; Genderang Kegagalan Jilid 2 Rezim Neolib – Muslimah News

Genderang Kegagalan Jilid 2 Rezim Neolib

Gaung Pemilu masih saja bertalu. Begitu panas kondisi negeri ini dua tahun ke belakang. Tahun 2018 mengawali pemanasan suasana politik karena menjadi masa kampanye para capres-cawapres. Berganti tahun, pada 2019 politik makin pekat. Dua kubu petarung Pilpres makin meruncing, kendati di kemudian hari mereka ternyata menikmati lezatnya perselingkuhan politik di atas bancakan kekuasaan.


Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Rezim periode baru memang belum genap 100 hari melangkah maju. Namun demikian, berbagai tingkah polah para pejabat baru yang begitu menggebu justru mulai menuai kekecewaan publik.

Begitulah ketika jalan perubahan diserahkan kepada golongan orang yang pernah memihak penista agama. Maka, tiada sedikit pun asa, alih-alih wacana masa depan politik yang layak diharapkan untuk mengurusi kompleksitas urusan rakyat. Belum seumur jagung berdinas, sudah begitu kentara ke arah mana model ragam kebijakan yang tengah dan akan ditunaikan. Bahkan benih-benih kegagalannya kian nampak jelas.

Karena itu, hendaknya rakyat mencoba muhasabah nasional serta mencermati beban persoalan dan sumber kegagalan rezim. Hingga mestinya bisa disadari bahwa mekanisme Pemilu (Pilpres) di akhir kuartal tahun 2019 yang telah berlalu itu, ternyata hanya menghasilkan perubahan orang tanpa perubahan mendasar pada sistem pemerintahan dan tata negara kita.

Apalagi notabene rezim saat ini meraih kemenangan secara curang, maka dampak kerusakan sistemis yang sudah ada akan semakin sempurna dirasakan oleh rakyat. Na’udzu billaahi.

Janji-janji rezim terpilih selama kampanye, bukan diupayakan sungguh-sungguh untuk ditepati. Yang ada rakyat hanya semakin merana, terlambat menyadari bahwa telah menjadi tumbal kampanye.

Lihat saja dalam perkara dana zakat dan dana haji. Dengan menghalalkan segala cara, rezim telah menetapkan kebijakan agar bisa menggunakan dana umat ini untuk alasan infrastruktur. Padahal, penggunaan dana zakat sudah ada ketentuan syariatnya. Demikian pula dana haji. Penggunaannya juga sudah ada ketentuan syariatnya.

Namun, rezim dengan begitu tamaknya telah mengambilnya tanpa ada persetujuan dari masing-masing individu rakyat yang dananya terpakai. Tak ayal, rezim pun mendadak pusing tujuh keliling ketika pemerintah Arab Saudi bermaksud menambah kuota haji yang jumlahnya hanya 10.000 kursi saja.

Wajar rezim bingung, karena sang dana abadi sudah terbelanjakan bukan untuk pembiayaan haji, tapi untuk yang lain (baca: infrastruktur). Mau dapat dana dari mana lagi untuk menambal jatah kuota baru itu? Yah, lagi-lagi utang luar negeri. Rezim pun harus semakin dalam terperosok dalam lingkaran riba. Tsumma na’udzu billaahi.

Tapi coba saksikan sisi yang lain. Yakni ketika rezim menggunakan aparat untuk mengkriminalisasi kaum muslimin. Warga negara mayoritas ini ternista dengan begitu mudahnya, seolah tak memiliki jasa apa pun bagi negeri ini, bil khusus kemerdekaan yang selama ini menjadi kebanggaan nasional.

Para ulama dipersekusi, isu terorisme menyubur, pengajian marak dibubarkan, berdakwah tentang Islam kaffah dibubarkan, cadar dan celana cingkrang dianggap radikal, kidung lebih dimuliakan daripada azan, Baginda Rasulullah saw. bahkan juga dihinakan. Na’udzu billaahi tsumma na’udzu billaahi.

Pun mari buka mata sejenak untuk sisi yang lain lagi. Kita bisa tengok bagaimana kesejahteraan rakyat kian di ujung tanduk. Mulai 1 Januari 2020, yang sudah kurang dari sebulan lagi, akan ada beberapa kenaikan tarif/harga kebutuhan rakyat.

Rencana kenaikan tarif/harga ini muncul ketika pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren perlambatan. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 56,52% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,01% yoy (year on year).

Angka ini hanya naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun 2018, yaitu 5% yoy. Rencana ini juga mengemuka ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana fokus menjaga konsumsi domestik di tengah tekanan perlambatan ekonomi global.

Dengan kata lain, menurut ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, kenaikan tarif/harga tersebut pada dasarnya kontradiktif dengan tujuan pemerintah untuk menopang perekonomian dengan dengan dalih “mempertahankan konsumsi”.

Andaikan pemerintah ingin mengandalkan investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kondisinya juga sulit. Karena Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan investasi toh memang menunjukkan tren perlambatan.

Atas dasar ini, selain prediksi akan sulitnya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3%, Bhima juga menyatakan angkanya malah bisa jatuh ke 4,9% atau lebih rendah lagi.


Tersebab itu, rakyat jadi makin tak punya pilihan selain harus menyisihkan dana lebih besar lagi untuk berbagai kebutuhan hidup. Tapi pada saat yang sama, mereka juga harus sungguh-sungguh berhemat.

Kenaikan tarif/harga kebutuhan tersebut antara lain:

  1. Iuran BPJS yang masing-masing akan naik sekitar 100%;
  2. Tarif listrik akan naik dengan dipicu pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA;
  3. Tarif cukai rokok akan naik sebesar 23%;
  4. Harga jual eceran (HJE) rokok akan naik sebesar 35%;
  5. Harga gas LPG 3 kg (elpiji melon);
  6. Tarif tol bahkan naik lebih cepat, yakni mulai akhir tahun 2019 ini, yang meliputi 18 ruas jalan tol.[1]

Data di atas masih belum termasuk potensi kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako, kenaikan tarif PDAM, kenaikan biaya transportasi dan operasional sehari-hari, juga biaya pendidikan anak-anak serta sandang-papan bagi keluarga kita. Astaghfirullah.

Sungguh, kebijakan zalim yang mana lagi yang mau kita dustakan? Toh semua fakta sudah nyata membuat hidup rakyat semakin tercekik. Tak usah heran jika kemudian Asian Development Bank (ADB) awal November lalu merilis data tentang 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan.

Mereka lapar karena tak mampu mengakses sumber daya bahan pangan. Mereka tak mampu mengakses sumber daya itu karena mereka tak punya nominal uang yang memadai untuk mengaksesnya. Mereka miskin, bahkan fakir.

Dengan berbagai kenaikan tarif/harga kebutuhan tadi, meski Upah Minimum Provinsi (UMP) di 34 Provinsi akan naik sebesar 8,51%, sejauh mana signifikansi kenaikan UMP ini terhadap sederet kenaikan tarif/harga kebutuhan hidup rakyat? Benar-benar tak sepadan. Padahal kenaikan UMP juga menyimpan implikasi baru, yakni akan berdampak pada inflasi, khususnya di DKI Jakarta.

Artinya, uang makin tak bernilai seberapa besar pun nominalnya. Tak pelak, lagi-lagi rakyat yang harus jadi tumbal. Mereka “dipaksa” konsumtif demi memenuhi kebutuhan pokoknya. Ditambah tata aturan kehidupan yang sekular, sangat berpeluang membuahkan adagium “kefakiran mendekatkan pada kekafiran” di tengah masyarakat.

Sebagaimana halnya kebijakan zalim yang hanya dihasilkan dari sistem zalim, kebijakan yang menyejahterakan juga hanya akan lahir dari sistem yang sempurna. Jangan sesat logika. Fenomena ini sebagaimana firman Allah Swt.,

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (TQS Al-Maidah [5]: 45).

Juga dalam surah yang sama di ayat 50:

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Serta firman Allah Swt. dalam Surah Al-A’raf [7] ayat 96:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Inilah ketetapan Allah bagi dinamika hidup manusia. Tidak pernah ada ceritanya sistem yang zalim akan melahirkan kebijakan yang menyejahterakan. Itu hanya tipu daya kapitalisme saja. Kitalah yang selama ini telah terbuai rayuan dusta pesta demokrasi yang seolah-olah berkutat tentang memilih pemimpin, padahal tidak.

Demokrasi adalah anak turun ideologi kapitalisme yang motif geraknya adalah menjajah dan menjajah hingga titik uang penghabisan.

Sifat dari sebuah ideologi adalah memiliki pemikiran (fikroh) dan metode penerapan peraturan (thoriqoh). Kedua sifat inilah yang seharusnya kita sadari dengan berbagai fakta culasnya rezim demokrasi-neolib di negara kita.

Kedua sifat ini sangat bertolak belakang ketika ideologi Islam yang diterapkan dalam format negara Khilafah. Ironisnya, istilah “Khilafah” ini belakangan dinista bahkan tak henti dikriminalisasi oleh rezim. Semata akibat ketakutan mereka selaku pengemban ideologi kapitalisme. Ideologi mereka pasti gulung tikar ketika umat Rasulullah saw. ini menyadari sepenuhnya arti penting tegaknya Khilafah.

Bersiaplah, manusia pion-pion ideologi sekuler itu sebenarnya sedang menabuh genderang kegagalan jilid duanya, yang pada jilid pertama saja mereka sebenarnya sudah gagal.

Lantaran ini, sangat wajar jika ide Khilafah dan Islam kaffah sangat mereka takuti. Istilah Khilafah dan Islam kaffah selalu di-framing negatif. Majelis-majelis ilmu yang mendakwahkan Khilafah dan Islam kaffah dilabeli radikal, bahkan nyaris disertifikasi agar pengembannya “berhenti” mendakwahkan Khilafah beserta Islam kaffah, sehingga diharapkan bisa berdakwah sesuai konten yang diinginkan dan disukai rezim. Padahal, dengan Khilafah sajalah dapat teraih jalan perubahan hakiki, agar rezim zalim tak lagi congkak berdiri.

Karena itu, tiada lain yang dapat ditempuh kecuali istikamah untuk mendakwahkan Khilafah dan berbagai konsep penerapan syariat Islam secara kaffah. Tegaknya Khilafah yang kedua adalah janji Allah Swt. dan bisyarah Rasul-Nya saw..

Firman Allah Swt., “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” Juga sabda Nabi saw., “… Kemudian akan ada Khilafah di atas manhaj kenabian.” (HR Ahmad). Wallahu a’lamu bi ash-showab [MNews]

Catatan kaki:

  1. Tol I Integrasi Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak (Cikupa);
  2. Tol Tangerang (Cikupa)-Merak;
  3. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi);
  4. Tol Pasirkoja-Soreang;
  5. Tol Gempol-Pandaan Tahap I;
  6. Tol Surabaya-Mojokerto;
  7. Tol Kertosono-Mojokerto;
  8. Tol Surabaya-Gempol;
  9. Tol Surabaya-Gresik;
  10. Tol Cikampek-Palimanan;
  11. Tol Palimanan-Kanci;
  12. Tol Semarang Seksi A-B-C;
  13. Tol Dalam Kota Jakarta (JIUT);
  14. Tol Pondok Aren-Serpong;
  15. Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa;
  16. Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa;
  17. Tol Makassar Seksi IV;
  18. Tol Ujungpandang Seksi II dan II.
Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *