Ilusi Kartu Pra-Kerja Atasi Pengangguran

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Nasib para pengangguran yang mendapat ‘gaji’ berada di tangan Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Kartu Pra-Kerja siap menanti para korban PHK serta pengangguran.

Sesuai janji kampanye Jokowi, Pemerintah akan merealisasikan pembagian Kartu Pra-Kerja kepada masyarakat pada Maret 2020. Kartu Pra-Kerja yang dicetak secara digital itu bakal berisi saldo sekitar Rp3,650 juta sampai Rp7,650 juta. Total anggaran untuk kebijakan ini sebesar Rp10 Triliun untuk 2 juta penerima kartu.

Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengatakan Kartu Pra-Kerja akan dibagikan kepada para pengantin baru yang masuk kategori miskin. Ia menambahkan, pemberian Kartu Pra-Kerja ini masuk dalam program sertifikasi nikah.

Muhadjir juga menjelaskan bahwa saldo yang ada di dalam kartu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diseleksi dari para pencari kerja atau korban PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Sama dengan program Menko PMK yang dicetuskan sebelumnya –sertifikasi nikah–, program Kartu Pra-Kerja sesungguhnya belum menyentuh akar masalah ketenagakerjaan.

Pertama, jatah penerima Kartu Pra-Kerja terbilang lebih kecil dibanding jumlah pengangguran. Merilis data BPS, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang pada Agustus 2018 menjadi 7,05 juta orang. Jumlah ini didominasi lulusan SMK sebesar 10,42 persen, SMA 7,92 persen, diploma 5,99 persen, universitas 5,67 persen, SMP 4,75 persen, dan SD 2,41 persen.

Artinya, tidak semua para pencari kerja atau korban PHK bisa merasakan pemberian saldo kartu ini. Lantas, calon pekerja yang tak mendapat kartu bagaimana nasibnya?

Kedua, sejatinya Kartu Pra-Kerja bukanlah gaji untuk pengangguran sebagaimana yang pernah digembar-gemborkan semasa kampanye Jokowi. Lebih tepatnya, Kartu Pra-Kerja adalah program peningkatan skill angkatan kerja.

Baca juga:  Faisal Basri: Janji 3 Kartu Jokowi Bukti Pembangunan Tak Efektif

Pembiayaan pelatihan itu ter-cover dalam uang yang ada dalam kartu tersebut. Setelah peserta mendaftar secara online, memenuhi syarat dan prosedur pendaftaran, mereka akan mengikuti pelatihan sesuai lembaga pelatihan yang dipilih.

Biaya pelatihan itu bekisar antara Rp3 juta hingga Rp7 juta yang ditanggung pemerintah. Setelah itu, peserta akan mengikuti uji kompetensi dan mendapat insentif sebesar RP500 ribu. Jadi, yang disebut ‘gaji’ pengangguran sejatinya adalah insentif sebesar Rp500 ribu itu yang hanya sekali diberikan.

Selebihnya, semua kembali pada nasib masing-masing. Mereka tetap saja harus berusaha sendiri mencari lapangan  kerja.

Pemerintah hanya memberi pelatihan dan modal mencari kerja, bukan gaji. Tak ada jaminan mereka pasti mendapat pekerjaan pasca mengikuti pelatihan melalui Kartu Pra-Kerja.

Ketiga, masalah pengangguran yang terus meningkat sebenarnya bukan karena skill atau kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat. Namun, berasal dari kurangnya lapangan kerja serta iklim usaha yang kembang kempis.

Yang dibutuhkan calon pekerja bukanlah Kartu Pra-Kerja. Yang dibutuhkan mereka adalah kepastian lapangan kerja. Solusi yang diberikan pemerintah tidak menyentuh akar masalah, hanya solusi tambal sulam.

Pemberian Kartu Pra-Kerja sangat tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Pemerintah terkesan tidak serius dan hanya sekadar iming-iming rakyat dengan harapan palsu.


Akar Masalah Pengangguran

Meningkatnya angka pengangguran tidak  bisa dilepaskan dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal: Dalam hal ini pengangguran disebabkan karena beberapa hal. Pertama adalah kemalasan individu. Sistem kapitalisme sekuler memengaruhi cara berpikir masyarakat. Ingin kaya tapi tak mau bekerja keras, pengennya instan dan kaya mendadak. Lantas berjudi atau mengikuti undian bertabur uang dan hadiah sebagaimana yang sedang marak saat ini di layar kaca.

Baca juga:  Nihilnya Perubahan di Sistem Demokrasi

Kedua, rendahnya pendidikan dan keterampilan. Mau sekolah, biayanya mahal. Mau bekerja, tak punya keterampilan tersebab tak mengenyam pendidikan secara layak. Itulah fakta yang banyak terjadi di masyarakat. Jangankan yang tak sekolah, sarjana yang menganggur sangat banyak jumlahnya. Sungguh dilema.

Adapun faktor eksternal disebabkan karena pertama: ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan lapangan kerja. Jumlah lulusan banyak, sementara lapangan kerja tak banyak. Ketimpangan inilah yang memicu angka pengangguran terbuka.

Kedua, kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.

Di masa pemerintahan Jokowi, tenaga asing diberi tempat, sementara tenaga pribumi diabaikan. Gempuran tenaga kerja Tiongkok menjadi buktinya. Pemberdayaan SDM pribumi tak banyak diminati. Paling mentok mereka bekerja sebagi buruh bagi asing. Pemilik usaha tetaplah kaum kapitalis yang menguasai sebagian kekayaan alam dan aset negara.

Ketiga, banyaknya tenaga kerja wanita.

Secara faktual, perusahaan lebih suka menyerap tenaga wanita dibanding laki-laki. Pekerja wanita lebih menguntungkan daripada laki-laki. Secara sistem penggajian, kaum wanita lebih bisa diredam dibanding laki-laki. Mereka juga lebih mudah diatur dan disetir dibanding laki-laki.

Menurut kapitalis, mempekerjakan wanita lebih menyenangkan karena mereka tak banyak tuntutan dibanding laki-laki. Kondisi inilah yang menyebabkan banyaknya pengangguran di pihak laki-laki.


Kebijakan Khilafah Atasi Pengangguran

Arim Nasim dalam artikelnya bertajuk Mengatasi Pengangguran, menjelaskan dalam sistem Islam, Khalifah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari Muslim).

Mekanisme yang dilakukan Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme individu dan sosial ekonomi.

Baca juga:  TNI-Polri Diminta Sosialisasi Kerja Pemerintah, Jokowi Langgar Konstitusi?

Dalam mekanisme individu, Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt., serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan.

Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal, maka Khalifah wajib memaksa individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya termasuk pendidikannya.

Sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal

“Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Lalu beliau mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

Selanjutnya mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi kebijakan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kelautan, tambang, ataupun perdagangan.

Negara tidak akan memberi ruang berkembangnya sektor nonriil seperti penerapan kapitalisme. Sebab, sektor nonriill selain haram juga menyebabkan beredarnya kekayaan di seputar orang kaya saja.

Dalam iklim investasi dan usaha, Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi sederhana, penghapusan pajak, dan melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Wanita tidak diwajibkan bekerja, tugas utamanya adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki.

Itulah mekanisme Islam tatkala diterapkan negara. Pengangguran mudah diatasi dan lapangan kerja tercipta secara adil. Semua hal ini akan terwujud manakala sistem Islam diterapkan dalam institusi negara Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *