; Matinya Fungsi Bulog, Apa Solusinya? – Muslimah News

Matinya Fungsi Bulog, Apa Solusinya?

Oleh: Emilda Tanjung

MuslimahNews.com, FOKUS — Perum Bulog kembali akan melakukan disposal cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.000 ton karena usia penyimpanannya telah lewat setahun. Kerugian akibat pembuangan ini kira-kira mencapai Rp160 M[1]. Kejadian ini sebenarnya telah terjadi berulang.

Sebelumnya, beberapa Divisi Regional Bulog seperti di Jakarta, di gudang Bulog Kupang, dan Kabupaten OKU pernah melaporkan terjadinya kerusakan beras yang disimpan di gudang.[2][3][4] Menurut aturan yang berlaku yaitu Permentan nomor 38 tahun 2018, beras yang disimpan melebihi empat bulan berpotensi atau mengalami penurunan mutu, maka harus dibuang/dimusnahkan.

Betapa ironisnya, hal ini terjadi di tengah kondisi pemenuhan pangan rakyat yang belum merata karena sebagian rakyat masih sulit mengaksesnya. Seperti ditemukannya warga Suku Anak Dalam yang mengalami kesulitan pangan berminggu-minggu yang terpaksa memakan makanan yang tidak sewajarnya.[5]

Masih terdapat 88 daerah (sekitar 7 juta jiwa) yang mengalami rawan pangan karena rendahnya akses terhadap pangan.[6] Bahkan laporan ADB menyebut 22 juta warga Indonesia masih mengalami kelaparan kronis.[7] Besar kemungkinan faktanya jauh lebih banyak lagi dari data yang terungkap.

Buruknya kinerja Bulog membuat pupus harapan akan tercapainya ketahanan pangan, harga yang stabil, dan sejahteranya petani. Walaupun hingga saat ini ‘di atas kertas’ Bulog berfungsi sebagai stabilisator harga pangan dan penyimpan cadangan beras Pemerintah untuk ketahanan pangan, kedua fungsi ini sama sekali tidak optimal.

Secara riil kehadiran Bulog tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dalam fungsi stabilisator harga, Bulog tidak optimal dalam menyerap panen petani pada saat produksi berlimpah sehingga petani seringkali dirugikan karena anjloknya harga.

Saat harga di pasaran melonjak tinggi, operasi pasar yang dilakukan Bulog hanya menurunkan harga sesaat, tidak benar-benar menstabilkan harga. Sementara fungsi sebagai penyimpan CBP untuk penyangga ketahanan pangan hadir bukan untuk serius melayani rakyat, namun bercampur dengan target bisnis.

Bulog Tersandera Hegemoni Kapitalisme Global dan Politik Neoliberal

Masuknya Indonesia dalam Agreement of Agriculture (AoA) yang dirumuskan WTO sejak 1995 menjadikan sektor pertanian dengan semua aspeknya makin diliberalkan. Indonesia sebagai anggota WTO (sekaligus sebagai negara pengekor) ‘dipaksa’ membuka seluruh pasar pertanian mulai dari hulu hingga ke hilir bagi dunia internasional, termasuk mengizinkan masuknya transnational corporation (TNCs). Akibatnya, persaingan bebas dan konsep survival of the fittest berlangsung antara korporasi raksasa dengan petani-petani kecil.

Baca juga:  Terbang Murah tanpa Bergantung Asing

Implikasi lainnya dari AoA adalah dicabutnya kewenangan Bulog dalam mengatur pangan, baik dalam menjaga stabilitas harga pangan, melakukan impor dan ekspor, ataupun menentukan provisi subsidi.[8] Bulog tidak boleh ‘memonopoli’ tata kelola pangan, namun Bulog harus berkompetisi dengan berbagai pihak termasuk korporasi-korporasi asing.

Karenanya wajar jika mayoritas stok bahan pangan hari ini dikuasai oleh korporasi (lembaga non-Bulog) dan hanya 6-8 % saja yang dikuasai Bulog.[9]

Dengan kemampuan minim ini, bagaimana mungkin Bulog mampu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan?

Begitu pula dalam impor, Bulog bukan lagi satu-satunya pemain, akan tetapi harus bersaing dengan korporasi swasta lainnya. Padahal oligopoli korporasi swasta ini tak jarang melahirkan kartel-kartel pangan yang mengendalikan harga dan suplai bahan pangan. Bulog ataupun pemerintah tidak berdaya menghentikan praktik ini.

Lebih buruk lagi, tekanan global melalui WTO dipermulus dengan diadopsinya tata kelola pemerintahan neoliberal. Konsep good governance alias Reinventing Government (ReGom) sebagai turunan dari paradigma neoliberal, telah menghilangkan peran pemerintah sebagai pengatur urusan rakyat.

Pemerintah tak lain hanya regulator dan fasilitator bagi kemudahan-kemudahan investasi (hegemoni) korporasi. ReGom mengarahkan wajah pemerintahan pada enterpreneurial state yaitu negara yang menjalankan roda pemerintahan seperti perusahaan menjalankan bisnis sehingga negara bisa works better, costs less, dan gets results the people care about.

Lembaga-lembaga pemerintahan pun digiring menjadi bagian dari pelaku pasar. Dengan prinsip enterpreneurial government, pemerintah diarahkan sebagai pengusaha, memutar modal (aset) yang dimilikinya dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan pemerintah menjalankan roda pemerintahan.[10]


Demikianlah wajah Bulog dalam pemerintahan neoliberal. Orientasinya diarahkan kepada sebesar-besarnya profit, sedang fungsi public service obligation (PSO) hanya ala kadarnya saja. Berbagai inovasi produk untuk komersialisasi dibuat dalam rangka mengejar keuntungan. Seperti memproduksi beras komersil,[11] membuat beras bervitamin,[12] atau bekerja sama dengan Aprindo (retail modern) untuk menjual beras mediumnya sebagai pengganti operasi pasar.[13]

Baca juga:  Politik Sawit Negara Berduit

Alih-alih melayani kebutuhan pangan rakyat yang mayoritas masih miskin, justru Bulog berupaya membisniskan produk layanannya dengan berbagai bentuk.

Tampak jelas, kedua faktor utama ini berhasil memandulkan fungsi Bulog. Dengan dalih tidak kompetitif dan membebani keuangan negara, suatu saat nanti Bulog dapat saja dibangkrutkan. Sehingga pengelolaan hajat pangan 100% akan diserahkan pada korporasi swasta bahkan asing.

Bagaimana solusinya?

Solusi tidak mungkin didapat dari dalam sistem termasuk pembentukan Badan Pangan sesuai mandat UU Pangan no 18 tahun 2012. Selama masih bernaung dalam sistem neoliberal, keberadaan Badan Pangan pun akan sia-sia.

Ditambah pula ketidakadilan dan hegemoni dari kepentingan global, tidak sedikit pun mendapat penolakan dari rezim. Justru mereka berjalan dalam arahan kapitalisme neoliberal pada seluruh sendi kehidupannya.

Karenanya kita membutuhkan konsep pengelolaan pangan termasuk badan pengelola pangan yang sahih, yang berbeda dengan konsep neoliberal kapitalistik. Satu-satunya solusi yang mampu mewujudkannya hanya dengan Islam.

Khilafah, Satu-Satunya Solusi

Penting kita pahami, politik pangan dalam Islam sangat berbeda dengan politik pangan kapitalisme neoliberal. Dalam pandangan Islam, politik pangan sejalan dengan politik dalam negeri dan luar negeri Khilafah.

Di dalam negeri, politik pangan dijalankan dalam rangka mengurusi hajat pangan seluruh individu rakyat dalam hal ini menjamin pemenuhan pangannya, baik untuk konsumsi harian dan menjaga cadangan pangan untuk mitigasi bencana/paceklik.

Sedangkan untuk politik luar negeri, politik pangan diarahkan untuk men-support fungsi dakwah dan jihad yang dijalankan Khilafah.

Artinya, politik pangan tidaklah dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi ataupun mengejar surplus neraca perdagangan seperti halnya kapitalisme neoliberal.

Karena itu, untuk mewujudkan kemandirian implementasi politik pangan meniscayakan adanya negara dan pemerintahan yang independen, lepas dari semua tekanan global. Baik melalui perjanjian multilateral ataupun keterikatan terhadap aturan yang dibuat lembaga internasional seperti WTO.

Visi kemandirian ini secara defacto dan dejure hanya ada dalam negara Islam/Khilafah. Sebab Allah Swt. telah melarang dengan tegas intervensi pihak asing atas kaum muslimin. Sebagaimana firman-Nya,

Baca juga:  Indonesia (Memang) Sudah Lama Jadi Kapitalis Liberal

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”. (QS An Nisaa ayat 141)

Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam Islam/Khilafah sebagai unit pelaksana teknis fungsi negara berfungsi mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan pada setiap individu rakyat, menyimpan cadangan pangan untuk kebutuhan pada kondisi bencana, kebutuhan jihad, ataupun untuk menstabilkan harga di pasar.

Bulog harus dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang sahih, dijiwai fungsi pelayanan, dan dinihilkan dari aspek komersial. Sebab, Bulog merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai raa’in (pelayan) dan junnah (pelindung).

Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw., “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadis lainnya Rasulullah saw. menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

Anggarannya berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Baitulmal adalah institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Berbagai pemasukan baitulmal (seperti harta milik umum, jizyah, kharaj, dsb) menjadikan negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya. Yang dalam hal ini pewujud politik ketahanan dan kedaulatan pangan.

Bersifat mutlak artinya ada atau tidak ada kas negara untuk pembiayaan, politik ketahanan dan kedaulatan pangan WAJIB diadakan negara. Bila dari pemasukan tetap/rutin seperti harta milik umum berupa barang tambang yang jumlahnya berlimpah pun tidak terpenuhi, maka Islam memiliki konsep antisipasi berupa pajak temporer (dharibah) yang dipungut dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

Jelaslah bila pangan dikelola oleh lembaga negara yang berperan penuh seperti ini dan pengaturan pangan dijalankan dengan sistem ekonomi Islam, maka ketahanan pangan bagi tiap individu rakyat akan terwujud demikian juga kedaulatan pangan. Kesejahteraan petani pun akan ikut naik karena lembaga ini akan hadir menjadi pelindung ketika panen berlimpah. Wallahu a’lam bi ash showab. [MNews]


[1] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191129170603-92-452742/Bulog-akan-buang-20-ribu-ton-beras-bernilai-rp160-miliar

[2]https://money.kompas.com/read/2019/07/02/094833426/rusak-50000-ton-beras-cadangan-pemerintah-akan-dilepas-Bulog

[3]https://kupang.tribunnews.com/2019/02/21/beras-rusak-di-gudang-Bulog-ajukan-permohonan-lelang

[4]https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/05/pmggcd414-dprd-oku-usut-temuan-6000-ton-beras-rusak-di-gudang-Bulog

[5]https://news.okezone.com/read/2019/10/17/340/2118336/warga-suku-anak-dalam-terancam-kelaparan-terpaksa-makan-monyet-buruan

[6]https://republika.co.id/berita/q07q5e415/waspada-88-daerah-rentan-rawan-pangan

[7]https://news.detik.com/dw/d-4776060/laporan-adb-22-juta-orang-indonesia-menderita-kelaparan

[8]Hasibuan, AIRY. 2015.Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on Agriculture (AoA) – WTO

[9]https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4560075/buwas-pasar-pangan-ri-94-dikuasai-kartel-Bulog-hanya-6

[10]Rini Sjafri. 2015. Reinventing Government: Cara Baru Meliberalkan Negara

[11]https://www.antaranews.com/berita/1071910/Bulog-bakal-luncurkan-50-produk-beras-komersil

[12]https://beritagar.id/artikel/berita/Bulog-perkenalkan-beras-bervitamin-diluncurkan-dalam-waktu-dekat

[13]https://www.cnbcindonesia.com/news/20191113083150-4-114817/Bulog-jual-beras-di-ritel-modern-nasib-pedagang-kecil-piye


Bagaimana menurut Anda?

2 tanggapan untuk “Matinya Fungsi Bulog, Apa Solusinya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *