Janji di Atas Ingkar Rezim PHP

Ada yang mengatakan, pemerintahan periode lalu layak masuk rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). Kenapa? Karena begitu banyak janji yang diucapkan, namun minim yang terealisasi.


Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI — Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%. Namun, hingga akhir jabatannya pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka yang dijanjikan.

Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi masih di bawah 7%. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 sebesar 5,17%. Angka ini meleset dari target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABNP) 2018 sebesar 5,4% (Detik, 6/2/2019).

Berubah apa “Bubrah“?

The Economist dalam artikel yang diterbitkan 17 Januari 2019 mengkritik realisasi janji ekonomi Jokowi. Selama kampanye 2014, Jokowi menjanjikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7% per tahun. Namun, hingga menjelang akhir masa jabatan tahun lalu, realisasinya hanya di kisaran 5%.

Selain kegagalan dalam pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan investasi yang dicerminkan dari pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang ditargetkan mencapai 10,4% pada 2017, namun hanya terealisasi pada angka 6,2%. Sementara pada tahun 2019, PMTB ditargetkan bisa mencapai 12,1%, namun hanya 4,21% pada triwulan III-2019.

Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka juga jauh dari target. Meskipun tingkat kemiskinan sudah di angka satu digit, namun pencapaian pemerintah mengenai tingkat kemiskinan masih belum memenuhi target RPJMN 2015-2019.

Baca juga:  Resolusi Kaum Ibu di Akhir Tahun 2019

Target Gini Ratio dijanjikan Jokowi 0,30 saat kampanye Pilpres 2014  dan 0,36 di dalam RPJMN 2015-2019. Setelah 3,5 tahun berkuasa, data BPS pada September 2017, Gini Ratio sebesar 0,391.

Bank dunia dalam laporan terbarunya mengatakan, sebanyak 6 provinsi di Indonesia justru mengalami peningkatan kemiskinan. Utamanya di kawasan Timur Indonesia, dengan provinsi Papua yang tertinggi sebesar 27,5 persen. Angka ketimpangan itu sangat signifikan, mengingat Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah, yakni sebesar 3,5% (Kompas, 10/10/2019).

Tampak nyata, bahwa rezim ini gagal membawa perubahan positif bagi rakyat. Tak hanya gagal berubah, rezim ini juga membuat Indonesia makin “bubrah” (hancur).

Kedaulatan negara tergadaikan. Negara menjadi pelayan investor asing. Demi investasi, Pemerintah akan memangkas 74 aturan.

Investasi asing yang masuk nyatanya tak mampu menguatkan ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan masih negatif. Bahkan pada 2018 mengalami defisit transaksi berjalan terburuk sebesar 3,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertanian adalah sektor yang paling merasakan bubrah akibat gempuran impor produk pangan. Pada 2014 Jokowi mengatakan akan membuat Indonesia berdaulat atas pangan atau swasembada saat terpilih.

Dengan itu, ia berani berjanji untuk tidak mengimpor beras hingga daging. Kenyataannya, tercatat Jokowi melakukan impor beras sebanyak 2,8 juta ton dan jagung sebanyak 100 ribu ton di tahun 2018 dan 180 ribu ton di 2019 (Detik, 15/2/2019).

Baca juga:  Khilafah Menjamin Ketahanan Keluarga

Alat pertanian berupa cangkul juga impor dari Cina. Kebijakan impor segala bahan pangan berdampak buruk karena menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan. Setelah menjadi Presiden, ternyata Jokowi terus dan kian banyak melakukan impor pangan, seperti beras, bawang putih, gula, daging sapi, dan lain-lain.

Rezim Jokowi tidak peduli atas kritikan dan kecaman publik tentang impor pangan ini (Jakartasatu, 1/7/2018).

Nasib sektor perindustrian juga makin memprihatinkan. Karena serbuan impor, industri tanah air gagal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Banyak industri yang gulung tikar. Baja yang ada di pasar Indonesia didominasi oleh produk impor.

Pada tahun lalu, baja impor menguasai separuh lebih pangsa pasar baja. Produksi baja di dalam negeri setelah dikurangi ekspor (net produksi) hanya mendapat pangsa pasar sebesar 49%. Padahal industri baja adalah mother of industry sehingga harus dilindungi dari membanjirnya produk impor.

Selain baja, pasar semen Indonesia juga terancam oleh adanya pabrik semen Cina di Indonesia. Mereka terindikasi melakukan aksi banting harga (predatory pricing). Akibatnya, banyak pabrik semen di Tanah Air berpotensi mengalami kebangkrutan.

Saat ini praktik curang yang dilakukan pabrik semen Cina telah membuat Holcim tumbang dan memutuskan keluar dari Indonesia. Holcim akhirnya diambil alih oleh PT Semen Indonesia Tbk..

Cangkul, baja, dan semen adalah segelintir contoh barang yang pasarnya di Indonesia dikuasai asing. Selain ketiganya, masih banyak barang yang kita tergantung pada asing.

Baca juga:  Menag Melarang Khilafah? Bersiaplah Berhadapan Langsung dengan Allah

Sektor infrastruktur dan manufaktur semakin bergantung pada produksi luar negeri. Di antaranya komponen seperti besi yang merupakan komoditas utama untuk pembangunan. Industri manufaktur otomotif di Indonesia dikuasai 90 persen oleh Jepang.

Begitu juga ketika Cina membangun industri manufaktur di Indonesia, bahan baku didatangkan dari sana. Lengkaplah sudah Indonesia menjadi negeri yang tergantung impor. Kondisi ini berbahaya bagi kedaulatan negara.


Butuh Sistem yang Menepati Janji

Khilafah adalah sistem yang diturunkan Allah Swt. dan juga warisan Rasulullah saw.. Di dalam Alquran, Allah Swt. menjanjikan kebaikan jika manusia bertakwa pada-Nya.

Allah Ta’ala berfirman,

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96).

Imam Nawawi menyebut bahwa yang dimaksud dengan berkah adalah tumbuh, berkembang, atau bertambah; dan kebaikan yang berkesinambungan.

Takwa yang diminta dalam ayat ini bukan bersifat personel, melainkan komunal. Termasuk mewujudkan pemimpin dan sistem yang diridai Allah Swt., yakni pemimpin yang amanah dan sistem yang benar.

Selama ini keberkahan telah dicabut dari bumi Indonesia. Terbukti dari aneka bencana, baik bencana alam maupun moral sosial. Jika menghendaki keberkahan di tahun-tahun mendatang, umat Islam harus membulatkan tekad mewujudkan Khilafah yang kewajibannya telah disepakati para ulama. Wallahu a’lam bishawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *