; [Editorial] Mencari Pancasila di Balik Kebijakan Pangan Indonesia – Muslimah News

[Editorial] Mencari Pancasila di Balik Kebijakan Pangan Indonesia

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Bagi Bulog, buang beras nampaknya sudah seperti aktivitas ritual saja. Bahkan tak hanya buang beras. Buang telur, buang gula, buang jagung, buang bawang, hingga pemusnahan jutaan anak ayam tak berdosa pun lumrah dilakukan. Dalih yang sering diungkap karena telanjur busuk atau demi stabilisasi harga.

Desember ini saja ada sekira 20.000 ton beras ditambah 28 juta telur dan 7 juta bibit ayam yang harus dibuang percuma. Artinya, ratusan miliar rupiah uang negara harus hilang sia-sia. Ini ditambah kerugian lain yang tak bisa dihitung dengan angka-angka. Termasuk kerugian yang menimpa para petani lokal yang terimbas kebijakan buruk penguasa.

Yang ironis, ritual ini dilakukan saat keuangan negara dan ekonomi mayoritas rakyat sedang dalam kondisi susah payah. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute sempat merilis hasil riset yang menyebut bahwa di era 2016-2018 ada 22 juta rakyat yang menderita kelaparan kronis.

Sebuah rilis yang semestinya cukup untuk menampar rezim penguasa. Karena selama ini, para pejabat dan segelintir rakyat, termasuk para selebritas dan sosialita kerap mempertontonkan gaya hidup mewah tiada tara.

Munculnya fakta-fakta tersebut sesungguhnya mengungkap tentang betapa buruknya kinerja rezim penguasa, khususnya terkait distribusi pangan. Kok bisa, di tengah surplus cadangan bahan pangan ada jutaan orang yang mengalami kelaparan?

Sementara di saat yang sama, penguasa terus berusaha membangun citra seolah ekonomi rakyat sedang baik-baik saja, seraya terus menggembar-gemborkan pembumian nilai-nilai Pancasila yang salah satunya berisi diktum “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Terlebih, khusus untuk kasus busuknya 20 ribu ton beras ini, diduga kuat muncul akibat kebijakan impor yang ugal-ugalan dilakukan mantan Menteri Perdagangan di periode pemerintahan Jokowi sebelumnya (2018). Saat itu, pemerintah menarget impor beras hingga 1,8 juta ton. Padahal stok cadangan di gudang Bulog masih cukup banyak dan situasinya menjelang panen raya.

Alhasil ketika panen raya tiba, Bulog tak bisa menyerap beras petani lokal terlalu banyak. Sementara di saat yang sama, Bulog pun tak mungkin melakukan operasi pasar, karena jumlah beras yang beredar begitu melimpah ruah. Wajar jika harga beras di tingkat petani pun menjadi murah.

Tercatat, dari 1,8 juta beras yang diimpor, yang tersalurkan hanyalah sekitar 150 ribu ton saja. Ini pun diperparah dengan kenyataan, bahwa jenis beras yang impor ternyata bukan jenis yang disukai rakyat Indonesia. Sehingga wajar jika akhirnya beras impor menumpuk di gudang Bulog.

Masalahnya, beras bukanlah komoditi yang tahan lama. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), beras yang usia penyimpanannya sudah melampaui batas waktu simpan –yakni minimal 4 bulan– atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu, memang harus dibuang atau dimusnahkan.

Dan untuk diketahui, cadangan beras di gudang Bulog saat ini sudah mencapai 2,3 juta ton. Sekitar 100 ribu ton di antaranya sudah disimpan di atas empat bulan. Sementara 20 ribu lainnya sudah melebihi 1 tahun. Artinya, di luar jumlah 20 ribu ton yang akan dimusnahkan ini, ternyata masih ada 100 ribu ton beras yang terancam pemusnahan.

Itulah mengapa, terkait hal ini, ekonom senior Rizal Ramli sempat menyatakan, kondisi ini hanyalah “the tip of the iceberg” alias fenomena puncak gunung es. Di mana potensi kerugiannya tak hanya 160 miliar, tapi jauh lebih besar. Bahkan –menurutnya– melebihi kerugian negara akibat kasus Bank Century.

Wajarlah jika pengamat politik dan ekonomi dari Universitas Airlangga, Ichsanuddin Noorsy menilai segala dampak impor tersebut sebagai bentuk kegoisan penguasa. Dan wajar pula jika masyarakat luas pun begitu geram dan diekspresikan melalui viralnya tagar tuntutan #TangkapEnggar yang marak di media sosial.


‘Alaa kulli haalin, nampak jika negeri sudah kena tuah mantranya sendiri. Mantra yang kadung diambil saat para founding father bersepakat untuk memilih sekularisme dan konsep negara bangsa ciptaan penjajah sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Kedua gagasan ini memang meniscayakan kesemrawutan pengaturan urusan umat. Karena semuanya berlandaskan kehendak akal dan kehendak negara-negara penjajah yang telah mengotak-kotak negeri Islam agar terus dalam keadaan lemah serta tetap berada dalam cengkeraman hegemoni dan kontrol mereka.

Sebagai negara agraris, Indonesia tentu tak selayaknya menghadapi situasi semacam ini. Potensi alam yang subur dan sangat luas, sumber daya manusia dan hayati yang melimpah seharusnya menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang tinggi yang dengannya kesejahteraan masyarakat bisa terjamin, secara merata dan berkeadilan.

Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Di luar faktor alam yang memang kian tak menentu, kebijakan pangan yang diambil pemerintah dari waktu ke waktu serta kian kentalnya corak korporatokrasi dalam kekuasaan negeri ini, justru kian memperlemah kondisi ketahanan pangan sehingga menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap ancaman krisis.

Padahal di era 80an, Indonesia pernah mengalami masa keemasan dalam produksi pangan hingga berhasil mencapai swasembada, khususnya untuk komoditi beras dan kedelai. Indonesia saat itu, bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dan menyimpan cadangan di gudang-gudang Bulog, bahkan mampu menjadi negara eksportir pangan.

Kondisi ini bisa dipahami mengingat perhatian pemerintah saat itu terhadap masalah ketahanan pangan relatif tinggi. Di mana kelebihan pendapatan negara yang diperoleh dari perdagangan minyak bumi, langsung ditransfer untuk memajukan bidang pertanian melalui berbagai program mewujudkan ketahanan pangan.

Kondisi ini setidaknya bisa bertahan hingga tahun 1993. Namun menurunnya pendapatan negara dari sektor minyak bumi akibat jebakan ‘asingisasi’ sumber-sumber alam membuat pemerintah tak lagi punya dana lebih untuk mensubsidi sektor pertanian.

Akibatnya tingkat produksi pun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Malah dari hari ke hari, sektor pertanian pun diperlakukan bak anak tiri.

Disamping itu, jebakan berbagai perjanjian internasional seperti perdagangan bebas yang diinisiasi IMF dan World Bank pada pertemuan Bretton Woods di tahun 1944, perjanjian tentang pengurangan hambatan tarif dan nontarif (GATT) serta pembentukan WTO dan disetujuinya The Agreement of Agriculture (AoA) pada 1994 yang kemudian diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 7/1994, termasuk saat Indonesia menyerahkan penyelesaikan krisis kepada IMF, telah membuat pemerintah Indonesia kian kehilangan kedaulatan pangan.

Ini dikarenakan, pengambilan keputusan apa pun terkait kebijakan pangan, baik menyangkut aspek produksi, distribusi maupun konsumsi tak lagi menjadi hak mutlak rakyat yang direpresentasikan oleh pemerintah, melainkan harus terikat dengan butir-butir kesepakatan internasional yang dibuat oleh negara-negara anggota atas arahan negara-negara adidaya demi kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional ‘milik’ mereka.

Di bidang pertanian, misalnya LoI IMF menyebut secara eksplisit mengenai keharusan pemerintah mengurangi dan meniadakan proteksi, yang membuat insentif petani untuk menanam komoditas pertanian menjadi lenyap sekaligus mengokohkan liberalisasi bidang pertanian.

Begitu pun program reformasi yang ada dalam AoA berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar untuk produk pertanian melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang kuat dan efektif.

Artinya, kesepakatan-kesepakatan ini begitu menekankan tentang keharusan negara anggota menurunkan dukungannya terhadap sektor pertanian, meningkatkan akses pasar untuk impor pertanian, dan pengurangan subsidi ekspor pertanian yang kesemuanya termasuk prinsip perdagangan pasar bebas.

Sebagai dampak persetujuan ini, produk pertanian Indonesia dipaksa masuk ke gelanggang pasar internasional menghadapi negara-negara lain yang berdaya saing jauh lebih kuat karena didukung tingkat efisiensi dan penguasaan teknologi tinggi.

Maka hasilnya bisa di bayangkan. Alih-alih mampu mengekspor produk pangan ke luar negeri, produk dalam negeri pun kalah bersaing di negeri sendiri.

Wajar jika para petani akhirnya kehilangan gairah berproduksi yang menyebabkan ketersediaan produk pangan terus berkurang, bahkan lahan-lahan pertanian pun dijual dan dialihfungsikan.

Sektor pertanian pun demikian terpukul. Di tengah daya beli yang makin berkurang, mayoritas masyarakat akhirnya hanya menjadi end-user, bukan produser. Sementara di sisi lain, produksi dan perdagangan pangan akhirnya dikuasai perusahaan-perusahaan multinasional bermodal besar, baik milik kapitalis lokal, maupun kapitalis asing. Dan ini, melengkapi persoalan akibat kebijakan distribusi yang sangat buruk dan jauh dari prinsip berkeadilan.

Ironisnya, menghadapi realitas berkurangnya produksi pangan ini, pihak pemerintah dengan entengnya mengambil kebijakan membuka lebar kran impor. Hingga pasar dalam negeri pun dibanjiri produk-produk pangan luar negeri, termasuk beras sebagai komoditas pangan terpenting dan memiliki nilai politis.


Dan ndilalah-nya, dari hari ke hari, hingga puncaknya di rezim neolib hari ini, banyak pejabat negara yang ikut bermain untuk mendapat remah-remah keuntungan dengan bekerja sama memuluskan kepentingan asing melalui berbagai kebijakan dan undang-undang. Malah di antara mereka, tak sungkan-sungkan menunjukkan diri sebagai agen yang mengabdi pada kepentingan negara asing aseng.

Meski tidak mudah, kedaulatan ekonomi dan politik yang menjadi dasar tegaknya kedaulatan pangan memang hanya mungkin dibangun jika pemerintah Indonesia berani melepaskan diri dari sistem kapitalisme neoliberal yang mengungkung dunia internasional.

Karena sistem inilah yang telah begitu lama mengukuhkan penjajahan negara-negara besar atas negara-negara kecil melalui lembaga-lembaga Internasional yang mereka ciptakan sebagai alatnya serta melalui para penguasa lokal sebagai eksekutornya.

Dan sebagai satu-satunya alternatif, sistem Islam bisa diandalkan untuk menghadapi kekuatan kapitalisme global yang kian hari kian menampakkan borok-boroknya, sekaligus mencegah munculnya para penguasa yang mengabdi sebagai komprador asing.

Sistem ini justru akan menjadikan negara/ pemerintahan sebagai alat/institusi politik penjaga, yang berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah termasuk yang terkait dengan kebijakan ekonomi bidang pertanian, sekaligus menempatkan para penguasa hanyalah sebagai pelayan bagi umat.

Dalam sistem Islam, selain sebagai pelayan, penguasapun diibaratkan sebagai junnah (benteng pelindung) bagi umat yang wajib menjaga mereka dari berbagai bahaya, termasuk berupa ancaman krisis pangan melalui penerapan kebijakan politik dan ekonomi yang kuat dan tegak di atas paradigma yang benar yakni akidah Islam.

Dalam konteks ketahanan pangan, Islam telah menggariskan kebijakan politik ekonomi pertanian yang kuat dan saling bertumpu pada bidang-bidang lainnya termasuk perindustrian. Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan Islam ini, selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, juga menjadikan kita bisa terlepas dari cengkeraman dan penguasaan Barat.

Hal ini dikarenakan Islam telah menggariskan prinsip-prinsip dasar ekonomi menyangkut masalah kepemilikan, pengelolaan dan distribusi yang bertumpu pada prinsip keadilan hakiki, yang berbeda dengan kapitalisme yang menuhankan prinsip kebebasan.

Hal ini didukung oleh adanya prinsip kemandirian politik yang mencegah dan mengharamkan intervensi apalagi penguasaan asing atas umat Islam melalui jalan apa pun.

Dalam strategi politik pertanian, berbagai aturan ditetapkan sedemikian rupa yang memungkinkan negara secara berdaulat akan mampu menjamin ketersediaan dan meningkatkan ketahanan pangan melalui proses produksi, baik melalui kebijakan pertanahan, kebijakan untuk peningkatan produktivitas, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan lain-lain.

Begitu pun diatur masalah distribusi yang memberi jaminan setiap warga negara tercukupi kebutuhannya akan kosumsi pangan secara merata tanpa menutup ruang bagi mereka memperoleh ketinggian kualitas hidup melalui persaingan usaha yang alami dan manusiawi.

Secara rinci, aturan-aturan ini telah lengkap tersedia dalam sistem politik ekonomi Islam, bukan pada diktum-diktum Pancasila yang serba absurd dan tak memiliki peta jalan penerapannya.

Terlebih saat ini Pancasila hanya digunakan penguasa untuk melegitimasi dan menutupi kebobrokan pengurusan ala sistem sekuler kapitalis neoliberal yang diterapkannya atas umat.

Persoalannya hanya tinggal kemauan semua pihak, baik rakyat maupun penguasa, untuk benar-benar menerapkan Islam dalam kehidupan. Bukan semata karena urgen, tapi karena ini adalah kewajiban.

Allah swt berfirman dalam QS Al Maidah ayat 49-50 :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik [49]. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? [50]”. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. [Editorial MNews | SNA]


Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “[Editorial] Mencari Pancasila di Balik Kebijakan Pangan Indonesia

  • 10 Desember 2019 pada 21:41
    Permalink

    walah…sistem kayak gini bukan borok lagi,tapi dah busuk harus amputasi atau mati,,,ya sistemnya harus diganti lah!!!
    sampai kapan mau bertahan dg kepedihan ini??ibarat nya luka,bukanya diobatin malah semakin bertambah luka itu dan kita diam aj? ..smga rakyat sadar kalau manusia ingin menyaingi sistem Allah malah membuat manusia semakin terpuruk

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *