; Permainan Nasib Rakyat di Tangan Rezim Oligarkis – Muslimah News

Permainan Nasib Rakyat di Tangan Rezim Oligarkis

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS — Di paruh kedua kekuasaannya, Jokowi kian meneguhkan diri sebagai penganut oligarki. Bentuk kekuasaan politik yang secara efektif hanya dipegang elite terbatas. Siapakah mereka? Jelas pihak berkepentingan yang memberikan kontribusi dan suntikan megadana bagi kemenangan penguasa dalam ajang pemilu ataupun masa sebelum itu.

Adopsi atas sistem demokrasi meniscayakan Indonesia terjebak dalam labirin politik berbiaya tinggi. Sungguh hal yang biasa, jika pengusaha ‘turut membesarkan’ dan ‘memelihara’ the rising star –calon pemimpin- yang mereka taksir demi mengamankan kerajaan bisnisnya.

Kerja Penguasa demi Korporasi

Profesor Imu Politik dari Northwestern University, AS, Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarky (2011) menyimpulkan bahwa motif semua keberadaan oligarki adalah mempertahankan kekayaan. Berbagai cara akan ditempuh untuk memelihara kekuasaan termasuk keterlibatan para oligarki) mengklaim hak milik dan kekuasaan kolektif secara paksa terhadap cabang-cabang produksi negara.[1]

Maklum, ongkos melenggang menuju kekuasaan itu amat fantastis. Mustahil hanya ditanggung oleh calon yang mau berkompetisi. Seperti Cawapres Sandiaga Uno yang konon telah menghabiskan dana hampir Rp1,4 triliun untuk Pilpres 2019. Padahal awalnya perkiraan total dana kampanye pasangan Prabowo-Sandi ‘hanya’ sebesar Rp134 miliar, dan Rp95,4 miliar di antaranya disumbang Sandi.[2]

Lawannya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengumumkan dana kampanyenya per 5/3/2019 mencapai Rp130,45 miliar. Sumbangan dana tunai itu berasal dari 18 badan usaha nonpemerintah (48,29 miliar), sumbangan 3 parpol (27 miliar) dan sumbangan dari 190 perseorangan (11,793 miliar).

Itu dana segar, belum terhitung sumbangan barang dan jasa.[3] Bisa jadi realisasi ongkos kampanye di lapangan lebih tinggi. Maka bisa dibayangkan jika hajatan Pilpres kemarin menelan dana luar biasa yang melibatkan banyak donator.

Siapakah yang mampu menyumbang dana besar kecuali kaum pengusaha pemilik korporasi besar? Akibatnya, merekalah yang bakal menentukan corak dan jalannya pemerintahan. Sedangkan penguasa sesungguhnya hanya menjadi boneka yang dikendalikan para oligarkis.

Lihat saja visi pembangunan rezim Jokowi. Pro pada ekspansi bisnis korporasi. Keberpihakan pada korporasi jelas-jelas disampaikan Jokowi dalam perhelatan 10 Tahun Kompas100 CEOForum (28/11/2019). Dalam keynote speaker-nya, Jokowi menegaskan bahwa 85 persen penentu pergerakan ekonomi Indonesia adalah swasta dan BUMN. Bukan kerja pemerintah.


Sebenarnya tidak ada yang aneh dari konsistensi Jokowi dalam mengawal agenda korporasi. Usai yakin dirinya bakal dilantik, Jokowi menyampaikan pidato bertajuk “Visi Indonesia” (14/7/2019) di SICC, Sentul, Bogor. Visi yang dimaksud nyatanya adalah bukan visi seorang negarawan yang berpihak pada hajat rakyat.

Lima fokus pembangunan yang akan dijalankan rezim Jokowi-Ma’ruf adalah (1) pembangunan infrastruktur, (2) pembangunan SDM, (3) mengundang investasi seluas-luasnya, (4) reformasi birokrasi untuk izin investasi korporasi, dan (5) penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.[4]

Investasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI) menjadi fokus utama “pembangunan” ekonomi Jokowi. Investasi itu disinyalir akan menguntungkan jalinan bisnis ataupun rekanan asing para oligarki. Karena itu semua penghalang investasi harus diberangus.

Resah dengan laporan Bank Dunia yang merilis kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia yang mentok di peringkat 73, Jokowi sampai menekan para gubernur seluruh Indonesia agar tidak mempersulit investasi melalui perda/pergub yang mengganggu.[5]

Jokowi juga memastikan akan menindak perizinan yang lambat, berbelit-belit, dan terjadi praktik pungutan liar. Dia tak segan akan mencopot pejabat dari lembaga yang tidak efisien. Bahkan jika terdapat lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat, pasti akan dibubarkannya.[6]

Reformasi birokrasi juga diterapkan Jokowi pada aspek legal. Untuk mempercepat masuknya investasi, pemerintah sudah menargetkan omnibus law[7] melalui pemangkasan awal 72 regulasi dalam kurun waktu satu bulan. Jokowi akan merevisi puluhan aturan menjadi UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.[8]

Jangan dikira, sekalipun UU baru nanti terkesan memberi angin segar bagi hajat publik, namun maksud tersebut sulit terealisasi dalam pemerintahan bercorak oligarkis.

Penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM merupakan bagian proyek “end poverty (pengentasan kemiskinan) yang biasa diaruskan Barat pada negara-negara dunia ketiga. Proyek ini bukanlah bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana yang kerap digembar-gemborkan mereka, namun untuk menghindari penyakit sosial–seperti kriminalitas, keterbelakangan, ataupun kekumuhan–yang akan mengancam stabilitas ‘pembangunan’ kapitalistik. Kalau tidak dituntaskan, ongkos sosial yang diderita sebuah negara akan lebih besar.

Bila lapangan kerja tersedia dan tercipta banyak UMKM, akan terjaga purchasing power parity (daya beli) masyarakat sehingga konsumsi akan terus terjaga. Dengan demikian para korporasi tidak akan merugi karena produk barang dan jasanya tetap dibeli oleh rakyat. Apalagi Indonesia adalah huge market.

Ibaratnya, apapun bisa dijual di sini: dari jepit rambut hingga alutsista berteknologi mutakhir.

Demikian pula pembangunan SDM, tidak semata-mata berpihak pada perbaikan kehidupan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 yang diterbitkan Juli lalu mengatur pemberian insentif super deduction sebesar 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi.[9]

Yang untung tentu korporasi itu karena akan mendapat pengurangan pajak dari pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

Ketidaktulusan rezim pengabdi oligarki ini bahkan tampak pada keinginan menurunkan angka stunting. Tujuan menurunkan stunting adalah demi peningkatan kualitas SDM, mengingat 54 persen tenaga kerja Indonesia saat ini, masa balitanya adalah penderita stunting.

Paksaan oligarki demi memenuhi kerakusannya atas harta dunia ini kian menguat melalui dominasi intervensi atas kebijakan yang ditetapkan rezim. Seperti usulan amandemen pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden lebih dari 2 periode sebagai usulan Nasdem.[10] Tentu mereka membutuhkan rezim yang satu nafas dengan keinginan mereka.

Semakin lama mereka berkuasa, kaum oligarki akan memiliki waktu panjang untuk memperbesar konglomerasinya. Apalagi jika oligarki itu memiliki bisnis petro dolar seperi migas dan tambang. Konon penunjukan manusia paling kontroversial di Indonesia sebagai pejabat tinggi salah satu BUMN strategis terkait keuntungan yang bakal diperoleh para mafia migas.

Nasib Rakyat Terhimpit Rezim Oligarki

Akibat watak individualis yang over dosis, mustahil bagi oligarki untuk memikirkan kepentingan rakyat. Kondisi itu digambarkan terjadi di Indonesia sejak Orde Baru hingga hari ini. Hingga Jeffrey Winters mengatakan pemerintah Indonesia cenderung mengadopsi sifat oligarki ekstraktif, yakni berorientasi pada pencabutan kepentingan publik.[11]

Misalnya pada fokus pertama visi Jokowi untuk meneruskan megaproyek infrastruktur. Kekurangan dana yang luar biasa terpaksa harus mengambil dari banyak pos. Bahkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyebutkan dana BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 73 triliun dialokasikan untuk mendukung program infrastruktur melalui instrumen surat hutang (21/3/2018). Maklum, hingga Januari 2018, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 320 triliun dan 81 persen dari jumlah total itu digunakan untuk mendukung roda-roda pemerintah.[12]

Rakyat tak pernah tahu, mesin apa yang harus digerakkan melalui suntikan ‘fundraising’ masyarakat? Sedangkan mereka dipaksa membayar aneka premi, baik secara sukarela ataupun terpaksa pada jenis-jenis asuransi: kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua, dan kecelakaan kerja.

Ingat, berapa pun persentase yang harus dibayarkan peserta, itu adalah uang mereka yang semestinya tidak boleh digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Namun di negara yang dijalankan tanpa prinsip amanah ini, ghosab ataupun pemalakan dana rakyat amat lumrah terjadi.

Seperti BPJS Kesehatan yang diperkirakan defisit hingga 32.84 triliun pada akhir 2019. Sekalipun pejabat Kemenkes menyatakan penyebabnya karena kurang iuran, Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menepis alasan itu. Menurutnya, akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan yang amburadul. Tapi Perpres No.75/2019 terlanjur diteken untuk menaikkan iuran BPJS hingga 100 persen.

Rakyat, adalah pihak yang paling gampang menjadi penanggung limpahan beban atas ketidakbecusan rezim oligarki mengurus urusan negara.

Cermati pula urusan infrastruktur. Pengusahaan jalan tol tenyata tidak didominasi BUMN, tapi dikuasai konsorsium swasta seperti PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), PT Nusantara Infrastructure (META) Tbk, PT Astratel Nusantara (Astra Infra), Kompas Gramedia (PT Translingkar Kita Jaya) dan Sinarmas Land.[13] Wajar untuk mengembalikan investasi, pemerintah memiliki UU No 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 15/2005 tentang Jalan Tol, yang melegalkan kenaikan jalan tol secara berkala.

Siapa yang diuntungkan? Sopir truk pengangkut telur dari Blitar menuju Jakarta? Jarak tempuh perjalanannya memang memendek, namun berapa rupiah yang harus dikuras dari kantungnya untuk membayar dana yang berlipat-lipat? Bisa-bisa pendapatan atau biaya perjalanannya harus dipangkas bosnya demi menutup pembiayaan ekspedisi.

Beban hidup rakyat jelas makin berat, sementara pemerintah neoliberal telanjur memangkas subsidi dan jaminan pemenuhan hajat hidup rakyat. Kalaupun Menkeu Sri Mulyani bakal mencairkan dana bansos lebih dulu saat memulai pelaksanaan APBN 2020, sekali lagi, itu adalah proyek balsem yang memang dibutuhkan bagi rezim oligarkis yang selalu menelan korban penyakit sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat ataupun Pintar tak akan sanggup menuntaskan dahaga dan kebutuhan primer kesehatan serta kesehatan seluruh masyarakat. Rakyat akan tetap dihimpit kebutuhan yang tak bisa dipenuhinya akibat inflasi dan pelayanan berbayar yang dibandrol pemerintah.

Dan jangan lupa. Program pemberdayaan UMKM sejatinya termasuk proyek-proyek autopilot yang meniscayakan rezim kian berlepas tangan atas nasib rakyat. Makin mandiri rakyat, pemerintah kian mantab menempatkan dirinya sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan korporasi.


Demikianlah realitas kehidupan yang dijalankan tanpa petunjuk Alquran dan Sunah, melainkan menjalankan pemerintahan mengikuti sistem kapitalis yang dirumuskan dari hawa nafsu manusia. Kesempitan hidup dihadapi hampir seluruh rakyat, dan tak mustahil para oligarki serta kroninya akan merasakan sempit di akhirat.

Karena itu tak ada cara lain kecuali “… maka jika datang kepada kalian petunjuk dari-Ku. Barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.“ (TQS Thaha: 123).

Karena itulah, kembali berpegang teguh dan melaksanakan Islam kafah dalam naungan Khilafah, niscaya akan melenyapkan semua himpitan sekaligus memusnahkan semua potensi rezim oligarki penghisap darah rakyat. [MNews]


[1] http://www.gresnews.com/berita/politik/100475-rantai-kekuasaan-oligarki-masih-jadi-budaya-politik-di-indonesia/

[2] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4486029/sandiaga-sudah-habiskan-rp-14-t-untuk-dana-kampanye

[3] https://tirto.id/total-dana-kampanye-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandi-per-maret-2019-dkxA

[4] https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all.

[5] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191114194028-532-448452/jokowi-minta-investasi-di-daerah-jangan-dipersulit

[6] https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all.

[7] Omnibus law dapat dianggap sebagai UU ‘sapu jagat’ yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi UU.

[8] https://news.detik.com/berita/d-4756789/mengenal-omnibus-law-revolusi-hukum-yang-digaungkan-jokowi

[9] kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

[10] https://tirto.id/ada-watak-oligarki-di-balik-usul-perpanjang-masa-jabatan-presiden-elYw

[11] Ibidem 1

[12]https://www.tribunnews.com/bisnis/2018/03/21/73-t-dana-bpjs-ketenagakerjaan-diinvetasikan-ke-infrastruktur

[13] https://properti.kompas.com/read/2018/02/23/180000821/raksasa-raksasa-swasta-di-jalan-tol?page=all.

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Permainan Nasib Rakyat di Tangan Rezim Oligarkis

  • 10 Desember 2019 pada 11:08
    Permalink

    Kembali pada islam kaffah
    #islamkaffahsolusiummat

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *