Kebijakan Rezim “Menggila”, Rakyat Makin Sengsara

Sejumlah kebijakan Jokowi di periode kedua kepemimpinannya banyak menuai kritik keras dari publik. Pasalnya, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai semakin menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Parahnya lagi, semua yang menduduki pos menteri adalah hasil kompromi politik para elite.


Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI – Mantan Menteri Ekonomi, Rizal Ramli menegaskan, setidaknya publik sudah tidak percaya lagi dengan setiap kebijakan Jokowi tersebut. Rakyat selalu dibuat menangis dengan sederet kebijakan dan harga-harga kebutuhan yang melambung tinggi.

Di bidang kesehatan, pemalakan pada rakyat atas nama iuran BPJS Kesehatan terus berlangsung. Iuran BPJS-K naik dua kali lipat yang akan berlaku pada awal tahun 2020, serta memaksa rakyat untuk membayar iuran jika menunggak.

Sementara kesehatan yang prima dan berkualitas masih jauh dari kata baik serta layak untuk rakyat. Program BPJS ‘Gotong Royong Semua Tertolong’ hakikatnya ialah demi kantong BPJS, maka rakyat akan terus ditodong. Mereka tak lagi melihat dampak kenaikan iuran dua kali lipat karena mereka cukup tutup mata dan tetap dengan kebijakannya.

BPJS mengancam nyawa dan terbukti sebagai alat pemalakan sistematis ala rezim neolib yang berkedok jaminan kesehatan nasional. Sistem ekonomi kapitalis menjadi biang kerok atas langgengnya kebijakan asuransi sosial yang diterapkan di negeri ini.

Pada bidang pendidikan, pendidikan Indonesia saat ini tidak lebih dari sekadar mesin pencetak tenaga kerja yang siap pakai untuk dunia industri, pendidikan hanya sebagai pelengkap agenda liberalisasi ekonomi semata.

Ketika pendidikan dalam jebakan kapitalisme dan liberalisme, maka fungsi kritis-emansipatoris pendidikan menjadi mandul, peserta didik menjadi objek pasif yang tunduk pada korporasi. Dengan ragam persoalan yang selama ini terjadi, mulai dari tumpulnya kesadaran kritis dan semangat emansipatoris peserta didik, lahirlah peserta didik nirkreativitas.

Pendidikan dalam cengkeraman neoliberalisme hanya bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang tunduk pada kapitalis, menekan pemikiran kritis yang bisa menjadi oposisi terhadap pemodal.

Pendidikan menjadi alat reproduksi ideologi yang hanya menguntungkan kelas sosial tertentu. Agenda-agenda bisnis lebih kental di sekolah dan kampus, mulai dari sponsor usaha yang masuk sekolah hingga pada korporatisasi kurikulum.

Belum lagi tidak ada jaminan tenang dan aman akibat sistem zonasi dan fasilitas minim yang mengancam jiwa anak saat di sekolah. Tak terkecuali guru juga jauh dari jaminan aman dan sejahtera.

Baca juga:  Indonesia dalam Kubangan Investasi Asing

Kemudian tak adanya kepedulian pemerintah terhadap kekeringan kronis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berakibat gagal panen, masalah kesehatan, kurang nutrisi, bahkan konflik sosial korbankan nyawa. Di mana peran Negara?

Padahal negeri ini berlimpah sumber air. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya dalam sumber daya air karena menyimpan 6% potensi air dunia. Sumber air melimpah Indonesia tercantum dalam laporan badan kerja sama lintas negara, Water Environment Partnership in Asia (WEPA). (regional.kompas.com, 30/10/2019)

Hal ini menunjukkan memang tidak ada kesadaran pemerintah untuk serius menyikapi hal tersebut. Pemerintah tetap terus mencatat kekeringan tapi belum memberikan perhatian besar karena dianggap masih bisa tertangani.

Sementara itu, negara bukan hanya absen menjamin kebutuhan dasar, malah menciptakan mekanisme ekonomi yang menghancurkan anak negeri. Komoditas pangan impor membanjiri Indonesia. Makin mencekik rakyat dengan diterapkannya ekonomi neoliberalisme.

Neoliberalisme mempunyai semangat tunduk pada aturan pasar, memangkas kebijakan publik untuk layanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, privatisasi aset publik termasuk pendidikan, melemahnya peran pemerintah, dan penghapusan konsep untuk kepentingan umum (E. Wayne Ross dan Rich Gibson, 2006).

Hal tersebut mengakibatkan puluhan juta orang kelaparan, anak-anak stunting, kepala keluarga menganggur, dan menjerumuskan kaum perempuan pada eksploitasi kapitalisme global.

Riset terbaru Bank Pembangunan Asia mengungkap data bahwa 22 juta penduduk Indonesia masih menderita kelaparan kronis selama periode 2016–2018. Dalam publikasi berjudul ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045‘ disebutkan puluhan juta penduduk menderita kelaparan kronis meski sektor pertanian dan ekonomi mencatat kemajuan yang cukup signifikan.

Berdasarkan laporan Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis Economist Intelligence, pada 2018 Indonesia menempati peringkat ke-68 dari 113 negara. Posisi ini lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (1), Malaysia (40), Thailand (54), dan Vietnam (62). Capaian rendah ini banyak disebabkan tingkat akses makanan yang rendah di Indonesia. (bisnis.tempo.com, 8/11/2019)

Kondisi negeri juga diperparah dengan masalah kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun tak pernah terselesaikan dengan tuntas. Hingga mengakibatkan kehancuran lingkungan hingga wabah penyakit massal yang menimpa rakyat dari Sumatra hingga Papua.

Dewan Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid menilai, pemerintah Indonesia berupaya mengingkari fakta-fakta terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan dengan menyalahkan masyarakat lokal dan peladang sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Baca juga:  Genderang Kegagalan Jilid 2 Rezim Neolib

“Yang dikambinghitamkan adalah masyarakat lokal. Itu pernyataan yang semakin melanggengkan stigma negatif terhadap masyarakat lokal. Ini sebenarnya menunjukkan kegagalan negara,” papar Khalisah. (Kompas.com, 16/9/2019)


Di samping itu, penjaminan pemerintah akan kebutuhan rumah bagi rakyat juga minim. Hal ini dilihat dengan fenomena apartemen kapsul. Ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur semuanya berada dalam satu ruangan. Bisa dibayangkan setiap penghuni apartemen hidup jorok karena ruang makan dan kamar mandi yang berdekatan tanpa sekat atau penghalang.

Fenomena apartemen kapsul menjadi contoh lain kegagalan rezim menjamin kebutuhan perumahan. Di sisi lain pembangunan “smart city” makin menonjolkan kesenjangan sosial, meminggirkan rakyat pribumi dan menganakemaskan kaum elite kapitalis bahkan asing.

Tak kalah menyengsarakan, kebijakan penyediaan transportasi publik dan jaminan keamanan di sektor ini makin buruk . Pengamat transportasi Djoko Setijawarno menyatakan setidaknya ada tiga masalah transportasi di Indonesia.

Sarana dan infrastruktur transportasi umum masih belum memadai sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi guna mobilisasi. Sedangkan yang kedua, kata dia, ialah tidak adanya sistem yang bisa mengerem penggunaan kendaraan pribadi. Adapun yang ketiga ialah sejumlah layanan dan fasilitas yang memanjakan para pengguna kendaraan pribadi. (republika.co.id, 19/12/2015)

Padahal makin buruk layanan transportasi akan menggeret sejumlah persoalan lain seperti kerugian sosial ekonomi, bahkan makin banyaknya nyawa rakyat yang dikorbankan. Hilangnya nyawa rakyat tak lagi menjadi bagian yang diperhitungkan oleh pemerintah. Karena untung dan rugi terhadap layanan yang diberikan pada rakyat menjadi hal utama untuk mereka perhitungkan.

Ditambah lagi, kebijakan yang menimbulkan berbagi polemik di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Yaitu kebijakan sertifikasi layak kawin. Semakin menambah masalah bukan justru menyelesaikan masalah ketahanan keluarga. Sementara serangan arus liberalisasi terhadap keluarga kian masif. Keluarga sebagai tempat menyemai perbaikan bangsa hanya sebuah mimpi yang mustahil menjadi nyata.


Pertahankan Demokrasi-Kapitalisme, Langgengkan Kesengsaraan Rakyat

Kita tentu masih ingat ketika Jokowi menyampaikan pidatonya di sidang tahunan MPR. Ia mengatakan akan bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari “stunting” atau tumbuh kerdil. Ketika memasuki usia sekolah, termasuk anak yatim piatu tidak akan terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.

Namun, semua itu hanya ucapan di bibir saja. Tanpa memberikan bukti yang konkret. Justru kebijakan-kebijakan yang diputuskannya berkebalikan dengan apa yang diucapkannya. Data dan fakta tersaji dengan jelas di hadapan rakyat. Kesengsaraan yang dialami rakyat terus dirasakan tanpa ada kepedulian dari pemerintah.

Tampaknya kegagalan demi kegagalan yang ditunjukkan rezim tercermin dalam setiap kebijakan yang diterapkannya. Gagal menciptakan dan menggerakkan ekonomi riil yang menjadi sumber penghasil rakyat. Kebijakan neoliberal mencabut subsidi rakyat lewat instrument privatisasi kesehatan dan pendidikan.

Baca juga:  Deradikalisasi yang Membelah Umat

Sistem tersebut juga telah menjadi jalan perampokan bagi kekayaan alam Indonesia oleh perusahaan swasta nasional maupun asing untuk kepentingan segelintir orang. Sistem kapitalisme dengan sistem politik demokrasinya merupakan ancaman nyata bangsa ini. Bukan narasi radikalisme yang terus diteriakkan oleh rezim sebagai suatu ancaman bangsa.

Dr. Rizal Ramli mengatakan bahwa hari ini negara Indonesia sedang menganut sistem Demokrasi Kriminal, di mana sistem demokrasi ini telah melahirkan para penjahat yang banyak merugikan bangsa dan negara. Sehingga demokrasi hanya memperkaya elitenya, yakni anggota DPR dan para eksekutifnya. (rmoljabar.com, 16/4/2018)

Demokrasi dijadikan alat penjajahan oleh barat atas dunia terutama negeri kaum muslimin. Melalui pembuatan undang-undang, Barat bisa memasukkan bahkan memaksakan UU yang menjamin ketundukan kepada barat, mengalirkan kekayaan kepada Barat dan memformat masyarakat menurut corak yang dikehendaki Barat.


Sistem Demokrasi Harus Segera Ditinggalkan dan Dicampakkan

Allah Swt. bertanya yang sekaligus menjadi celaan terhadap siapa saja yang mengikuti sistem jahiliah. Allah berfirman,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْأَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS al-Maidah [5]: 50)

Hal yang wajar jika rakyat menginginkan perubahan mendasar dan menyeluruh. Karena Demokrasi-Kapitalisme menjadi sumber masalah dari setiap derita yang dialami rakyat.

Berharap pada sebuah perubahan mendasar berdasarkan syariat Islam yang telah terbukti menyejahterakan rakyat selama 1300 tahun ketika Islam menjadi peradaban gemilang.

Namun, jika ada pihak-pihak yang justru menolak perubahan mendasar ke arah yang lebih baik, bisa jadi mereka ialah agen penjajah yang berupaya keras mempertahankan penjajahan kapitalisme untuk kepentingan tuan besar imperialisme mereka.

Solusi yang seharusnya diambil ialah menjadikan Islam sebagai sistem untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menggantikan Demokrasi-Kapitalisme. Sebab, sistem inilah yang kompatibel dengan keyakinan mayoritas rakyat di negeri ini.

Jika sistem ini diambil dan diterapkan, maka dalam waktu singkat, rakyat dan negeri Muslim terbesar ini akan bangkit serta jauh dari kesengsaraan juga menjadi adidaya baru dunia. Wallahu ‘alam bish-shawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *