dengan menggantinya dengan ideologi baru, yakni Islam.

Islam memiliki tatanan politik yang menjamin praktik perpolitikan pasti bebas dari kepentingan nafsu duniawi. Sehingga kepentingan rakyat akan diakomodasi karena fungsi penguasa dalam Khilafah adalah sebagai ri’ayatunnaas. Pelayan rakyat, bukan pelayan korporasi.

Semua itu niscaya terjadi karena menjadikan aturan Allah SWT sebagai blue print sistem kenegaraan. “Bukankan Allah hakim yang seadil-adilnya?” (TQS At-Tin ayat 8).

Dengan menerapkan syariat kaffah yang menaungi Khilafah Islamiyah, tak akan memberi ruang bagi kejahatan korporatokrasi dan semua derivat demokrasi.

Sudah semestinya fenomena keburukan sistem buatan manusia, harus digantikan dengan sistem yang dibawa Rasulullah saw. atas seluruh manusia, agar berkah dunia akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi); Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.” (TQS Muhammad ayat 25-26). Na’udzu billahi min dzalika. [MNews]


[1] https://www.unwomen.org/en/where-we-are/asia-and-the-pacific

[2] The American Campaign to Suppress Islam l-Khilafah Publications 56 Gloucester RoadnLondon SW7 4UB

[3] https://www.dailykos.com/stories/2011/12/7/1043284/-

[4] Ilmuwan politik dan Indonesianis dari Northwestern University, AS, bukunya Oligarchy (2011) secara khusus menyorot masalah oligarki di Indonesia dan AS

[5] https://news.detik.com/berita/d-1619692/jeffrey-winters-soeharto-bapak-oligarki-indonesia

[6] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190822115325-37-93875/kisah-startup-anak-jokowi-goola-disuntik-investor-rp-71-m

[7] dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas tv (8/12/19)

[8] Ibidem 7

[9] Ibidem 7

[10] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191206205511-32-454928/pdip-ingin-parliamentary-threshold-diterapkan-di-pileg-dprd

[11] Ibidem 9

[12] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191206190227-32-454893/kpu-tak-larang-koruptor-di-pilkada-cuma-tak-mengutamakan

[13] https://www.quora.com/What-are-the-main-criticisms-of-democracy

[14] Ibidem 10

[15] https://suarapalestina.com/post/7362/donald-trump-minta-ilhan-omar-tinggalkan-kongres-as


Bagaimana menurut Anda?

2 tanggapan untuk “Korporatokrasi di Bawah Naungan Demokrasi

  • 20 April 2020 pada 22:11
    Permalink

    Astagfirullah.. semoga sistem kapitalisme ini segera runtuh

    Balas
  • 15 Desember 2019 pada 01:07
    Permalink

    luar biasa russknya demokrasi yg hanya makin melanggengkan kepentingan korporatokrasi. Dari pengusaha untuk pengusaha dan oleh pengusaha..sungguh aneh mengapa masih ada yg percaya dengan demokrasi sebagai solusi negri??

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *