Korupsi Merusak Negara, Radikalisme Jadi Tersangka

Jika ingin menyelamatkan negara dari korupsi, sebaiknya pemerintah berpikir serius tentang sistem apa yang efektif memberantas korupsi.


Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI — Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi sedunia. Namun, laju pemberantasan korupsi di Indonesia justru makin melemah. Tagar #koruptor62makinkuat menjadi trending topic twitter pada Ahad, 8 Desember 2019. Tagar ini viral sebagai bentuk protes terhadap sikap pemerintah yang seolah melindungi koruptor.

Yang teranyar, tersangka kasus suap proyek Meikarta, Bartholomeus Toto, meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri (Tempo.co, 6/12/2019).

Sebelumnya, masa hukuman Idrus Marham yang semula lima tahun dikurangi menjadi dua tahun penjara (jawapos, 3/12/2019). Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular bebas bersyarat setelah mendapat remisi 77 bulan (detik, 21/12/2019).


Kejahatan Sistemis

Sikap pemerintah yang melindungi koruptor ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi hanyalah basa-basi. Padahal korupsi di Indonesia sudah pada level darurat. Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018 berada di peringkat ke-89 dari 180 negara dengan nilai 38 poin. Padahal seharusnya IPK indonesia diatas 50 poin (okezone, 17/8/2019).

Peliknya pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan persoalan ini bersifat sistemis, bukan oknum. Korupsi dilakukan bersama-sama, melibatkan tiga pilar demokrasi yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kasus suap oleh Wali Kota Malang Moch Anton pada 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menjadi bukti bahwa eksekutif dan legislatif kongkalikong melakukan korupsi.

Baca juga:  Layakkah Berharap pada Kapitalisme?

Sementara yudikatif yang diharapkan bisa memberi sanksi menjerakan justru menjadi pelaku rasuah. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi. Ketika tiga pilar demokrasi semuanya menjadi subjek korupsi, bisa dipastikan bahwa demokrasi adalah sistem yang korup.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasaskan sekularisme, yakni pemisahan agama dari politik. Akibatnya, politik dijalankan mengikuti doktrin Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince (1932).

Menurut Machiavelli semua tujuan dapat diusahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan sebagai tujuan akhir yang dapat dibenarkan. Jadilah politik dijalankan tanpa mengindahkan benar dan salah. Korupsi dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan, meski secara teori demokrasi tidak menyetujui korupsi.

Demokrasi juga sistem pemilihan penguasa yang mahal. Makin mahal ketika diterapkan pemilihan langsung di tingkat daerah. Korupsi makin membumi hingga pelosok negeri. Politik uang menjadi perkara yang jamak terjadi. Akibatnya, negara rusak karena korupsi.

Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wapres menyatakan, “Sejarah telah mencatat, korupsi menghancurkan banyak negara dan perserikatan. Mesir kuno hancur karena korupsi, VOC pun gulung tikar karena korupsi. Bahkan, Kekaisaran Roma yang perkasa pun binasa karena korupsi. Sungguh, korupsi merupakan sesuatu yang sangat merusak.” (kominfo.go.id, 3/12/2014).


Hantu Radikalisme

Anehnya, alih-alih sibuk memberantas korupsi, pemerintah kini justru sibuk memburu “hantu radikalisme”. Pemerintah berulang kali menyampaikan tentang bahaya radikalisme. Meski begitu, definisi radikalisme oleh pemerintah selama ini tak pernah jelas.

Baca juga:  Sekularisasi Atas Nama Deradikalisasi dan Moderasi

Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai pemerintah perlu membuat definisi yang jelas tentang radikalisme terlebih dulu sebelum mengeksekusi.

Jika tak ada definisi yang jelas tentang radikalisme, dia menganggap bakal berefek bias ke berbagai aspek. Terlebih, selama ini radikalisme kerap diidentikkan dengan agama tertentu. (cnnindonesia, 15/11/2019)

Ya, radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam. Simbol Islam seperti cadar, jenggot, dan celana cingkrang diidentikkan dengan radikalisme. Ide khilafah yang merupakan bagian dari khazanah fikih dan tarikh Islam juga dituding radikal.

Masjid dan majelis taklim diawasi. Bahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dituding oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah terpapar ajaran paham radikalisme.

Sikap pemerintah yang membabi buta dalam memburu hantu radikalisme ini jelas mengundang keheranan publik. Pasalnya, tudingan radikal selalu diarahkan pada pihak yang kritis pada penguasa.

Publik jadi menduga, hantu radikalisme diviralkan demi menutupi kegagalan pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan aspek lainnya seperti kegagalan BPJS, ekonomi yang melemah, neraca perdagangan yang negatif dan lain-lain.

Jika ini benar, maka pemerintah sebenarnya sedang membuat jarak dengan rakyatnya sendiri. Fakta warga yang membuat jalan desa sendiri, pengusaha yang patungan memberangkatkan umrah korban First Travel, dan lainnya menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat pada pemerintah sudah demikian rendah. Negara menjadi autopilot, rakyat berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya.

Jika ingin menyelamatkan negara dari korupsi, sebaiknya pemerintah berpikir serius tentang sistem apa yang efektif memberantas korupsi.


Islam Tegas Berantas Korupsi

Sistem Islam menjadikan halal-haram sebagai tolok ukur perbuatan. Maka politik pemerintahan dijalankan sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta’ala. Hal ini mencegah terjadinya politik uang yang memicu tindak korupsi.

Baca juga:  Islam Radikal: Propaganda Menjegal Islam Kaffah

Mekanisme pemilihan kepala negara dalam sistem Islam/khilafah yang sederhana hanya membutuhkan waktu tiga hari, sehingga murah dan tidak memberi ruang waktu untuk suap/risywah. Pusat pemberantasan korupsi dalam Islam terletak pada sikap tegas penguasa, termasuk pada keluarganya sendiri.

Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra.,

“Rasulullah saw. berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan, namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’.” (HR Bukhari dan Muslim).

Ketegasan yang sama juga ditunjukkan para khalifah sesudah Beliau saw.. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyita tanah-tanah yang dikuasai secara tidak sah oleh Bani Umayyah dan menyerahkan pada yang berhak atau mengembalikannya ke baitulmal untuk dikelola demi kemaslahatan rakyat.

Demikianlah, sistem khilafah demikian efektif dalam pemberantasan korupsi. Hasilnya adalah kesejahteraan luar biasa selama lebih dari seribu tahun.

Jika saat ini sistem khilafah yang demikian baik dan menyejahterakan ini dituding radikal, sementara yang menuding tak mampu mengentaskan Indonesia dari kubangan korupsi, lantas layakkah menuding khilafah itu radikal? [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *