; Reinventing Government: Matinya Fungsi Negara – Muslimah News

Reinventing Government: Matinya Fungsi Negara

MuslimahNews.com, ANALISIS — Setahun berlalu, semakin tampak bahwa pengelolaan kekuasaan berlandaskan paradigma neolib “good governance“, “reinventing government“, yang berkelindan dengan agenda neoliberal SDGs (Sustainable Development Goals) dan sistem politik demokrasi–sistem ekonomi kapitalisme berikut keseluruhan sistem kehidupan sekularisme itu sendiri–, hanyalah ruang subur bagi model pemerintahan oligarki. Yakni, pemerintahan berwatak zalim, bengis, dan kejam.

Sementara relasi pemerintah terhadap rakyat hanyalah dijiwai aspek kewirausahaan (untung-rugi), dan minus aspek pelayanan, ketulusan, dan kasih sayang.

Pada akhirnya, kesejahteraan hanyalah ilusi, meski berbagai persoalan akut berusaha ditutupi pemerintah dengan kemajuan teknologi Revolusi Industri 4.0.

Reinventing Government: Matinya Fungsi Negara

Bila ditelaah secara mendalam dan menyeluruh, kesengsaraan ini adalah keniscayaan dari penerapan sistem kehidupan sekularisme yang cacat sejak lahir. Khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme.

Khususnya lagi adalah buah pengelolaan kekuasaan dan wewenang negara yang dilandaskan pada paradigma sekularisme Good Governance atau Reinventing Government, atau konsep New Public Management, yang ketiganya mengandung muatan paradigma yang sama. Yakni berintikan dua pandangan berbahaya kapitalisme.

Yaitu pertama, barang pemenuh hajat hidup publik seperti pangan, air bersih, perumahan, energi, dan transportasi; maupun jasa seperti kesehatan dan pendidikan hanyalah komoditas ekonomi untuk dikomersialkan. Sehingga harganya terus bergejolak.

Demi harga, meski banyak yang membutuhkan, para korporasi tak segan-segan melakukan pemusnahan. Seperti akan ada pemusnahan 10 juta bibit ayam atau “day old chick” (DOC) per minggu,[1] di tengah puluhan juta orang yang kelaparan di Indonesia dan ratusan juta di dunia. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4800801/harga-ayam-anjlok-kementan-musnahkan-7-juta-bibit-bulan-depan

Kedua, kewirausahaan atau untung rugi harus dijadikan spirit yang menjiwai hubungan pemerintah terhadap rakyat dan kehadiran pemerintah adalah untuk pelayanan korporasi.

Kedua pandangan ini adalah inti paradigma good governance, reinventing government dan melahirkan sejumlah konsep berbahaya. Perusak fungsi asli negara sebagai pelayanan (raa’in) dan pelindung rakyat (junnah).

Yang terpenting di antaranya adalah:

(a). Pemerintah harus berlepas tangan dari pengurusannya terhadap pemenuhan hajat hidup rakyat.

Sebab, demikianlah pemerintahan yang baik dalam pandangan neolib berfungsi sebagai regulator atau fasilitator. Pembuat aturan bagi agenda korporasi sebagai operator penguasa dan pebisnis hajat hidup publik. Pemerintah cukup mengurusi kelompok miskin dengan standar pelayanan minimalis.

Misal, pemerintah menyerahkan pengurusan pemenuhan hajat pelayanan kesehatan publik pada operator korporasi BPJS Kesehatan. Selanjutnya, publik harus berhadapan dengan kepentingan bisnis BPJS Kesehatan agar memperoleh hak pelayanan.

Parahnya, Meski dibebani finansial diluar kapasitasnya, namun pelayanan kesehatan yang dibutuhkan belum tentu diperoleh, karena tunduk pada agenda bisnis BPJS Kesehatan. Akhirnya, kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat dipertaruhkan.

Contoh bagaimana peran negara sebagai regulator yang begitu memihak pada BPJS Kesehatan adalah kenaikan premi dan rencana pembatasan pada pelayanan dasar saja. Contoh lain, pada layanan transportasi publik, seringkali pemerintah tidak berkutik di hadapan operator pemilik maskapai penerbangan.

Tidak saja mahal juga jauh dari sebutan aman dan nyaman. Kecelakaan yang berujung maut sering terjadi, di darat, laut, dan udara. Ratusan nyawa telah melayang sia-sia.

(b) Unit teknis pelaksana fungsi negara dikelola di atas prinsip untung rugi berupa seperti korporasi dan korporasi.

Misal, pada pendidikan tinggi berupa Badan Layanan Umum dan PTN BH (Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum); Puskesmas dan rumah sakit berupa Badan Layanan Umum/ Daerah. Akibatnya, tidak saja kehilangan hak, pelayanan yang diberikan pemerintah mahal, minimalis, dan diskriminatif.

Misal, pada pendidikan tinggi publik dibebani Uang Kuliah Tunggal dan pelayanan minimalis Bidik Misi. Demikian juga pelayanan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah, telah ditetapkan unit cost-nya.

Ini sangat tidak manusiawi, sehingga tidak sekali dua kali diberitakan jenazah orang miskin dibawa dengan angkutan seadanya karena tidak mampu membayar ambulans.

Aspek Public Social Obligation dinihilkan dan kinerja diukur keuntungan, bukan pelaksanaan fungsi pelayanan. Misal Perum (Perusahaan Umum) pada Badan Urusan Logistik (Bulog) dimatikan fungsi strategisnya.

Sehingga, para petani menjerit karena harga gabah pada saat panen raya jatuh di bawah biaya produksi, karena pemerintah yakni Bulog berlepas tangan dan tidak memiliki anggaran mengatasi kejahatan cukong dan mafia beras.

Di saat bersamaan jutaan ton beras membusuk di gudang Bulog di tengah puluhan juta jiwa menderita kelaparan. Pemerintah, yakni Bulog juga tidak berkutik menghadapi kejahatan kartel pangan yang membuat harga pangan bergejolak. Privatisasi dan holdingisasi unit industri penghasil listrik misalnya tidak saja harganya mahal, tapi juga dikuasai korporasi asing.

(c). Anggaran berbasis kinerja, model pembiayaan untuk menjadi modal bisnis unit teknis pelaksana fungsi negara. Untuk pengembangan bisnis, biasanya punya anak perusahaan.

Misal PT Jasa Prima Logistic (Logistik) adalah anak perusahaan Perum Bulog. Hal ini sering kali membuka ruang bagi dominasi oligarki.

(d). Masyarakat didorong berpartisipasi memenuhi berbagai hajat hidupnya, meski asalnya hak mereka dan tanggung jawab negara.

Misal pada keharusan masyarakat membayar premi wajib; membayar iuran yang ditetapkan komite sekolah, membayar barang dan jasa di puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

(e) Debirokratisasi, deregulasi (dan Online Single Submission) . Yakni, pemangkasan birokrasi, aturan, dan perizinan bagi operator (korporasi), demi kemudahan operator (korporasi) berinvestasi.

Hasilnya, fasilitas umum milik swasta mendominasi pemenuhan hajat hidup publik. Misal, kecepatan pertumbuhan rumah sakit swasta lebih tinggi dari pada rumah sakit pemerintah.

(f). KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta)/ Public Private Partnership (PPPs)/ KPBU (Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha).

Berbagai variannya, outsourcing hingga join venture yang lazim pada pengadaan infrastruktur fasilitas umum, hanya untuk pengadaan yang berlangsung sesuai kepentingan bisnis korporasi pemilik konsorsium, tetapi rakyat yang terbebani.

Misal, pembangunan jalan tol berbayar di-geber, harganya dinaikkan secara berkala, di saat bersamaan begitu mudah dijumpai jalan umum yang dibutuhkan sehari-hari dibiarkan rusak meski membahayakan keselamatan jiwa publik.

(g). Otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan, hanyalah mempermudah asing dan korporasi menguasai SDAE dan berbagai pemenuhan hajat hidup publik.

Di sisi lain mempersulit dan memperlambat penyelesaian berbagai persoalan pemenuhan hajat hidup publik. Seperti penyelesaian banjir Jakarta, dan kebakaran hutan lahan. Karena api dan air tidak mengenal sekat-sekat kedaerahan yang rendah tersebut.


Akhirnya, cukup mudah diindra baik per bagian maupun keseluruhan muatan ideologis good governance, reinventing government hanyalah menjadikan publik dan aspek pemenuhan hajat hidup dasarnya sebagai objek hegemoni dan agenda bisnis korporasi yang difasilitasi dan dilegalkan pemerintah melalui peraturan dan perundang-undangan.

Kondisi ini diperparah oleh kapitalisasi kemajuan teknologi dalam berbagai program yang mengukuhkan eksistensi oligarki. Misal, smart farming pada pertanian, smart village- city, dan e-government dan smart government, program Energi Baru Terbarukan (EBT) biofuel sawit yang mengakibatkan pembakaran hutan dan lahat gambut secara hebat, serta berbagai program digitalisasi.

Inilah fakta betapa berbahaya sistem politik demokrasi yang menjadi ruang subur bagi matinya fungsi sahih negara.

Belum cukupkah ini sebagai pelajaran? Sungguh patut kita renungkan peringatan Allah Swt. berikut, artinya:

Telah tampak kerusakan di darat dan lautan akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah swt merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (TQS Ar-Ruum [31]: 41).

Karenanya, merupakan persoalan serius dan mendesak dilaksanakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah, sebagai satu-satunya jalan pengembali hidupnya fungsi sahih negara. Allahu A’laam. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *