Layakkah Berharap pada Kapitalisme?

Pemimpin datang dan pergi silih berganti, tapi sejahtera itu tak kunjung terjadi. Nasib rakyat semakin hari semakin terhimpit. Mengapa terjadi?


Oleh: Wiwing Noeraini

MuslimahNews.com, FOKUS — Kesempitan hidup dihadapi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia hari ini. Sungguh, tak ada yang lebih diharapkan rakyat saat ini kecuali satu, hidup sejahtera. Bergantinya pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah, berubahnya kebijakan dengan berubahnya berbagai aturan dan UU, semuanya selalu ditunggu rakyat dengan penuh harapan agar sejahtera itu mewujud. Namun apa hendak dikata, ternyata itu semua hanya mimpi.

Kapitalisme Mengharuskan Negara Berlepas Tangan

Tanpa disadari, kita terlalu banyak meminta, sementara yang dipinta tak akan mungkin bisa memberi. Kita meminta Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah untuk mengurus dan mengatur rakyat, dan memenuhi semua hajat hidupnya. Tapi sistem kapitalisme yang diadopsi Indonesia mengharuskan Negara berlepas tangan dalam mengatur hajat hidup rakyatnya.

Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator, yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha. Negara berperan mencegah agar tidak terjadi konflik antara rakyat dan pengusaha. Tapi faktanya, yang dimaksud mencegah konflik itu adalah dengan cara negara lebih mengedepankan kepentingan pengusaha (baca: kaum kapitalis/pemilik modal) daripada kepentingan rakyat.

Ini terjadi karena telah terbentuk relasi antara pengusaha dengan rezim pemegang kekuasaan (penguasa), bahkan sebagian dari pengusaha itu yang kemudian menjadi penguasa. Mahalnya ongkos demokrasi mengharuskan siapa pun yang ingin berkuasa harus punya modal besar. Kucuran modal para pengusaha adalah stimulus bagi calon pemegang kekuasaan. Rezim yang sudah berkuasa kemudian harus membalas budi kepada pemilik modal dengan mengeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang memuluskan bisnis-bisnis mereka.

Kebijakan pemerintah Indonesia saat ini dengan ekonomi neoliberalnya semakin menampakkan watak asli sistem kapitalisme yang berlepas tangan dari mengurus rakyat. Lihatlah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kran impor dan pintu investasi asing yang dibuka selebar-lebarnya. Apakah diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat ataukah untuk kepentingan swasta asing?

Baca juga:  Kosmopolitanisme Islam, Satu Lagi Upaya Memoderasi Islam

Utang luar negeri ribawi yang gila-gilaan, untuk kepentingan siapa? Faktanya, utang tersebut telah membuat pemerintah Indonesia tunduk pada kepentingan negara pemberi utang.

Adapun pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari utang tersebut, faktanya juga tak dinikmati oleh rakyat karena tak semua bisa menjangkau harganya. Lagi-lagi, pembangunan itu ditujukan untuk para pebisnis–para investor baik dalam maupun luar negeri–agar mereka mau berinvestasi di Indonesia.

Privatisasi besar-besaran juga terus dilakukan oleh pemerintah hari ini, hingga negara kehilangan banyak sumber pendapatannya. Rakyat harus membayar harga lebih mahal dari pelayanan publik yang tadinya dilakukan oleh negara, lalu malah dialihkan kepada swasta. Siapa yang diuntungkan? Lagi-lagi, kepentingan rakyat harus mengalah pada kepentingan pengusaha.

Demikianlah, sistem kapitalisme telah mengharuskan negara berlepas tangan atas nasib rakyatnya. Rakyat dibiarkan secara mandiri mengurus seluruh urusannya. Rakyat harus menanggung krisis energi, melonjaknya harga pangan dan komoditi pokok lainnya, menjamurnya pengangguran, susahnya mengakses pendidikan dan kesehatan, dan taraf hidup yang kian rendah.

Inilah dampak negara autopilot saat ini terhadap nasib rakyat. Siapa pun penguasanya, tak akan pernah bisa dan mampu mengurus dan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya karena mereka memang didesain bukan untuk mengurus rakyat.

Oleh karena itu, jika hanya ganti rezim, ganti penguasa, sementara sistemnya tetap kapitalisme, maka rakyat pun akan tetap mengalami nasib yang sama.

Bagaimana dengan Islam?

Kepemimpinan Islam: Kepemimpinan sebagai Raa’in dan Junnah

Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan sebagai raa’in (pengurus). Islam perintahkan negara melalui pemimpinnya untuk bertanggung jawab penuh menjamin maslahat umum. Negara bukan sebagai regulator, melainkan peri’ayah (raa’in) dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasul saw.:

Baca juga:  Nasib Ekonomi Indonesia Dalam Cengkeraman Neoliberalisme

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Islam memiliki kekhasan dalam sistem politiknya yang mengharuskan negara untuk menjalankan pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (ri’ayah syu’un al-ummah dakhiliy[an] wa kharijiy[an] bi al-ahkam al-islamiyyah).

Pemerintah/negara merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis (‘amali). Penguasa yang menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk benar-benar mengurus dan memenuhi semua kebutuhan rakyat.

Dalam sistem Islam, negara didesain sebagai raa’in, sehingga siapa pun yang terpilih menjadi penguasa/pemimpin, maka dipastikan ia adalah pemimpin yang amanah dan adil, yang akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengatur hajat hidup rakyatnya.

Tak akan ada bualan dan janji-janji palsu dari sang pemimpin, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa kepemimpinan ini adalah amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Swt.. Sungguh pedih balasan bagi para penguasa yang tidak amanah dan menipu rakyatnya dengan janji-janji palsu.

Rasulullah saw. Bersabda,

مَامِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

 “Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Ma’qil bin Yasar ra.).

Kepemimpinan dalam Islam juga adalah kepemimpinan sebagai junnah sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

Baca juga:  Tanpa Norma, LGBT bisa Liar

إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya….” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad)

Makna ungkapan kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim,

“(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena imam (khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum muslimin, dan mencegah antara manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.

Dengan indikasi pujian, berita dalam hadis ini bermakna tuntutan (thalab), tuntutan yang pasti, dan berfaedah wajib.

Sedangkan makna (yuqaatilu min waraa’ihi) yakni: kaum muslimin akan berperang bersama dengannya (al-khalifah) dalam memerangi orang-orang kafir, para pemberontak, khawarij, dan seluruh kelompok-kelompok pembuat kerusakan dan kezaliman secara mutlak. Begitulah yang disampaikan al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Dari hadis ini dipahami bahwa Islam memosisikan negara sebagai pelindung bagi rakyatnya, yang melindungi akidah umat dari serbuan pemikiran sesat dan kufur semisal liberalisme, sekularisme, dan isme-isme lainnya, termasuk juga moderasi Islam yang nyata-nyata menyerang syariat Islam kaffah.

Negara juga akan melindungi kehormatan Nabi Muhammad saw. dari para penista yang semakin hari semakin berani menampakkan kebencian mereka kepada Islam dan umat Islam. Negara pun akan melindungi rakyatnya dari semua kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, dan tindakan apa pun yang membahayakan.

Yang jelas, negara akan melindungi umat dari serangan kapitalisme Barat dan Timur yang secara nyata telah mencengkeram dan mengeruk habis sumber daya alam (SDA) Indonesia dan juga negeri-negeri muslim lainnya.

Jadi, sistem manakah yang layak menjadi harapan? Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta’ala ataukah kapitalisme buatan manusia yang telah nyata kegagalannya?

Allah Swt. berfirman,

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al Maidah 50). [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

4 tanggapan untuk “Layakkah Berharap pada Kapitalisme?

  • 5 Desember 2019 pada 11:13
    Permalink

    Harapan kepda sistem kapitalisme demokrasi hri ini adalah ilusi
    .. Harapan palsu, jelas akan kecewa…

    Balas
  • 4 Desember 2019 pada 09:55
    Permalink

    Masyallah kesempurnaan Islam hnya hisa dirasakan ketika di terapkan dan dijalankan..dan yang bisa menerapkan islam hnya Negara Islamiyah it sendiri,dan yang menjalankan hnya bisa dilakukan oleh kholifah pemimpin kaum muslimin it sendiri

    Balas
  • 4 Desember 2019 pada 09:00
    Permalink

    Yuk kita bangunkan umat yg masih mimpi kebangkitan melalui sistem dg para pemimpinnya yg terus php in rakyatnya ini.
    Jika mengharapkan kebangkitan yang hakiki ,maka hanyalah Islam yang akan mampu mewujudkannya. Khilafah islamiyah Yes, demokrasi kapitalisme no no no…

    Balas
  • 4 Desember 2019 pada 04:16
    Permalink

    MasyaAllah, syukron atas pencerahannya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *