Sekularis Anti-Islam Hina Nabi, Negara kok Diam Lagi?

Kebencian yang dipertontonkan kaum sekuler liberal terhadap Islam, ajaran, simbol, dan Rasul-Nya semakin memprihatinkan di negeri ini. Islam selalu dijadikan sasaran tembak, sasaran fitnah, sasaran adu domba, hingga sasaran kebencian.


Oleh: Novita Aryani M. Noer (Direktur Ideology Battle Forum)

MuslimahNews.com, OPINI — Lagi-lagi, mengapa Negara tidak menganggap penting persoalan ini? Mengapa Negara selalu dan selalu membiarkan narasi-narasi menghinakan Islam lepas begitu saja tanpa proses hukum yang jelas? Jadi benarlah adanya bahwa rezim hari ini rezim anti-Islam. Pengakuan cinta pada Nabi hanyalah klaim dusta penguasa semata.

Lantas, apa yang harus dilakukan umat untuk menuntaskan persoalan ini? Cukupkah hanya menyeret Sukmawati ke meja hijau lalu masalah selesai? Dapatkah undang-undang yang ada membela Islam dan Rasul-Nya, sementara sistem dan undang-undangnya sendiri tak ‘taat’ agama?


Rezim di Balik Sekularis Anti-Islam

Salah satu yang membuat umat bersatu dalam ikatan perasaan yang sama, geram saat Nabi saw dihina. Namun anehnya, kegeraman itu tak dirasakan sama oleh penguasa. Mereka malah ‘lari’ menjauh, enggan untuk menanggapi.

Mereka malah buru-buru membalikkan soal ketika umat ramai menuntut agar Sukmawati segera diproses hukum setelah membandingkan Nabi Muhammad saw. dengan Bung Karno. Mereka meminta umat yang kecewa dengan Sukmawati agar melakukan mediasi dan tidak berlanjut ke proses hukum.

Mereka pun meminta agar umat Islam membangun narasi-narasi kerukunan dan tidak menanam rasa kebencian. Benar-benar logika terbalik. Lantas apa namanya bagi penghina Nabi yang telah membuat gaduh dan menanam kebencian yang sudah ke ubun-ubun itu?

Dilihat dari sisi mana pun pernyataan Sukmawati yang merendahkan Rasulullah saw. itu adalah sebuah kekeliruan besar, sehingga sangatlah wajar mendapat respons yang luas dari umat Islam.

Semestinya para elite memanggil Sukmawati dan “menjewernya” karena tidak ada kapoknya melecehkan ajaran Islam dan kini berlanjut dengan menghina Rasul saw. [setelah kasus konde, red.].

Namun, bagaimana bisa Sukmawati akan ditindak tegas? Toh, rezimlah yang sejatinya memelihara dan memproduksi orang-orang sekularis yang anti terhadap ajaran Islam.

Banyak kasus diadukan. Berkali-kali laporan penistaan agama tak digubris dan akhirnya menguap begitu saja, sebagaimana kasus Victor Laiskodot hingga kini tak kunjung diperiksa oleh kepolisian.

Baca juga:  Sistem Demokrasi Sekuler Biang Kekisruhan Politik Negeri ini

Manakala pelakunya Muslim atau organisasi Islam, penindakannya begitu cepat. Sebaliknya, jika pelakunya pendukung dan penyambung lidah rezim, dibiarkan melenggang. Bahkan narasi-narasi penghinaan terhadap Islam, ajaran, simbol, dan Rasul-Nya tidak akan dianggap mengganggu jika umat tidak terus menerus “berisik” protes.

Terlebih lagi, Sukmawati tengah berbicara dalam forum yang merupakan agenda program deradikalisasi yang saat ini menjadi fokus buta pemerintah. Sulit untuk tidak curiga bahwa program deradikalisasi sebenarnya adalah deislamisasi, upaya sistematis untuk pelemahan Islam dan pendangkalan akidah umat.

Berharap pada rezim untuk menuntaskan masalah penistaan ini, jelas tidak bisa. Karena jelas rezim tidak melihat agama sebagai sesuatu yang penting, antara hidup dan mati.

Kalaupun mereka bertindak, faktor utamanya bukan karena pembelaan terhadap Islam, namun lebih karena adanya kepentingan atas dirinya dan para tuan-tuan kapitalis-nya di Barat maupun Timur.


Akar Masalah: Sekularisme

Tidak ada hukum yang tegas yang membuat jera pelaku penghinaan. Hukum yang dipakai dalam sistem sekuler saat ini tidak mampu memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku penghinaan serta mengatasinya dengan tuntas.

Banyak produk hukum di negeri ini yang tumpang tindih. Belum lagi, pasal penistaan agama di RUU KUHP berpeluang multitafsir lantaran tidak ada definisi yang jelas mengenai penistaan agama.

Sementara di sisi lain, penegakan hukum seringkali tidak memenuhi rasa keadilan. Adanya wacana regulasi baru terkait RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama juga tak luput dari pro dan kontra.

Tidak cukup dengan adanya regulasi baru untuk memperluas cakupan undang-undang yang sudah ada atau menutup celah kekosongan hukum dalam konteks saat ini atau adanya penambahan sanksi hukum, faktanya semua itu tidak mampu mencegah dan mengatasi persoalan penghinaan ini dengan tuntas.

Dengan kata lain, jika undang-undang yang ingin diubah masih dalam kerangka sistem buatan manusia, tidak mungkin menyelesaikan masalah ini.

Penghinaan terhadap Islam sebenarnya hanyalah efek samping dari sistem yang berlaku di negara ini yang berwajah sekuler. Bahkan bisa dikatakan bahwa sistem sekuler merupakan ‘penghinaan’ yang lebih besar, yang telah melahirkan penghinaan-penghinaan lainnya.

Baca juga:  Seruan Primordialisme di Balik Puisi Ibu Indonesia

Butuh perubahan sistemis dengan mencabut akar masalah, yakni sekularisme, kemudian ditegakkan sistem yang menjalankan seluruh aturan dan nilai yang berasal dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, yakni sistem Khilafah. Khilafah akan menghilangkan masalah penghinaan terhadap Islam dari hal yang paling mendasar: kebodohan akan agama dan kedengkian.

Umat ​​Islam perlu memahami bahwa sistem hukum wajib berdasarkan pada Alquran dan Sunah. Islam harus menjadi dasar dari setiap aspek kehidupan, termasuk masalah hukum.

Tidak hanya itu, proses hukum pembuktian (ahkamul baiyinnat) juga wajib sesuai dengan aturan pembuktian yang ditetapkan oleh Islam. Hanya melalui tindakan ini keadilan dapat dicapai untuk semua.

Semua ini sepatutnya menyadarkan umat bahwa sistem perundangan di negara ini tidak akan mampu menegakkan keadilan kepada umat Islam. Malah, hukum yang ada juga tidak akan membela umat Islam ketika agama Islam dan Rasul saw. sendiri yang dihina.


Langkah Umat

Perasaan adalah perkara yang penting dalam menggerakkan umat. Namun perasaan ini akan terhenti apabila tidak ada faktor yang mencetuskannya. Perasaan tanpa pemikiran dan peraturan yang jelas tidak akan mampu membawa perjuangan Islam yang benar. Hubungan antara pemikiran, perasaan, dan peraturan perlu bergerak serentak dalam diri umat Islam jika ingin mencapai perubahan yang hakiki.

Dalam isu penghinaan terhadap Nabi saw, umat Islam disatukan dengan perasaan benci kepada pihak yang menghina Rasulullah, namun umat Islam belum disatukan dengan pemikiran dan peraturan yang benar, apabila umat hanya menyeru pihak berkuasa untuk menyeret penghina Rasul segera diadili dan dihukum.

Persoalannya, dengan hukuman apa? Seharusnya umat Islam berpikir dengan cara yang Islami dengan kembali merujuk bagaimana pandangan Islam dalam perkara hukum bagi penghina Nabi.


Sanksi Tegas menurut Syariat

Membandingkan Nabi saw. dengan orang lain sebagai maksud untuk merendahkan beliau saw. atau menyamakannya dengan manusia biasa, telah jatuh ke dalam penistaan. Al-Qadhi Iyadh telah menjelaskan bentuk-bentuk hujatan kepada Nabi saw..

Orang yang menghujat Rasulullah saw. adalah orang yang mencela, mencari-cari kesalahan, menganggap pada diri Rasul saw. ada kekurangan; mencela nasab (keturunan) dan pelaksanaan agamanya; juga menjelek-jelekkan salah satu sifatnya yang mulia; menentang atau menyejajarkan Rasulullah saw. dengan orang lain dengan niat untuk mencela, menghina, mengerdilkan, menjelek-jelekkan, dan mencari-cari kesalahannya. Orang seperti ini termasuk orang yang telah menghujat Rasul saw.. (Lihat Al-Qadhi Iyadh, Asy-Syifa bi Tarif Huquq al-Musthafa, hlm. 428).

Baca juga:  Mengakhiri Kutukan Demokrasi di Indonesia

Bagi seorang Muslim, hukum menghina Rasul jelas haram. Menjadikan pelakunya tergolong murtad (keluar dari Islam). Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa hukuman bagi penghina Islam, Allah Swt. dan Rasul-Nya adalah hukuman mati jika tidak mau bertobat.

Hal ini diucapkan secara langsung oleh Rasulullah saw., bukan pendapat (ijtihad) para fukaha. Maka, hukumnya adalah pasti (qath’i) dan tidak berubah.

Jika pelaku bertobat, gugurlah hukuman mati atas dirinya, hanya saja negara tetap memberikan ‘pelajaran’ kepada pelaku sesuai dengan ketetapan Khalifah, dengan memperhatikan tingkat penghinaannya.

Ash- Shaidalâni (w. 427H), ‘ulama dari kalangan Syafiyah, menyatakan bahwa pencaci Allah dan Rasul-Nya, jika bertobat, tobatnya diterima dan tidak dihukum mati, namun tetap diberi ‘pelajaran’ dengan dicambuk 80 kali (Mughni al-Muhtâj, 5/438).

Dengan hukuman yang tegas, orang yang berpenyakit dengki dalam hatinya tidak akan sempat menularkan penyakitnya kepada orang lain.

Jika pelakunya negara, jelas Khilafah tidak tinggal diam terhadap penghinaan ke atas Nabi saw.. Sejarah mencatat bagaimana Khilafah Utsmaniyyah di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II telah mengancam akan melancarkan jihad ke Perancis dan Inggris karana ingin menggelar pementasan yang menghina Rasulullah saw.. Pementasan pun dibatalkan.


Inilah di antara ciri kepemimpinan yang tegas dan benar-benar memanifestasikan kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Bukan malah membela penghina Nabi dengan menjadikan mediasi sebagai solusi dan mengerdilkan perjuangan umat.

Karenanya, umat Islam bukan hanya sekadar mendesak agar penghina Nabi saw. segera dihukum. Sudah saatnya umat turut memberi peringatan tegas kepada pemerintah agar berhukum dengan hukum Allah Swt..

Seandainya kita benar-benar mencintai Rasulullah saw., maka sepatutnya kita wajib memelihara kemuliaan baginda Rasulullah saw. dan menuntut agar hukuman yang ditetapkan syariat diterapkan bagi para penghina Nabi saw..

Bahkan lebih daripada itu, hendaknya umat menerjemahkan kecintaan tersebut ke arah usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang akan bertindak tegas demi memelihara kemuliaan Rasulullah saw., Islam, dan umatnya.[MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *