; Ironi Gaji Abdi Negara di Sistem Demokrasi – Muslimah News

Ironi Gaji Abdi Negara di Sistem Demokrasi

Sebuah ironi di alam demokrasi. Stafsus Presiden Jokowi bergaji Rp51 juta per bulan dan tidak wajib ngantor. Sementara para guru honorer di NTT dituntut berdedikasi setiap hari, namun sudah 11 bulan tidak menerima gaji.


Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si. (Praktisi Pendidikan)

MuslimahNews.com, OPINI — Siapa yang tak tergiur jika ditawari uang Rp51 juta per bulan? Bagi sebagian besar kalangan tentunya gaji sebesar itu sangatlah besar. Apalagi untuk rakyat jelata, uang itu cukup untuk hidup setahun, bahkan bisa pergi umrah terus-terusan.

Namun apalah daya, bagi orang biasa uang sebesar itu hanya impian semata. Per bulan mendapat transfer Rp51 juta itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan beberapa staf khusus presiden. Dari 13 staf khusus, 7 di antaranya adalah kaum milenial. Mereka adalah CEO, founder, dan anak-anak milenial berprestasi dari penjuru negeri. Presiden berharap dengan adanya mereka akan muncul gebrakan inovasi baru.

Yang kini menjadi perbincangan di ranah publik adalah besaran gaji yang mereka terima. Dilansir Kompas.com (23/11/2019) besaran gaji yang mereka terima sesuai dengan Perpres No. 114/2015, yakni Rp51 juta. Presiden menambahkan, karena mereka adalah para milenial yang memiliki kesibukan, maka mereka tidak wajib ngantor setiap hari.

Hal ini disorot oleh beberapa politisi, baik pro maupun kontra. Seperti Saleh Partaoanan Daulay (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanah Nasional) yang menyatakan pengangkatan staf khusus itu terlalu gemuk dan tidak efisien.

Hal senada disampaikan oleh Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) yang menganggap pengangkatan staf khusus ini hanya sebagai pencitraan saja.

Berbeda dengan beberapa tokoh lainnya, Djarot Syaiful Hidayat (Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan) justru menyatakan pemilihan tujuh staf milenial ini akan mendobrak birokrasi yang kaku.

Ironisnya, kondisi yang berbeda 180 derajat malah dialami para guru honorer. Di Hari Guru tahun ini, masih banyak dari mereka yang mendapatkan kado pahit.

Seperti nasib pilu para guru honorer di Ende, Nusa Tenggara Timur. Bayangkan, sudah 11 bulan terhitung sejak Januari 2019 mereka tidak menerima gaji. Bahkan dari data yang dilaporkan, didapatkan sejumlah nama guru hilang dari daftar penerima Bantuan Operasional Daerah (Bosda). (Kompas.com, 22/11/2019).

Di sisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih meminta kejelasan penerbitan Perpres jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, sudah sembilan bulan sejak pengumuman kelulusan, nasib mereka masih terkatung-katung. Hingga saat ini mereka hanya mendapat gaji Rp150 ribu/bulan, itu pun dibayar per tiga bulan sekali. (CNN Indonesia, 20/11/2019).


Sungguh miris dan tragis. Di satu sisi ada abdi negara yang digaji puluhan juta rupiah, tapi masuk kantor tak berjadwal. Di sisi lain ada abdi negara yang harus masuk setiap hari, di kantor tepat waktu, belum lagi tugas-tugas administrasi lainnya, namun hanya mendapat gaji ratusan ribu. Bahkan ada yang belum dibayar hampir satu tahun.

Adanya perbedaan penghargaan bagi para abdi ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah atas nasib guru. Benarlah pameo “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa“. Jasanya tak pernah dihargai sepadan dengan gajinya. Apalagi mereka yang masih bergelar honorer.

Bila kita telisik lebih dalam, guru adalah sosok paling berjasa dalam kemajuan negeri ini. Munculnya para milenial berdedikasi tinggi tentu hasil didikan para guru. Maka sudah selayaknya nasib guru itu lebih diperjuangkan daripada yang lainnya.

Inilah salah satu ketimpangan yang lahir dari sistem demokrasi di mana yang berdaulat adalah manusia. Sehingga, hak pemberian kesejahteraan bagi abdi negara pun sesuai dengan pandangan dirinya. Jika dinilai sangat strategis baginya, akan dapat tunjangan besar. Jika sebaliknya, akan mendapatkan sekenanya. Sudah berkali-kali nasib guru coba diperjuangkan, namun kesejahteraan guru tetap dirundung pilu. Tidak ada kejelasan apalagi titik terang.


Sesungguhnya Islam mengajarkan pada kita untuk menghormati guru, baik soal penghormatan secara akhlak maupun soal kesejahteraan.

“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama.” (HR Ahmad dan disahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami).

Hadis di atas mewajibkan kita untuk menghormati ulama (orang yang berilmu), termasuk di dalamnya adalah guru. Kita tak boleh menyepelekan apa yang telah diberikannya. Meskipun itu bukan harta, tapi itu adalah ilmu yang kita pakai hingga akhir hayat. Bahkan Imam Syafi’i mencontohkan cara menghormati guru.

“Dulu aku membolak-balikkan kertas di depan [Imam] Malik dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tak mendengarnya.”

Islam juga menjamin kesejahteraan guru. Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab, kesejahteraan guru begitu diperhatikan. Hal ini dilakukan karena guru adalah investasi masa depan bangsa. Di tangannya para calon pemimpin generasi lahir. Maka dari itu, salah satu penghargaan yang diberikan oleh Umar adalah menggaji guru sebesar 15 dinar.

Nurman Kholis, peneliti Pulitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, menyatakan di laman Wakala Induk Nusantara bahwa gaji guru sebesar 15 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas/dinarnya. Di tahun 2011, satu dinar senilai dengan Rp2.285.000,-. Artinya gaji guru saat itu berkisar Rp33.870.000,-.

Oleh karena itu, masalah ketimpangan kesejahteraan tadi tidak akan terjadi pada sistem Islam. Islam akan menghargai setiap jerih payah abdi negara. Begitu pun para pemimpinnya, akan senantiasa berhati-hati dalam membuat keputusan dan memakai fasilitas sebagai abdi negara. Segala sesuatunya didasarkan pada hukum syariat. Ketundukan tertinggi hanya kepada Allah Swt., bukan manusia.

Maka, sudah selayaknya kita kembalikan pada sistem Islam. Karena Islam menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Islam pun menjamin tidaklah diterapkan Islam dalam kehidupan kecuali hanya kemaslahatan yang didapatkan. Wallahu a’lam bishawab. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Ironi Gaji Abdi Negara di Sistem Demokrasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *