; Lingkaran Oligarki Rezim Jokowi Bertopeng Milenial - Muslimah News

Lingkaran Oligarki Rezim Jokowi Bertopeng Milenial

Berdasarkan tafsiran Jeffrey A. Winters, ketika melihat realitas politik dalam pemerintahan Jokowi sejak periode pertama, tampak betul bahwa oligarki merupakan penyakit yang sudah akut.


Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi. (Pegiat Literasi dan Pemerhati Sospol)

MuslimahNews.com, OPINI — Langkah Jokowi memilih staf khusus milenial mendapat sorotan dari publik. Bahkan menjadi polemik di tengah masyarakat karena gaji yang fantastis dengan tupoksi yang masih belum definitif. Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, keberadaan stafsus tersebut hanya akan membebani anggaran negara yang lebih besar.

Keberadaan stafsus dari kalangan milenial dikritik banyak pihak. Sebab, jumlah pembantu presiden saat ini sudah terlalu banyak sehingga membuat lembaga kepresidenan semakin gemuk. Pada Kabinet Kerja 2014-2019, jumlahnya hanya sebelas. Orang-orang di sekitar Presiden jadi lebih padat lagi jika diakumulasikan dengan Kantor Staf Kepresidenan–lembaga bentukan Jokowi pada 2015–yang terpisah dari staf presiden. Belum lagi jika dihitung delapan anggota Staf Khusus Wakil Presiden yang baru dilantik kemarin.

Semua ini berkebalikan dengan omongan Jokowi yang menggadang-gadang efisiensi dan perampingan birokrasi. (kolom.tempo.co, 26/11/2019).

Pengangkatan stafsus oleh Jokowi juga tercium aroma politik bagi-bagi kekuasaan atau politik akomodatif. Sebab, sebagian besar adalah pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Selain ketujuh stafsus milenal yang diumumkan Jokowi, ada empat nama yang merupakan kader partai politik pendukung Jokowi: Arief Budimanta (PDIP), Dini Shanti Purwono (PSI), dan dua kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yakni Diaz Hendropriyono dan Angkie Yudistia.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengungkapkan bahwa politik bagi-bagi kekuasaan ini memang bukan barang baru di pemerintahan Jokowi. Tak hanya sekarang, tapi sejak periode pertamanya. Ia menilai hal tersebut ciri khas utama pemerintahan Jokowi Jilid II. Akomodatif yang akhirnya mengangkangi prinsip efisiensi dan efektifitas yang didengung-dengungkannya.

Ia juga menambahkan bahwa melalui tujuh staf khusus milenial, ditambah menteri-menteri dan wakil menterinya ini, Jokowi berupaya menutupi lingkaran oligarki dalam pemerintahannya, bagian dari menyenangkan lingkaran yang telah berjasa memenangkan Jokowi dua periode. Inilah yang juga disebut politik balas jasa.


Dominasi Politik Oligarki Jilid 2

Secara umum, oligarki berasal dari Bahasa Yunani ‘oligarkhia‘ yang dimaknai sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan sekelompok kecil elite. Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarchy menempatkan oligarki dalam dua dimensi.

Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemis.

Jika melihat realitas politik dalam pemerintahan Jokowi sejak periode pertama, tampak betul bahwa oligarki seperti dalam tafsiran Winters merupakan penyakit yang sudah akut. Di tangan para elite segala keputusan partai politik yang menang dalam Pemilu ditentukan melalui mekanisme hierarki yang kaku, alias dari atas ke bawah.

Seorang ketua partai beserta orang-orang di lingkaran terdekatnya merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam ihwal decision making ‘membuat keputusan’, termasuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

Maka, mengangkat stafsus milenial hanya menguatkan politik oligarki di rezim jilid 2. Karena seberapa pun cemerlangnya masukan staf khusus tersebut, mereka tidak lebih dari–seperti yang dikatakan Jokowi–Teman diskusi Presiden.

Para milenial tersebut tidak punya daya tekan seperti yang dimiliki elite partai politik, yang lebih dulu menjadi teman diskusi Presiden. Dedi Kurnia Syah Putra, pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Political Opinion mengatakan jika untuk sekadar meminta masukan, Jokowi bisa kapan saja memanggil para milenial itu tanpa perlu memberi jabatan. (nasional.tempo.co, 23/11/2019)

Mengangkat staf khusus dari kalangan anak muda merupakan langkah sia-sia. Tujuh orang berusia di bawah 40 tahun itu tak lebih dari etalase politik untuk menunjukkan bahwa Jokowi merupakan presiden milenial. Sebuah pencitraan yang tidak berguna.

Membolehkan para ring-1 Istana itu tetap bekerja di tempat mereka, seperti yang Presiden sampaikan, bisa melanggar Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Presiden, dan Wakil Presiden.

Menurut ketentuan tersebut, staf khusus memperoleh hak keuangan dan fasilitas setara pejabat eselon I. Setiap bulan masing-masing mendapat Rp51 juta hingga akhir masa jabatan presiden, yakni pada 2024. Artinya, negara berhak menuntut tanggung jawab kerja mereka setara dengan pejabat eselon I.

Sementara, tidak ada pembagian tugas yang jelas dari Presiden hingga dapat berpotensi tumpang tindih dengan struktur pembantu presiden yang sudah ada seperti menteri, Sekretaris Kabinet, khususnya Kantor Staf Presiden (KSP).


Birokrasi dalam Islam Terhindar dari Oligarki

Gurita politik oligarki dalam sistem demokrasi sesuatu yang sering terjadi. Hal tersebut menunjukkan gagalnya partai politik sistem demokrasi dalam menjalankan fungsinya. Fungsi kaderisasi macet dan partai politik lebih suka menggelar karpet merah bagi pemburu kekuasaan bermodal uang miliaran rupiah.

Pendidikan politik diringkas ke dalam kampanye-kampanye yang gegap gempita, riuh oleh berita bohong dan sama sekali tidak mencerahkan. Pada titik yang paling parah, partai politik menjadikan masyarakat konstituennya semata sebagai objek politik lima tahunan.

Ongkos politik yang mahal memaksa partai politik melakukan segala macam cara untuk mendapatkan pendanaan. Celah ini dimanfaatkan para pengusaha, konglomerat, dan pelaku dunia korporasi untuk masuk dan menancapkan oligarkinya.

Hal itu sangat berbeda dengan Islam. Sistem birokrasi dan administrasi dalam Islam memiliki ciri yang khas, yaitu basathah fi an-nizham (sistemnya sederhana), sur’ah fi injaz (cepat selesai), dan kifayah fi man yatawalla al-a’mal (cukup pelaksanaannya).

Dengan ketiga ciri khas tersebut, semua urusan rakyat bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik dan cepat, juga bisa mencegah terjadinya korupsi dan suap di setiap lini. Sebab, ciri khas orang yang membutuhkan pelayanan biasanya ingin cepat terselesaikan. Jika sistem birokrasinya bertele-tele, maka ini akan membuka pintu terjadinya suap dan korupsi.

Di samping itu, agar birokrasi dalam Islam terhindar dari oligarki, pemerintahan Islam (khilafah) menerapkan satu hukum dan undang-undang untuk satu negara. Hukum yang diadopsi oleh khalifah menjadi undang-undang berlaku sama untuk seluruh wilayah. Undang-undang tersebut meliputi hukum syariah (ahkam syar’iyyah) dan hukum administratif (ahkam ijra’iyyah).

Meski administrasi dan birokrasi bersifat desentralistik, tidak berarti masing-masing daerah berhak mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri. Karena otoritas membuat dan mengundangkan peraturan hanya ada di tangan khalifah, bukan pimpinan daerah setingkat gubernur, bupati, walikota, camat, atau lurah.

Hal ini akan menutup celah bagi elite politik untuk menjalankan politik oligarki dalam pemerintahan. Juga dipastikan tidak akan terjadi benturan hukum dan perundang-undangan, baik antara pusat dan daerah, maupun antara daerah dengan daerah yang lain. Demikian juga antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Karena yang membuat satu orang, yaitu Khalifah.

Jika hukum tersebut telah diundangkan, maka seluruh rakyat negara Khilafah di wilayah mana pun mereka berada, wajib menaati hukum yang berlaku. Mereka mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak ada hak istimewa, baik bagi Khalifah maupun pejabat yang lainnya. Semuanya akan diperlakukan sama yakni sebagai warga negara.

Dalam Khilafah, akan ada biro-biro yang dikepalai oleh ahli di bidangnya, serta memiliki sifat amanah, ikhlas, bertakwa kepada Allah, dan cakap.

Inilah cara Islam menyusun birokrasinya hingga dapat menghindari oligarki. Mengharapkan sistem yang baik dan benar hanya ada pada sistem Islam. Sederhana dalam birokrasinya dan ditempati oleh para ahli yang amanah serta bertakwa. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *