; ‘Geber’ Pembangunan Jalan Tol: Cerminan Kezaliman Rezim Demokrasi dan Kerusakan Sistem Sekuler – Muslimah News

‘Geber’ Pembangunan Jalan Tol: Cerminan Kezaliman Rezim Demokrasi dan Kerusakan Sistem Sekuler

“Bisnis jalan tol memang bisnis menggiurkan di mata para kapitalis, karena berbisnis di wilayah kebutuhan publik dijamin pasti ada peminatnya.”


Oleh: Iffatul Insani

MuslimahNews.com, OPINI — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tol terpanjang pada Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yaitu ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 kilometer (km) pada Jumat (15/11). Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan detikcom, ruas tol tersebut akan dioperasikan dengan tarif gratis selama satu bulan ke depan.

(https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4786220/dibuka-jokowi-tol-terpanjang-ri-gratis-sebulan).

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah memastikan bakal terus melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama jalan tol. Dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Kabinet Kerja II akan membangun ruas tol baru hingga 2.000 kilometer.

Jokowi memastikan pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Dia menyebut dalam lima tahun ke depan pemerintah menargetkan memiliki jalan tol sekitar 4.500 sampai 5.000 kilometer (Km).

Pemerintah juga mencanangkan melakukan pembangunan jalan tol sampai ke daerah-daerah terpencil agar dapat terkoneksi sehingga meningkatkan mobilisasi manusia, barang dan jasa.

Pemerintah berharap dengan terkoneksinya antar daerah bahkan sampai pelosok dapat mengerakkan roda ekonomi yang akan mempercepat laju ekonomi yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat secara luas.


Akan tetapi pada faktanya, pembangunan jalan tol untuk kepentingan masyarakat luas hanyalah tipuan fatamorgana dan bentuk kelalaian serta kezaliman pemerintah. Pasalnya jalan tol merupakan sebuah proyek komersial yang tidak berbeda dengan proyek-proyek lainnya yang pastinya mengejar keuntungan profit sembari mengabaikan aspek pelayanan. Selain itu, jalan tol adalah bentuk liberalisasi terhadap kebutuhan publik yang sangat mendasar.

Betapa tidak, fakta di lapangan membuktikan banyak jalan tol yang dibangun namun sepi pengguna karena tarifnya yang sangat mahal. Para pengemudi terutama truk lebih memilih jalan umum meski dengan risiko kemacetan parah dibanding jalan tol.

Juga ‘jeritan’ para pemilik usaha jasa pengiriman barang. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah, Tony Winarno, menyebut adanya tol Trans Jawa malah menambah biaya logistik.

Ujung-ujungnya yang paling dirugikan adalah rakyat secara luas. Kalau demikian, infrastruktur jalan ini untuk siapa? Kalau untuk rakyat, mengapa tarifnya sangat mahal?

Lebih miris lagi maraknya pembangunan jalan tol tidak diiringi dengan pembangunan jalan umum yang sudah biasa digunakan masyarakat sebagai alternatif yang lebih murah/gratis. Sebagai contoh: jalan tol Trans Sumatera yang panjangnya ribuan kilometer terus digeber, tapi jalan umum yang selama ini digunakan masyarakat berlalu lalang dengan gratis dibiarkan rusak tak terurus.

Akibatnya masyarakat terpaksa memilih jalan tol meski sangat diberatkan dengan tarif mahal. Jangan heran tarif tol mahal, karena jalan tol dibangun memang hitung-hitungan bisnis. Apalagi setiap dua tahun tarif dipastikan naik sebab sudah diatur undang-undang, sehingga masyarakat tidak bisa protes.

Alhasil, bisnis jalan tol memang bisnis menggiurkan di mata para kapitalis, karena berbisnis di wilayah kebutuhan publik dijamin pasti ada peminatnya.

Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Fahressi Fahalmesta menyebut anak perusahaan yang berasal dari jalan tol ruas Surabaya-Mojokerto dan Medan-Kualanamu pendapatannya melonjak masing-masing enam kali lipat dan delapan kali lipat.

Jadi jelas maraknya pembangunan jalan tol bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak, namun demi keuntungan bisnis para pemilik modal. Justru semakin maraknya jalan tol, negara telah merampas hak yang paling dasar dari rakyat berupa jalan umum sebagai kebutuhan asasi.

Kalaupun terjadi percepatan ekonomi, manfaatnya hanya dirasakan oleh para kapitalis tersebut. Di sisi lain, rakyat hanya menjadi sapi perahan atas tarif jalan, barang, dan jasa yang mahal.

Nyata sekali peran pemerintah sebagai regulator mengabdi pada kepentingan pemilik modal yang berbisnis hajat publik seperti jalan, sementara di saat yang sama melepaskan tanggung jawabnya dalam menyediakan jalan umum bagi rakyatnya sesuai kebutuhan dengan cara gratis.


Sistem demokrasi kapitalislah yang membuat pemerintah berlepas tangan karena pemerintah telah diamputasi tanggung jawabnya, yakni sebatas regulator yang tunduk pada keinginan dan keuntungan bisnis para korporasi, baik swasta maupun BUMN, yang semuanya mengejar keuntungan bisnis an sich.

Berbeda dengan sistem Islam yang mengharamkan mengambil pungutan apa pun dari infrastuktr jalan. Dalam pandangan Islam, jalan adalah hajat publik sehingga negara wajib memastikan sarana jalan umum tersedia sesuai kebutuhan seluruh rakyat di seluruh pelosok negeri secara terintegrasi dengan kualitas terbaik, tanpa dipungut bayaran apa pun alias gratis.

Pembangunannya pun tanpa utang dan riba, namun dibiayai dari pemasukan yang berasal dari harta negara dan milik umum yang dikelola sesuai tata kelola sistem ekonomi Islam.

Hal tersebut niscaya terjadi karena negara berfungsi bukan hanya sebagai regulator, tapi yang utama adalah sebagai pelindung dan pelayan umat. Dalam pandangan syariat, negara wajib memenuhi setiap kebutuhan publik seluruh rakyat–seperti jalan–dengan kualitas terbaik secara gratis.

Konsep pengelolaan jalan seperti ini akan membuat mobilisasi seluruh rakyat berjalan sangat dinamis yang akan mempercepat gerak ekonomi yang berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat.

Kondisi ini juga akan melahirkan hubungan rakyat dan penguasa terjalin dengan sangat harmonis karena penguasa telah berhasil menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Karenanya, kembali pada pangkuan syariat Islam kafah yakni khilafah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini. Lebih dari pada itu, khilafah adalah syariat Islam yang diwajibkan Allah subhanahu wata’ala kepada kita semua. Allahu A’lam. [MNews]


Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *