; Dana Desa Mengukuhkan Jejaring Kapitalisme ke Pelosok Negeri – Muslimah News

Dana Desa Mengukuhkan Jejaring Kapitalisme ke Pelosok Negeri

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Sungguh semarak euforia kebijakan Dana Desa. Sejauh ini, program Dana Desa dianggap seperti angin segar. Jelas terbayang bagaimana suka ria masyarakat perdesaan, terlebih di pelosok yang lekat dengan hidup terpencil. Mereka merasa memperoleh perhatian dari pemerintah pusat dalam bentuk pendanaan secara khusus.

Dana Desa sendiri adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Meski demikian, Dana Desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan tersebut diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pemantauan dan pengelolaan Dana Desa ini melibatkan sejumlah kementerian dan instansi. Di antaranya adalah:

  1. Kemenko PMK: untuk pendataan laporan desa dari masyarakat dan pendamping;
  2. Kemendagri: untuk data jumlah penduduk dan luas desa;
  3. Kemensos: untuk data rumah tangga miskin;
  4. BPS: untuk data jarak berbagai fasilitas desa;
  5. Kemendes PDTT: untuk data APBDes seluruh desa, jumlah desa menurut status perkembangan desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal); dan
  6. Kemenkeu: untuk mengolah seluruh data dalam rangka menentukan alokasi dana desa per kabupaten.

Sejak dinyatakan jumlahnya akan terus ditingkatkan, kabar mengenai Dana Desa terus membesar. Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Faktor yang menyebabkan berita Dana Desa ini menyemarak, di antaranya adalah besaran Dana Desa yang direncanakan akan terus bertambah. Pemerintah saat ini memang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran–dan itu berarti adalah desa–sebagai prioritas pembangunan.

Jadi, pemerintah sedang sangat mendukung penuh berbagai perkembangan desa. Ini adalah wacana yang cukup baru. Pada awalnya desa dianggap hanya bagian dari struktur di atasnya. Tapi sekarang desa memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya.

Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya, maka pemerintah mengucurkan Dana Desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan Dana Desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main. Pasalnya, pengaturan tentang desa telah berpayung pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang serta diakui dan dihormati pengaturan masyarakatnya dalam sistem pemerintahan NKRI.

Tahun 2018 lalu pemerintah mengalokasikan dana Rp60 triliun, sama dengan tahun 2017. Untuk jangka waku 2019-2014, total Dana Desa yang direncanakan yakni sejumlah Rp400 triliun. Realisasi untuk tahun 2019, pemerintah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa.

Jumlah desa ini mengalami peningkatan. Karena tercatat, jumlah desa pada tahun 2018 hanya 74.910 desa. Kemudian untuk tahun 2020, pemerintah akan mengubah arah penggunaan Dana Desa.

Jika sebelumnya untuk pembangunan proyek infrastruktur, maka di tahun 2020 nanti alokasi Dana Desa akan banyak digunakan untuk pengembangan desa wisata.


Besarnya dana yang digelontorkan ke desa ini rupanya memicu munculnya desa “hantu” atau desa fiktif. Pada tahun 2019 ini, ditemukan data tiga desa hantu dan sudah dihilangkan dari daftar penerima Dana Desa. Desa “hantu” ini sebenarnya terkait dengan konsistensi antara kode resmi dari Kemendagri dengan pencairan Dana Desa di lapangan.

Desa “hantu” menjadi masalah jika sampai Dana Desa cair, padahal tidak ada rekening kas desa yang asli. Inilah masalahnya. Desa-desa fiktif ini tetap menyedot anggaran Dana Desa, sementara penduduknya hanya 2-7 orang atau bahkan tak berpenghuni karena ditinggal penduduknya akibat bencana alam.

Tak dapat dipungkiri, desa hantu yang mendapat aliran Dana Desa tentu tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, 2019 ini adalah penghujung periode RPJMN 2015-2019. Hingga 2019 ini, telah terpenuhi target pengentasan 6.518 desa tertinggal menjadi berkembang, dan 2.665 desa berkembang meningkat statusnya menjadi desa mandiri.

Di samping itu, sudah tertangani pula 40 Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN), ditetapkannya 144 kawasan transmigrasi serta terbangun dan berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB), juga terentaskannya 62 kabupaten daerah tertinggal.

Capaian periode 2015-2019 ini menumbuhkan optimisme untuk mencapai target berikutnya pada RPJMN 2020-2024 di bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kemendes PDTT akan mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang. 5.000 desa berkembang menjadi mandiri, revitalisasi 60 kawasan perdesaan, revitalisasi 63 kawasan transmigrasi, serta mengentaskan 62 daerah tertinggal.

Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran target tersebut adalah melalui peningkatan konektivitas antar wilayah perdesaan dan perkotaan, peningkatan usaha pascapanen komoditas pertanian, peningkatan SDM perdesaan, penguatan pariwisata desa, dan digitalisasi pedesaan.

Terkait dengan penguatan pariwisata desa, Mendes PDTT era Jokowi jilid 1, Eko Putro Sandjojo, pada September 2019 lalu menyatakan bahwa sektor pariwisata dapat membantu pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan produk unggulan desa. Untuk itu, Eko mendorong desa yang memiliki potensi wisata dapat mengembangkan potensi ini melalui BUMDes.

BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata dianggap banyak yang telah mampu menghasilkan pendapatan lebih besar dari Dana Desa. Eko juga menambahkan, desa wisata dapat dikembangkan menggunakan anggaran Dana Desa. Eko berharap desa wisata ini dapat menarik perhatian banyak turis sehingga aktivitas ekonomi perdesaan meningkat.

Mencermati hal ini, pada dasarnya ini tak ubahnya simpulan bahwa dampak jangka panjang dana desa justru mengukuhkan jejaring kapitalisme ke pelosok negeri.

Coba kita cerna, di satu sisi, desa diotonomisasi melalu UU Desa sehingga desa berhak mengatur dirinya (pemerintahannya) sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat sepenuhnya. Sementara di sisi lain, desa juga diberi ruang luas untuk memanfaatkan Dana Desa melalui BUMDes, tapi untuk menjadi desa wisata.

Sebagai dampak jangka panjangnya, akan mulai muncul hotel, kafe dan bar, kawasan bebas berekspresi, taman kota, pantai, kolam renang, dsb, yang semua itu sangat jauh dari identitas kemusliman mayoritas penduduk negeri kita. Astaghfirullah.

Hal ini seyogyanya mengingatkan kita bahwa keberadaan Dana Desa, terlebih jika sudah dikelola BUMDes, menunjukkan berlepasnya tanggung jawab pemerintah pusat terhadap desa yang bersangkutan. Desa dianggap sudah bisa mandiri dan memperoleh pendapatan sendiri tanpa harus mengajukan anggaran ke pusat.

Pasalnya, perhatian dan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat kepada desa tidak cukup dengan semata-mata menggelontorkan dana. Lebih dari itu, seharusnya pemerintah pusat memberikan jaminan politik yang kondusif dan mencegah campur tangan asing langsung ke desa secara de jure akibat adanya UU Desa.


Dari sini kita juga harus ingat, bagaimana salah satu corak ekonomi negara bersistem ekonomi kapitalisme adalah menjadikan sektor pariwisata menjadi sumber devisa negara. Dan inilah yang selama ini juga sedang, masih, dan akan terus terjadi di negara kita selama masih berpegang pada sistem ekonomi kapitalisme.

Ini artinya, program Dana Desa yang seolah merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat ke desa-desa berbagai pelosok negeri ternyata menyimpan motif neoliberalisasi ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata.

Kita tahu bahwa pariwisata adalah “mengundang” orang baru, atau orang yang asing dari kondisi desa setempat. Orang baru tentu memiliki pemikiran baru yang sangat mungkin berbeda dengan desa tujuan barunya. Orang baru juga berpeluang memiliki ide-ide asing yang bertolak belakang dengan desa tersebut.

Dengan demikian, nyatalah bahwa neoliberalisasi ekonomi melalui sektor pariwisata ini juga akan memberi kesempatan terjadinya akulturasi dan liberalisasi pemikiran bagi penduduk setempat.


Tersebab inilah kita selayaknya senantiasa memperhatikan sabda Baginda Rasulullah saw.:

Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala, dan jika ia memerintahkan selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad).

Hadis ini bermakna bahwa keberadaan seorang imam (pemimpin, khalifah) adalah untuk menjadi junnah (perisai) yang melindungi masyarakat dari berbagai marabahaya, keburukan, kemudaratan, kezaliman, dan semacamnya. Namun ketika model pemimpin seperti itu tidak ada, maka di antara dampak yang berpeluang terjadi adalah seperti simalakama Dana Desa tadi.

Karenanya, penguasa sebagaimana dalam hadis di atas jelas hanya lahir dari sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyah. Peran aktif Khilafah dalam melakukan riayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat) akan senantiasa menjadikan Khilafah di bawah payung hukum syariat dalam bertindak.

Jika memang suatu desa benar-benar membutuhkan dana, maka Khalifah akan mengeluarkan dana untuk desa tersebut. Kebijakan ini semata dijiwai mandat untuk mengurusi urusan umat, bukan karena desa yang bersangkutan bisa dijadikan badan usaha semata-mata demi mendulang devisa. Na’udzubillahi.

Dengan ini sungguh jelas, bahwa kebijakan Khalifah mengelola desa sama sekali bukan aktivitas yang asal-asalan ataupun berdasarkan untung-rugi sebagaimana yang dapat dijumpai di seluruh negara berideologi kapitalisme sekuler liberal saat ini. Wallahu a’lamu bi ash-shawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *