; Defisit BPJS Kesehatan: Komplikasi Kezaliman Rezim Demokrasi dan Cacat Bawaan Model Pembiayaan Kesehatan Sekularisme - Muslimah News

Defisit BPJS Kesehatan: Komplikasi Kezaliman Rezim Demokrasi dan Cacat Bawaan Model Pembiayaan Kesehatan Sekularisme

Oleh: Dr. Rini Syafri (Doktor Biomedik, Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, ANALISIS — Miris, di tengah penderitaan masyarakat yang berpangkal dari kezaliman negara dan pemerintah demokrasi, rezim berkuasa justru memandang dirinya tengah melakukan kebaikan.

Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” demikian Presiden Joko Widodo.[1]

Bagaimana seharusnya tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan publik? Patutkah pemerintah menyalahkan rakyat penunggak sehingga penagihan harus ‘digeber‘? Bagaimana model pembiayaan kesehatan yang sahih dan ideal?


Tanggung Jawab Negara

Kesehatan adalah hak dan kebutuhan pokok publik. Pemerintah adalah pihak yang wajib dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat, gratis namun berkualitas. Tidak hanya yang miskin apalagi hanya kelas tiga.

Hal ini karena fakta yang cukup mudah diindra menunjukkan, siapa pun dia, baik yang miskin maupun yang kaya, membutuhkan kesehatan untuk dapat beraktivitas normal. Tanpa nikmat sehat, semua yang dianugerahkan Allah Swt. bisa menjadi tak bermakna, dan sebaliknya.

Juga terbukti dan mudah dirasakan ketika negara lalai, berfungsi regulator bagi kepentingan bisnis dan agenda hegemoni operator/korporasi, tidak saja harga pelayanan kesehatan dan beban premi yang terus melangit, namun mengakses pelayanan kesehatan itu sendiri pun sulit.

Selaras fakta kesehatan sebagai kebutuhan pokok publik yang begitu urgen, Rasulullah saw. menegaskan, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari).

Sejalan dengan fakta betapa pentingnya peran pemerintah sebagai penanggung jawab langsung pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, Rasulullah saw. menegaskan, “Imam(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).[2]

Jadi bagaimana pemerintah bisa menyoal para penunggak premi sehingga harus ‘digeber’, sementara pelaku kesalahan pertama adalah pemerintah dan negara sendiri? Inilah fakta buruk sistem kehidupan sekuler dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalismenya.


Defisit, Cacat Bawaan

Tidak hanya pemerintah zalim karena menyerahkan tanggung jawab pengurusan hajat kesehatan publik kepada korporasi BPJS Kesehatan, akan tetapi BPJS Kesehatan sendiri sebagai wujud pembiayaan kesehatan sekuler berbasis asuransi wajib juga tak henti menimpakan nestapa pada masyarakat.

Berupa pembebanan finansial premi wajib dengan segala prasyarat yang menyulitkan dan pelayanan kesehatan yang lebih mengedepankan bisnis dari pada kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat. Juga yang tak kalah serius: penyakit bawaan defisit/mismatch, yang bila dibiarkan akan semakin memperburuk pelayanan kesehatan dan membuat kesehatan serta keselamatan jiwa publik makin terancam.

Sehingga dengan alasan mengatasi defisit dan janji akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah pun menaikkan premi hingga seratus persen.

Apakah persoalan selesai?

Ternyata tidak! Penting dicatat, kenaikan premi hingga seratus persen yang mulai diberlakukan Januari 2020 tidaklah menjamin pelayanan kesehatan lebih baik[3] dan persoalan defisit selesai. Bahkan pengamat ekonomi menegaskan meski setelah premi naik, ke depan defisit masih akan menjadi persoalan BPJS Kesehatan.[4]

Jadi, benarkah defisit BPJS Kesehatan karena nilai premi yang jauh dari perhitungan aktuaria dan adanya jutaan penunggak, atau karena salah kelola sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi baru-baru ini?

Penelaahan dan pengkajian mendalam menyeluruh semua yang dikemukakan itu hanyalah persoalan cabang. Adapun akar persoalan defisit pembiayaan kesehatan adalah karena tidak diterapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah, yang dalam hal ini karena tidak diterapkan pembiayaan kesehatan berlandaskan syariat Islam kafah.

Tambahan lagi, terbukti “penyakit” defisit pembiayaan kesehatan sekuler tidak akan pernah sembuh. Tampak dari defisit yang diderita badan asuransi kesehatan wajib Jerman Gesetzliche Kranke Versicherung (GKV) meski sudah berusia hitungan abad dengan teknologi terkini.

Riset terbaru menegaskan, jika tidak segera diatasi defisit bisa mencapai 50 miliar euro pada 2040.[5] Sebelumnya diberitakan, “Defisit asuransi kesehatan wajib meluas menurut sebuah laporan. Pada pertengahan tahun, dana 109 minus 562 juta euro, seperti yang dilaporkan ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ pada hari Selasa. Itu lima kali lebih banyak dari pada kuartal pertama tahun ini.” [6]

Demikian juga yang tampak pada National Health Service (NHS), penyelenggara asuransi kesehatan wajib berbasis pajak milik Inggris.

Meskipun kesepakatan pendanaan National Health System (NHS) yang baru akan mengurangi tekanan keuangan, namun tidak memadai untuk secara bersamaan mengembalikan kinerja terhadap standar waktu tunggu dan perawatan yang lebih baik.”[7]

Sebelumnya, diberitakan The Guardian (10/05/2019), “Laporan NHS berisi bukti mengkhawatirkan, bahwa keuangan semakin memburuk. Defisit lebih besar dari perkiraan setelah sembilan bulan 2018-2019, naik dari 44 pada kuartal sebelumnya.“[8]

Diskriminasi pelayanan juga tak teratasi. Laporan Royal College of Surgeons per 1 April 2019 menyatakan hampir seperempat juta pasien Inggris menunggu lebih dari enam bulan untuk menerima perawatan medis.[9]

Sementara di AS, persoalan pelayanan kesehatan tak kalah serius. Kepemilikan kartu asuransi bukan jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan. Harga yang lebih tinggi bukanlah jaminan untuk kualitas perawatan yang lebih baik.[10],[11] Di negara-negara ini–sebagaimana di Indonesia–diskriminasi tetap menjadi persoalan serius yang tak teratasi.[12],[13]

Jelaslah, persoalan defisit model pembiayaan kesehatan sekularisme yang di Indonesia berwujud BPJS Kesehatan bukan saja karena salah kelola, tetapi karena kesalahan mendasar paradigma ideologis sistemis yang membutuhkan koreksi total ideologis.

Tambahan lagi, defisit berlarut-larut cukup sebagai bukti bahwa model pembiayaan kesehatan sekularisme yang dipaksakan Barat hari ini tidak layak lagi dipertahankan, sudah usang dan mengidap cacat bawaan berbahaya, sebagaimana usang dan cacat bawaan yang diidap sistem sekularisme itu sendiri. Ia membutuhkan sistem kehidupan pengganti yang sehat, sahih sejak dari asasnya, yakni Khilafah.


Model Pembiayaan Khilafah Antidefisit

Islam sebagai satu-satunya jalan hidup yang benar, yang berasal dari Zat Yang Mahasempurna, Allah Subhanahuwata’ala, hanya mengenal model pembiayaan hajat hidup publik termasuk pelayanan kesehatan berbasis baitulmal dengan sifat mutlak.

Baitulmal adalah institusi yang dikhususkan untuk mengelola semua harta yang diterima negara dan setiap pengalokasiannya yang merupakan hak kaum muslimin.[14]

Baitulmal memiliki sumber-sumber pemasukan tetap sesuai ketentuan syariat, supaya negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya. Termasuk dalam hal ini fungsi sebagai penjamin kebutuhan pokok publik berupa kebutuhan pelayanan kesehatan gratis berkualitas bagi setiap individu masyarakat. Baik termaktub dalam Alquran dan Sunah, maupun apa yang ditunjukkan oleh keduanya berupa ijmak sahabat dan qiyas.[15]

Salah satu sumber pemasukan tetap baitulmal adalah harta milik umum. Berupa sumber daya alam dan energi dengan jumlah berlimpah di negeri ini. Pengelolaan secara benar berlandaskan syariat merupakan sumber kekuatan finansial yang luar biasa bagi pelaksanaan fungsi-fungsi penting negara.

Dari sumber daya energi saja sudah luar biasa memadai karena di Indonesia ada 128 cekungan migas. Seperti Blok migas raksasa Masela di kepulauan Tanimbar Maluku, Blok Cepu, Blok Natuna, Blok Rokan, Blok Maratua, dan Blok Nunukan dengan potensi 10 besar dunia.

Adapun bersifat mutlak maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan, pelayanan kesehatan wajib diadakan negara.[16] Bila dari pemasukan tetap/rutin tersebut tidak terpenuhi, Islam memiliki konsep antisipasi berupa pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

Model pembiayaan kesehatan seperti ini tidak saja antidefisit namun juga akan membebaskan pelayanan kesehatan dari cengkeraman korporasi, agenda hegemoni dan industrialisasi kesehatan yang sangat membahayakan kesehatan dan nyawa jutaan orang.

Pada gilirannya, penerapan paradigma Islam–syariat Islam secara kafah–berikut keseluruhan sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem pemerintahan Islam, benar-benar “obat mujarab” untuk kesembuhan penyakit defisit pembiayaan kesehatan sekularisme, termasuk krisis pelayanan kesehatan yang ditimbulkannya.

Karenanya, kembali pada syariah kaffah dalam bingkai khilafah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia. Lebih dari pada itu, kembali pada pangkuan khilafah adalah kewajiban dari Allah subhanahu wata’ala. “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.”  (TQS Al Anfaal: 24).  [MNews]


[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20191115151755-4-115608/bpjs-masih-defisit-jokowi-minta-penagihan-digeber

[2] Hizbut Tahrir. Mukadimah Dustuur. Al Asbaab Almaujibatu Lahu. Al Qismul Awwal. Darul Ummah. Beirut. 2009. Hal 160.

[3] https://kompas.com/nasional/read/2019/11/02/14214651/iuran-bpjs-kesehatan-naik-idi-belum-tentu-pelayanan-naik

[4] https:finansialbisnis.com/read/20191118/215/1171330/2-indikasi-bpjs-kesehatan-diprediksi-defisit-tahun-2020-dan2021

[5] https://www.iamexpat.de/expat-info/german-expat-news/higher-premiums-likelygerman-public-health-insurance-heads-deficit

[6] https://www.tellerreport.com/news/2019-08-27—germany–“faz”–deficit-of-the-statutory-health-insurance-companies-grows

[7] https://www.kingsfund.org.uk/projectts/nhs/-in-a-nutshell/nhs-budget

[8] https://amp.theguardian.com/society/2019/may/10/10-english-nhs-hospital-trusts-overspend-by-850m

[9] fobes.com, 1 April 2019. Britain’s Version of Medicare For All is Struggling with Long Waits for Care

[10] https//www.standard.net/news/health-care/research-in-wake-of-new-federal-rule-health-care-costs

[11] https://www.counterpunch.org/2019/03/07/health-care-costs-and-t

[12] https://bmchealthservres.biomedicalcentral.com

[13] https://www.thelocal.de/20190412/public-health-insurance-patients-in-germany-to-receive-doctors-appointments-more-quickly/amp

[14] Zalum, A.Q. Al Amwaal fi dawlatilkhilafah. Hizbut Tahrir. Darul Ummah. Beirut. 2004. Hal 15.

[15] Pandangan ini ditegaskan pada awal pembahasan sub bab “Dharaa-ib”, bab “Baytul Maal”, bab “Mizaniyatu Daulah”, kitab nizomul Iqtishodi fil Islaam, halaman 245 (An Nabhani, T. An Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hal 245

[16] Pandangan ini dipaparkan Syaikhul Islam Taqiyyudin An Nabhani rahimahullah, pada sub bab “Nafaaqatu bayti maal” poin ke empat, bab “Baytul Maal” kitab nizomul Iqtishodi fil Islaam, halaman 236 (An Nabhani, T. An Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hal 236 5444.

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Defisit BPJS Kesehatan: Komplikasi Kezaliman Rezim Demokrasi dan Cacat Bawaan Model Pembiayaan Kesehatan Sekularisme

  • 1 Desember 2019 pada 20:02
    Permalink

    Jazaakillaahukhoiran

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *