; Sertifikasi Nikah, Mengatasi Masalah dengan Masalah - Muslimah News

Sertifikasi Nikah, Mengatasi Masalah dengan Masalah

Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

MuslimahNews.com, OPINI — Wacana Menko PMK Muhadjir Effendy terkait kewajiban mendapat sertifikat nikah mendapat tanggapan pro dan kontra. Wacana ini bergulir karena dilatarbelakangi banyaknya kasus nikah dini, perceraian, hingga masalah stunting yang terjadi.

Dengan adanya sertifikasi nikah, para calon pengantin mendapat pembekalan dan pelatihan tentang agama, keluarga, dan kesehatan. Sehingga diharap bisa menekan angka perceraian, gizi buruk, dan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak.

MUI mengatakan mendukung program ini. Hanya saja MUI lebih mendorong keberadaan pelatihan pranikah ketimbang sertifikasi nikah. MUI memandang pelatihan pranikah lebih penting agar pasangan memahami esensi menikah dan dapat mengurangi tingginya angka perceraian.

Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Abdussomad Buchori menerangkan, MUI mengaku telah mengusulkan ke pemerintah. “Artinya, supaya paham tentang tujuan nikah. Tapi lagi-lagi yang dimaksud sertifikat nikah ini seperti apa, ya? Karena memang bangsa kita seperti ini. Mungkin imbauan, ya, sifatnya. Perlu dilatih supaya tidak begitu saja orang menikah sebentar lalu firoq (cerai), ya,” kata Abdussomad di kantor MUI, Jakarta, Selasa (19/11/2019). (Tirto.id, 20/11/2019).

Hal senada diungkapkan Menteri Agama Fachrul Razi. Ia mendukung rencana itu agar calon pasangan mendapat nasihat seputar keluarga, kesehatan, hingga agama. Ia tak sependapat jika sertifikat nikah menjadi prasyarat menikah. Ia mengatakan lebih tepat disebut kursus pranikah.

Komnas Perempuan pun mengamini program yang digagas Muhadjir Efendy asalkan kurikulum dalam kursus pranikah itu mengajarkan kesetaraan antara suami dan istri secara adil.

Sementara yang kontra mengatakan sertifikasi nikah menjadikan negara terlalu jauh mencampuri ranah privasi. Sebagaimana diungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

Hal yang sama dikemukakan anggota DPR fraksi PAN Yandri Susanto, bahwa sertifikasi nikah berpotensi menimbulkan kegaduhan baru akibat tidak jelasnya parameter sertifikasi pranikah.

MUI berharap pemerintah memikirkan secara serius implementasi gagasan tersebut agar tidak terkesan membebani warga.


Sertifikasi nikah sesungguhnya memiliki maksud baik. Namun, maksud itu tak diimbangi dengan pandangan utuh tentang berbagai masalah yang menimpa rumah tangga. Munculnya persoalan keluarga, kesehatan, hingga agama berangkat dari mindset sistem yang mendominasi lahirnya masalah-masalah tersebut.

Ketika kita mampu memahami akar persoalannya, maka akan mudah pula mencari solusi atas persoalan tersebut. Sehingga kebijakan yang ditetapkan tak akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Beberapa hal yang patut dikritisi dari gagasan tersebut di antaranya:

Pertama, angka perceraian.

Sertifikasi nikah diharapkan mampu mengurangi angka perceraian. Data perceraian dari tahun 2015-2017 mengalami tren peningkatan. Tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara.

Kepala Seksi I Bimbingan pada Badilag MA, Hermansyah Hasyim, mengatakan angka putusan cerai gugat selalu lebih tinggi dibanding cerai talak oleh suami istri. Angka itu berkisar 60-70 persen dari jumlah perkara yang masuk. Kebanyakan istri gugat cerai suami lantaran rumah tangga tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, dan persoalan ekonomi.

Pertanyaannya, bisakah sertifikasi nikah bisa menekan angka perceraian? Sementara penyebab perceraian itu banyak. Di antara yang mendominasi adalah persoalan ekonomi.

Suami tak mampu menafkahi kebutuhan anak istri, lalu berselisih dan berakhir dengan kekerasan. Kasus semacam ini banyak kita jumpai. KDRT, penganiayaan, hingga pembunuhan antaranggota keluarga kerap terjadi. Mayoritas berpangkal dari masalah ekonomi dan minimnya pemahaman agama tentang rumah tangga.

Kedua, nikah dini.

Dengan adanya bimbingan dan kelas pranikah, diharapkan para pasangan muda memiliki pemahaman yang benar tentang berumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk menekan nikah dini.

Bukankah sertifikasi ini justru mempersulit pasangan menikah dini? Sertifikasi nikah bisa saja memicu pintu perzinaan. Menikah sulit, zina lebih baik. Naudzubillah.

Bila cermat memandang masalah, kasus nikah dini banyak terjadi pada anak-anak yang hamil di luar nikah. Pergaulan bebas membuat mereka mudah melakukan zina, namun tak siap mengemban tugas sebagai orang tua di masa berikutnya. Tersebab rendahnya moral remaja dan jauhnya mereka dari aturan pergaulan Islam.

Nikah dini di sistem saat ini adalah efek pergaulan yang serba bebas. Persoalannya adalah bukan pada nikah dininya, tapi persiapan pranikahnya. Persiapan ini tak cukup sekadar kursus pranikah yang hanya berjalan beberapa kali pertemuan.

Semestinya sejak usia balita hingga belia mereka sudah ditanamkan tata aturan pergaulan Islam. Agar tak sembarang kenalan, lalu pacaran, dan berakhir dengan kehamilan tak diinginkan. Sayangnya, sistem kehidupan sekuler menafikan agama mengatur kehidupan.

Dalam Islam, menyiapkan anak sejak usia dini lebih penting dan utama. Agar mereka siap menerima tanggung jawab secara mandiri saat mereka memasuki usia balig. Bukan saat akan menikah semata.

Ketika sistem kehidupan Islam ini diterapkan. Nikah dini pun tak akan menimbulkan persoalan. Karena anak-anak yang terdidik sejak dini dengan akidah Islam akan memiliki kesadaran mengemban tanggung jawab dan mencegahnya berbuat maksiat.

Ketiga, masalah stunting.

Ada yang berpendapat ketidakpahaman orang tua dalam memenuhi asupan gizi bagi anak menjadi sebab utama stunting. Stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui, atau setelahnya, seperti pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi.

Selain nutrisi yang buruk, stunting juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang buruk, sehingga anak sering terkena infeksi. Pola asuh yang kurang baik juga ikut berkontribusi atas terjadinya stunting.

Di sinilah semestinya negara berperan besar. Negara seharusnya menjamin setiap nutrisi anak. Bukan hanya dibebankan pada orang tua. Sebab, persoalan gizi buruk ini juga tidak lepas dari persoalan ekonomi.

Rendahnya penghasilan memicu orang tua tak mampu mencukupi asupan gizi anak. Adakah kasus stunting muncul di kalangan keluarga kaya nan berada? Kasus stunting rata-rata terjadi pada keluarga menengah ke bawah atau rakyat miskin!

Maka dari itu, negara pun semestinya juga menjamin ekonomi rakyat. Ibu bisa berfokus pada gizi dan pendidikan anak. Sementara ayah bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sayangnya, sistem kapitalisme telah memiskinkan segala rupa. Ibu dipaksa keluar bekerja membantu keuangan keluarga. Ayah kesulitan mendapat pekerjaan. Alhasil, tatanan keluarga pun terancam keharmonisan dan keseimbangannya.


Sertifikasi nikah sejatinya tak tuntas mengatasi masalah. Malah berpotensi menimbulkan masalah baru. Program ini sangat mungkin menjadi lahan baru korupsi. Tak lulus sertifikasi, jalan suap bisa saja dilakukan demi hajat menikah.

Mengapa pemerintah begitu repot dengan urusan menikah? Sementara persoalan zina dan pergaulan bebas tak menjadi perhatian utama untuk diselesaikan. Seperti tontonan tak layak, prostitusi online, hingga perdagangan anak. Yang halal dibuat ribet, yang haram malah tak ruwet.

Program sertifikasi nikah bukan hal urgen untuk segera dilakukan. Ada banyak persoalan urgen yang lebih utama dituntaskan. Misal, mengapa pemerintah tak mengusulkan pelatihan pejabat antikorupsi? Atau kursus khusus menangani utang negara yang membumbung tinggi? Bukankah hal itu lebih utama dilakukan dibanding soalan sertifikat nikah?

Menikah adalah ibadah. Semestinya negara memberi kelonggaran menjalankan ibadah separuh agama tersebut. Sertifikasi nikah tidak akan menyelesaikan persoalan keluarga, kesehatan, ataupun agama.

Sertifikasi nikah hanyalah solusi tambal yang tidak akan menyelesaikan akar masalah. Sebab, pangkal persoalannya bermula dari sistem kehidupan yang diterapkan.

Sistem sekuler mengikis naluri keibuan dan kebapakan. Tak memahami hakikat berkeluarga karena mereka jauh dari nilai Islam. Dari sinilah muncul masalah perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan.

Sistem ekonomi kapitalis menyebabkan rakyat susah. Susah cari kerja, susah memenuhi kebutuhan dasar, dan susah mendapat kehidupan yang layak. Keluarga pun terbelit persoalan ekonomi. Dari masalah keuangan, utang-piutang, hingga kurangnya asupan makanan.

Untuk menghilangkan semua persoalan itu, mau tidak mau sistem kapitalis sekuler yang despotik ini harus segera diakhiri. Dan Islamlah satu-satunya jalan serta solusi fundamental berbagai permasalahan di negeri ini.

Dengan penerapan sistem Islam, negara memiliki tanggung jawab ilahiah dan insaniah. Negara bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap keluarga. Negara akan memberi lapangan kerja bagi para ayah agar mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Negara juga menjamin asupan gizi bagi anak-anak. Sebab, mereka adalah generasi penerus yang harus terpenuhi kualitas pendidikan dan kesehatan mereka. Ketika aturan pergaulan Islam diterapkan, pernikahan yang terjadi adalah pernikahan berbalut takwa dan ketaatan.

Keluarga yang terbangun adalah keluarga berkepribadian Islam dan berakhlak karimah. Negara semacam ini hanya bisa diwujudkan dengan penerapan syariat Islam secara kafah dengan tegaknya Khilafah. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *